BIMTEK SAKSI

PILKADA 2024

DISAMPAIKAN OLEH : ANDI NASTUTI, ST,S.Pd

AKADEMI PEMILU & DEMOKRASI KAB. KEP SELAYAR

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK

TAHUN 2024

TIDAK ADA PEMILU DAN PEMILIHAN TANPA KEDAULATAN RAKYAT, KARENA HAKIKAT DILAKSANAKANNYA PEMILU ADALAH MENJUNJUNG TINGGI HAK-HAK DAN KEDAULATAN RAKYAT UNTUK MEMILIH CALON PEMIMPINNYA

KEDAULATAN RAKYAT

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA DILAKSANAKAN PADA RABU TANGGAL 27 NOVEMBER 2024

APA ITU SAKSI?

Saksi adalah seseorang yang ditunjuk oleh

Pasangan Calon melalui Tim Kampanye

Pemenangnya untuk mewakili Paslon dengan bukti

Surat Mandat yang disampaikan kepada KPPS, PPK,

KPU Kab/Kota dan KPU/Prov

Saksi adalah agen sekaligus ETALASE Kandidat;

Keberadaan Saksi, bukan merupakan jaminan atas legalitas proses dan hasil Pemungutan dan penghitungan suara serta rekapituasi. Melainkan LEGITIMASI atas proses dan Hasil dari Pemungutan dan penghitungan suara serta rekapituasi.

MEKANISME PENGAWASAN SAKSI

1. Pemetaan TPS, dgn klaster Zonasi: Merah, Kuning dan Hijau;
2. Penempatan saksi sesuai kualitas;

3. Menentukan Obyek Pengawasan;

4. Identifikasi Potensi Kecurangan;

5. Mengajukan Keberatan atau melaporkan dugaan Pelanggaran;

6. Memonitor tindaklanjut keberatan atau laporan dugaan pelanggaran

OBYEK PENGAWASAN SAKSI

01

Pra Pemungutan Suara

02

Pemungutan Suara

03

Penghitungan Suara

04

Input Data ke Sistem

05

Pergerakan Kotak Suara

06

Rekapitulasi

07

Tindaklanjut Keberatan atau

Laporan dugaan pelanggaran

IDENTIFIKASI KECURANGAN PRA PEMUNGUTAN SUARA

1. Kelengkapan Logistik untuk Pemungutan suara masih bermasalah

2. Jumlah DPT, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTb), tidak diumumkan

3. Surat Pemberitahuan tdk terdistribusi ke pemilih

4. Penolakan terhadap surat mandat saksi

5. Potensi penyelenggara KPPS/PTPS disusupi;

LOGISTIK PILKADA 2024

1, KOTAK SUARA

2. SURAT SUARA

3. TINTA

4. ALAT COBLOS

5. FORMULIR

6. SAMPUL KERTAS

7. BILIK SUARA

8. SEGEL

9. TANDA PENGENAL

10. KARET PENGIKAT SURAT SUARA

11. LEM PEREKAT

12. KANTONG PLASTIK

13.BALL POINT

14. KABEL TIS

15. SPIDOL KECIL

16. STIKER NOMOR KOTAK SUARA

17. ALAT BANTU TUNA NETRA

18.TEMPAT PEMUNGUTAN

MEMASTIKAN KPPS TELAH MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH SECARA TEPAT SASARAN, MELAPORKAN REKAP JUMLAH YANG TERDISTRIBUSI/TIDAK TERDISTRIBUSI

MEMASTIKAN PEMBERITAHUAN/PENGUMUMAN HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA OLEH KPPS MELALUI PAPAN PENGUMUMAN, MEDIA SOSIAL DAN MEDIA INFORMASI LAINNYA

MEMASTIKAN DISTRIBUSI LOGISTIK DAN PENDIRIAN TPS PALING LAMBAT TGL 26 NOVEMBER 2024

PENGAWAS TPS MENGAWASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE , BAHAN KAMPANYE, DAN KEGIATAN KAMPANYE PADA HARI TENANG, TERMASUK MODUS PELANGGARAN POLITIK UANG

