2 of 27

Istilah

Common Law

Contract

Agreement

Agree

Pact

Covenant

Treaty

Civil Law (Indonesia)

Kontrak

Sewa

Perjanjian

Persetujuan

Perikatan

3 of 27

Pengertian

Prof. Subekti

Perikatan → hubungan hukum antara 2 pihak/lebih, dimana satu pihak berhak menuntut, sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan
Perjanjian → suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau 2 orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi

Perjanjian ≠ Kontrak ≠ Perikatan ??

4 of 27

Menurut Ps. 1313 KUHPerdata

“Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya”

Dalam praktek tidak dibedakan istilah kontrak atau perjanjian atau perikatan.
Dalam teori dibedakan istilah perjanjian atau perikatan

5 of 27

Sistematika Buku III KUHPerdata

Bagian Umum (1233-1456)

Buku III Lex specialis derogat lex generalis

Bagian Khusus Nominat 15 Perj.

1319

Sistem Terbuka

Sumber perikatan

Prestasi

Syarat sahnya perikatan

Wanprestasi

Keadaan memaksa

Resiko s.d hapusnya

perikatan

Inominat

Sumber:

Peraturan Per UU
Kebiasaan

Asas keb.

berkontrak

6 of 27

Pengaturan Hukum Perikatan

Buku ke III
Bab I s.d Bab IV tentang Perikatan Pada Umumnya
Bab V s.d Bab VII tentang Perjanjian Khusus
Lihat pasal 1319 KUHPerdata
Ketentuan Bagian Umum berlaku juga pada perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHD

7 of 27

Perjanjian

Dalam perjanjian setidak-tidaknya melibatkan 2 pihak:

Yaitu pihak yang mengajukan penawaran dan pihak yang menerima penawaran tersebut
Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedua belah pihak itu adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi (debitur) dan pihak yang berhak menuntut terlaksananya prestasi tersebut (kreditur)

8 of 27

Sumber Perikatan

Kongret

Peristiwa hukum

Perjanjian (1313)

UU saja

UU 1354, 1359

Halal

Krn Prb Man.

PMH (1365)

Pacta Sunt Servanda

PERIKATAN

Ps. 1233

9 of 27

3 Macam Prestasi (Ps. 1234 KUHPerdata)

Memberikan sesuatu (to Geven)
Berbuat sesuatu (to Doen)
Tidak berbuat sesuatu (Niet Doen)

Macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian dapat dilihat dari KUHPerdata maupun doktrin hukum

10 of 27

Menurut Doktrin

Dilihat dari segi prestasi

Timbal Balik → saling memenuhi kewajiban utamanya
Timbal Balik Tidak Sempurna → saling memenuhi tetapi kewajiban tp tidak seimbang. Misal perjanjian pemberian kuasa (ps. 1792-1808)
Perjanjian Sepihak → hanya 1 pihak yang mempunyai kewajiban. Misal perjanjian hibah (ps. 1666)

Dilihat dari segi pembebanan

Perjanjian Tanpa Beban → perjanjian hibah (pemberi hibah tidak menarik manfaat bagi dirinya sendiri)
Perjanjian Atas Beban (perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak melakukan prestasi)

Dilihat dari segi kesepakatan

Perjanjian Konsesual → lahir pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak
Perjanjian Riel → lahir disamping kata sepakat juga diiikuti dengan penyerahan barang

11 of 27

Menurut KUHPerdata

Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu
Bersyarat → jika digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan masih belum terjadi. Ada 2 macam:

Syarat tangguh
Syarat batal

Ketetapan waktu
Alternatif (manasuka)
Tanggung menanggung → Ps. 18 KUHD → firma, dikatakan tiap persero bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk perikatan firma
Dapat dibagi/tidak dapat dibagi → prestasi dalam hal terdapat beberapa orang debitur/kreditur
Ancaman hukuman → diwajibkan pada debitur untuk menjamin pelaksanaan perikatannya, melakukan sesuatu perbuatan, jika perikatan tidak terpenuhi.

Ancaman hukum mengandung 2 maksud:

Untuk mendorong debitur melaksanakan kewajibannya
Membebaskan kreditur dari pembuktian tentang jumlah/besarnya kerugian yang diderita.

