Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dra. Bea Rejeki Tirtadewi, Ak, MM, CRMP, CA, CFrA, QIA, CGCAE

Peran APIP dalam Meningkatkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah

Selasa, 12 April 2022

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

CURRICULUM VITAE

• Dra. Bea Rejeki Tirtadewi, Ak, MM, CRMP, CA, CFrA, QIA, CGCAE
• Penugasan:
• 1986 s.d 1988, Ketua Tim di Perwakilan BPKP Kalselteng
• Desember 1988 s.d 2000, Ketua Tim, Kepala Seksi di Deputi Pengawasan BUMN/BUMD,
• 2000 s.d 2010, Pengendali Teknis, Kepala Sub Direktorat di Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian,
• 2010 s.d 2017, Kepala Sub Direktorat, Direktur di Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
• Juli 2017 s.d Juli 2019, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah II, Deputi PPKD
• Agustus 2019 sd saat ini, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah, Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

​

PENILAIAN KAPABILITAS APIP

DIREKTORAT PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

Tugas dan Short Course antara lain:

• Factory Inspection gelagar Jembatan Suramadu, Shanghai dan Beijing China, 2007,
• COSO Training di IIA Global Head Quarter Altamonte Springs Orlando, Florida, USA 14-18 Juni 2010,
• Benchmark Penggunaan Peralatan Jalan Tol yang akan dipergunakan pada Tol Cikopo Palimanan di PT PLUS Kualalumpur Malaysia 2010,
• Implementasi SPIP di Perwakilan RI Melbourne, Australia, 2011,
• Peserta Kunjungan HLC (High Level Commitee) ke Airbus Military Spanyol, Pesawat Latih GROB Jerman, dan Nexter (Caesar) Perancis (September 2012),
• BPKP Customized Risk and Controls Training, Washington DC, USA, 25 Agustus sd 3 September 2012,
• Implementasi SPIP di Konjen RI di Jeddah, Maret 2013,
• Implementasi SPIP di KBRI Korea Selatan, Seoul, Juni 2013,
• Peserta Kunjungan HLC (High Level Commitee) ke Bell Helicopter Textron Inc dan Pratt & Whitney Montreal Canada, Desember 2013,
• Peserta Kunjungan HLC (High Level Commitee) ke Sao Paolo, Rio De Jainero, Brasilia, Brazil, Rudal Inspection, Mei 2014,
• Implementasi SPIP di Perwakilan RI Cape Town, Afrika Selatan, Maret 2014,
• Implementasi SPIP di Perwakilan RI Pretoria, Afrika Selatan, Maret 2014,
• Benchmarking Innovation di Manila Philippine, April 2015,
• Factory Inspection Pemancar, Paris, Desember 2015,
• Implementasi SPIP di Perwakilan RI Tashkent Ubekiztan, Maret 2016,
• Factory Inspection Antena, Melbourne, Juni 2016,
• Overseas Training Organization Integrity, The Hague Belanda, Februari 2018,
• Narasumber pada Seminar Ascociation Government Internal Auditor Philippine di Cebu City Philippine, tanggal 8 sd 11 Oktober 2019.

​

PENILAIAN KAPABILITAS APIP

DIREKTORAT PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

Agenda

01

02

03

04

GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MR DAN KAPABILITAS APIP

05

4

02

01

UPAYA APIP DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO PEMDA

01

KONDISI SPIP, MANAJEMEN RISIKO DAN KAPABILITAS APIP DI PROVINSI JAWA TIMUR�

URGENSI PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN INTERN

APIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan intern, sehingga dapat melakukan pengawalan secara optimal atas akuntabilitas tata kelola keuangan serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan

Peran APIP menjadi lebih konkret dan strategis karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP memiliki tugas dan fungsi penting dalam integrasi penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (GRC) di lingkup manajemen K/L/D.

• Tata kelola keuangan dan penyelenggaraan pembangunan harus akuntabel
• Pencapaian tujuan pemerintah dan delivery program prioritas harus senantiasa dikawal
• Peran APIP dan pengawasan intern perlu dikontekstualisasikan dalam era yang lebih adaptif, dengan tetap berpegangan pada tujuan utama dan kebermanfaatan APIP bagi organisasi

​

CAPAIAN MATURITAS SPIP, MR DAN KAPABILITAS APIP SE-JATIM

Kapabilitas APIP

MR

SPIP

Capaian Maturitas SPIP dan MRI pada Provinsi Jawa Timur

JAWA TIMUR

Provinsi Jawa Timur

​

​

​

Detail Capaian

​

​

​

​

​

​

Capaian Kapabilitas APIP pada Provinsi Jawa Timur

JAWA TIMUR

Provinsi Jawa Timur

​

​

​

Detail Capaian

​

​

​

​

​

​

​

​

Peta Kapabilitas APIP K/L/D Mitra Deputi PPKD

Capaian Level K/L Mitra

​

Kemendagri : Level 3

Kemendes PDTT: Level 2 Plus

PENILAIAN KAPABILITAS APIP

DIREKTORAT PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

KETERKAITAN SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN KAPABILITAS APIP

DIREKTORAT PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

PENILAIAN KAPABILITAS APIP

DIREKTORAT PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

CATATAN HASIL PENILAIAN BASELINE

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Kapabilitas APIP

Pendampingan atas penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada semua unit kerja (OPD)

Peningkatan kompetensi SDM di bidang audit kinerja, keinvestigasian, sistem pengelolaan risiko (CRMP, CRMO dan CFrA)

Pengawasan intern untuk meningkatkan ketaatan atas area high risk terhadap potensi tindak kecurangan (misal: perencanaan daerah, pajak dan retribusi, hibah dan bansos, PBJ, perizinan/pelayanan dan perjalanan dinas)

Pembahasan dan menyepakati bersama dengan auditan terkait parameter kinerja 3E, meningkatkan kualitas substansi audit kinerja dengan memanfaatkan RR dan RTP

Perangkingan area pengawasan (Program/OPD/lainnya) prioritas yang akan diawasi dengan Faktor Risiko tertinggi dan Risiko Strategis tertinggi

Area of Improvement

BAGAIMANA IMPLEMENTASINYA DI JAWA TIMUR?

02

UPAYA APIP DALAM MENINGKATKAN �TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO PEMDA

Pengawasan Internal memberikan assurance dan consulting yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko. Hal ini dapat tercapai melalui penerapan yang kompeten dari proses-proses, keahlian, dan wawasan yang sistematis dan terstruktur.

(Model Tiga Lini, IIA, 2020)

17

Prinsip-prinsip Pokok (core principles) Praktik Profesional Audit Internal

1. Mendemonstrasikan integritas.
2. Mendemonstrasikan kompetensi dan kecermatan profesional.
3. Objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (independen).
4. Selaras dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi.
5. Diposisikan secara layak dan didukung sumber daya memadai.
6. Mendemonstrasikan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
7. Berkomunikasi secara efektif.
8. Memberi asurans berbasis risiko.
9. Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan.
10. Mendorong perbaikan organisasi.

​

(Kerangka Kerja IPPF 2016)

18

PERAN APIP DALAM MANAJEMEN RISIKO

APIP turut membangun manajemen risiko di lingkungan organisasi K/L/D, dan memanfaatkan MR dalam menyusun Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan melakukan Pengawasan Intern Berbasis Risiko termasuk pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko yang memanfaatkan Register Risiko manajemen.

MEMPERBANYAK PERAN KONSULTANSI

APIP memberikan informasi bernilai bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih strategis, memberikan solusi dini, serta tangkas (agile) mengantisipasi risiko.

PENGUASAAN PROSES BISNIS

APIP harus menguasai proses bisnis di lingkungan organisasi K/L/D dan memahami arah-kebijakan pimpinan K/L/D.

UPAYA PENINGKATAN PERAN APIP

Tujuan Sasaran Strategis OPD 1

Tujuan Sasaran Strategis OPD 2

Tujuan Sasaran Strategis OPD 2

Aktivitas Operasional

Aktivitas Operasional

​

​

​

Sasaran Program dan Kegiatan A1

Sasaran Program dan Kegiatan A1

TUJUAN - SASARAN

MISI

VISI

PEMAHAMAN PROSES BISNIS

PROGRAM

Aktivitas Operasional

Sasaran Program dan Kegiatan A1

RPJMD

RENSTRA

MEMAHAMI

APIP memahami proses bisnis yang ada di Pemda, agar pengawasan APIP selaras dengan tujuan Pemda.

​

PERAN APIP DALAM MANAJEMEN RISIKO

Pada tahap awal pembangunan MR, APIP dituntut untuk lebih banyak menjalankan peran seperti kipas di bagian tengah, dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas.

MANAJEMEN

APARAT PENGAWASAN INTERN

UNIT KEPATUHAN/ KOORDINATOR PENGELOLAAN RISIKO

• Pelaksanaan aktivitas-aktivitas proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
• Melaksanakan pengelolaan risiko, dan langkah-langkah pengendalian intern untuk memproteksi hasil.

• Menyusun guidance,
• menyediakan expertises,
• Supporting implementasi MR,
• Monitoring pelaksanaan pengelolaan risiko;
• Memberikan pendapat/rekomendasi perbaikan atas langkah-langkah pengendalian yang dilaksanakan Manajemen.

​

​

• Assurance atas pelaksanaan program dan kegiatan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (misal: audit kinerja);
• Mengevaluasi keandalan pengendalian yang dibangun oleh manajemen (Assurance atas GRC)

1

2

3

Semua peran bekerja bersama secara kolektif, berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga nilai. Semua selaras satu sama lain dengan prioritas stakeholders.

KONSEPSI THREE LINES MODEL DALAM MANAJEMEN RISIKO

03

GAMBARAN IMPLEMENTASI�SPIP, MR DAN KAPABILITAS APIP�

K/L/D:

……………………….

TUJUAN:

………………………..

SASARAN:

………………………..

STRATEGI PENCAPAIAN

​

PROGRAM:

………………………..

KEGIATAN:

………………………..

INDIKATOR:

………………………..

INDIKATOR:

………………………..

PERENCANAAN/PENETAPAN TUJUAN

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PENCAPAIAN TUJUAN

APAKAH TERUS DITINGKATKAN KUALITASNYA?

CAPAIAN KINERJA

(OUTCOME DAN OUTPUT):

………………………………..

PENURUNAN/KENAIKAN JUMLAH

TEMUAN DALAM LAPKEU:

…………………………………

KONDISI KEAMANAN ASET

(FISIK DAN ADMINISTRASI):

………………………………….

PENURUNAN/KETERJADIAN FRAUD/TIPIKOR:

…………………………………..

METODOLOGI PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI MENCAKUP 3 ASPEK TERSEBUT.

SASARAN

STRATEGIS

PEMDA

DITINGKATKAN

DAN DINILAI KAPABILITASNYA

GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MR, DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA PEMDA

MELAKSANAKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

PENILAIAN MATURITAS SPIP SECARA TAHUNAN

STRATEGIC RECOMMENDATION

IEPK

AOI

AOI

AOI

AOI

KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KOMITMEN PIMPINAN

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

OPD

Manajemen Risiko Indeks (MRI) menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko pada pemda

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menilai upaya pengendalian korupsi yang dibangun pemda

UNIT

KEPATUHAN

CONTOH

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep, Manteb dan Manetep

Misi :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

Penilaian Mandiri:

35 Sasaran Strategis Pemda, 39 OPD

Cascading Pemilihan Sasaran Strategis Sampel PK dan Evaluasi

= Merupakan Sasaran Strategis yang dilakukan Evaluasi

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS PEMDA

SAMPEL PK

Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep, Manteb dan Manetep

Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

IK: Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi

MISI

TUJUAN

VISI

4

Sasaran : Meningkatnya perekonomian masyarakat di bidang, antara lain:

Kinerja Sektor Pertanian

1

Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan

2

Penghasilan Daerah Dari Sektor Pariwisata

3

Perkembangan Usaha Industri Kreatif

4

Kualitas Koperasi dan UMKM

5

Meningkatnya Nilai Investasi

6

Program

OPD Pj

1

sasaran

• Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
• Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
• Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
• Penyuluhan Pertanian

DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2

• Pengelolaan Perikanan Tangkap
• Pengelolaan Perikanan Budidaya
• Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

DINAS PERIKANAN

3

• Program Pengelolaan Permuseuman
• Pengembangan Kesenian Tradisional
• Pengembangan Kebudayaan
• Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

4

Perencanaan dan Pembangunan Industri

DISPERINDAG

​

5

• Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
• Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
• Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
• Pemberdayaaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)
• Pengembangan Umkm

Diskop & UKM

• Pelayanan Penanaman Modal
• Pengembangan Iklim Penanaman Modal
• Promosi Penanaman Modal
• Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6

Dinas PMPTSP

Sasaran Strategis Pemda

“Meningkatkan kinerja sektor pertanian”

Indikator: Persentase PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Target: 3,66% ; 4,46% ; 1,81%

Sasaran Strategis OPD

“Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah serta daya saing tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan”

Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan , Hortikultura dan Perkebunan

Target: 2% ; 5% ; 3%

Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah pemanfaatan prasarana pertanian untuk mendukung produksi pertanian

Indikator : Persentase penyediaan prasarana pendukung usaha tani (irigasi dan JUT)

Target : 100 %

Kegiatan : Pembangunan prasarana pertanian

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya prasarana pertanian

Indikator : Jumlah prasarana pertanian

Target : 8 paket irigasi, 6 paket embung, 18 paket JUT, 5 paket Dam Parit

“Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah serta daya saing tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan”

Sasaran pemda

“Meningkatnya jumlah pemanfaatan prasarana pertanian untuk mendukung produksi pertanian”

“Meningkatkan kinerja sektor pertanian”

Sasaran OPD

Sasaran program

Risiko Operasional

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Pekerjaan kurang sesuai dengan RAB dan Gambar

​

Risiko

Penyebab

​

RTP

Petani belum mampu menterjemahkan RAB dan Gambar

Kurangnya pengawasan oleh tim pengawas lapangan pada Dinas Tanaman Pangan

Petani belum mampu membuat laporan sendiri baik laporan tahapan pekerjaan maupun laporan akhir

Dilakukan bimbingan teknis kepada petani sebelum pelaksanaan pekerjaan

Monitoring lapangan dilakukan sesuai tahapan pekerjaan

Dilakukan bimbingan dan pendampingan penatausahaan dan pelaporan kegiatan

CONTOH

MISI 5:

Mewujudkan kesalehan sosial

RPJMD

KAB. BOGOR

2018-2023

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN, DAN BERKEADABAN

MISI 1:

Mewujudkan masyarakat yang berkualitas

MISI 2:

Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan

berkelanjutan

MISI 3:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik

MISI 4:

Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan

TUJUAN 3:

Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya daya saing daerah

Indikator:

• Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
• PDRB Per Kapita (Juta Rp)
• Tingkat Kemiskinan (%)
• Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

• PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rp)

Untuk menjamin pencapaian tujuan maka harus dilakukan penilaian risiko dan menentukan pengendalian yang tepat

Yang ditunggu-tunggu masyarakat itu hasilnya!

​

*hasil pembangunan/belanja pemerintah

​

PRESIDEN JOKOWI DALAM RAKORNAS PENGAWASAN INTERN 27/5/2021

DIKAWAL DENGAN:

CONTOH IMPLEMENTASI

SLIDE SELANJUTNYA

1

2

3

4

5

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TUJUAN OPD:

Terwujudnya daya saing perdagangan daerah

Terwujudnya daya saing perindustrian daerah

SASARAN OPD:

Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor produk daerah

Terkendalinya pembangunan sentra industri

Meningkatnya perlindungan konsumen

Indikator:

Nilai Ekspor

Cakupan Wilayah Tertib Ukur

% Pembangunan Sentra Industri yang Sesuai Ketentuan

TANTANGAN YANG DIHADAPI DI KABUPATEN BOGOR

HARUS DIHADAPI DENGAN STRATEGI YANG TEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Angka Kemiskinan Naik

Daerah Rawan Bencana

Pencemaran Lingkungan Akibat Industri

Daya Saing Industri Kecil Menengah Masih Terbatas

Kompetensi SDM Masih Perlu Ditingkatkan

KEKUATAN KABUPATEN BOGOR

OPTIMALKAN KEKUATAN-KEKUATAN YANG DIMILIKI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN DI KABUPATEN BOGOR DENGAN MENYUSUN PERENCANAAN YANG BERKUALITAS DAN MEMBANGUN PENGENDALIAN INTERN YANG MEMADAI

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Kemudahan Investasi

Kaya Inovasi

PERENCANAAN TEPAT

UNTUK HASIL YANG BERMANFAAT

Penyusunan Sasaran Strategis sesuai potensi dan isu strategis daerah

Penyusunan cascading perencanaan sesuai proses bisnis

Penetapan indikator kinerja dan target secara jelas, terukur, dan berorientasi hasil

Penetapan Perjanjian Kinerja dari level pimpinan hingga pelaksana di setiap OPD

1

Pelaksanaan reviu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan oleh Inspektorat

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN, DAN BERKEADABAN

MISI 2:

Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

TUJUAN 3:

Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya daya saing daerah

• Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
• PDRB Per Kapita (Juta Rp)
• Tingkat Kemiskinan (%)
• Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

• PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rp)

SASARAN STRATEGIS:

Indikator:

SLIDE SELANJUTNYA

Hingga tahun 2021, sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bogor, yaitu mencapai 53,16%.

