EVALUASI PENGELOLAAN KINERJA INDIVIDU 2024 DAN RENCANA KINERJA 2025 PADA APLIKASI E KINERJA
BERDASARKAN PERMENPAN NO 6 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN PEN
TIM SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM
PENGELOLAAN KINERJA SELAMA TAHUN 2024
| SKP | PAK 2023 | I | II | III | IV | TAHUNAN |
| 707 | 518 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Sudah | 599 | 393 | 587 | 594 | 407 | 124 | 100 |
Belum | 108 | 125 | 120 | 113 | 300 | 583 | 607 |
Sumber : https://bit.ly/ceklist_pengelolaan_kinerja_kemenag_sda
RENCANA PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2025�PMA Nomor 912 Tahun 2021
Pembentukan Tim
1. Tim Pengelola Kinerja
Tugas : Mengelola Kinerja Pegawai
Output : Perjanjian Kinerja, Rencana Hasil Kerja Atasan dan Review
Keterkaitan Sasaran Kinerja Pegawai dengan
2. Tim Penilai Kinerja
Tugas : Memantau, Membimbing dan Mengevaluasi Kinerja Pegawai
dengan memberikan umpan balik berkelanjutan
Output : Dokumen Evaluasi Kinerja Periodik dan Tahunan
RENCANA PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2025�PMA Nomor 912 Tahun 2021
SKEMA ATASAN PADA PENILAIAN KINERA
NO | ATASAN | JABATAN PEGAWAI YANG DINILAI | JENIS PEGAWAI YANG DINILAI | JENIS JABATAN | |
1 | KEPALA KANTOR | 1 | KASUBBAG | JFT AHLI MADYA | HUMAS, PERENCANA, PRANATA APBN, ANALIS SDM, PENGELOLA KEUANGAN, ARSIPARIS, PENGELOLA BMN, PENGELOLA KEPEGAWAIAN |
JFT AHLI MUDA | |||||
JFT AHLI PERTAMA | |||||
JAPEL | |||||
2 | KASI | JFT AHLI MADYA | GURU DPK DAN JAPEL | ||
JFT AHLI MUDA | |||||
JFT AHLI PERTAMA | |||||
JAPEL | |||||
3 | PENYELENGGARA | JFT AHLI MADYA | GURU DPK DAN JAPEL | ||
JFT AHLI MUDA | |||||
JFT AHLI PERTAMA | |||||
JAPEL | |||||
4 | KEPALA SATKER | JFT AHLI MADYA | GURU | ||
JFT AHLI MUDA | |||||
JFT AHLI PERTAMA | |||||
KA TU | |||||
5 | KEPALA KUA | JFT AHLI MADYA | PENGHULU, PENYULUH, PENEGLOLA URUSAN AGAMA | ||
JFT AHLI MUDA | |||||
JFT AHLI PERTAMA | |||||
JAPEL | |||||
6 | JFT AHLI MADYA | JFT AHLI MADYA | PENGAWAS MADRASAH DAN PENGAWAS PAIS | ||
JFT AHLI MUDA | |||||
| |||||
RENCANA PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2025�Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022
Sasaran Pengelolaan Kinerja
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas: “Pasal 5 Permenpan RB No 6 Tahun 2022”
”Pasal 6 Permenpan RB No 6 Tahun 2022”Setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
PERENCANAAN KINERJA
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN,
PEMBINAAAN
KINERJA
PENILAIAN KINERJA
MELALUI EVALUASI KINERJA
TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI KINERJA.
Pengelolaan Kinerja Pegawai
RENCANA PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2025�Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022
7
RUANG LINGKUP
TAHAPAN
ASN (PNS dan PPPK)
PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2025�Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022
8
PERILAKU KERJA
STANDAR PERILAKU KERJA
Core Values ASN dan merupakan pengembangan PP 30/2019
Panduan perilaku pada Core Values ASN tanpa pelevelan dan dapat diberikan ekspektasi khusus pimpinan atas perilaku ASN
10
PENILAIAN KINERJA
HUBUNGAN SKP JF DAN BUTIR KEGIATAN
Kinerja JF tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit
PERENCANAAN .
KINERJA.
01
MELIHAT GAMBARAN KESELURUHAN ORGANISASI SESUAI RENSTRA INSTANSI / UNIT KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
02
PENETAPAN KLARIFIKASI
EKSPEKTASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA JPT / PIMPINAN UNIT MANDIRI
DITUANGKAN DALAM FORMAT SKP
03
MENYUSUN MANUAL IKU
BAGI JPT DAN
PIMPINAN UNIT
MANDIRI
04
MENYUSUN STRATEGI PENCAPAIAN
HASIL KERJA
05
MEMBAGI PERAN PEGAWAI BERDASARKAN STRATEGI PENCAIAN HASIL KERJA
06
MENETAPKAN
JENIS RENCANA HASIL KERJA
07
PENETAPAN KLARIFIKASI
EKSPEKTASI HASIL KERJA DAN PERILAKU KERJA
JA DAN JF
08
MENYEPAKATI SUMBER DAYA,
SKEMA PERTANGGUNG JAWABAN, KONSEKUENSI PENCAPAIAN KINERJA
TAHAPAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI PERIODIK DAN AKHIR
12
Menetapkan Kinerja Organisasi (Periodik/Akhir)
berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi (periodik/akhir)
Berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap pencapaian kinerja organisasi
01
Menetapkan Pola Distribusi Predikat Kinerja Pegawai
02
Menetapkan Predikat Kinerja Pegawai
03
Prosedur
Instruksi Kerja
Form
13
Merupakan Capaian Milestone/ Trajectory Target:
ISTIMEWA
MELAMPAUI TRAJECTORY TARGET
BAIK
SESUAI TRAJECTORY TARGET
CUKUP
SUDAH BERPROGRESS NAMUN BUTUH PERBAIKAN
KURANG
REALISASI DIBAWAH TARGET
SANGAT KURANG
REALISASI JAUH DIBAWAH TARGET
CAPAIAN KINERJA PERIODIK ORGANISASI
PENETAPAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
Berdasarkan capaian kinerja organisasi periodik
PREDIKAT KINERJA PERIODIK PEGAWAI
PREDIKAT KINERJA PERIODIK PEGAWAI
PERILAKU
BerAkhlak
HASIL KERJA
Sangat Kurang
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
sesuai
ekspektasi
di bawah
ekspektasi
Dibawah
ekspektasi
Sesuai
ekspektasi
Diatss
ekspektasi
diatas
ekspektasi
Butuh perbaikan
Butuh perbaikan
Kurang/ misconduct
Kurang/ misconduct
POLA
DISTRIBUSI PEGAWAI
(BERDASARKAN DISTRIBUTION GUIDELINES)
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Prosedur
Instruksi Kerja
Form
14
CAPAIAN KINERJA AKHIR ORGANISASI
PENETAPAN PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
Berdasarkan capaian kinerja organisasi akhir
PREDIKAT KINERJA AKHIR PEGAWAI
POLA
DISTRIBUSI PEGAWAI
(BERDASARKAN DISTRIBUTION GUIDELINES)
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
PROSES
HASIL (IKU DAN DELIVERY EKSPEKTASI PIMPINAN)
Kurang
Kurang
Butuh Perbaikan
Sangat Kurang
Baik
Baik
Baik
Istimewa
sesuai
ekspektasi
di bawah
ekspektasi
kurang
Baik
sangat Baik
diatas
ekspektasi
Butuh Perbaikan
Pelaksanaan RB (Indeks RB)
PERILAKU
BerAkhlak
HASIL KERJA
Kurang/ misconduct
Sangat Kurang
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
sesuai
ekspektasi
di bawah
ekspektasi
Dibawah
ekspektasi
Sesuai
ekspektasi
Diatss
ekspektasi
diatas
ekspektasi
Butuh perbaikan
Butuh perbaikan
Kurang/ misconduct
Prosedur
Instruksi Kerja
Form
PENJELASAN RATING KINERJA
Hasil Kerja
Perilaku Kerja
Panduan Rating perilaku kerja:
Panduan Rating hasil kerja:
PERILAKU
HASIL KERJA
Kurang/ misconduct
Sangat Kurang
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
sesuai
ekspektasi
di bawah
ekspektasi
Dibawah
ekspektasi
Sesuai
ekspektasi
Diatss
ekspektasi
diatas
ekspektasi
Butuh perbaikan
Butuh perbaikan
Kurang/ misconduct
Prosedur
Instruksi Kerja
Form
2. Menetapkan Pola Distribusi Predikat Kinerja
berdasarkan Capaian Organisasi
KURVA BUKANLAH FORCED DISTRIBUTION, MELAINKAN SEBAGAI PANDUAN DISTRIBUSI DALAM MENETAPKAN PREDIKAT PEGAWAI
Matur Thank you
TIM SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR