​

Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2023

Belanja Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Oktober 2023

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Dasar Hukum

2

Tata Kelola Bantuan Pemerintah

• PMK nomor 168/PMK.05/2015 jo.
• PMK nomor 173/PMK.05/2016 jo.
• PMK nomor 132/PMK.05/2021

Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

Ruang Lingkup &Definisi

3

Bantuan Pemerintah :

Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah.

Definisi

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai :

pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersumber dari APBN

Ruang Lingkup

Rp.

Jenis Bantuan Pemerintah

1

2

3

4

5

6

7

Prinsip Penyaluran Bantuan Pemerintah

4

• bukan merupakan bantuan yang bersifat grant, pemberian berdasarkan prestasi kerja misalkan penghargaan, beasiswa atau TPG dan Tunjangan Lainnya.
• Untuk Bantuan Pemerintah selain itu, pencairan dilakukan per tahap dimana Tahap II dan selanjutnya berdasarkan progres kemajuan pekerjaan

Berdasarkan Prestasi Kerja

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang, dalam hal terdapat sisa dana hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PKS, maka sisa dana dimaksud disetor ke Kas Negara

Tidak Bersifat Lumsum

• pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah, K/L menyusun Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang merupakan guideline bagi pemberi bantuan dan penerima bantuan.
• Kewenangan Menkeu selaku BUN hanya mengatur tata kelola keuangan , pertanggungjawaban, dan pelaporan

Pemisahan Kewenangan Yang Jelas K/L dan BUN

• Penerima Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang wajib menyusuan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
• Pertanggungjawaban yang tidak selesai akan muncul di Neraca sebagai Persediaan Satker dan K/L

Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan

• Kerangka pengaturan dalam PMK mengatur mengenai pengalokasian, jenis bantuan, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran, pelaporan dan pertanggunggjawaban sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Penyusunan PMK Yang Paripurna

Rp

• Penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana berdasarkan PKSyang mengikat 2 (dua) belah pihak.
• Khusus untuk Bantuan Pemerintah untuk Rehab/Pembangunan Gedung/Bangunan dibentuk UPKK (unit pengelola keuangan &kegiatan).

Pengalihan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

Pengalokasian Anggaran

5

1. Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Anggaran Bantuan Pemerintah dituangkan dalam DIPA Kementerian Negara/ Lembaga.

Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan, beasiswa dan bantuan operasional dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Non Operasional (5212xx)

AKUN 5212xx

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda (526xxx)

AKUN 526xxx

Bantuan Pemerintah dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya dialokasikan pada kelompok akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (5115xx)

AKUN 5115xx

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (5263xx)

AKUN 5263xx

KELOMPOK

AKUN

BELANJA

PEGAWAI

BELANJA

BARANG

BELANJA

BARANG

BELANJA

BARANG

Pengalokasian Anggaran

6

RKP

RENSTRA/RENJA K/L

ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH

UU/PP

Mengamanatkan Pemerintah utk memberikan bantuan

Kegiatan prioritas nasional berupa Bantuan Pemerintah

Kegiatan prioritas K/L berupa Bantuan Pemerintah

1. Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan bagian dari tusi satker/K/L;
2. Bantuan Pemerintah yang diberikan bukan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dan seharusnya dilaksanakan sendiri oleh satker/K/L

Pengalokasian Anggaran�Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

7

• Harus memenuhi syarat : (Pasal 40 ayat 1 PMK 62 Tahun 2023)
• sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan Pemerintah memberikan bantuan;
• mendapat penugasan Presiden; dan/atau
• tercantum dalam RKP.
• Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk: (a) uang; (b) barang; dan/atau © jasa. (Pasal 40 ayat 2 PMK 62 Tahun 2023)
• Bantuan Pemerintah, diberikan kepada: (Pasal 40 ayat 3 PMK 62 Tahun 2023)
• perseorangan non-Pegawai ASN/prajurit TNI/ anggota POLRI, kecuali diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• kelompok masyarakat; dan/atau;
• Lembaga pemerintah/nonpemerintah.
• Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan akun peruntukannya. (Pasal 40 ayat 4 PMK 62 Tahun 2023)
• Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah dan berbasis proposal, dilengkapi dengan surat pernyataan pejabat eselon I yang menyatakan bahwa alokasi tersebut telah berdasarkan proposal yang diterima. (Pasal 40 ayat 5 PMK 62 Tahun 2023)

8

Pedum, Juknis dan Penetapan Penerima Bantuan

PEDOMAN UMUM

PETUNJUK TEKNIS

PA

ES-1

Petunjuk Teknis memuat:

1. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. Pemberi Bantuan Pemerintah;
4. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. Bentuk Bantuan Pemerintah;
6. Rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah;
10. Ketentuan perpajakan; dan
11. Sanksi .

Penetapan Penerima Bantuan

PPK

Seleksi

Surat Keputusan

KPA

Surat Keputusan paling sedikit memuat :

​

Kriteria sesuai juknis

dapat dilakukan Sebelum tahun anggaran dimulai

BARANG

1. Identitas penerima bantuan;
2. Jumlah barang
3. Nilai Nominal Barang.

UANG

1. Identitas penerima bantuan;
2. Nominal uang
3. Nomor rekening penerima bantuan untuk ditransfer

9

Isi Perjanjian Kerjasama (PKS)

10

MATRIK PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

11

12

Bentuk Pertanggungjawaban

13

Bentuk Pertanggungjawaban

14

BANK POS PENYALUR

1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang kepada penenma Bantuan Pemerintah;
3. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Kas Negara;
4. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Rekening Bank/ Po s Penyalur;
5. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyetorkan ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak cliterimanya surat perintah penyetoran dari PPK;
6. pernyataan kewajiban Bank/ Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana B antuan Pemerintah secara berkala kepada PPK;
7. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul ke kas negara;
8. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas Negara;
9. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KPA/ PPK;
10. ketentuan mengenai sanksi

Bank Penyalur

15

Pemberi Bantuan

Buka rekening

Penyaluran

15 hari kalender

SPM untuk penerima lebih dari 100

Bank melaporkan jika rekening penerima tidak terdapat transaksi dalam jangka waktu 30 hari sejak disalurkan

1. Perintah pembekuan sementara rekening
2. PPK melakukan penelitian
3. Perintah setor ke kas negara paling lambat 5 hari setelah hasil penelitian.

1. Bank/Pos Penyalur menyetorkan ke kas negara dana pada rekening yang tidak terdapat transaksi;
2. Penyetoran dana tsb sebagai pengembalian belanja yang memulihkan pagu DIPA Satker;
3. Bank/Pos Penyalur melaporkan ke PPK atas penyetoran dana tsb.

​

2

2

3

1

4

5

6

Bank Penyalur

16

Monitoring dan Evaluasi

17

Pokok Perubahan dalam PMK 132/PMK.05/2021

1. Penegasan mengenai tanggung jawab PPK terkait dengan penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang
2. Penegasan mengenai tanggung jawab Penerima Bantuan Pemerintah dalam bantuan uang untuk penggunaan bantuan yang diterima sampai dengan pertanggungjawabannya.

Catatan:

Penegasan tersebut terhadap bantuan sarana dan prasarana, bantuan rehabilitasi gedung/bangunan serta bantuan dengan karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan Pengguna Anggaran

18

Pokok Perubahan dalam PMK 132/PMK.05/2021

Perubahan pada:

• Ketentuan Pasal 28 ayat 4 (pengujian PPK untuk bantuan sarpras dalam bentuk uang)
• Ketentuan Pasal 30 ayat 3 (pelaksanaan verifikasi oleh PPK untuk bantuan sarpras dalam bentuk uang)
• Ketentuan Pasal 35 ayat 4 (pengujian PPK untuk bantuan rehab/pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang)
• Ketentuan Pasal 36 ayat 3 (pelaksanaan verifikasi oleh PPK untuk bantuan rehab/pembangunan gedung/bangunan dalam uang)
• Ketentuan Pasal 41 ayat 5 (pengujian PPK untuk bantuan yang memiliki karakteristik banper yang ditetapkan PA dalam bentuk uang)
• Ketentuan Pasal 42 ayat 3 (pelaksanaan verifikasi oleh PPK untuk bantuan yang memiliki karakteristik banper yang ditetapkan PA dalam bentuk uang)

Penegasan mengenai tanggung jawab PPK

19

Pokok Perubahan dalam PMK 132/PMK.05/2021

Perubahan disisipkan satu ayat pada:

• Ketentuan Pasal 30 (tanggung jawab penerima bantuan untuk bantuan sarpras dalam bentuk uang)
• Ketentuan Pasal 36 (tanggung jawab penerima bantuan untuk bantuan rehab/pembangunan gedung/bangunan dalam uang)
• Ketentuan Pasal 42 (tanggung jawab penerima bantuan untuk bantuan yang memiliki karakteristik banper yang ditetapkan PA dalam bentuk uang)

Penegasan mengenai tanggung jawab Penerima Bantuan

Pengaturan terhadap Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan dengan PMK lama

Ketentuan Peralihan

Terima Kasih

© 2023 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI

21

DETAIL AKUN

22

Belanja Pegawai

23

Belanja Barang Operasional

24

Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pemda

25

Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pemda

26

Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pemda

BANTUAN OPERASIONAL

27

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG

Penerima Bantuan

PPK

PP-SPM

1. Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri:
1. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
2. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
• Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
• Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Slide berikutnya

BANTUAN OPERASIONAL

28

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG

1. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan Tahap I setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
3. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan Tahap II sampai dengan Tahap IV setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Pembayaran secara sekaligus atau Tahap I dilampiri:
1. Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau bertahap;
2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
1. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

BANTUAN OPERASIONAL

BANTUAN OPERASIONAL

29

MEKANISME PENCAIRAN MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN

PPK

PP-SPM

KPPN

Bendahara Pengeluaran

Pimpinan Lembaga

Membuat SPP berdasarkan SK penetapan penerima bantuan

Mengajukan SPM UP/TUP untuk pembayaran bantuan operasional

KPPN menerbitkan SP2D UP/TUP

Mengajukan permintaan dana kepada KPA

KPA

PPK

Menguji permohonan dari Pimpinan Lembaga

1

2

3

4

5

6

SPBy

7

Mentransfer dana

8

Pimpinan Lembaga mempertanggungjawabkan belanja kepada BP/BPP beserta bukti pengeluaran untuk keperluan revolving

BANTUAN OPERASIONAL

BANTUAN SARANA/PRASARANA

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG YANG DIHASILKAN/DIPRODUKSI SENDIRI

Penerima Bantuan

PPK

PP-SPM

1. Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I dengan dilampiri:
1. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan sarana/prasarana;
2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan sarana/prasarana.
2. Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I Idengan dilampiri:
2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan sarana/prasarana.

Slide berikutnya

BANTUAN SARPRAS

31

1. PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Pembayaran Tahap I dilampiri:
1. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
2. Pembayaran Tahap II dilampiri:
1. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
2. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG YANG DIHASILKAN/DIPRODUKSI SENDIRI

BANTUAN SARPRAS

32

Penerima Bantuan

PPK

PP-SPM

Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dengan dilampiri:

1. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; dan
2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan

Slide berikutnya

BANTUAN SARPRAS

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

BANTUAN SARANA/PRASARANA

33

1. PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
3. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
4. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
1. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.

​

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

BANTUAN SARPRAS

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN

34

Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang

PPK

Penyedia Barang

1

Penerima Bantuan

2

1. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang

Penyedia Barang dapat menyampaikan barang langsung kepada Penerima atau PPK yang menyampaikan kepada Penerima.

Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS.

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN

35

Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang

Penerima Bantuan

PPK

PP-SPM

1. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan dilampiri:
1. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap II dengan dilampiri:
1. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
2. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

Slide berikutnya

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN GEDUNG/BANGUNAN

36

Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang

BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PA

37

Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang

PPK

Penyedia Barang

1

Penerima Bantuan

2

1. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang

Penyedia Barang dapat menyampaikan barang langsung kepada Penerima atau PPK yang menyampaikan kepada PPK.

Penyaluran dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS

38

Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang

Penerima Bantuan

PPK

PP-SPM

1. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan dilampiri:
1. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
2. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan Tahap II dengan dilampiri:
1. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
2. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

Slide berikutnya

BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PA

BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN

39

Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang

40

41