Maret 2022

​

PENGEMBANGAN UMKM

KALIMANTAN

UTARA

TARAKAN

TANA TIDUNG

NUNUKAN

Maret 2022

KALIMANTAN UTARA

MALINAU

BULUNGAN

NUNUKAN

Update PROGRESS Juni 2022

Bagaimana kita (DJPb) memiliki kemampuan, membangun future practice, untuk merespons kondisi terkini agar fungsi treasury lebih baik lagi, mampu bekerja sesuai tantangan dan kebutuhan yang berdampak konkret kepada pengelolaan keuangan negara

LATAR BELAKANG

Seiring dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya usaha kecil dan mikro saat ini sedang menjadi salah satu fokus Pemerintah Pusat dalam menggerakkan roda perekonomian. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan kewirausahaan dan UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui lima area prioritas, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan akses ke jasa keuangan, meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional, memperkuat kemitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan UMKM.

Sejalan dengan hal tersebut, Pimpinan memberikan arahan agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun rencana pelaksanaan kolaborasi pengembangan UMKM antara unit vertikal Kemenkeu di daerah. Sesuai dengan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE), maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi lead bagi seluruh unit vertikal Kemenkeu di Kalimantan Utara dalam pemberdayaan UMKM.

Sinergi dengan unit vertikal Kementerian Keuangan yang ada di daerah, maupun dengan Pemda, unit kementerian/ lembaga dan pihak-pihak yang ada di daerah lainnya tentu sangat diperlukan dalam pemberdayaan UMKM di Kalimantan Utara.

Kanwil DJPb Provinsi Kaltara berdiri sejak tahun 2019; dengan 3 kantor layanan, yaitu KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan dan KPPN Nunukan.

Wilayah kerja Kanwil DJPb Prov. Kaltara meliputi; Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kab. Nunukan

WILAYAH KERJA

STANDARISASI PENGUATAN KANWIL DJPb SEBAGAI RCE

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara berkembang. Menurut Bank Dunia (2020), sebanyak 90 persen dari entitas bisnis adalah UMKM yang kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja global mencapai 50 persen. Selain itu, usaha kecil dan menengah formal berkontribusi terhadap 40 persen produk domestik bruto (PDB) di negara berkembang. .

SUMBER: DJPb, Standarisasi Regional Chief Economist, New DJPb in Town

UMKM BERDAYA EKONOMI JAYA

Langkah Pemberdayaan UMKM

PERAN KEMENKEU DALAM PEMBERDAYAAN UMKM

RENCANA AKSI

RENCANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN UMKM PROVINSI KALTARA

PROGRES

1. Sinergi dan Kolaborasi dalam program pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan; dengan internal Kemenkeu (Kanwil DJPb, PIP, KPP Tarakan dan Tanjung Redep, KPC Tarakan, dan KPKNL Tarakan. Pelaksanaan koordinasi internal Kemenkeu diselenggarakan pada tanggal 3 Pebruari, 4 Pebruari dan 24 Pebruari 2022.

Kolaborasi Kemenkeu satu bersamaan dengan agenda press conference APBN, mendiskusikan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada masing-masing unit yang telah berjalan; dan akan disinergikan agar saling support dan tidak duplikasi kegiatan serta saling melengkapi program pemberdayaan.

2. Sinergi dengan PIP berdasarkan profil UMKM yang disusun Kanwil DJPb Provinsi Kaltara; bertujuan mendapatkan masukan dan dukungan dari PIP terkait data potensi UMKM di Provinsi Kaltara khususnya yang belum belum terfasiltasi Program UMi seperti di Kabupaten Bulungan (Piloting pemberdayaan UMKM).

PIP berkomitmen memberikan dukungan pemberdayaan UMKM; baik dari sisi desiminasi, pelatihan, pendampingan, pembiayaan dan pemasaran berdasarkan identifikasi kebutuhan pelaku usaha.

3. Kanwil DJPb akan membuat profil UMKM yang akan dibahas dengan PIP, Kemenkeu dan stakeholders lainnya (BI, Pemda dan ekspertis pemberdayaan UMKM); untuk membahas implementasi kegiatan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

PROGRES

Sinergi dan Kolaborasi dalam program pemberdayaan UMKM juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.

Kanwil DJPb Provinsi Kaltara telah menyampaikan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam agenda forum pertemuan Gubernur, Wakil Gubernur dan jajarannya, Bupati dan Walikota dan jajarannya beserta para Kementerian/Lembaga vertikal dan BI secara hybrid.

Gubernur menyambut baik program Kemenkeu dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Kaltara, dan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara dan Kanwil DJPb untuk membahas implementasinya. Untuk persiapan proses selanjutnya sinergi dengan pemda terus ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Dinas Perindagkop UKM Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan serta Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kaltara.

Hasil koordinasi dan sinergi akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Kanwil DJPb, Kantor vertikal Kemenkeu, Pemda dan PIP; yang akan diinisiasi oleh Pemda Provinsi Kaltara.

​

PROGRES

Kanwil DJPb Provinsi Kaltara akan Menyusun profil pelaku usaha kecil dan mikro di wilayah Provinsi Kaltara. Sebagai Langkah pertama (piloting), profil pelaku usaha adalah untuk wilayah Kabupaten Bulungan; dimana berdasarkan data dan hasil survey masih cukup banyak pelaku usaha di Kabupaten Bulungan yang belum mendapatkan informasi tentang Program Umi.

Dalam Menyusun profil pelaku usaha, selain menggunakan data BPS dan BI; Kanwil DJPb berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan koordinasi dengan PIP dan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara; Kanwil DJPb telah menyusun rencana kegiatan sementara dalam rangka pemberdayaan UMKM. Rencana kegiatan dalam jangka dekat (Triwulan II) adalah melaksanakan sosialisasi Program KUR dan Umi bagi pelaku usaha kecil dan mikro, dilanjutkan dengan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan event UMKM binaan.

Profil pelaku usaha kecil dan mikro yang disusun Kanwil DJPb dan rencana kegiatan; akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi/FGD dengan semua stakeholders terkait (Kemenkeu satu, Pemda, PIP) dalam rangka mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan UMKM.

​

PROGRES

Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara melakukan sinergi / koordinasi dengan KPw Bank Indonesia Kalimantan Utara antara lain:

1. Sinergi pengembangan dan pemberdayaan UMKM oleh kemenkeu satu di kaltara
2. Sharing knowledge inovasi pengembangan UMKM yang telah dilimplementasikan pada KPw Bank Indonesia Kalimantan Utara

Sinergi pengembangan UMKM antara Kanwil DJPb Provinsi Kaltara dan KPw BI Kaltara perlu terus dilakukan melalui kegiatan FGD, profiling UMKM, pelatihan dan pameran/event festival bagi UMKM di Kaltara

Selanjutnya Kanwil DJPb Provinsi Kaltara melaksanakan rapat koordinasi bersama Perekonomian Prov. Kaltara, dinas perindag kop UMKM prov Kaltara, dinas perindag kop UMKM Kab Bulungan, Pegadaian Bulungan dan perwakilan koperasi dalam rangka mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan UMKM, dalam agenda ini hal-hal terkait pengembangan UMKM di Kaltara antara lain :

1. Sosialisasi kredit program bagi UMKM yaitu KUR dan UMi
2. Sinergi peran Pemda Provinsi Kaltara, Dinas Kop UMKM Provinsi Kaltara, Dinas Dinas Kop UMKM Provinsi Kaltara Kab Bulungan, PT pegadaian (penyalur kredit Umi) dan Koperasi dalam pemberdayaan UMKM di Kaltara
3. Mengidentifikasi Koperasi potensial sebagai penyalur pembiayaan UMi di Kaltara
4. Sinergi pemberdayaan UMKM terkait pelatihan, pembinaan, permodalan dan pemasaran

PROGRES

Sinergi kemenkeu satu Kaltara DJPb-DJKN

​

Sinergi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dengan KPKNL Tarakan dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM oleh kemenkeu satu di kaltara.

​

Sebagai bentuk sinergi dilakukan kunjungan ke Dinas Dinas Kop UMKM Kab Bulungan pada hari Kamis /28 April 2022 dan Selasa/31 Mei 2022

​

1. Dukungan pemasaran bagi UMKM melalui program lelang UMKM oleh KPKNL Tarakan
2. Dukungan permodalan melalui kredit program bagi UMKM yaitu pembiayaan KUR dan Umi
3. Mengidentifikasi Koperasi potensial sebagai penyalur pembiayaan UMi di Kaltara
4. Sinergi pemberdayaan UMKM terkait pelatihan, pembinaan, permodalan dan pemasaran

PROFIL

UMKM

PROFIL USAHA KECIL & MIKRO DAN KOPERASI

Profil pelaku usaha kecil dan mikro yang dipotret adalah skala usaha, jenis usaha, status badan hukum, kepemilikian usaha, tingkat pendidikan pelaku usaha, akses Lembaga keuangan, jenis kesulitan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, jenis pelatihan/bimbingan yang pernah diterima, keanggotaan UMKM dalam koperasi, dan alasan bukan anggota koperasi.

Adanya profil akan memudahkan mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha dalam proses pemberdayaan; sehingga program pemberdayaan akan tepat guna bagi perkembangan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.

Dari sisi Lembaga penyalur pembiayaan, selain Lembaga perbankan bagi penyaluran program KUR; lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi dapat menyalurkan untuk pembiayaan program Umi. Berdasarkan data Lembaga penyalur pembiayaan bagi usaha kecil mikro; di Provinsi Kaltara koperasi (simpan pinjam) belum berperan dalam penyaluran pembiayaan. Untuk itu identifikasi terhadap koperasi yang ada di Provinsi Kaltara menjadi penting dalam perluasan penyaluran pembiayaan Umi.

TENTANG UMKM

Tercatat 64,2 juta unit UMKM :

1. 98,68% adalah Usaha Mikro yang self employed
2. 52% UMKM termasuk kategori informal

​

(Bappenas, 2020)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara berkembang. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan kewirausahaan dan UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian melalui lima area prioritas, yaitu mengembangkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan akses ke jasa keuangan, meningkatkan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional, memperkuat kemitraan, serta memperbaiki peraturan dan kebijakan yang memengaruhi keberlangsungan UMKM

• Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas.
• Melaksanakan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur.
• Menerapkan aturan terkait perburuhan maupun organisasi perburuhan.
• Sudah memiliki persyaratan legalitas, seperti izin tetangga.
• Sudah memiliki akses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.
• Pada umumnya telah memiliki SDM yang terlatih dan terdidik.

​

​

• Jenis komoditas yang diusahakan umumnya sudah tetap.
• Lokasi usaha umumnya sudah menetap.
• Sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
• Keuangan sudah dipisahkan dengan keuangan keluarga.
• Sudah membuat neraca usaha.
• Memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas.
• Memiliki pengalaman berwirausaha.
• Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan untuk keperluan modal.
• Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti perencanaan usaha.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya.

• Jenis komoditas tidak selalu tetap.
• Tempat usahanya tidak selalu menetap.
• Belum melakukan administrasi keuangan.
• Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
• SDM (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
• Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
• Umumnya belum memiliki akses ke perbankan, namun sebagian sudah mengakses lembaga keuangan non-bank.
• Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk nomor pokok wajib pajak (NPWP).

KARAKTERISTIK UMKM

DI INDONESIA

PROFIL UMKM PROVINSI KALTARA

• Pertumbuhan UMKM Provinsi Kaltara Tahun 2021 meningkat sebesar 130,02%.
• Pertumbuhan terbesar dikontribusi UMKM Kab. Nunukan mencapai 376,96% dan Kab. Bulungan yang mencapai 152,18%.
• Penyebab peningkatan : apakah PHK karyawan, ekonomi tumbuh, perkembangan daerah dan jumlah penduduk

1. SKALA USAHA

Jika dilihat dari data 2020, berdasarkan skala usaha; UMKM di Prov. Kaltara 88,73% adalah usaha mikro dan kecil.

Banyak sekali faktor yang memengaruhi meluasnya usaha mikro dan usaha kecil. Salah satu alasan yang paling umum adalah ketersediaan lapangan usaha yang sangat terbatas. Ini menjadi pendorong utama rumah tangga untuk menumbuhkan sumber-sumber pendapatan berasal dari usaha sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bagi yang tidak terserap di lapangan usaha, mau tidak mau harus menciptakan sumber pendapatan.

(BPS, Analisis Hasil SE2016)

2. JENIS USAHA

Usaha kecil dan mikro didominasi oleh Perdagangan sebesar 48% dan kuliner sebesar 18%.

Usaha mikro dan kecil (UMK) yang paling banyak ditemui adalah di kateogori perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Usaha Mikro kedua sektor di atas memang lebih mudah dilakukan. Selain dapat dimulai dengan modal yang tidak begitu besar juga dituntut untuk memiliki skill atau kualifikasi tertentu. Oleh karena itu, kategori tersebut dengan mudah menjadi primadona dan cukup banyak digeluti oleh masyarakat.

3. STATUS BADAN HUKUM

93% Usaha Mikro dan Kecil tidak berbadan hukum. Alasan banyaknya usaha tidak berbadan hukum adalah; kemampuan SDM yang terbatas, dalih bahwa skala usaha masih berskala kecil dan pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa badan usaha hanya untuk usaha berskala menengah ke atas menjadikan keengganan untuk memiliki badan usaha.

4. KEPEMILIKAN USAHA

55% pemilik Usaha Mikro dan Kecil dijalankan oleh perempuan . Kini peran wanita sudah mulai dirasakan dalam dunia usaha. Perkembangan UMK yang terus mengalami pertumbuhan ternyata tidak lepas dari peran serta kaum perempuan. Bisa dipahami kegiatan kursus ataupun pelatihan keterampilan yang biasa dilakukan untuk kaum perempuan memberikan sumbangsih besarnya pengusaha perempuan. Hal ini juga merupakan pertanda baik guna untuk mengurangi stigma yang mengenai gender.

5. TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan pelaku usaha terbanyak adalah SMA ke bawah, yaitu 94%. Usaha berskala mikro dan kecil (UMK), pendidikan dianggap bukan persoalan penting. Pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Diperlukan pelatihan yang berguna bagi pengusaha; sebagai penunjang tingkat kreatifitas yang dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing dan menguntungkan pengusaha UMK.

6. AKSES LEMBAGA KEUANGAN

Mayoritas pelaku usaha (89%) tidak pernah melakukan kredit dengan bank/Lembaga keuangan bukan bank.

Setelah diteliti lebih lanjut, minimnya akses ke lembaga keuangan di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan hal-hal berikut ini: a. Pelaku usaha merasa tidak berminat atau tidak perlu b. Adanya pembiayaan lain yang bersumber dari dana desa c. Adanya perasaan khawati tidak mampu membayar kredit d. Persyaratan sulit dipenuhi e. Riba f. Trauma atas pinjaman terdahulu

Sumber: BPS, PROFIL INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2019

7. JENIS KESULITAN

86,3% pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengalami kesulitan yaitu : bahan baku, permodalan, pemasaran, pesaing, BBM, infrastruktur, tenaga kerja, cuaca dan lainnya. Tingkat kesulitan terbesar adalah permodalan (28%), pesaing (20%), bahan baku (15%) dan pemasaran (14%).

Selain permasalahan/kesulitan yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil; Sebagian besar pelaku juga tidak pernah mendapatkan bimbingan/pelatihan/penyuluhan.

8. JENIS BIMBINGAN/PELATIHAN/

PENYULUHAN

93% pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak menerima bimbingan/pelatihan/ penyuluhan baik manajerial, keterampilan/Teknik produksi dan pemasaran.

9. KEANGGOTAAN UMKM DALAM KOPERASI

97% pelaku Usaha Mikro dan Kecil bukan anggota atau tergabung dalam koperasi. Selain karena pendirian usaha berbentuk perorangan; ketidak terlibatan dalam koperasi dikarenakan beberapa alasan; yaitu Sebagian besar karena tidak tahu, diikuti tidak berminat, dan tidak tahu prosedur.

10. ALASAN BUKAN ANGGOTA KOPERASI

Kurangnya sosialisasi tentang koperasi, mengakibatkan 42,1% pelaku usaha mikro kecil tidak tahu tentang koperasi dan prosedur menjadi anggota koperasi. Ditambah dengan 29,1% pelaku usaha tidak berminat menjadi anggota koperasi; mencerminkan koperasi belum menjadi pilihan yang tepat sebagai wadah mensejahterakan anggotanya.

Sumber: BPS, PROFIL INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2019

PROFIL UMKM KAB. BULUNGAN

Ibu kota Provinsi Kaltara adalah Kota Tanjung Selor yang masuk wilayah Kab. Bulungan; yang menjadi potensi berkembangnya UMKM seiring berkembangnya ibukota provinsi (pertambahan jumlah penduduk dan usaha mikro kecil).

Tahun 2021 Kab. Bulungan terdapat 8.776 UMKM meningkat 152,2% dibanding tahun lalu; merupakan potensi yang perlu didukung Program UMi (BLU-PIP) dalam memberdayakan usahanya.

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kab. Bulungan akan optimal dengan dukungan hadirnya pihak perbankan dan koperasi yang berada di Kab. Bulungan selaku pihak penyalur (KUR/UMi).

1. SKALA USAHA

Dari 8.776 UMKM di Kab. Bulungan 94,5% adalah usaha mikro dan 4,9% adalah usaha kecil. Usaha mikro dan kecil terbesar berada di Kec. Tanjung Selor, kec. Tanjung Palas, , Kec. Tanjung Palas Tengah, Kec. Tanjung Palas Timur dan Kec. Bunyu.

(Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM-UPTD CIS PLUT KUKM).

2. JENIS USAHA

UMKM dari sisi jenis usaha terbesar adalah sektor Perdagangan 48% (terbesar adalah perdagangan sembako, sayur dan buah), disusul sektor kuliner 29% (rumah makan, minuman, dan makanan kecil/gorengan dan keripik), dan sektor jasa 29% (Transportasi darat, nelayan, penjahit dan bengkel).

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bulungan

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bulungan dan BPS

3. RINCIAN JENIS USAHA Per JENIS SKALA

Baik usaha mikro, kecil dan menegah didominasi sektor usaha perdagangan; sementara sektor kuliner pelaku usaha adalah skala mikro.

Pada usaha kecil dan menengah, komposisi terbesar kedua adalah sektor Jasa

4. STATUS BADAN HUKUM

94% Usaha Mikro dan Kecil di Kab. Bulungan (8.190 usaha) tidak berbadan hukum atau memiliki sertifikat. Sebagaimana survey yang dilakukan BPS; bahwa belum adanya sertifikasi karena anggapan bahwa sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil belum penting dan sertifikasi diperuntukan bagi usaha menengah.

5. KEPEMILIKAN USAHA

45% pemilik Usaha Mikro dan Kecil di Kab. Bulungan dijalankan oleh perempuan . Peran wanita dalam mendapatkan penghasilan tambahan keluarga sudah mulai dirasakan dalam dunia usaha khususnya dalam sektor perdagangan dan kuliner skala mikro.

6. TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan pelaku usaha terbanyak adalah lulusan SMA ke bawah, yaitu 96%; sehingga untuk menunjang kreatifitas dan keunggulan produk diperlukan pelatihan dan pendampingan.

7. AKSES LEMBAGA KEUANGAN

Hanya 8% pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses Lembaga keuangan untuk sumber modal usahanya. Sebagian besar modal usaha sepenuhnya milik sendiri (92%).