PENGAWASAN PRA-PEMUNGUTAN SUARA

KERAWANAN PRA-PEMUNGUTAN SUARA

KETENTUAN PEMBUATAN TPS

HINDARI PENEMPATAN TPS DI LOKASI YANG TIDAK NETRAL, RAWAN BENCANA DAN MEMPERHATIKAN KEMUDAHAN BAGI PEMILIH DISABILITAS

SARANA DAN PRASARANA

PENGAWASAN LOGISTIK TPS

PENGAWASAN PERSIAPAN AKHIR SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA

MEMBUKA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA DILANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA KPPS

PENYAMPAIAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUARA OLEH KETUA KPPS (SECARA BERKALA)

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MEMPERHATIKAN AKSEIBILITAS BAGI PEMILIH DISABILITAS DAN KETERBATASAN FISIK LAINNYA. PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

PENYELESAIAN KEBERATAN/DUGAAN PELANGGARAN. CATAT KEDALAM FORM A (SERTAKAN BUKTI DOKUMEN, FOTO/VIDEO). LAPORKAN KEPADA PKD, TERKAIT PELANGGARAN ATAU KEBERATAN YANG DIABAIKAN OLEH KPPS

PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN PENGHITUNGAN DOKUMEN SETIAP JENIS PEMILIHAN, MEMASTIKAN JUMLAH SURAT SUARA SESUAI JUMLAH DPT + 2,5% UNTUK SETIAP JENIS PEMILIHAN

MEMASTIKAN PEMILIH DPT, DPTB DAN DPK HADIR DENGAN MEMBAWA DOKUMEN KEPENDUDUKAN, DI JAM YANG TELAH DITENTUKAN. DENGAN MEMPERHATIKAN KETERSEDIAAN SURAT SUARA UNTUK PEMILIH

PENYAMPAIAN TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN HP/ALAT PEREKAM DIBILIK SUARA.

KEKURANGAN SURAT SUARA

DALAM HAL TERDAPAT KEKURANGAN SURAT SUARA PADA TPS YANG HANYA BERJUMLAH 1 TPS DALAM 1 DESA ATAU SEBUTAN LAIN/KELURAHAN, PEMILIH YANG BERSANGKUTAN DIFASILITASI UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN PADA DESA ATAU SEBUTAN LAIN/KELURAHAN YANG TERDEKAT OLEH PETUGAS KETERTIBAN TPS

PEMILIH MEMBAWA SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH KETUA KPPS DAN SAKSI DAN/ATAU PENGAWAS TPS

PELAYANAN TERHADAP PEMILIH HARUS DIKOORDINASIKAN ANTARA KPPS PADA TPS ASAL DENGAN KPPS PADA TPS TUJUAN

IDENTIFIKASI KECURANGAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Surat suara kurang di TPS
2. Tdk mengawali mengisi dokumen C Hasil (DPT, Surat suara IDENTIFIKASI KECURANGAN: PEMUNGUTAN SUARA yg diterima + Cadangan 2,5%) serta alamat TPS dalam berita acara;
3. Ketidaksesuaian Pemilih yg hadir dgn absen DPT, DPTb dan DPK (berada dibelakang petugas KPPS 4 dan 5 registrasi);
4. Potensi penggunaan HP saat mencoblos;
5. Ketua KPPS tdk mengingatkan surat suara diperiksa dulu sebelum di coblos;
6. Potensi surat suara yg menyusup;
7. Terdapat lebih dari satu pemilih yg menggunakan haknya lebih dari satu kali;
8. Mobilisasi Pemilih

IDENTIFIKASI KECURANGAN: PENGHITUNGAN SUARA

1. Setelah dihitung satu persatu surat suara, terdapat perbedaan surat suara yang digunakan dengan pengguna hak pilih;
2. Absen wajib difoto Saksi dan Pengawas
3. KPPS cenderung langsung menghitung perolehan calon tanpa terlebih dahulu mencatat: Pengguna hak pilih, surat suara yg digunakan dan tdk digunakan, surat suara rusak atau keliru dicoblos, Pemilih disabilitas, dan alamat TPS.
4. Perbedaan interpretasi soal sah/TDK sah soal surat suara,
5. Tdk ada validasi bersama terhadap C Salinan yg telah dicatat terhadap C Hasil;

IDENTIFIKASI KECURANGAN: PENGHITUNGAN SUARA

6. Lupa menyilang surat suara yg tdk digunakan;

7. C Salinan utk PPS berada dalam kotak suara;

8. Input data ke sistem tdk transparan shg sering berbeda;

9. PTPS tdk mendokumentasikan C hasil baik melalui foto maupun video;

10. RUMUS C Hasil + C Salinan yg benar: JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH = JUMLAH SURAT SUARA YG DIGUNAKAN = JUMLAH SUARA SAH+TDK SAH

IDENTIFIKASI KECURANGAN: PERGERAKAN KOTAK SUARA

1. Kotak suara sering mengalami perpindahan;
2. Kotak suara dijemput oleh PPS tanpa melibatkan PKD dan Korsaksi K/D paslon;
3. Khusus daerah perkotaan, dapat diantar langsung ke PPK (tdk alasan utk mampir di kelurahan);
4. Kotak suara yg bermalam di PPS, wajib diawasi oleh PKD, Saksi Paslon, Partai Politik, kepolisian, linmas dan dapat diakses publik (ditempat terbuka);
5. Lengahnya PTPS dan PKD

IDENTIFIKASI KECURANGAN: REKAPITULASI

1. Mekanisme Rekapitulasi, tanpa penyandingan data C dan C Salinan, D Hasil dan D salinan, dst;
2. Potensi C Salinan dan D Salinan tandingan menyebar dibuat oleh pihak lain;
3. Tidak ditindaklanjuti Rekomendasi;
4. Perbedaan C Hasil dan D Hasil
5. Tdk ada pendokumentasian dengan pelibatan publik;

Mekanisme Pelaporan oleh Saksi atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Keberatan atau melaporkan thd Prosedur secara berjenjang (mengisi form keberatan scr berjenjang atau mengisi form laporan pelanggaran di bawaslu; →tindaklanjuti → tergantung putusan/Rekomendasi →menerima atau TDK (catat utk bahan di MK). JIKA tdk ditindaklanjuti → potensi Pidana, etik atau MK.

KERAWANAN PADA PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS

1. 1. Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang jika terjadi Gangguan Keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. 2. Pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi Bencana Alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
3. 3. Keadaantertentu meliputi:
1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS (2)

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah.

d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

e. Lebih dari seorang Pemilih yang terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

4. Keadaan tertentu tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.

5. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab/Kota, atau Bawaslu Prov dijadikan Pemungutan suara ulang.

6. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 kali dan dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara.

PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS (1)

1. Penghitungansuaradi TPSdapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut:

1. Penghitungansuaradilakukansecaratertutup
2. Penghitungansuaradilakukandi tempatyangkurangterangataukurang mendapatpenerangancahaya
3. Penghitungansuaradilakukandengansuarayangkurangjelas
4. Penghitungansuaradicatatdengantulisanyangkurangjelas
5. Saksi, Pengawas TPS, danmasyarakat tidak dapatmenyaksikanproses penghitungansuarasecarajelas
6. Penghitungansuaradilakukanditempatlainatauwaktulaindariyangtelah ditentukan.
7. Terjadi ketidakkonsistenandalammenentukanSurat Suarayangsahdan Suratsuarayangtidaksah

PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS (2)

2. Penghitungan suara di TPS juga dapat diulang jika terjadi hal: a. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak d apat dilanjutkan; dan/atau.

b. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

3. Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

4. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

5. Jika belum selesai pada waktu yang ditentukan, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 Jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

PENDAMPINGAN PEMILIH

PENDAMPING PEMILIH WAJIB MERAHASIAKAN PILIHAN PEMILIH DAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN PENDAMPING

JENIS PEMILIH

Selain e-KTP, dokumen kependudukan dapat berupa Biodata Penduduk

KPPS MEMBERI TANDA SILANG PADA MASING-MASING SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI

PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

Sarana dan prasarana penghitungan suara tidak memadai

Masyarakat dilarang menyaksikan proses penghitungan suara

Saksi, PTPS, Pemantau Pemilu atau Pewarta dihalangi dalam melaksanakan tugasnya

Penghitungan suara dilaksanakan sebelum jam 13.00

Penghitungan suara ditunda tanpa alasan yang jelas

Penghitungan suara dilaksanakan oleh selain KPPS

KERAWANAN PRA PENGHITUNGAN SUARA

Penghitungan suara dilaksanakan di luar TPS

SURAT SUARA TERTUKAR KOTAK

SURAT SUARA TIDAK BERTANDATANGAN

PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGHITUNGAN JUMLAH SURAT SUARA (HARUS SESUAI DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK SUARANYA

