1 of 5

PEKAN POLICY BRIEF 2026

MEMBANGUN TATA KELOLA PROGRAM KESEHATAN UNTUK MENJANGKAU KELOMPOK RENTAN DI JAWA TIMUR

dinkes.jatimprov.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

@dinkesjatim

@promkesjatim

SURABAYA, 02-NOVEMBER-2026

TRANSFORMASI KESEHATAN

DIPRESENTASIKAN OLEH:

NURUL JANNATUL FIRDAUSI

ALIF FATIMATUS ZAHRO

2 of 5

2

KEMISKINAN TURUN, APAKAH KELOMPOK RENTAN TELAH MENJANGKAU LAYANAN KESEHATAN?

INDONESIA EMAS 2045

Health for All

No One Left Behind

Situasi Kemiskinan dan Kesehatan Jawa Timur Th 2026

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 53/08/35/Th. XXIV, 5 Agustus 2026

Strategi penurunan kemiskinan :

1

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui konstribusi PBI dan Biakesmaskin

2

Penurunan jumlah kantong kemiskinan, menjangkau kelompok rentan padalayanan ibu-anak (BUIAN), kunjungan kesehatan ke rumah (KOPIPU), Pelayanan kesehatan Bergerak (PKB)

“titik kritis dari penanggulangan kemiskinan bukan sebatas capaian angka, namun seberapa besar pembangunan kesehatan telah menjangkau kelompok rentan secara adil dan merata pada kelompok”

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 58/11/35/Th.XXIII, 05 November 2025

3 of 5

3

FAKTOR PENYEBAB KELOMPOK RENTAN BELUM TERJANGKAU SECARA OPTIMAL

Selingkar Wilis dan Lingkar Selatan

Kawasan Madura dan Kepulauan

Kawasan Bromo Tengger Semeru

Blitar, Kediri, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun.

Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sumenep.

Lumajang, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Gerbangkertosusila Plus (GKS Plus)

Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Lamongan, Mojokerto, Sidoarjo, Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.

1

Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo.

kantong kemiskinan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember

“Masalah kesehatan utama di kantong kemiskinan di Jawa Timur adalah masih tingginya kematian ibu dan anak serta prevalensi stunting. Beban kesehatan ini diperparah dengan terbatasnya sumber daya kesehatan seperti SDMK, sarana-prasarana alat kesehatan, fasilitas kesehatan serta rendahnya UHC dan mutu layanan kesehatan”

Penyusunan perencanaan berbasis wilayah belum dilakukan

1

2

3

4

5

Selingkar Ijen

Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Situbondo.

Lemahnya tata kelola program yang responsif terhadap kelompok rentan

2

  • Penandaan subkegiatan untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi yang diatur pada Permendagri 14/2025,
  • Percepatan penanggulangan kemiskinan tercantum pada dokumen perencanaan hingga dorongan pemanfaatan DTSEN melalui Inpres No 8/2025.

Namun, urgensi perbaikan tata kelola yang responsif terhadap kelompok rentan, utamanya masyarakat miskin belum menjadi kesadaran dalam penyusunan rencana aksi dan pengelolaan program.

Fiskal daerah terbatas, program kesehatan dipangkas

3

  • Penganggaran kesehatan dari dana desa tidak optimal
  • Efisiensi anggaran menyebabkan retensi kab/kota untuk jika program prioritas provinsi membutuhkan sharing anggaran

4 of 5

4

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1

Menyusun dokumen perencanaan strategis berbasis kewilayahan dan berbasis bukti

2

Inpres No 8/2025 mengatur tentang pemanfaatan DTSEN, sehingga memerlukan internalisasi lintas bidang maupun Dinas Kesehatan kabupaten/kota

INMEN 2/2025:

Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapadisajikan berdasarkan kabupaten/kota. Sedangkan penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

Mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN

3

Menguatkan kebijakan dan kepemimpinan internal

Penguatan komitmen kelembagaan, koordinasi serta pembangunan tata kelola program yang terintegrasi untuk menjangkanu kelompok rentan pada seluruh siklus manajemen program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembinaan dan pengawasan.

3

Memastikan Jaminan Kesehatan Melindungi Kelompok Rentan dari Beban Pengeluaran Kesehatan

Penguatan ,pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkala untuk memastikan kelompok rentan terlindungi, memiliki status kepesertaan aktif dan menjangkau pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus diintegrasikan dengan penguatan jangkauan program kesehatan prioritas, baik dari pusat maupun daerah, khususnya program yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi kelompok rentan

5 of 5

TERIMA KASIH

5