8. JENIS KESULITAN

86,3% pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Tingkat kesulitan terbesar adalah permodalan (30%), pesaing (17%), bahan baku (18%) dan pemasaran (10%).

9. JENIS BIMBINGAN/PELATIHAN/

PENYULUHAN

88% pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak menerima bimbingan/pelatihan/ penyuluhan baik manajerial, keterampilan/Teknik produksi dan pemasaran.

Dari 8.776 UMKM di Kabupaten Bulungan, sebanyak 3.898 UMKM (44,4%) berada di Kecamatan Tanjung Selor. Hal ini dikarenakan Tanjung Selor adalah Ibu Kota Provinsi Kaltara; yang berdampak pada pertumbuhan penduduk semakin cepat yang akhirnya akan diikuti oleh pertumbuhan usaha mikro kecil.

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Kab. Bulungan akan optimal dengan dukungan hadirnya pihak perbankan dan koperasi yang berada di Kab. Bulungan selaku pihak penyalur (KUR/UMi).

LEMBAGA KEUANGAN BANK & NON BANK PROVINSI KALTARA

Lembaga keuangan perbankan yang beroperasi di Provinsi Kaltara sebanyak 134 Bank; terdiri dari 69 bank himbara, 50 bank BPD, 11 bank swasta, dan 4 bank syariah. Untuk Lembaga keuangan non bank di Provinsi Kaltara terdapat 22 kantor; yaitu 18 Pegadaian dan 4 PT PNM. Sedangkan koperasi memiliki 755 unit koperasi.

Bank penyalur program KUR di Provinsi Kaltara adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, BCA, BSI,BPD Kaltimtara, dan BPD Jawa Tengah. Sementara untuk Kabupaten Bulungan bank penyalur KUR tahun 2021 adalah BRI, Mandiri, BNI dan BPD Kaltimtara.

Penyaluran Program Umi dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank dan penyaluran pembiayaan program Umi di Provinsi Kaltara saat ini dilakukan oleh PT PNM Kota Tarakan dan Pegadaian. Namun demikian untuk Kabupaten Bulungan, penyaluran program UMi hanya dilakukan oleh Pegadaian (3 kantor) yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Selor. Sementara Kabupaten Bulungan memiliki 10 kecamatan.

Koperasi di Provinsi Kaltara sebanyak 755 unit dan yang memiliki kriteria dapat sebagai penyalur program Umi hanya koperasi Simpan Pinjam yang berjumlah 21 unit. Saat ini koperasi simpan pinjam di Provinsi Kaltara belum menjadi penyalur Program Umi. Hal ini menjadi potensi dalam memperluas program UMi, di saat kondisi lembaga lain (Pegadaian atau PT PNM) belum tersebar yang memudahkan akses bagi pelaku usaha.

Bank dan LKBB Kabupaten Bulungan

Bank BRI merupakan Bank terbanyak di Kaltara. Sehingga Penyalur KUR terbesar di Kaltara masih didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI), disusul oleh Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), BPD Kaltimtara, Bank Tabungan Negara (BTN).

PT Pegadaian sebagai penyalur pembiayaan UMi dengan jumlah kantor terbanyak di Kalimantan Utara, khusus pada Kab Bulungan terdapat 4 kantor Pegadaian

• Koperasi di bulungan sebesar 43,87 % berada di kecamatan Tanjung Selor
• Penyalur UMi di dominasi oleh PNM Mekaar yang berlokasi di Tarakan, sementara itu penyaluran Umi di Bulungan dilakukan oleh Pegadaian. Saat ini koperasi simpan pinjam di Kab bulungan belum menjadi penyalur Program Umi. Hal ini menjadi potensi dalam memperluas program UMi, di saat kondisi lembaga lain yang ada saat ini hanya Pegadaian yang menyalurkan kredit Umi di Kab Bulungan.

