Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 17 April 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terkontraksi sebesar 30,36% yoy yang diakibatkan adanya penurunan di seluruh sektor penerimaan perpajakan faktor utama adalah dampak dari efisiensi anggaran dan implementasi Coretax.
2. Realisasi Pendapatan mencapai Rp1.016,77 miliar, di antaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp645,78 Miliar dan PNBP Rp371 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh, PPN dan PNBP BLU.
3. Pendapatan BLU mencapai Rp245,30 Miliar atau turun sebesar -7,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.

​

2. Belanja Negara
1. Realisasi belanja negara sebesar Rp4.988,67 Miliar atau mencapai 22,25% dari pagu (turun 15,50% yoy)
2. Realisasi belanja K/L sebesar Rp1.675,73 Miliar atau mencapai 20,10% dari pagu, dengan persentase realisasi tertinggi pada belanja pegawai dan belanja bansos.
3. Realisasi belanja TKD sebesar Rp3.312,94 Miliar atau mencapai 23,53% dari pagu
4. Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1.327,21 Miliar
5. Realisasi belanja tertinggi pada Kepolisian Negara RI sebesar Rp339,89 Miliar atau 28,81% dari pagu
6. KPPN Manado mengelola 77,43% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp1.244,90 Miliar atau 19,28% dari pagu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Laporan Tematik
1. Terdapat tujuh peluang investasi di Provinsi Sulut di mana dua di antaranya diperkirakan mempunyai nilai investasi sebesar Rp27 T dan Rp746 M.
2. Progres tindak lanjut peluang investasi hingga Triwulan I 2025:
1. Peluang Investasi Pembangunan SPAM Bimatara telah dilaporkan dalam Laporan APID Tahun 2024.
2. Peluang Investasi Pembangunan Universitas Dumoga Kotamobagu telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Pj. Walikota Kotamobagu pada tanggal 6 Agustus 2024.
3. Peluang Investasi Pengembangan TPA Regional Mamitara telah dilakukan pembangunan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 tetapi masih perlu pengembangan.
4. Peluang investasi lainnya baru masuk dalam rancangan awal RPJMD Sulut 2025 – 2029 sehingga belum banyak informasi tambahan.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

• Analisis/Isu Strategis
• Isu strategis pendapatan APBN
2. Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan di Triwulan I 2025 terutama pada sektor administrasi pemerintahan
3. Penurunan realisasi yang signifikan di awal tahun juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.
1. Isu strategis belanja APBN
1. Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran
2. Ada beberapa kendala dalam belanja barang dan modal antara lain berupa kendala pada aplikasi e-katalog dan kendala pengiriman barang ke daerah kepulauan.
3. Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan
4. Total pagu blokir sebesar Rp1.469,48 Miliar atau 17,63% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) sebesar Rp1.420,17 Miliar atau 96,64% dari total blokir belanja K/L. Jumlah ini menurun Rp34,22 M dari bulan Maret karena adanya pembukaan blokir efisiensi pada beberapa K/L.
3. Isu pada Laporan Tematik:
2. Analisis kelayakan pada peluang investasi SPAM Bimatara menunjukkan bahwa peluang investasi ini dinilai layak baik dari aspek keuangan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial tetapi belum ada informasi tindak lanjut dari Direktorat SMI.
3. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat peluang investasi ini antara lain:
1. Potensi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan
2. Potensi adanya kendala sosial pada pengadaan lahan proyek dan mobilisasi peralatan dan material.
3. Untuk peluang investasi yang lainnya belum didapatkan banyak informasi karena masih dalam tahap masuk pada rancangan awal RPJMD Sulut 2025 – 2029.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Kesimpulan/Rekomendasi
1. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dimana 11 dari 17 Pemda sudah ttd PKS Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024;
2. Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target;
3. Kemenkeu Satu agar memaksimalkan Joint Program Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah;
4. Satker agar segera melaksanakan langkah-langkah strategis tahun 2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN 2025;
5. Satker harus segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan (jika belum) serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara akurat dan menuangkannya pada Halaman III DIPA;
6. Mendorong Satker agar cermat dalam memperhitungkan kebutuhan dana terkait hibah, sisa dana TA 2024 yang tidak digunakan agar dialokasikan di TA 2025 melalui mekanisme revisi anggaran;
7. Peluang investasi SPAM Bimatara layak untuk dilakukan kajian lebih dalam oleh Direktorat SMI mengingat urgensi pembangunan SPAM ini dan kajian awal yang menunjukkan hasil layak.
8. Kanwil perlu terus memantau perkembangan atas peluang investasi yang lainnya dan mengumpulkan informasi lebih banyak agar dapat dilakukan analisis kelayakan.
9. Kanwil perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait atas perkembangan peluang invetasi yang ada terutama pada proyek-proyek yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan berpotensi layak baik secara finansial, ekonomi, maupun peningkatan kesejahteraan.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 17 April 2025

• Realisasi pendapatan mencapai Rp1.016,77 Miliar, turun 30,36% yoy.
• Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp601,34 Miliar.
• Realisasi PNBP mencapai Rp371 Miliar yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp245,30 Miliar.

​

* Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�** Sumber: OM SPAN, per 17 April 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

• Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan di Triwulan I 2025 terutama pada sektor administrasi pemerintahan.
• Penurunan realisasi yang signifikan di awal tahun juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 17 April 2025

• Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran.
• Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan.
• Total pagu blokir sebesar Rp1.469,48 Miliar atau 17,63% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) sebesar Rp1.420,17 Miliar atau 96,64% dari total blokir belanja K/L. Jumlah ini menurun Rp34,22 M dari bulan Maret karena adanya pembukaan blokir efisiensi pada beberapa K/L..

​

Sumber:

* Data belanja dari OM SPAN per 17 April 2025 pukul 18.00 WITA

• Realisasi belanja negara sebesar Rp4.988,67 Miliar atau mencapai 22,25% dari pagu.
• Realisasi belanja K/L sebesar Rp1.675, 73 Miliar atau mencapai 20,10% dari pagu dengan persentase realisasi signifikan pada belanja pegawai dan bansos.
• Realisasi TKD sebesar Rp3.312,94 Miliar atau mencapai 23,53% dari pagu.

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

• K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI yang didominasi oleh belanja pegawai

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
• Realisasi belanja Satker DK/TP menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis

• Total pagu blokir sebesar Rp1.469,48 Miliar atau 17,63% dari total pagu belanja K/L dimana 96,64% adalah blokir efisiensi;
• Efisiensi anggaran berdampak pada operasional Satker yang menyebabkan Satker harus menata ulang rencana kegiatan dengan mengoptimalkan sisa pagu efektif yang ada.

* K/L dengan nomenklatur baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

• Realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI dengan realisasi mencapai 28,81% dari pagu.
• Realisasi belanja pada K/L masih didominasi oleh belanja pegawai.

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP.
• Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan K/L dengan nomenklatur baru.
• Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

• Adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi perencanaan dan kinerja Satker di awal TA 2025
• Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
• Pagu blokir turut mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satker

* K/L dengan nomenklatur baru

* K/L dengan nomenklatur baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

• Kebijakan efisiensi anggaran membuat Satker harus membuat perencanaan ulang kegiatan sepanjang TA 2025;
• Adanya kendala pada e-katalog menyebabkan beberapa pengadaan pada satker menjadi tertunda.

• Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 26,71% dari pagu atau sebesar sebesar Rp189,04 Miliar yang didominasi belanja pegawai.
• Nilai realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPPN Manado sebesar Rp1.244,90 Miliar yang didominasi belanja pegawai.

• Belanja K/L pada KPPN Tahuna sebesar 16,81% dari pagu atau sebesar Rp86,69 Miliar.
• Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena belum terserapnya belanja secara maksimal khususnya belanja barang dan belanja modal karena hambatan proses distribusi barang/material.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Progres Peluang Investasi Daerah �Periode Triwulan I 2025 (1/2)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Progres Peluang Investasi Daerah �Periode Triwulan I 2025 (2/2)

• Terdapat tujuh peluang investasi di Provinsi Sulut di mana dua di antaranya diperkirakan mempunyai nilai investasi sebesar Rp27 T dan Rp746 M.
• Progres tindak lanjut peluang investasi hingga Triwulan I 2025:
• Peluang Investasi 1 telah dilaporkan dalam Laporan APID Tahun 2024.
• Peluang Investasi 2 telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Pj. Walikota Kotamobagu pada tanggal 6 Agustus 2024.
• Peluang Investasi 4 telah dilakukan pembangunan oleh Kemen PUPR pada tahun 2022 tetapi masih perlu pengembangan.
• Peluang investasi lainnya baru masuk dalam rancangan awal RPJMD Sulut 2025 – 2029 sehingga belum banyak informasi tambahan.

• Analisis kelayakan pada peluang investasi SPAM Bimatara menunjukkan bahwa peluang investasi ini dinilai layak baik dari aspek keuangan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial.
• Faktor-faktor yang berpotensi menghambat peluang investasi ini antara lain:
1. Potensi bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan
2. Potensi adanya kendala sosial pada pengadaan lahan proyek dan mobilisasi peralatan dan material.
1. Untuk peluang investasi yang lainnya belum didapatkan banyak informasi karena masih dalam tahap masuk pada rancangan awal RPJMD Sulut 2025 – 2029.

• Peluang investasi SPAM Bimatara layak untuk dilakukan kajian lebih dalam oleh Direktorat SMI mengingat urgensi pembangunan SPAM ini dan kajian awal yang menunjukkan hasil layak.
• Kanwil perlu terus memantau perkembangan atas peluang investasi yang lainnya dan mengumpulkan informasi lebih banyak agar dapat dilakukan analisis kelayakan.
• Kanwil perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait atas perkembangan peluang invetasi yang ada terutama pada proyek-proyek yang berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan berpotensi layak baik secara finansial, ekonomi, maupun peningkatan kesejahteraan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13

Terima Kasih

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan