Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 11 April 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terkontraksi sebesar 39,20% yoy yang diakibatkan adanya penurunan di seluruh sektor penerimaan perpajakan faktor utama adalah dampak dari efisiensi anggaran dan implementasi Coretax.
2. Realisasi Pendapatan mencapai Rp858,94 miliar, di antaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp565,80 Miliar dan PNBP Rp293,14 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh, PPN dan PNBP BLU.
3. Pendapatan BLU mencapai Rp176,89 Miliar atau turun sebesar -33,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.

​

2. Belanja Negara
1. Realisasi belanja negara sebesar Rp4.648,39 Miliar atau mencapai 20,74% dari pagu (turun 19,77% yoy)
2. Realisasi belanja K/L sebesar Rp1.530,57 Miliar atau mencapai 18,36% dari pagu, dengan persentase realisasi tertinggi pada belanja pegawai dan belanja bansos.
3. Realisasi belanja TKD sebesar Rp3.117,82 Miliar atau mencapai 22,14% dari pagu
4. Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1.327,21 Miliar
5. Realisasi belanja tertinggi pada Kepolisian Negara RI sebesar Rp333,25 Miliar atau 28,25% dari pagu
6. KPPN Manado mengelola 77,42% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp1.203,87 Miliar atau 18,66% dari pagu.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Laporan Tematik

Progres Kinerja Penyaluran DAK Fisik s.d Triwulan I periode 2023 – 2025:

1. Secara total terjadi sedikit kenaikan alokasi DAK Fisik pada tahun 2024 kemudian munurun secara signifikan pada tahun 2025 sesuai kebijakan yang berlaku nasional.
2. Alokasi DAK Fisik kepada pemda sangat berfluktuasi setiap tahunnya tergantung pada kebutuhan pembangunan infrastruktur di masing-masing kab/kota atau provinsi.
3. Realisasi penyaluran DAK Fisik pada triwulan I dalam kurun waktu tiga tahun terkahir selalu Rp0 (tidak ada penyaluran) karena beberapa hambatan misalnya belum siapnya regulasi, keterlambatan pemda mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran dan keterlambatan PBJ.
4. Pemberian alokasi DAK Fisik tidak mencakup seluruh bidang setiap tahunnya karena pelaksanaan pembangunan pada beberapa bidang ada yang dilaksanakan oleh kementerian, bukan pemda.
5. Bidang-bidang yang secara konsisten mendapatkan alokasi DAK Fisik setiap tahun meliputi irigasi khususnya untuk mendukung produktivitas pertanian daerah Bolaang Mongondow Raya, bidang Kesehatan dan KB, serta bidang pendidikan.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

• Analisis/Isu Strategis
• Isu strategis pendapatan APBN
2. Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan di Triwulan I 2025 terutama pada sektor administrasi pemerintahan
3. Penurunan realisasi yang signifikan di awal tahun juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.
1. Isu strategis belanja APBN
1. Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran
2. Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan
3. Total pagu blokir sebesar Rp1.503,70 Miliar atau 18,06% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) sebesar Rp 1.468,56 Miliar atau 97,66% dari total blokir belanja K/L
4. Masih terdapat saldo RPATA TA 2024 di 1 kontrak pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai sebesar Rp186.974.650,-
3. Isu pada Laporan Tematik:
2. Tren 3 tahun terakhir, tidak terdapat penyaluran pada TW 1 disebabkan belum siapnya regulasi (tahun 2024 -> PMK 25/2024 diundangkan pada 29 April 2024), keterlambatan pemda menginisiasi proses PBJ, dll.
3. Beberapa pemda mengalami fluktuasi alokasi yang sangat tinggi (Kab. Sangihe turun 92,5%), pemda berkenaan perlu memastikan alokasi sumber lain dalam APBD untuk belanja modal APBD yang mencukupi pemenuhan SPM di pemda berkenaan.
4. Tahun 2025, alokasi DAK Fisik secara nasional turun dari Rp44,2 T menjadi Rp31,4 T sehingga alokasi per pemda secara umum menurun, termasuk pemda lingkup Sulut.
5. Kebijakan pencadangan TKD sehubungan efisiensi berdampak pada beberapa bidang yang sebelumnya teralokasikan di awal 2025 menjadi tidak ada alokasinya (Bidang Konektivitas, Bidang Pangan Akuatik).
6. Beberapa bidang (khususnya yang bersifat pekerjaan fisik) tidak teralokasikan pada tahun 2025 karena dilaksanakan oleh K/L teknis melalui satker terkait.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Kesimpulan/Rekomendasi
1. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah dimana 11 dari 17 Pemda sudah ttd PKS Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024;
2. Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target;
3. Kemenkeu Satu agar memaksimalkan Joint Program Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah;
4. Satker agar segera melaksanakan langkah-langkah strategis tahun 2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN 2025;
5. Satker harus segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan (jika belum) serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan secara akurat dan menuangkannya pada Halaman III DIPA;
6. Mendorong Satker agar cermat dalam memperhitungkan kebutuhan dana terkait hibah, sisa dana TA 2024 yang tidak digunakan agar dialokasikan di TA 2025 melalui mekanisme revisi anggaran;
7. Mendorong Satker untuk aktif berkomunikasi dengan pihak penyedia agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian SPM Pembayaran RPATA ke KPPN;
8. Kementerian Keuangan c.q. DJPK perlu mempercepat penerbitan regulasi terkait penyaluran DAK Fisik
9. DJPK bekerjasama dengan Kanwil DJPb perlu melakukan bimbingan teknis dalam rangka penyiapan dokumen syarat salur DAK Fisik termasuk bagaimana membuat dokumen/laporan pertanggungjawabannya.
10. Pemda perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah dan juga mempercepat proses PBJ pelaksanaan DAK Fisik.
11. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap bidang, penda dan K/L perlu melakukan koordinasi sehingga output dan outcome dapat dicapai secara efisien.
12. Pemda perlu mempercepat penyiapan dokumen syarat salur dan eksekusi pembangunan fisik dalam rangka mempercepat delivery outcome kepada masyarakat.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 11 April 2025

• Realisasi pendapatan mencapai Rp858,94 Miliar, turun 39,20% yoy
• Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp528,26 Miliar
• Realisasi PNBP mencapai Rp293,14 Miliar yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp176,89 Miliar

​

* Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�** Sumber: OM SPAN, per 11 April 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

• Efisiensi anggaran memberikan dampak secara signifikan terhadap penerimaan perpajakan di Triwulan I 2025 terutama pada sektor administrasi pemerintahan
• Penurunan realisasi yang signifikan di awal tahun juga disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan tersebut.

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 11 April 2025

• Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025 akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran
• Penyaluran TKD masih menunggu kebijakan, rekomendasi serta pemenuhan dokumen persyaratan
• Total pagu blokir sebesar Rp1.503,70 Miliar atau 18,06% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) sebesar Rp 1.468,56 Miliar atau 97,66% dari total blokir belanja K/L

​

Sumber:

* Data belanja dari OM SPAN per 11 April 2025 pukul 18.00 WITA

• Realisasi belanja negara sebesar Rp4.648,39 Miliar atau mencapai 20,74% dari pagu
• Realisasi belanja K/L sebesar Rp1.530,57 Miliar atau mencapai 18,36% dari pagu dengan realisasi signifikan pada belanja pegawai dan bansos.
• Realisasi TKD sebesar Rp3.117,82 Miliar atau mencapai 22,14% dari pagu

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

• K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI yang didominasi oleh belanja pegawai

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
• Realisasi belanja Satker DK/TP menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis

• Total pagu blokir di Sulawesi Utara sebesar Rp1.503,70 Miliar atau 18,06% dari total pagu belanja K/L;
• Efisiensi anggaran berdampak pada operasional Satker yang menyebabkan Satker harus menata ulang rencana kegiatan dengan mengoptimalkan sisa pagu efektif yang ada

* K/L dengan nomenklatur baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

• Realisasi tertinggi terdapat pada Kepolisian RI dengan realisasi mencapai 28,25% dari pagu
• Realisasi belanja pada K/L masih didominasi oleh belanja pegawai

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP
• Kementerian Hak Asasi Manusia merupakan K/L dengan nomenklatur baru
• Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

• Adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi perencanaan dan kinerja Satker di awal TA 2025
• Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
• Pagu blokir turut mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satker

* K/L dengan nomenklatur baru

* K/L dengan nomenklatur baru

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

• Kebijakan efisiensi anggaran membuat Satker harus membuat perencanaan ulang kegiatan sepanjang TA 2025;
• Masih terdapat saldo RPATA TA 2024 di 1 kontrak pada Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai sebesar Rp186.974.650,-

• Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 24,88% dari pagu atau sebesar sebesar Rp76,02 Miliar yang didominasi belanja pegawai.
• Realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPPN Manado sebesar Rp1.203,87 Miliar yang didominasi belanja pegawai

• Belanja K/L pada KPPN Tahuna sebesar 16,31% dari pagu atau sebesar Rp84,13 Miliar.
• Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena belum terserapnya belanja secara maksimal khususnya belanja barang dan belanja modal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Progres Kinerja Penyaluran DAK Fisik Tahun 2023-2025 per Kab/Kota

*Pagu APBN berdasarkan UU APBN

**Pagu Revisi berdasarkan hasil penyusunan RK

• Tren 3 tahun terakhir, tidak terdapat penyaluran pada TW 1 disebabkan 1) belum siapnya regulasi (tahun 2024 -> PMK 25/2024 diundangkan pada 29 April 2024), keterlambatan pemda menginisiasi proses PBJ, dll.
• Beberapa pemda mengalami fluktuasi alokasi yang sangat tinggi (Kab. Sangihe turun 92,5%), pemda berkenaan perlu memastikan alokasi sumber lain dalam APBD untuk belanja modal APBD yang mencukupi pemenuhan SPM di pemda berkenaan.
• Tahun 2025, alokasi DAK Fisik secara nasional turun dari Rp44,2 T menjadi Rp31,4 T sehingga alokasi per pemda secara umum menurun, termasuk pemda lingkup Sulut

• Secara total terjadi sedikit kenaikan alokasi DAK Fisik pada tahun 2024 kemudian munurun secara signifikan pada tahun 2025 sesuai kebijakan yang berlaku nasional.
• Alokasi DAK Fisik kepada pemda sangat berfluktuasi setiap tahunnya tergantung pada kebutuhan pembangunan infrastruktur di masing-masing kab/kota atau provinsi.
• Realisasi penyaluran DAK Fisik pada triwulan I dalam kurun waktu tiga tahun terkahir selalu Rp0 (tidak ada penyaluran) karena beberapa hambatan misalnya belum siapnya regulasi, keterlambatan pemda mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran dan keterlambatan PBJ.

• Kementerian Keuangan c.q. DJPK perlu mempercepat penerbitan regulasi terkait penyaluran DAK Fisik
• DJPK bekerjasama dengan Kanwil DJPb perlu melakukan bimbingan teknis dalam rangka penyiapan dokumen syarat salur DAK Fisik termasuk bagaimana membuat dokumen/laporan pertanggungjawabannya.
• Pemda perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah dan juga mempercepat proses PBJ pelaksanaan DAK Fisik.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Progres Kinerja Penyaluran DAK Fisik Tahun 2023-2025 per Bidang

• Kebijakan pencadangan TKD sehubungan efisiensi berdampak pada beberapa bidang yang sebelumnya teralokasikan di awal 2025 menjadi tidak ada alokasinya (Bidang Konektivitas, Bidang Pangan Akuatik)
• Beberapa bidang (khususnya yang bersifat pekerjaan fisik) tidak teralokasikan pada tahun 2025 karena dilaksanakan oleh K/L teknis melalui satker terkait.

​

*Pagu APBN berdasarkan UU APBN

**Pagu Revisi berdasarkan hasil penyusunan RK

• Pemberian alokasi DAK Fisik tidak mencakup seluruh bidang setiap tahunnya karena pelaksanaan pembangunan pada beberapa bidang ada yang dilaksanakan oleh kementerian, bukan pemda.
• Bidang-bidang yang secara konsisten mendapatkan alokasi DAK Fisik setiap tahun meliputi irigasi khususnya untuk mendukung produktivitas pertanian daerah Bolaang Mongondow Raya, bidang Kesehatan dan KB, serta bidang pendidikan.

• Dalam pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap bidang, penda dan K/L perlu melakukan koordinasi sehingga output dan outcome dapat dicapai secara efisien.
• Pemda perlu mempercepat penyiapan dokumen syarat salur dan eksekusi pembangunan fisik dalam rangka mempercepat delivery outcome kepada masyarakat.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13

Terima Kasih

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan