1 of 36

Sistem OSS �Jembatan Integrasi Perizinan Nasional

2 of 36

Sistem OSS :

SATU PORTAL (Nasional), SATU IDENTITAS (NIB), dan SATU FORMAT IZIN (Izin Usaha);

Dasar hukum :

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

PERIZINAN DENGAN KOMITMEN - perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan komitmen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha; Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/L dan/atau Pemda.

VALIDASI DATA dilakukan melalui konfirmasi ke sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak.

OPERASIONAL SISTEM OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR dll - Januari 2019 dilaksanakan BKPM

Mulai diberlakukan di seluruh Indonesia sejak

tanggal 09 Juli 2018

3 of 36

Tujuan yang ingin dicapai

3

Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir

Belum ada standar perizinan

Belum terintegrasi secara elektronik

Perizinan hanya melalui Sistem OSS sebagai single portal

Standardisasi proses bisnis, format izin, dan identitas pelaku usaha

Terintegrasi secara elektronik

Perizinan diterbitkan setelah semua persyaratan terpenuhi

Perizinan diterbitkan dengan komitmen

REZIM

LAMA

REZIM

OSS

Tidak ada pengawalan

Pembentukan Satgas untuk pengawalan

✔️

✖️

4 of 36

Konsepsi percepatan perizinan berusaha

01

03

04

06

05

02

PENGAWALAN PENYELESAIAN PERZINAN

Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan daerah)

MENERAPKAN SISTEM CHECKLIST

Kegiatan berusaha di KEK, FTZ, KI, KSPN tanpa menunggu kelengkapan perizinan

REFORMASI PERIZINAN PERATURAN BERUSAHA

Lebih sederhana, cepat, murah, dan pasti

DATA SHARING (DEBIROKRATISASI)

Menghilangkan pengulangan rekomendasi /perizinan

PERUBAHAN PARADIGMA BIROKRASI

Dari memberi izin menjadi melayani (civil servant).

MENERAPKAN SISTEM TERINTEGRASI

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission)

Termasuk untuk UKM

5 of 36

Sistem OSS dan NSPK K/L

Nomor Induk Berusaha

'NIB'

Izin Usaha

Izin Komersial/Operasional

KOMITMEN

SELF DECLARATION

KOMITMEN

SELF DECLARATION

Post

Audit

TDP

Permendag 76/2018

API

Permendag 75/2018

AKSES KEPABEANAN

PMK.71/2018

IZIN LOKASI

PerBPN/ATR 14/2018

AMDAL/UKL-UPL

Permen LHK P.26/2018

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Permen PU-PERA 19/2018

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Permen PU-PERA 19/2018

PERDAGANGAN Permendag 77/2018

KESEHATAN Permenkes 26/2018

PERTANIAN Permentan 05/2019

DIKBUD PMPDK 25/2018

KBLI

Perka BPS 19/2017

DNI

PerPRES 44/2016

KOMINFO Permenkominfo 7/2018

PERDAGANGAN Permendag 77/2018

KESEHATAN Permenkes 26/2018

PERTANIAN Permentan 05/2019

DIKBUD PMPDK 25/2018

PERIZINAN DAN FASILITAS PM

PerBKPM 6/2018

PERIZINAN DAN FASILITAS PM

PerBKPM 6/2018

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PerBKPM 7/2018

TENAGA KERJA ASING

Surat Edaran Menaker 5/2018

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Surat Edaran 543/2018

PARIWISATA PerMenPAR 10/2018

CV, FIRMA, dan PERSEKUTUAN PERDATA

PermenKumHAM 17/2018

LHK – IPPKH P.27/2018

LHK – IUPHHK P.28/2018

PERHUBUNGAN – PM. 88/89/90/91 TAHUN 2018

BPOM– PerBAN 26/2018

ESDM – PermenESDM 39/2018

PERHUBUNGAN – PM. 88/89/90/91 TAHUN 2018

LHK – IUIPHH P.1/2019

TAX HOLIDAY

PMK 150/2018

BPJS KESEHATAN

PerBPJS 4/2018

KOPERASI – PermenKopUKM 11/2018

TAX HOLIDAY

PMK 150/2018

TAX HOLIDAY

PerBKPM 1/2019

PERINDUSTRIAN– Permenperin 15/2019

6 of 36

Cakupan Sistem OSS

Jenis Perusahaan

Seluruh jenis perusahaan, baik perseorangan maupun non perseorangan

Jenis Perizinan

Izin Usaha dan izin operasi/komersil, serta penerbitan izin usaha dan izin operasi/komersil

Perubahan

Perubahan data legalitas perusahaan dan data usaha.

Pengembangan Usaha

Penambahan kegiatan usaha

Penutupan Usaha

Penutupan perusahaan maupun kegiatan usaha

Pendaftaran Perusahaan

Pendaftaran usaha dan penerbitan NIB

7 of 36

Komponen Data Utama Sistem OSS

20

25

34

514

16

5

118

Sektor

Kementerian/ Lembaga

Provinsi

Kabupaten / Kota

Kawasan Ekonomi Khusus

Free Trade Zone

Kawasan Industri

Regulasi

7

8 of 36

TDP

Tanda Daftar Perusahaan

API

Angka Pengenal Impor (APIP/APIU)

akses kepabeanan

dahulu nomor induk kepabeanan

NIB : Nomor Induk Berusaha

PENDAFTARAN

Implementasi OSS: Nomor Induk Berusaha

9 of 36

Mobile

Akses Menggunakan SMartphone

3

Fitur Khusus

Diperlukan Register dan Login

2

Fitur Umum

Akses Tak Terbatas

1

Fitur Sistem Aplikasi OSS

10 of 36

Fitur OSS 1.1 (Existing)�#1 Pendaftaran Berusaha

Registrasi

User

Input:

NIK eKTP

Output:

Hak Akses OSS

Registrasi

Legalitas

Input:

Pengesahan Akta
Surat Keputusan
E-KTP
NPWP

Output:

Legalitas Valid

Penerbitan

NIB

Input:

Legalitas Valid
Melengkapi data NIB

Output:

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Izin

Usaha

Input:

Rekam Project/ Kegiatan Usaha

Output:

Izin Usaha (IU) dengan komitmen
Checklist komitmen sarana prasarana dan IU
Eligible Fasilitas

Izin Operasional Komersial

Input:

NIB/ Project/ Product

Output:

Checklist Izin Operasional Komersial

Fasilitas

Berusaha

Input:

Eligible mendapatkan fasilitas

Output:

Tax Holiday
Vokasi
Tax Allowance
Fasilitas Kepabeanan

11 of 36

Kepemilikan:

WNI
Orang Pribadi

Modal:

Mikro ≤50 jt
Kecil 50jt < n ≤ 500jt
Menengah < 500jt

Jumlah

Mikro & Kecil 321.262
Menengah 294.779

12 of 36

Bahan Diskusi

LKPP dapat melakukan validasi data pelaku usaha terdaftar di Laman UMKM dan e-Katalog melalui OSS
Perlu diinformasikan kebutuhan data lainnya dari LKPP
Belum seluruh UMKM terdaftar di OSS
Sistem OSS belum dilengkapi dengan fitur pembayaran

13 of 36

13

Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

CONTACT US

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)�Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190�P.O. Box 3186, Indonesia

One Stop Service Contact Center�P : 0807 100 2576 ATAU 1500765�E : info@bkpm.go.id

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

13

14 of 36

Integrasi OSS dengan Sistem K/L

Dukcapil	:	Validasi NIK
DJP	:	Validasi NPWP (NPWP Badan & NPWP Perorangan)
AHU Online	:	SABU ( CV, Firma, Persekutuan Perdata )
	:	SABH ( PT )
ATR/BPN	:	RDTR
	:	GISTARU (dalam proses)

OSS	:	Mengirim NIB, Izin Usaha, IOK, dan menerima Notifikasi dari K/L
K/L	:	- Memperoleh data NIB, IU dan IOK
		- Mencari data di OSS
		- Mengecek status update data NIB, IU dan IOK
		- Menyampaikan notifikasi & permohonan perizinan
		- Menyampaikan status: validasi, verifikasi, persetujuan/penolakan, dan pembayaran