12 of 27

Perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis) → secara tegas tidak diatur dalam KUHPerdata

Satu-satunya pasal yang menyebutkan adalah Ps. 1359 ayat (2) → “Pembayaran yang tidak diwajibkan tidak boleh diminta kembali” dengan perkataan lain yang tidak diwajibkan tetap menjadi hak kreditur

Perikatan alam adalah perikatan yang berada ditengah-tengah diantara perikatan moral dan perikatan hukum → perikatan yang tidak sempurna, tidak dapat dituntut dimuka hakim, “hutang ada, tp hak menuntut pembayaran tidak ada” tergantung pada kemauan debitur, jika hutang dibayar → menjadi perikatan hukum biasa, hutang pun hapus karena pembayaran
Yang termasuk perikatan alam

Ps. 1788 KUHPerdata
Pembayaran bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan
Sisa hutang pailit, setelah diadakan perjanjian perdamaian

13 of 27

Asas-asas penting dalam hukum perikatan

Sistem terbuka dan asas konsensualisme - Ps. 1338 (1)

Sistem terbuka x sistem tertutup → berkaitan dengan aanvullend recht (optinal law) atau hukum pelengkap
Konsensualisme → lahir pada saat tercapai kata sepakat

Pengecualiannya:

Perjanjian formal → formalitas tertentu. Misalnya perjanjian hibah akta notaris
Perjanjian riil

Asas kebebasan berkontrak → kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian
Asas kekuatan mengikat → asas yang menyatakan bahwa para pihak terkait untuk melaksanakan isi perjanjian termasuk terikat pada kebiasaan & kepatutan

14 of 27

Asas kepribadian → asas yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri (Ps. 1315 jo 1340). Pengecualiannya ps. 1317
Asas itikad baik → ps. 1338 (3) → perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik harus diartikan objektif → maksudnya perjanjian didasarkan pada keadilan, kepatutan, dan kesusilaan. Itikad baik dalam buku II KUHPerdata → kejujuran subjektif
Pacta Sunt Servanda
Ps. 1338 ayat (1)
Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat perjanjian → adanya asas kepastian hukum
Pada asas ini tersimpul adanya larangan bagi para hakim untuk mencampuri isi dari perjanjian

15 of 27

Syarat-syarat sahnya perjanjian

Ps. 1320 KUHPerdata

Kesepakatan (Consensus)

Kecakapan (Capacity)

Hal tertentu (Certanty of Terms)

Sebab yang halal (Legality)

Subjektif

Objektif

16 of 27

Kesepakatan (Consensus)

Bebas

Kekhilafan

Paksaan

Penipuan

Inti atau pokok perjanjian (objek/prestasi)

thd suatu konsep

Ketidaksesuaian kontrak dgn negosiasi

Psychis (vis compulsiva) → relatif
Bukan paksaan fisik

Suatu rangkaian kebohongan yg diatur

perlu dipertimbangkan:

Taraf pendidikan
Kecakapan org yang ditipu

17 of 27

Kecakapan (Capacity)

Orang

Subjek Hukum

Badan Hukum

Ps. 1330 KUHPerdata

Orang belum dewasa
Dibawah pengampuan
Orang perempuan

18 of 27

Hal Tertentu (Certainty of Terms)

Ps. 1333 KUHPerdata

Prestasi

Ps. 1234 KUHPerdata

Memberikan sesuatu
Berbuat sesuatu
Tidak berbuat sesuatu

Objek Perjanjian

Pokok

19 of 27

Sebab yang halal (legality)

Yang dimaksud dengan Sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak (Ps. 1377 KUHPerdata)
Isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan atau legal (geoorloofde oorzaak) yaitu:

Undang-undang
Ketertiban umum (openbare orde/public policy)
Kesusilaan (zenden/morality)
PATIHA (Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian)

20 of 27

Pelaksanaan Perjanjian

Asas itikad baik (Ps. 1338 (3)) → dalam pelaksanaan prestasi harus bersifat objektif → mengacu pada keadilan, kepatuhan, dan kesusilaan
Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai dengan Ps. 1339 dan 1347

Isi perjanjian itu sendiri
Kepatutan
Kebiasaan
UU

Dalam praktek di peradilan, urutannya menjadi

Isi perjanjian
UU
Kebiasaan
Kepatutan

21 of 27

Penafsiran

Penafsiran → maksudnya untuk mengetahui maksud para pihak yang membuat perjanjian
UU memberikan pedoman:

Ps. 1342 → Penafsiran UU
Ps. 1347 → kebiasaan
Ps. 1348 → tentang kedudukan janji
Ps. 1349 → penafsiran jika ada keraguan
Ps. 1350 → kata perjanjian bersifat umum
Ps. 1351 → tentang pengurangan & pembatasan kekuatan perjanjian

Eksekusi riel

Harfiah → pelaksanaan pemenuhan kewajiban debitur
Yuridis → kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur tidak melaksanakan prestasi
Ps. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi riel berupa

Berbuat sesuatu
Tidak berbuat sesuatu

22 of 27

Tidak terlaksananya perjanjian

Terdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu:

Wanprestasi
Overmacht atau keadaan memaksa

1. Wanprestasi

Pengertian → debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan atau lalai
Bentuknya

Tidak melaksanakan perjanjian
Tidak sempurna melaksanakan
Terlambat melaksanakan
Melakukan hal yang tidak boleh

Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah/akta sejenis yang menyatakan lalai atau demi perikatannya
Hukuman (akibat) bagi debitur lalai

Ganti rugi
Pembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjian
Peralihan resiko
Membayar biaya perkara

23 of 27

Hukuman terhadap wanprestasi

Ad 1. ganti rugi

Ganti Rugi

Biaya

Bunga

Rugi

Ganti rugi:

Bersifat material
Bersifat immaterial

Kerusakan barang-barang

kreditur akibat kelalaian

debitur

Segala pengeluaran yang nyata-

nyata sudah dikeluarkan

Kerugian yang berupa

Kehilangan keuntungan

Pembatasan ganti rugi

Ps. 1247
Ps. 1248

24 of 27

Ad. 2 Pembatalan Perjanjian

Tujuannya → membawa kedua belah pihak kemabli pada keadaan sebelum perjanjian
Pasal 1266 KUHPerdata → perikatan bersyarat → syarat batal, selalu dianggap ada dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban tidak batal demi hukum tapi dapat dimintakan pembatalan pada hakim. Yang membatalkan perjanjian bukan kelalaian tetapi putusan hakim

Ad. 3 Peralihan Resiko

Resiko → kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian
Pasal 1237 → resiko dalam perjanjian pemberian barang

“Sejak lahirnya perjanjian resiko di tanggung oleh orang yang berhak menagih pembayaran”

Pasal 1460 → resiko dalam jual beli → berdasarkan jenis barangnya. Ps. 1461 s.d 1464
Pasal 1545 → resiko dalam perjanjian tukar menukar

Ad. 4 Pembayaran Ongkos Perkara

Pasal 18 (1) HIR

“Debitur lalai/kalah, diwajibkan membayar biaya perkara”

25 of 27

2. Keadaan Memaksa (overmacht)

Overmacht/force majeur
Tiga unsur overmacht adalah

Tidak memenuhi prestasi
Ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitur
Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur

Dua ajaran tentang overmacht:

Ajaran yang objektif (de objektive overmachtsleer) atau absolut

Dalam keadaan memaksa
Unsur impossibilitas

Ajaran yang subjektif (de subjective overmachtsleer) atau relatif

Dalam keadaan memaksa
Unsur diffikultas

Bentuk keadaan memaksa

Bentuk umum → karena iklim, kehilangan, dan pencurian
Bentuk khusus → undang-undang, peraturan pemerintah, dan pemogokan

26 of 27

Hapusnya perikatan

Dalam praktek hapusnya perikatan:

Jangka waktunya berakhir
Dilaksanakan objek perjanjian
Kesepakatan dua belah pihak
Pemutusan secara sepihak
Adanya putusan pengadilan

Pasal 1381 KUHPerdata

Pembayaran
Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang (konsinyasi)
Pembaharuan hutang (novasi)
Perjumpaan hutang (kompensasi)
Percampuran hutang
Pembebasan hutangnya
Musnahnya barang yang terhutang
Batal dan pembatalan
Berlakunya syarat batal
Lewatnya waktu (daluarsa)

27 of 27

Kesimpulan

Hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi:

Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai disertai penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang
Karena terjadi suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu terjadi perjumpaan hutang, dan percampuran hutang
Karena terjadi suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur dalam perikatan yaitu pembebasan hutang oleh kreditur
Karena musnahnya objek dalam perikatan, dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan (jadi yang terkait dengan perikatan untuk meyerahkan sesuatu)
Karena tidak terpenuhi syarat lahirnya suatu perikatan
Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat
Karena lewatnya waktu (daluarsa)