1 of 52

MEDIA MENGAJAR

SEJARAH

Kelas XII

2 of 52

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

BAB

3 of 52

Bagian 1

Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia

4 of 52

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dilaksanakan Sidang PPKI pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945

Berikut hasil sidang PKKI :

5 of 52

Sidang I PPKI 18 Agustus 1945

01

02

03

Mengesahkan dan menetapkan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi Negara Indonesia

Memilih dan menetapkan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden

Menetapkan bahwa untuk sementara waktu, pekerjaan presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional

6 of 52

Sidang II PPKI 19 Agustus 1945

01

02

Pembentukan 8 Provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatra

Pembentukan 12 Departemen dalam struktur pemerintahan Indonesia

7 of 52

Sidang III PPKI 22 Agustus 1945

01

02

Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

03

Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

8 of 52

Pengambilalihan Kekuasaan dan Aset Jepang

Menyadari bahwa bisa sewaktu-waktu Sekutu datang, pemuda Indonesia melakukan pelucutan senjata tentara Jepang di Indonesia

Tindakan pengambilalihan aset Jepang terjadi di berbagai kota, seperti di Yogyakarta dan Surabaya

Selain itu, penguasaan senjata tersebut digunakan sebagai modal perang dan mencegah senjata tersebut disalahgunakan, baik oleh Jepang maupun Sekutu

9 of 52

Indikator: Mendeskripsikan proses pembentukan negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera melakukan berbagai upaya untuk membentuk negara dan pemerintahan yang berdaulat. Upaya tersebut dilakukan agar Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang teratur sebagai negara yang merdeka.

Manakah dari pernyataan berikut yang berkaitan dengan proses pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi?

Tentukan Tepat atau Tidak Tepat untuk setiap pernyataan berikut!

  1. Sukarno mengesahkan UUDS sebagai undang-undang dasar negara Indonesia.
  2. PPKI menyelenggarakan sidang untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  3. PPKI membentuk Komite Nasional yang berpusat di Jakarta.

❌✅

10 of 52

Indikator: Mendeskripsikan proses pembentukan negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi kondisi keamanan yang belum stabil. Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk sebelumnya dinilai belum cukup kuat untuk menghadapi kedatangan kembali pasukan Inggris dan Belanda. Situasi ini mendorong pemerintah mengeluarkan maklumat pada 5 Oktober 1945 yang menetapkan perubahan BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Respons Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) setelah pemerintah mengeluarkan maklumat tersebut adalah....

  1. melarang anggota BKR untuk ikut serta dalam pembentukan TKR
  2. mewajibkan seluruh pemuda Indonesia untuk bergabung dalam TKR
  3. mendirikan pusat komando militer TKR di beberapa daerah di Indonesia
  4. menyatakan penolakan secara tegas terhadap pembentukan TKR oleh pemerintah
  5. menyerukan para pemuda yang tergabung dalam laskar untuk bergabung dengan TKR

11 of 52

Bagian 2

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dengan Kekuatan Senjata

12 of 52

Pasukan Sekutu tiba di Jakarta pada 16 September 1945 di bawah pimpinan W.R. Patterson

Hal inilah yang kemudian memicu kemarahan pemerintah Indonesia dan menimbulkan konflik bersenjata dengan Sekutu dan Belanda

Kedatangan pasukan Sekutu pada awalnya mendapat sambutan baik, karena bertujuan untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang

Kemudian pihak Indonesia menyadari pasukan Sekutu yang kemudian berubah menjadi Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) bersama dengan NICA dengan membawa pasukan Netherlands Indies Civil Administration

13 of 52

01

Pertempuran Medan Area

Pertempuran Medan Area terjadi pada 13 Oktober 1945

Pertempuran ini diawali dari kedatangan pasukan Sekutu yang berupaya untuk menguasai Kota Medan

14 of 52

Kronologi Pertempuran Medan Area

Insiden penginjakan lencana Merah Putih oleh pasukan Sekutu

Pemuda Medan lantas melakukan penyerbuan terhadap markas Sekutu

Sekutu mengeluarkan Fixed Boundaries Medan Area untuk menghambat gerakan Pemuda Medan

Pasukan Sekutu melancarkan serangan ke Kota Medan dan memaksa pemerintahan Republik Indonesia keluar dari Kota Medan

01

Pertempuran Medan Area

15 of 52

02

Pertempuran Palagan Ambarawa

Pertempuran Palagan Ambarawa terjadi pada 26 Oktober 1945

Pertempuran disebabkan kedatangan pasukan Sekutu yang justru mempersenjatai bekas tawanan yang merupakan orang Belanda

16 of 52

Kronologi Pertempuran Palagan Ambarawa

Berawal dari serangan Sekutu ke Magelang pada 26 Oktober 1945

Pada 20 November 1945, TKR menggempur pasukan Sekutu di Ambarawa

Pada 26 November 1845 Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran dan digantikan oleh Kolonel Sudirman

Pasukan Sudirman berhasil menekan pasukan Sekutu dengan strategi gerilya dan memukul mundur pasukan Sekutu ke Semarang

Pertempuran Palagan Ambarawa

02

17 of 52

03

Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945

Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu yang ingin menguasai Kota Surabaya

18 of 52

Kronologi Pertempuran Surabaya

Diawali Insiden Hotel Yamato, yaitu perobekan bendera Belanda oleh rakyat Surabaya

Kedatangan Sekutu dibawah pimpinan Brigjen A.W.S. Mallaby ke Surabaya dan memerintahkan rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas

Terjadi kontak senjata antara Sekutu dengan rakyat Surabaya, yang menewaskan Mallaby

Sekutu kemudian mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerah, namun ditolak hingga terjadi pertempuran 10 November

Pertempuran Surabaya

03

19 of 52

04

Pertempuran Merah Putih di Manado

Pertempuran Merah Putih di Manado terjadi pada 14 Februari 1946

Terjadinya pertempuran ini diawali kedatangan pasukan Sekutu di Manado pada September 1945 dan berkeinginan untuk menguasai Kota Manado dan sekitarnya

20 of 52

Kronologi Pertempuran Merah Putih di Manado

Sekutu tiba di Manado dengan tujuan mengembalikan pemerintahan Belanda

Sekutu melarang pengibaran bendera Merah-Putih di seluruh wilayah Minahasa. Hal tersebut memicu konflik dengan rakyat

Sam Ratulangi selaku Gubernur Sulawesi Selatan membentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat (PPKR) untuk mendukung perlawanan

Perlawanan berakhir setelah pemimpin perlawanan, termasuk Sam Ratulangi ditangkap Belanda

04

Pertempuran Merah Putih di Manado

21 of 52

05

Pertempuran Bandung Lautan Api

Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi 23 Maret 1946

Pertempuran terjadi dikarenakan penolakan menyerahkan senjata hasil rampasan Jepang serta keinginan pasukan Sekutu untuk menguasai Kota Bandung

22 of 52

Kronologi Pertempuran Bandung Lautan Api

Sekutu tiba di Kota Bandung pada 12 Oktober 1945 bersamaan TKR melakukan perebutan senjata milik Jepang

Sekutu mengultimatum agar senjata rampasan dikembalikan, namun justru TKR melakukan serangan terhadap pasukan Inggris di Hotel Savoy dan Hotel Preanger

Pada 23 Maret 1946 Sekutu mengultimatum agar mengosongkan Kota Bandung

Rakyat Bandung merespon dengan melakukan bumi hangus kota Bandung agar tidak dapat digunakan oleh Sekutu

Pertempuran Bandung Lautan Api

05

23 of 52

06

Puputan Margarana

Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1945 di Desa Margarana,Kota Tabanan, Bali

Latar belakang pertempuran ini disebabkan hasil Perundingan Renville yang membuat Bali bukan bagian de facto dari Indonesia

Belanda berupaya menyatukan Bali dalam Negara Indonesia Timur (NIT) yang kemudian ditentang oleh rakyat Bali yang ingin tetap berada dalam bagian Indonesia

24 of 52

Kronologi Pertempuran Puputan Margarana

Belanda menjadikan Bali bagian dari NIT namun ditentang oleh rakyat Bali

I Gusti Ngurah Rai Komandan Resimen Sunda Kecil memerintahkan Ciung Wanara untuk melucuti persenjataan polisi NICA yang kemudian memicu kemarahan Belanda

Belanda melakukan penyerangan dan dibalas oleh pasukan I Gusti Ngurah Rai dengan perlawanan ”puputan” atau sampai titik darah penghabisan

Pertempuran berakhir setelah I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya gugur dalam pertempuran

Puputan Margarana

06

25 of 52

07

Perlawanan Rakyat Makassar

Perlawanan Rakyat Makassar terjadi pada 7-25 Desember 1946

Perlawanan ini dipicu oleh keengganan rakyat untuk bergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT)

Hal ini kemudian direspon Belanda dengan mengirimkan pasukan elit untuk menumpas siapa saja yang menentang NIT

26 of 52

Kronologi Perlawanan Rakyat Makassar

Diawali dengan pembentukan Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) yang bertujuan menentang pembentukan NIT oleh NICA

Belanda merespon dengan mengirimkan pasukan militer pimpinan Kapten Raymond Westerling dan melakukan pembantaian terhadap mereka yang menentang NIT

Wolter Monginsidi bersama rekan yang tergabung dalam PPNI melancarkan perlawanan terhadap Westerling

Pertempuran berakhir dengan korban jiwa mencapai 40.000 orang

Perlawanan Rakyat Makassar

07

27 of 52

Indikator: Menganalisis upaya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur perjuangan fisik.

Pada Maret 1946, para pejuang Indonesia memutuskan untuk meninggalkan Kota Bandung setelah mendapat tekanan dari pasukan Sekutu. Sebelum meninggalkan kota, para pejuang bersama masyarakat membakar berbagai bangunan dan fasilitas penting. Akibatnya, sebagian besar wilayah Bandung berubah menjadi lautan api.

Berdasarkan uraian tersebut, manakah simpulan yang tepat mengenai peran rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan?

Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

  1. Rakyat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
  2. Rakyat memilih mengutamakan keamanan harta benda daripada keberhasilan perjuangan.
  3. Rakyat mendukung upaya mempertahankan kemerdekaan meskipun harus menghadapi kerugian besar.
  4. Rakyat berkontribusi terhadap pelaksanaan strategi perjuangan yang bertujuan menghambat pihak lawan.
  5. Rakyat menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan hanya dapat dilakukan oleh pasukan bersenjata.

1, 3, 4

28 of 52

Bagian 3

Strategi Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Melalui Diplomasi

29 of 52

01

Perundingan Pendahuluan dan Konferensi Malino

Upaya penyelesaian masalah Indonesia dengan Belanda juga diupayakan melalui jalur diplomasi

Hal ini dilakukan untuk mencari dukungan dari dunia internasional dan membawa masalah Indonesia dengan Belanda ke hadapan Dewan Keamanan PBB

Berikut upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik dengan Belanda

30 of 52

01

Perundingan Pendahuluan dan Konferensi Malino

Upaya awal dilakukan dengan melakukan Perundingan Hoge Veluwe pada 12-24 April 1946 di Hoge Veluwe, Belanda

Dalam perundingan ini Delegasi Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Williem Schermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kehakiman Mr. Suwandi (didampingi Sudarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo)

Dalam perundingan Hoge Veluwe, Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang justru memicu perselisihan semakin berlanjut

31 of 52

01

Perundingan Pendahuluan dan Konferensi Malino

Perundingan selanjutnya adalah Konferensi Malino yang 16-22 Juli 1946 yang dilaksanakan di Malino, Sulawesi Selatan

Dalam pelaksanaan konferensi ini bertujuan mewujudkan pembentukan negara serikat yang diinginkan Ratu Wilhelmina

Perundingan kemudian berlanjut dengan Konferensi Pangkal Pinang yang dilaksanakan pada 1-12 Oktober 1946

32 of 52

02

Perundingan Linggajati

Perundingan Linggajati terlaksana pada 10 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat

Delegasi Indonesia terdiri dari Sutan Syahrir, Muhammad Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan dr. A. K. Gani, sedangkan delegasi Belanda antara lain Prof. Willem Schermerhorn, F. de Boer, H. J. van Mook, dan Max van Poll. Bertindak sebagai penengah adalah Lord Killearn dari Inggris.

Dalam perundingan ini, muncul ketidakpuasan terhadap hasil perundingan yang dinilai telah merugikan Indonesia, terutama dalam wilayah yang diakui oleh Belanda. Berikut hasil dari Perundingan Linggajati

33 of 52

Hasil Perundingan Linggajati

01

02

03

Pengaruh Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto tersebut paling lambat pada 1 Januari 1949.

Munculnya Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Pembentukan RIS akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.

RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda.

34 of 52

02

Perundingan Linggajati

Adanya perbedaan penafsiran dalam butir-butir hasil Perundingan Linggajati membuat konflik terjadi lagi antara pihak Belanda dengan Indonesia

Konflik ini kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada 21 Juli 1947

35 of 52

03

Komisi Tiga Negara (KTN)

Selepas terjadinya Agresi Militer Belanda I, pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik untuk Indonesia) yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN)

Dalam KTN, pihak-pihak yang berkonflik diwakili oleh negara lain, seperti Indonesia diwakili oleh Australia yang dipimpin oleh Richard C Kirby, Belanda yang diwakili oleh Belgia yang dipimpin Paul van Zeeland

PBB sebagai penengah diwakili oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Dr. Frank Graham

Hasil dari pertemuan ini hanya memberikan saran dalam penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda

36 of 52

04

Perundingan Renville

Perundingan Renville adalah sebuah pertemuan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda yang terlaksana pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di kapal USS Renville milik Amerika Serikat

Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Widjojoatmodjo

Dalam perundingan ini, posisi Indonesia semakin tertekan setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I membuat wilayah Indonesia yang diakui semakin mengecil. Berikut hasil dari Perundingan Renville

37 of 52

Hasil Perundingan Renville

01

02

03

04

Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.

05

Adanya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda.

TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera dan Negara Republik Indonesia (NRI) merupakan negara bagian dari RIS.

Belanda bebas membentuk negara-negara bagian di daerah-daerah yang didudukinya dengan melakukan jejak pendapat/referendum terlebih dahulu.

38 of 52

04

Perundingan Renville

Merespon hasil Perundingan Renville, muncul ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak mampu mempertahankan keutuhan wilayah

Pihak Indonesia, terutama TNI melakukan serangan-serangan terhadap basis kekuatan milik Belanda. Hal ini dinilai Belanda sebagai bentuk pelanggaran kesepakatan hasil Perundingan Renville

39 of 52

Belanda merespon dengan melancarkan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Dalam serangan ini, Belanda mampu menguasai Yogyakarta dan menahan tokoh-tokoh nasional

40 of 52

Agar tidak dianggap pemerintahan sudah tidak ada, Sultan Hamengku Buwono IX menyusun strategi Serangan Umum 1 Maret 1949

Dalam serangan yang dipimpin Letkol Soeharto, Yogyakarta mampu dikuasai pasukan Indonesia selama 6 jam

41 of 52

05

Perundingan Roem-Royen

Perundingan Roem Royen merupakan pertemuan diplomasi antara Indonesia dengan Belanda yang terlaksana pada 17 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta

Dalam perundingan ini, pihak Indonesia diketuai oleh Mr. Mohammad Roem, sedagkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Frederick van Royen

Dalam perundingan ini, upaya damai diwujudkan setelah terjadinya Agresi Militer Belanda II. Dunia internasional dalam hal ini PBB menekan agar ada penyelesaian konkret masalah Indonesia Belada

42 of 52

Hasil Perundingan Roem-Royen

01

02

03

Memerintahkan “seluruh pengikut Republik yang bersenjata” untuk menghentikan perang gerilya

Bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perdamaian

Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan tujuan mempercepat “penyerahan” kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta.

