1 of 11

BENTURAN KEPENTINGAN

2 of 11

DASAR HUKUM BENTURAN KEPENTINGAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 65)

3 of 11

Apa itu BENTURAN KEPENTINGAN

B EN T U R AN K EP EN T I N GAN ADAL AH

S I T UAS I YAN G MEMI L I K I P EN GAR U H K EP EN T I N GAN P R I B ADI , GOL ON GAN ATAU P I H AK L AI N T ER H ADAP

K UAL I TAS K EP U T U S AN DAN / ATAU

T I N DAK AN P EGAWAI SESUAI DEN GAN

K EW ENAN GANANN YA S EH I N GGA DAPAT MEMP EN GAR U H I K UAL I TAS

K EP U T U SAN DAN / ATAU T I N DAK AN N YA

4 of 11

MAKSUD DAN TUJUAN

SEBAGAI PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM BERSIKAP, BERPERILAKU, DAN BERTINDAK TERHADAP ADANYA BENTURAN KEPENTINGAN, AGAR SELURUH PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI MEMILIKI PEMAHAMAN YANG SERAGAM MENGENAI BENTURAN KEPENTINGAN

MAKSUD

MENINGKATKAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAAN YANG BAIK (GOOD GOVERNMENT)
MENEGAKKAN INTEGRITAS DAN MENCEGAH TERJADINYA KKN
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG MENIMBULKAN PERILAKU POSITIF DAN KONDUSIF
MENCEGAH TERJADINYA PENGABAIAN PELAYANAN KEPADA MITRA KERJA, PIHAK LAIN DAN PEJABAT

TUJUAN

5 of 11

BENTUK DAN SITUASI

Menerima Gratifikasi Atas Suatu Keputusan Atau Jabatan

Penggunaan Barang Negara atau Jabatan Untuk

Kepentingan Pribadi /Golongan

Penggunaan Informasi Rahasia Jabatan Untuk

Kepentingan Pribadi/Golongan

Pemberian Akses Khusus Kepada Pihak Tertentu Tanpa Mengikuti SOP Yang Ada

Proses Pengawasan Tanpa Adanya SOP Karena Adanya Pengaruh /Harapan Dari Pihak Yang Diawasi

6 of 11

KEPENTINGAN PRIBADI

PENYALAHGUNAAN

KEKUASAAN

HUBUNGAN AFILIASI

PERANGKAPAN JABATAN

KELEMAHAN SISTEM ORGANISASI

GRATIFIKASI

CAUSES OF CONFLICT

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

7 of 11

CONTOH FORMULIR PEMETAAN RESIKO

No.	JABATAN	JENIS BK	SITUASI dan KONDISI BK	PENYEBAB	UPAYA PENCEGAHAN
1	Kepala Dinas	Kelemahan Sistem Organisasi	Memanfaatkan peluang karena peraturan/ SOP belum ada	Identifikasi Regulasi yang belum diatur	Perlu dibuatkan regulasi
2	Kepala Bidang	Penyalahgunaan Jabatan	Penyalahgunaan jabatan untuk melakukan Pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa	Kepentingan pribadi	SPIP, Penandatangan Pakta Integritas, Implementasi WBS
3	Kuasa Pengguna Anggaran	Gratifikasi	Menerima hadiah dan imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia atau masyarakat	Kepentingan pribadi	Sosialisasi, perkuat pengawasan dan saling Mengingatkan
4	Kasubag umum kepegawaian	Kepentingan pribadi	Penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi	kepentingan pribadi	Pengawasan aset di Perketat
5	Kepala Seksi		Menduduki Jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa/ menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa	Kepentingan pribadi	LHKPN yg tepat waktu, pakta integritas, penerapan SPIP, Whistleblowing System
6	Etc…	Hubungan afiliasi	Memberikan kemudahan akses untuk motif kebutuhan pribadi kepada tetangga saudara, keluarga sehingga merugikan orang lain	Demi menjaga hubungan kekerabatan	Melaksanakan peraturan dan regulasi yang ada

8 of 11

GRATIFIKASI

9 of 11

GRATIFIKASI

PERATURAN KPK NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKASI

GRATIFIKASI, ADALAH PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS MELIPUTI UANG, BARANG , RABAT (DISCOUNT) KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA, TIKET PERJALANAN, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA- CUMA, DAN FASILITAS LAINNYA, BAIK YANG DITERIMA DIDALAM NEGERI, YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK.

SESUAI PASAL 1 AYAT (1)

10 of 11

PELAPORAN GRATIFIKASI, dikecualikan :

Pemberian dalam keluarga;
Keuntungan/bunga penempatan

dana/ investasi;

Manfaat dari koperasi;
Perlengkapan pd Seminar, Workshop;
Hadiah penghargaan pd Kejuaraan;
Hadiah Undian, rabat/Discount;
Kompensasi/Honor diluar kedinasan tdk terkait tugas;
Penghargaan berupa uang/barang.

SESUAI PASAL 2 AYAT (3)

Hadiah langsung/undian, Discount, voucher;
Honorarium, akomodasi sesuai SBU;
Karangan bunga ucapan;
Pemberian upacara <Rp.1 juta;
Pemberian terkait musibah;
Pemberian sesama rekan dibawah

Rp.300 ribu;

Pemberian bukan uang senilai dibawah Rp.200 ribu;
Pemberian cendera mata instansi.

11 of 11

CONTOH-CONTOH GRATIFIKASI

PEMBERIAN UANG

PEMBERIAN HADIAH

PERJALANAN WISATA

PENDEKATAN MELALUI HOBI