• Di Kab Bulungan terdapat 17 Koperasi simpan pinjam yang punya potensi untuk diusulkan menjadi calon penyalur pembiayaan UMi

PENYALURAN

PEMBIAYAAN KUR & UMI

TAHUN 2020-2022

​

​

​

​

PENYALURAN KUR & UMi

Berbeda dengan penyaluran Umi; penyaluran Program KUR di Provinsi Kaltara meningkat cukup signifikan. Kabupaten Bulungan Tahun 2021 mencapai 3.479 debitur (39,7% dari 8.766 pelaku usaha mikro dan kecil); meningkat 41,7% (1.451 debitur) dibanding tahun sebelumnya.

Skema penyaluran KUR, yaitu KUR Kecil (plafon >50 juta≤500 juta), KUR Mikro (Plafon >10 juta≤50 juta), dan KUR Super Mikro (plafon ≤10 juta); terbesar adalah debitur dengan skema KUR Mikro (75,1%) tahun 2021.

Lembaga perbankan yang menyalurkan program KUR di Kaltara adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BPD Kaltimtara. Bank BRI menjadi penyalur terbesar dengan kontribusi sebesar 80,7% karena didukung sebaran kantor Bank BRI di pelosok (25 Bank BRI), sehingga mempermudah akses pelaku usaha dengan program KUR.

​

Terbatasnya lembaga penyalur pembiayaan UMi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, dan sedikitnya yang mengakses lembaga keuangan (8% dari 8.766 pelaku usaha mikro dan kecil); mengakibatkan perkembangan debitur UMi di Kabupaten Bulungan sangat kecil. Tahun 2021 debitur Umi di Kabupaten Bulungan hanya 7 debitur, sementara di tahun 2020 sebanyak 15 debitur.

Di satu sisi terdapat 30% pelaku usaha mikro dan kecil mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya karena terkait permodalan. Adanya persaingan usaha (17%), kian menambah usaha mikro dan kecil sulit berkembang. Kondisi ini diperparah karena pelaku usaha mikro dan kecil tidak menerima bimbingan/pelatihan/penyuluhan dalam mengelola usahanya (88%).

Sumber: SIKP KUR/UMi

Peningkatan penyaluran KUR di Provinsi Kaltara di dominasi oleh skema KUR Mikro (75,1%) dengan plafon >10 juta≤50 juta; yang beririsan dengan palforn UMi sebesar Maksimal 20 juta.

Penyaluran KUR di Kabupaten Bulungan (piloting), dari 3.479 debitur 97% adalah debitur Mikro. Yang menarik debitur Super Mikro dengan plafon ≤10 juta, terdapat 506 debitur (2%). Sementara debitur UMi dengan plafon maksimal 20 juta hanya sebanyak 7 debitur.

Kondisi di atas kemungkinan terkait akses akan Lembaga penyalur sebagaimana hanya 8% pelaku usaha yang mengakses Lembaga keuangan. Permasalahan informasi tentang program pun turut andil pelaku usaha dalam mendapatkan fasilitas program; sebagaimana hasil diskusi dengan Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Bulungan.

Dengan sebaran perbankan penyalur KUR yang banyak sehingga mempermudah akses pelaku usaha; dan didukung skema plafon pembiayaan yang beririsan dengan program Umi (KUR Mikro dan Super Mikro) menyebabkan penyaluran KUR lebih menjadi pilihan pelaku usaha dalam permodalannya.

PENYALURAN KUR/UMI

PROVINSI KALTARA TAHUN 2022

(PER 30 APRIL 2022)

Sumber: SIKP KUR/UMi

Penyaluran didominasi di wilayah Kab Nunukan dan Kota Tarakan disusul di daerah Kab Bulungan, sementara terendah di Kab Tana Tidung

Jumlah Debitur dilihat skema penyaluran, yang dominan adalah skema KUR mikro sebesar 83% diiikuti skema KUR kecil sebesar 12%

Terdapat irisan antara KUR supermi dan Umi dimana KUR supermi tanpa agunan plafon sebesar Rp10 juta dan Umi tanpa agunan plafon maksimal Rp20juta

​

Penyaluran KUR dan Umi tahun 2022 sebesar Rp337,75 miliar dengan jumlah 5.128 debitur

​