OPD Pengampu:

• Dinas Sosial
• Dinas Tenaga Kerja

• Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, & Perkebunan
• Dinas Perikanan dan Peternakan
• Dinas Perdagangan dan Perindustrian
• Dinas KUKM
• DPMPTSP
• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Terwujudnya daya saing perdagangan daerah

Terwujudnya daya saing perindustrian daerah

Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor produk daerah

Terkendalinya pembangunan sentra industri

Meningkatnya perlindungan konsumen

Indikator:

Nilai Ekspor

Cakupan Wilayah Tertib Ukur

% Pembangunan Sentra Industri yang Sesuai Ketentuan

SASARAN OPD:

TUJUAN OPD:

PENGENDALIAN SESUAI AGAR TUJUAN TERCAPAI

3

KAWAL PENCAPAIAN TUJUAN

MANAJEMEN RISIKO DITERAPKAN

2

• Penetapan kebijakan yang komprehensif sebagai pondasi penerapan MR
• Tone of the top, yakni peran serta dan keterlibatan langsung pimpinan dalam penerapan MR
• Tidak sekadar risiko operasional, atas risiko strategis pemda dan OPD dikelola untuk memastikan tujuan strategis tercapai
• Pengelolaan risiko kemitraan sebagai mitigasi pelaksanaan proses bisnis yang senantiasa melibatkan pihak internal & eksternal
• RTP disusun sesuai risiko teridentifkasi dan tidak menjadi dokumen mati, tetapi dilaksanakan dan dipantau efektivitasnya

• Pengendalian tepat sasaran yakni diarahkan sesuai tujuan yang ditetapkan
• Pengendalian merupakan upaya mitigasi yang diarahkan sesuai risiko teridentifikasi

APIP BERDAYA

KABUPATEN BOGOR BERJAYA

• Program-program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan daerah dievaluasi risikonya dan menjadi dasar penentuan objek pengawasan
• Hasil pembinaan APIP terkait Manajemen Risiko dapat membantu OPD dalam memutakhirkan Register Risiko
• Berkontribusi atas perencanaan Pemerintah Daerah dengan mengevaluasi SAKIP
• Hasil Audit Kinerja dapat memastikan adanya peningkatan kinerja OPD. Hal tersebut diharapkan dapat mendongkrak capaian target kinerja dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

​

KORUPSI DIANTISIPASI

CAPAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

​

5

• Risiko fraud yang mengintai di setiap tingkatan perencanaan dan tahapan pelaksanaan dimitigasi agar tidak terjadi
• Setiap orang dapat menjadi mata dan telinga yang selalu mengawasi dan telah difasilitasi melalui kanal pengaduan seperti LAPORBUP

SLIDE SELANJUTNYA

ATAS TATA KELOLA YANG DIBANGUN PEMKAB BOGOR, DAMPAKNYA ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT

SASARAN STRATEGIS

PEMKAB BOGOR

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya daya saing daerah

SASARAN STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN DAN

PERINDUSTRIAN

Program Pengembangan Perdagangan

Kegiatan:

………….

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha

Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan:

………….

Kegiatan:

………….

Kegiatan:

………….

Kegiatan:

………….

PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

RISIKO STRATEGIS PEMDA

RISIKO OPERASIONAL OPD

4

Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor produk daerah

Terkendalinya pembangunan sentra industri

Meningkatnya perlindungan konsumen

RISIKO STRATEGIS OPD

DAFTAR RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

APAKAH SUDAH TEPAT?

APAKAH RISIKO STRATEGIS SUDAH DIIDENTIFIKASI

BAGAIMANA MENENTUKANNYA?

SIAPA YANG MENENTUKAN?

APAKAH SUDAH DILAKSANAKAN?

APAKAH EFEKTIF?

DAFTAR RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

APAKAH SUDAH TEPAT?

APAKAH RISIKO STRATEGIS SUDAH DIIDENTIFIKASI

BAGAIMANA MENENTUKANNYA?

SIAPA YANG MENENTUKAN?

APAKAH SUDAH DILAKSANAKAN?

APAKAH EFEKTIF?

DAMPAK

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BERKEMBANG

KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP TOTAL PDRB MENINGKAT

PERTUMBUHAN EKONOMI MEMBAIK

Tujuan ditetapkan secara tepat dan berkualitas dengan memperhatikan cascading disertai indikator kinerja dan target yang tepat. Untuk memastikan tujuan strategis pemda dan OPD tercapai, Pemkab Bogor merancang sistem pengawalan melalui penerapan Manajemen Risiko. Risiko diidentifikasi, dan dianalisis untuk kemudian dirumuskan pengendalian yang tepat. Seiiring pengendalian yang dilaksanakan, Inspektorat turut mengawal melalui jasa pengawasannya, dari kegiatan assurance seperti audit kinerja atas program strategis hingga consulting seperti pembinaan penerapan Manajemen Risiko. Demikian halnya dengan upaya pengendalian korupsi yang turut dibangun untuk memastikan tujuan Pemkab Bogor dapat tercapai tanpa keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian masih teridentifikasi Area of Improvement untuk perbaikan kualitas perencanaan kinerja dan pengendalian ke depannya.

SIMPULAN

TINGKAT KEMISKINAN MENURUN

39

APAKAH PERNYATAAN RISIKO SUDAH TEPAT?

“Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”

(AS/NZS 4360 : 2004)

”Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah”

(PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)

MEMILIKI SELURUH UNSUR:

• Merupakan peristiwa
• Berpotensi terjadi
• Berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi

DAPAT DIIDENTIFIKASI JENISNYA

• Prospektif: belum pernah terjadi sebelumnya
• Retrospektif: pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi terjadi kembali

MEMILIKI KRITERIA:

• Bukan merupakan negasi dari tujuan
• Dapat dibedakan dengan penyebab dan dampak
• Dapat diidentifikasi sumbernya (internal/eksternal)

DAPAT DIIDENTIFIKASI LINGKUPNYA

• Strategis Pemda
• Strategis OPD
• Operasional OPD

40

APAKAH RISIKO STRATEGIS SUDAH DIIDENTIFIKASI?

RISIKO STRATEGIS PEMDA

RISIKO STRATEGIS OPD

RISIKO OPERASIONAL OPD

Merupakan risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah

Merupakan tanggung jawab Kepala Daerah dan pengendaliannya hanya dapat dilakukan oleh Kepala Daerah

Pengendalian dapat melibatkan beberapa OPD yang terkait dengan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah

Merupakan risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan/sasaran strategis OPD

Merupakan tanggung jawab Kepala OPD dan pengendaliannya hanya dapat dilakukan oleh Kepala OPD

Pengendalian dapat melibatkan beberapa Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan/sasaran strategis OPD

Merupakan risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD

Merupakan tanggung jawab Kepala Bidang dan pengendaliannya hanya dapat dilakukan oleh Kepala Bidang

Pengendalian dapat melibatkan beberapa Kasi/pegawai yang terkait dengan tujuan kegiatan OPD

41

Pencapaian Tujuan Nasional bukan tanggung jawab 1 K/L/D atau 1 unit kerja melainkan tanggung jawab berbagai pihak

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, setiap K/L/D dan unit kerja membutuhkan bantuan pihak lain

Kemitraan terkait dengan bagaimana instansi pemerintah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja.

​

Ruang lingkup kemitraan di area ini meliputi hubungan kerja antara unit kerja dengan unit kerja lain yang masih dalam satu lingkup organisasi (internal) maupun hubungan kerja antara unit kerja dengan pihak ketiga (eksternal).

MENGAPA RISIKO KEMITRAAN PERLU DIKELOLA

?

APAKAH RISIKO KEMITRAAN SUDAH DIIDENTIFIKASI?

KEMITRAAN

42

Kebijakan Manajemen Risiko belum dibangun

Penerapan Manajemen Risiko masih bersifat formalitas

Rencana Tindak Pengendalian tidak ditindaklanjuti

Daftar Risiko belum digunakan dalam PIBR

Waktu penerapan Manajemen Risiko tidak terstandar, dilakukan sewaktu-waktu

Penerapan Manajemen Risiko masih manual, belum menggunakan aplikasi

Tahapan penerapan Manajemen Risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan

Penerapan Manajemen Risiko masih atas kegiatan operasional, belum atas tujuan strategis

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan sendiri-sendiri masing OPD, fokus pada tujuan OPD belum pada tujuan Pemda (lintas OPD)

Tidak jelas pihak yang melakukan tahapan penerapan Manajemen Risiko karena belum terdapat struktur yang jelas

Pejabat strategis belum dilibatkan dalam penerapanan Manajemen Risiko

Laporan monitoring belum ada

Permasalahan Terkait Manajemen Risiko

dalam Penyelenggaraan SPIP

Enggan mengidentifikasi risiko fraud/kecurangan

Belum mengidentifikasi risiko kemitraan

Belum didukung sumber daya yang memadai

43

TERIMA KASIH

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

UNTUK TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK

​