Pemerintah Indonesia bersedia untuk:

43 of 52

Hasil Perundingan Roem-Royen

01

02

03

04

Menghentikan aksi militernya serta membebaskan para tahanan politik.

Menyetujui kembalinya Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.

Berusaha menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar.

Pemerintah Belanda bersedia untuk:

44 of 52

06

Konferensi Inter-Indonesia

Sebelum pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB), dilaksanakan Konferensi Inter-Indonesia (KII) yang dilaksanakan pada 19-22 Juli 1949 dan 31 Juli-31 Agustus 1949

Tujuan pelaksanaan konferensi ini adalah menyatukan pandangan politik jelang menhadapi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar

Dalam konferensi ini diputuskan hasil yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam bidang pertahanan dan militer. Berikut hasil dari Konferensi Inter-Indonesia

45 of 52

Hasil Konferensi Inter-Indonesia

01

02

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) merupakan angkatan perang nasional.

.

03

TNI merupakan kekuatan inti APRIS. APRIS akan menerima orang-orang Indonesia yang ada di dalam kesatuan KNIL, VB (Veilighelds Bataljons), dan kesatuan tentara Belanda lainnya dengan syarat yang akan ditentukan lebih lanjut.

Pertahanan negara menjadi tugas dan hak pemerintah federal. Negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.

46 of 52

07

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) terlaksana pada di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949

Dalam perundingan KMB, pihak Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh J.V. Maarseven.

Dalam perundingan tersebut hadir delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, dan UNCI diketuai oleh Chritchley.

Konferensi Meja Bundar menjadi pertemuan diplomasi akhir antara Indonesia dengan Belanda yang menghasilkan pengakuan Belanda atas Indonesia sebagai negara berdaulat dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

47 of 52

Hasil Konferensi Meja Bundar

01

02

03

04

 Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949

.

05

Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942.

Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni akan menjadi badan konstitusi bersama dalam menyelesaikan kepentingan umum.

Pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti. KNIL akan dibubarkan dan para anggotanya akan masuk ke dalam APRIS.

Soal Irian Barat, penyelesaiannya akan ditunda selama satu tahun.

06

Penyelesaian masalah keuangan, ekonomi, sosial-budaya, dan lain-lainnya.

48 of 52

Pengakuan Kedaulatan

Hasil Perundingan KMB berupa pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia kemudian ditandatangani pada 27 Desember 1949 di Belanda dan Jakarta

Dalam penandatanganan pengakuan dan kedaulatan di Belanda, pihak Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Ratu Juliana

Sedangkan pendatanganan pengakuan dan kedaulatan di Jakarta, pihak Indonesia diwakili Sultan Hamengku Buwono IX, sedangkan pihak Belanda wakil tinggi mahkota Belanda A. H. J. Lovink

49 of 52

Indikator: Menganalisis upaya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi.

Perhatikan gambar disamping!

Sumber: JCktionaal Archief (Belanda) (1945)

Keputusan hasil perundingan pada gambar menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui jalur diplomasi. Manakah pernyataan berikut yang menunjukkan keputusan hasil perundingan tersebut?

Pilihlah jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

  1. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Uni Indonesia-Belanda.
  2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan lebih lanjut.
  3. Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda langsung berada di bawah kekuasaan Indonesia.
  4. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
  5. Belanda membebaskan Indonesia dari kewajiban membayar utang peninggalan masa kolonial.

1, 2, 4

50 of 52

Bagian 4

Kembali ke Bentuk Negara Kesatuan

51 of 52

Usia dari Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak bertahan lama

Hal ini dikarenakan keinginan dari setiap pemimpin negara bagian menghendaki bentuk negara kesatuan

Hingga pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan Indonesia kembali dalam bentuk kesatuan dengan menerapkan sistem parlementer yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Liberal

52 of 52

Sumber gambar:

freepik.com

shutterstock.com

pixabay.com

wikimedia.org

kemdikbud.go.id

tirto.id