1

STRATEGI AKSELERASI

TERWUJUDNYA KPH MAJU

Disampaikan pada acara

Webinar Yayasan Sarana Wanajaya

“Tantangan dan program Aksi Mewujudkan KPH Mandiri””

22 Desember 2020

Ir. DRASOSPOLINO, M.Sc

DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

© presentationgo.com

By:

.com

Penguasaan hutan oleh Negara : Memberi wewenang kepada Pemerintah

(Pasal 4)

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

(Pasal 2 dan 4)

Hutan dan kekayaan alam didalamnya

Mengatur, mengurus hutan, kawasan hutan & hasil hutan

Menetapkan status wilayah tertentu sbg kawasan hutan / kawasan hutan sbg bukan kawasan hutan

Mengatur & menetapkan hub hukum antara orang dg hutan serta mengatur perbuatan hukum kehutanan

AMANAT UU 41 TAHUN 1999

TENTANG KEHUTANAN

TUJUAN (Pasal 3) :

kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan :

Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan (H/P/K) untuk mencapai manfaat lingkungan, Sosbud dan Ekonomi yang seimbang dan lestari;

meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

1

2

3

4

5

PENGURUSAN HUTAN

1. Inventarisasi Hutan
2. Pengukuhan Kawasan Hutan
3. Penatagunaan Kawasan Hutan
4. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
5. Penyusunan Rencana Kehutanan

1. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
2. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

• UU No.23/2014
• UU terkait
• PP. No.6/2007 jo PP No.3/2008
• PP terkait
• Permen terkait
• PERDA terkait

PEMBANGUNAN KPH DI ERA OTONOMI DAERAH

AMANAT UU NO. 41 TAHUN 1999 TTG KEHUTANAN

MANDAT PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN

KPH DALAM RPJMN (2020 – 2024)_KLHK

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 5

PN 4

PN 6

PN 7

PN 1

PN 2

PN 3

RKTN 2011-2030

1. Merupakan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional (jangka waktu 20 tahun)
2. Merupakan acuan :
1. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan
2. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di KPH
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan
4. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
5. Koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor
6. Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2011 Tanggal 28 Juni 2011

tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030

P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 Pasal 2:

PENGARUSUTAMAAN RKTN 2011-2030

1

2

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 menjadi acuan dalam:

3

4

5

6

7

MEKANISME SINKRONISASI RENCANA KAWASAN HUTAN

DENGAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

1. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi perlu memperhatikan rencana KH di tingkat nasional (RKTN 2011 – 2030) dan rencana KH di tingkat tapak (Tata Hutan RPHJP KPH) sehingga tercipta sinkronisasi, integrasi rencana kehutanan pada setiap tingkatan
2. Sinkronisasi dengan RKTN memperhatikan arahan ruang serta kebijakan dan strategi

RKTN 2011 – 2030 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Makro Pemanfaatan Hutan sebagai acuan dalam penyelenggaran pemanfaatan kawasan hutan produksi jangka panjang

1. Pembaruan sistem tata kelola kehutanan
2. Mempertahankan keberadaan kawasan hutan yang tersebar secara proporsional
3. Pemantapan Kawasan Hutan
4. Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan
5. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumberdaya hutan sesuai fungsinya
6. Pengarusutamaan KPH dalam pengelolaan hutan
7. Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan
8. Pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan
9. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta Pengembangan pembangunan rendah karbon
10. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
11. Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan

KEBIJAKAN UMUM RKTN

12. Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan
13. Peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
14. Peningkatan kontribusi kehutanan bagi keberlanjutan sektor perekonomian lainnya
15. Peningkatan manfaat jasa ekosistem
16. Konservasi keanekaragaman hayati
17. Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya hutan dan ekosistemnya
18. Peningkatan peran hutan dalam pemulihan daya dukung DAS
19. Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan
20. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan
21. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan
22. Optimalisasi distribusi fungsi dan peruntukan kawasan hutan

SINERGI PERENCANAAN KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH

RPJMN

​

RKTN

2011 - 2030

Peta Arahan Pemanfaatan Hutan

UU No.41/1999

KEHUTANAN

UU No.17/2007

RPJPN

2005-2025

RPJPD

NSPK

RKP

RPJMD

RKPD

RKTP

RPHJP

RPHJPd

​

RENSTRA KLHK/DINAS

​

RENJA KLHK/DINAS

PUSAT

DAERAH

P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 Pasal 2:

REVISI RKTN

2011 - 2030

KESESUAIAN RKTN DENGAN RPHJP KPH

Untuk memastikan RKTN ini digunakan sebagai landasan perencanaan kehutanan nasional maupun daerah, diperlukan sejumlah langkah sebagai berikut:

MENUJU KPH MAJU

1

6

5

4

SINERGI PENGUATAN KPH

S D M

Pembangunan

KPH

3

Ketahanan Pangan

Perhutanan Sosial

P.83/2016

Pengendalian Karhutla

NSPK Pengelolaan Hutan

P.32/2016

Food Estate

P.24/2020

PENGELOLAAN

HUTAN

Penetapan Pejabat Struktural

dan SDM KPH

Standar Komptensi Jabfung

Polhut, PEH, & LUHUT

Peraturan Gubernur

P.42/2011, P.37/2015,

P.54/2015, P.67/2016

Pengalihan ASN Bid. Kehutanan Daerah

PerKaBKN 2/2016

Pengalihan SDM dari P3D bid. Kehutanan

SE. MenLHK

S.472/2016

SARPRAS

Fasilitasi Sarpras

Fasilitasi Biaya

Operasionalisasi KPH

P. 20/2015

P.41/2011 jo. P.54/2011

Pengalihan Sarpras

dari P3D bid Kehutanan

SE. MenLHK

S.472 tahun 2016

PENDANAAN

Dukungan APBN

Dukungan APBD

Dana sah lainnya

Pengalihan Pendanaan

dari P3D bid Kehutanan

SE. MenLHK

S.472 tahun 2016

PEMBENTUKAN WILAYAH

PP 44/2004; PP 6/2007 jo.

PP 3/2008; Permenhut P.6/2009

Penetapan Wilayah KPHL/P

KELEMBAGAAN

PP 44/2004; PP 6/2007 jo.

PP 3/2008; PP 18/2016;

Penetapan UPTD KPHL/P

Penetapan Wil. UPTD KPHL/P

Permendagri 12/2017

Peraturan Gubernur

⁴

³

²

^KELEMBAGAAN

PERGUB tentang UPTD, Nomenklatur KPH, Pengisian Jabatan & SDM

¹

^{SUMBER DAYA MANUSIA}

Kompetensi Kepala KPH & SDM pada KPH, distribusi Polhut, PEH, Penyuluh

^ANGGARAN : Dukungan APBD, APBN, Pihak Ketiga

^{SARANA & PRASARANA}

Distribusi Aset Sarpras P3D, Ketersediaan Aset, Aset masih BMN

⁵

⁶

⁷

^REGULASI

Penyempurnaan NSPK, Perizinan Berusaha dan Perhutanan Sosial (UUCK)

^{KEBIJAKAN DAERAH}

Posisi RPHJP dalam RPJMD, Dampak UUCK bagi daerah (KPH), Kontribusi-PAD, dll

TEKNIS, al :

1. Illegal Logging
2. Konflik Tenurial
3. Karhutla
4. Perambahan
5. Pemberdayaan Masyarakat,.

KPH, sebagai UPTD Eselon III b menjalankan NSPK KLHK

PEMETAAN MASALAH DI WILAYAH KERJA KPH

Date

344

195

539

UNIT KPH

KPHP

KPHL

JUMLAH

CDK

PAPUA

19

PAPUA BARAT

11

Unit KPHP

184

Gabungan Unit

KPHP + KPHL

32

Unit KPHL

121

UPTD KPH

KELEMBAGAAN UPTD KPH

PASCA UU NO.23 THN 2014

JUMLAH

337

196 RPHJP

149 RPHJP

TARGET KPH MAJU DALAM RPJMN 2020 - 2024

10

KPHP (unit)

2020

2021

2022

2023

2024

20

30

45

60

10

20

30

40

50

KPHL (unit)

Progres KPHP Maju Tahun 2020

10

10

Realisasi

Persentase

Target

Unit KPHP

Unit KPHP

100%

Presentase

1. Draft NSPK Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan pada KPHP dan KPHL (KPH Maju) sebagai pedoman dalam penilaian KPH Kategori Maju
2. Kriteria KPHP kategori maju apabila memenuhi 4 elemen yaitu input, proses, output, dan outcome
3. Terdapat 10 KPHP katergori Maju, yaitu :
1. KPHP Unit XXIX Madina UPH Wil IX Panyabungan, Sumut
2. KPHP Unit VII UPTD KPHP Limau Hulu Sarolangun, Jambi
3. KPHP Unit VI UPTD KPH Wil. XIII Lakitan-Bukit Cogong, Sumsel
4. KPHP Jogyakarta BKPH Yogyakarta , DIY
5. KPHP Unit IX Batulanteh BKPH Puncak Ngengas Batulanteh, NTB
6. KPHP Unit VII UPTD KPH Tanah Laut, Kalsel
7. KPHP Unit XXXIV KPHP Kendilo, Kaltim
8. KPHP Unit IV KPH Dampelas Tinombo, Sulteng
9. KPHP Unit V KPH Wil V Boalemo, Gorontalo
10. KPHP Unit IX Dolago Tanggunung, Sulteng

​

​

1. ^{Status hukum kawasan}
2. ^{Pembagian blok/zona}
3. ^{Rencana Pengelolaan Hutan}
4. ^{Pemanfaatan Hutan (HHK, HHBK, jasling)}
5. ^{Rehabilitasi dan Reklamasi hutan}
6. ^{Sistem perlindungan hutan}
7. ^{Penyuluhan/sosialisasi}
8. ^{Pelibatan masyarakat}
9. ^{Kerjsama dengan mitra strategis}
10. ^{Monitoring pemegang ijin}
11. ^{Monitoring dan evaluasi}

1. ^{Status Hukum KPH}
2. ^{Organisasi Pengelola}
3. ^{Kompetensi SDM}
4. ^{Sarana & Prasarana}
5. ^Anggaran
6. ^{Inventarisasi (SDH)}

1. ^{Jumlah kelompok ekonomi produktif masyarakat}
2. ^{Data dan informasi pengelolaan hutan}
3. ^{Pendapatan bagi masyarakat}
4. ^{Terpungutnya PNBP}
5. ^{Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan}

1. ^{Keuntungan ekonomi bagi masyarakat}
2. ^{Menurunnya konflik tenurial}
3. ^{Kawasan hutan yang mampu diamankan}
4. ^{Terpeliharanya / perbaikan tutupan hutan dalam kawasan}
5. ^{Meningkatnya PNBP}

​

MENUJU KPH MAJU

Konsep KPH MAJU merujuk pada KPH yang dibebani tugas dan fungsi untuk menjalankan :

1. Fungsi Produksi,
2. Fungsi Perlindungan,
3. Fungsi Sosial , dan
4. Terbuka ruang untuk melakukan fungsi usaha

Draft PERMEN LHK

20

PENGELOLAAN HUTAN DAN OPERASIONAL KPH MAJU

​

UUCK

(Perijinan Berusaha dan Hutsos)

1. Perlunya dukungan Pemerintah Daerah untuk mendorong KPH menjalankan fungsinya dengan baik dan mengintegrasikan KPH dalam RPJMD;
2. Perlunya inovasi kebijakan percepatan pengelolaan hutan baik di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari penguatan keberadaan KPH di tingkat tapak menjalankan tugas dan fungsinya.;
3. Peningkatan koordinasi antara stakeholder untuk mendorong terbentuknya KPH Maju;
4. Diperlukan SDM KPH yang kompeten, kapabel dan berintegritas untuk menjalankan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

UPAYA MENUJU KPH MAJU 2020-2024,