1. Integrasi OSS secara host-to-host dengan:

2. Integrasi OSS secara host-to-host dengan 17 Sistem di 17 K/L lainnya

14

15 of 36

Integrasi OSS secara Webform dengan Sistem K/L & DPMPTSP

K/L yang masih menggunakan Webform: Pariwisata, Agama, Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LHK(Izin Lingkungan), Kepolisian dan Kemnaker (Sebagian)

Fungsi dalam Webform:

Memproses
Validasi
Persetujuan/penolakan (notifikasi)
Lihat data NIB, IU, IOK
Upload izin/surat
Dapat melihat permohonan baru, sedang dalam proses, yang sudah disetujui dan ditolak di seluruh Indonesia sesuai sektor kewenangan.
Dapat mengajukan usulan pencabutan izin
Dapat melakukan searching perusahaan

Webform DPMPTSP memiliki fungsi:

Sama dengan Webform K/L
Dapat melihat permohonan baru, sedang dalam proses, yang sudah disetujui dan ditolak di wilayah masing-masing sesuai dengan sektor kewenangan.

15

16 of 36

16

Calon Investor Berkonsultasi dengan Notaris
Notaris Melakukan Wawancara kepada calon Investor
Notaris Menerbitkan Akta Perusahaan

1. Proses Akta Notaris

Notaris Input data ke sistem AHU
Sistem AHU Menerbitkan Pengesahan Perusahaan.

2. Proses Pengesahan

Sistem AHU Request NPWP ke system DJP (Auto Approval)
Sistem AHU Mengirim Data Akta + Pegesahan + NPWP ke sistem OSS

3. Proses Final AHU

Investor registrasi ke sistem OSS untuk mendapatkan Hak Akses.
Investor menarik data dari AHU dan mengecek komponen data NIB di sistem OSS
Sistem OSS menerbitkan NIB
NIB yang Terbit sudah memuat komponen data: TDP, API, Nomor Induk Kepabeanan
Investor melengkapi data investasi, lokasi, kegiatan usaha dan komitmen izin usaha serta komersial

4. Proses NIB dan Komitmen Perizinan

OSS mendistribusikan NIB ke K/L/D sesuai dengan maping perizinan dan kewenangn masing-masing sektor

5. Distribusi NIB

K/L/D mengirim status pemerosesan permohonan (Validasi, Pembayaran, Inspeksi dll)
K/L/D mengirimkan keputusan pemenuhan komitmen ke OSS dan upload dokumen

6. Izin Final, Checklist dan Pelaporan

OSS Memberikan notifikasi kepada Investor setiap status perizinan yang diajukan
OSS memberikan alert jika ada masalah permenuhan perizinan

7. Alerting/ Notification

Satgas Memonitor dashboard OSS dan Communication Protocol
Satgas melakukan tindakan jika ada suspect permasalah perizinan terindikasi di dashboard.

8. Monitoring Satgas

AHU

OSS

Investor

Notaris

Satgas

1

2

5

4

6

7

8

3

K/L/D

DJP

Alur Data Proses Sistem OSS

17 of 36

Dukcapil

AHU

DJP

NIK

PT

NPWP

Akun Penanggungjawab

NIB

IU “belum efektif”

Izin lokasi
Izin Lingkungan
IMB
SLF

IU “efektif”

OSS

Webform DPMPTSP

K/L :

webform atau Sistem K/L

Izin Operasional/ Komersial

Syarat teknis

siCANTIK

Sistem K/L

RDTR

Integrasi Sistem OSS dengan Sistem K/L/D

18 of 36

INTEGRASI OSS DENGAN SISTEM K/L/D

oss

GATEWAY/HUB SISTEM K/L

Sistem Unit A

Sistem Unit B

Sistem Unit C

SICANTIK ( sistem perizinan Daerah)

Kab X

Kab Y

Kota Y

N

E

X

T

18

19 of 36

Integrasi Sistem OSS dengan Sistem K/L

No.	K/L Yang Sudah Terintegrasi dengan Sistem OSS
1	Kementerian Hukum dan HAM
2	Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil)
3	Kementerian Keuangan (DJP)
4	Badan Koordinator Penanaman Modal
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
6	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
7	Badan Pengawas Obat dan Makanan
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
9	Indonesia Nasional Single Window
10	Kementerian Agrarian dan Tata Ruang/Badan Pertahahan Nasional
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan
12	Kementerian Kesehatan
13	Kementerian Ketenagakerjaan
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika
15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
16	Kementerian Perdagangan
17	Kementerian Perhubungan
18	Kementerian Perindustrian
19	Kementerian Pertanian
20	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

OSS memvalidasi data ke sistem K/L

Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial dan/atau integrasi lainnya

20 of 36

SEKILAS OSS VERSI 1.1

21 of 36

Perbandingan OSS V.1.0 - OSS V1.1

Tidak ada penjelasan/ definisi jenis pelaku usaha	Terdapat penjelasan/definisi jenis pelaku usaha
Format Isian Legalitas hanya menggunakan format PT	Format Isian Legalitas sesuai jenis Badan Hukum & Badan Usaha
Belum tersedia pilihan: Kegiatan Utama & Pendukung	Sudah tersedia pilihan: Kegiatan Utama & Pendukung
Izin Lokasi: Daratan	Izin Lokasi: Daratan dan Perairan (proses)
Pemenuhan komitmen IOK tidak disertai Cover Letter	Berupa Cover Letter OSS + lampiran persetujuan K/L/D
Validasi : NIK, Akta, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami), RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday	Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, modal disetor, minimal pemegang saham 2 orang, tapisan pemegang saham asing bila PMDN
KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba)	Sama seperti V1.0 ditambah dengan KPPA
Pencabutan: Berdasarkan Likuidasi	Pencabutan: Berdasarkan Likuidasi dan Non Likuidasi
Total Investasi berdasarkan 2 digit KBLI	Total Investasi berdasarkan 5 digit KBLI
Belum ada fitur Kantor Cabang	Terdapat fitur untuk mengakomodir Kantor Cabang
Belum ada fitur LKPM	Sudah terdapat fitur LKPM
Belum ada fitur Izin Usaha untuk Merger	Sudah terdapat fitur Izin Usaha untuk Merger
Fasilitas: Tax Holiday	Fasilitas: Tax Holiday & Vokasi
Belum ada fitur Pendelegasian pengurusan NIB	Sudah ada fitur Pendelegasian pengurusan NIB

21

22 of 36

1. Registrasi Akun

V1.0 Penentuan jenis Pelaku Usaha pada saat registrasi akun. Pelaku Usaha menentukan sendiri jenis Pelaku Usaha (Non Perseorangan, Perseorangan, dan Perwakilan) tanpa ada penjelasan.

V1.1 Penentuan jenis Pelaku Usaha setelah registrasi akun. Sudah disediakan penjelasan mengenai definisi jenis Pelaku Usaha.

Kurang Informatif

Lebih Informatif

22

23 of 36

2. Tahapan Perizinan Berusaha

Tahapan dalam satu siklus digabung

Tahapan terpisah sesuai output

V1.0 Dalam satu siklus (form tampilan) terdiri dari 5 step (Akta, Kelengkapan Data, Izin Usaha dan Komitmen Izin Usaha, Komitmen Izin Komersial, Output).

V1.1 Masing-masing step (Data Legalitas, NIB, Izin Usaha, Izin Operasional / Komersial).

23

24 of 36

3. Format Isian Data Legalitas

Hanya berdasarkan data legalitas PT

Sudah disiapkan format isian data legalitas berdasarkan jenis badan usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata) dan badan hukum (PT)

Format

Legalitas

PT

Format

Legalitas

PT

Format

Legalitas

CV

Format

Legalitas

Firma

Format

Legalitas

Persekutuan Perdata

24

25 of 36

4. Kegiatan Utama dan Kegiatan Pendukung

Belum dapat dibedakan antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung

Sistem sudah didesain untuk membedakan kegiatan utama dan kegiatan pendukung

Contoh kasus: Kegiatan Utama Industri di daerah Subang memerlukan terminal khusus di daerah Karawang, maka Pelaku Usaha bisa menentukan kegiatan industri di Subang sebagai kegiatan utama, terminal khusus di Karawang sebagai kegiatan pendukung.