KPPS MENYALIN C.HASIL-KWK KEDALAM FORM C.HASIL-SALINAN-KWK

SEBELUM PEMBACAAN HASIL SUARA, KPPS MENCATAT TERLEBIH DAHULU DATA PEMILIH, DATA SURAT SUARA PADA KOLOM YANG DISEDIAKAN DI FORM.C HASIL-KWK

KETUA KPPS MEMBACA SETIAP SUARA SAH DAN TIDAK SAH DENGAN MEMPERLIHATKAN KEPADA SAKSI DAN PTPS

PERBAIKAN KESALAHAN PENCATATAN DENGAN CARA MENCORET GARIS DATAR DAN DILAKUKAN PEMBETULAN DENGAN DIPARAF OLEH KETUA KPPS BESERTA SAKSI

KPPS 3 & 4 MENCATAT SETIAP SUARA SAH DAN TIDAK SAH KEDALAM FORMULIR C.HASIL-KWK

SAKSI, PTPS, MASYARAKAT, PEMANTAU PEMILIH ATAU PEWARTA DAPAT MENDOKUMENTASIKAN HASIL MELALUI FOTO/VIDEO

PENGHITUNGAN SUARA

KPPS MEMINDAI/DOKUMEN ELETRONIK FORM. C.HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR & FORM. C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI UNTUK KEMUDIAN DIGANDAKAN.

HASIL PENGGANDAAN ATAUPUN DOKUMEN ELETRONIK DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING SAKSI YANG HADIR DAN PTPS

FORM.C.HASIL BESERTA SALINANNYA DITANDATANGANI OLEH SAKSI YANG HADIR DAN BERSEDIA BERTANDATANGAN.

JIKA TDK BERSEDIA, KPPS WAJIB MENCATAT SEBAGAI CATATAN KEJADIAN KHUSUS DENGAN MENCANTUMKAN ALASAN

PENCATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

KERAWANAN PENGHITUNGAN SUARA

PASCA PENGHITUNGAN SUARA

Kotak suara ditutup, dipasang gembok atau alat pengaman lainnya, dan disegel untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK melalui PPS sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan

PTPS MENGAWASI KEAMANAN DAN KEUTUHAN KOTAK SUARA YANG DISERAHKAN OLEH KPPS KEPADA PPK MELALUI PPS

TINDAK LANJUT PENGAWASAN DUGAAN PELANGGARAN

Tindakan Korektif

Pengawas TPS memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan korektif, seperti meminta penghentian sementara proses pemungutan/penghitungan suara.

SURAT SUARA SAH

Surat Suara sah jika terdapat tandatangan Ketua KPPS. Perhatikan Sebelum surat suara dibuka oleh ketua KPPS

SURAT SUARA TIDAK SAH

Apabila tidak ada tanda coblos atau terdapat tanda coblos yang tidak diidentifikasi sebagai surat suara sah maka dikategorikan sebagai suara tidak sah

SANKSI PIDANA

Tidak Menyerahkan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara. Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (Pasal 193 ayat (5) UU 10/2016)

SANKSI PIDANA

Tidak Menjaga Keutuhan Kotak Suara KPPS yang gagal menjaga keutuhan dan keamanan kotak suara, serta tidak menyerahkannya dalam keadaan tersegel kepada PPK pada hari yang sama, dapat dipidana dengan penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 18 bulan, serta denda minimal Rp6.000.000 hingga maksimal Rp18.000.000 (Pasal 20 huruf q UU 8/2015)

SANKSI PIDANA

Pemalsuan Data Pemilih Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih, termasuk penyelenggara pemilihan atau saksi pasangan calon, akan dikenakan hukuman pidana penjara minimal 12 bulan hingga maksimal 72 bulan, serta denda minimal Rp12.000.000 hingga maksimal Rp72.000.000. Bagi pelaku yang merupakan penyelenggara atau saksi, hukumannya akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum (Pasal 177A ayat (1)-(2) UU 10/2016).

PASAL PIDANA TERKAIT PSU

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

PASAL PIDANA

TERKAIT TUNGSURA

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

PASAL PIDANA

TERKAIT TUNGSURA

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

PASAL PIDANA

TERKAIT TUNGSURA

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016