Total nilai investasi dimasukkan dalam kegiatan utama. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung memiliki komitmen masing-masing.

Kegiatan Utama

Kegiatan Penunjang

25

26 of 36

5. Izin Lokasi

Hanya dapat mengakomodir Izin Lokasi Daratan

Sudah didesain untuk penerbitan Izin Lokasi Daratan, dan Perairan

Bisnis proses untuk izin lokasi perairan sudah disepakati bersama K/L terkait, saat ini sistem sedang dalam proses pengembangan. .

26

27 of 36

6. Izin Operasional / Komersial (IOK)

List Komitmen

List komitmen, atau
Cover letter IOK dan lampiran surat persetujuan

LIST KOMITMEN

IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

______________
______________
______________
______________

LIST KOMITMEN

IZIN OPERASIONAL/

KOMERSIAL

______________
______________

IZIN OPERASIONAL/

KOMERSIAL

______________

Penerbitan IOK melalui OSS diakomodir dengan memperhatikan notifikasi dari instansi yang berwenang. Apabila instansi menotifikasi ke OSS, maka OSS akan menerbitkan IOK berupa cover letter dengan lampiran surat persetujuan pemenuhan komitmen IOK yang diupload oleh instansi yang berwenang.

List Komitmen

Cover Letter

27

28 of 36

7. Validasi

NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami)
RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday

Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi terkait akta perusahaan

Untuk validasi terkait Akta Perusahaan meliputi:

Total modal ditempatkan = Modal disetor
Total komposisi jumlah saham = Modal ditempatkan/disetor
Untuk PMDN sudah terfilter tidak boleh ada pemegang saham asing
Pemegang saham untuk akta pendirian PT baru sudah dikunci minimal dua orang

28

29 of 36

8. Perwakilan

KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba)

Sama seperti V1.0 ditambah dengan KPPA

Terdapat penambahan jenis perwakilan

29

30 of 36

9. Pencabutan Izin

Pencabutan Berdasarkan Likuidasi

(mencabut entity)

Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan Non Likuidasi (mencabut izin usaha / proyek)

Pencabutan berdasarkan Likuidasi (berdasarkan Keputusan Pengadilan atas dasar permohonan Pelaku Usaha)
Pencabutan berdasarkan Non Likuidasi (untuk mencabut sebagian atau seluruh kegiatan usaha) atas dasar:
Permintaan sendiri dari Pelaku Usaha
Usulan dari K/L/D karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha

30

31 of 36

10. Total Investasi

Berdasarkan KBLI 2 digit

Berdasarkan KBLI 5 digit

KBLI 5 Digit

KBLI 2 Digit

31

32 of 36

11. Kantor Cabang

Belum terdapat fitur untuk mengakomodir kantor cabang

Sudah terdapat fitur untuk mengakomodir kantor cabang

Kantor Cabang

Kantor Pusat

Kantor Cabang

32

33 of 36

12. LKPM

Belum terdapat fitur LKPM

Sudah terdapat fitur LKPM

LKPM

33

34 of 36

13. Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS : TAX HOLIDAY

FASILITAS : TAX HOLIDAY, TAX ALLOWANCE

DAN VOKASI

Tax Holiday

TH, TA dan VOKASI

34

35 of 36

14. Satu NIB untuk Satu Perseorangan

Satu orang (perseorangan) dapat memiliki �beberapa NIB

Satu orang (Perseorangan) hanya dapat memiliki satu NIB

NIB A

NIB B

NIB C

NIB

35

36 of 36

36

Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

CONTACT US

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)�Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190�P.O. Box 3186, Indonesia

One Stop Service Contact Center�P : 0807 100 2576 ATAU 1500765�E : info@bkpm.go.id

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

36