1 of 28

Membangun Strategi Perbaikan Kinerja Perhutani

HARIADI KARTODIHARDJO, Juli 2020

2 of 28

Materi Diskusi

  • 2014: Masa Pendampingan oleh KPK dng 5 temuan pokok
  • 2015/2016: Identifikasi Bisnis Proses, Masalah “Governance” dan Cara Mengukur Kinerja
  • 2016-2017: Landasan Perbaikan Kinerja
  • 2017-2018: Pelaksanaan Renaksi untuk Perbaikan Kinerja
  • 2020: Temuan baru KPK dan Transformasi arah Perbaikan Kinerja

3 of 28

Kajian Sistem Pengelolaan Hutan�Perum Perhutani

2014

Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi

2014

4 of 28

Temuan Pokok

  1. Tidak jelasnya batas wilayah pengelolaan kawasan hutan oleh Perhutani (Pasal 3 ayat (1) PP 72/2010).
  2. Tidak ada mekanisme penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan hutan Jawa yang dikelola oleh Perhutani dalam PP 72/2010.
  3. Tidak konsistennya pengaturan kewenangan Perhutani dalam hal penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan non-kehutanan (Pasal 3 ayat (4) PP 72/2010).

​

​

​

​

​

  • Tidak dimasukkannya stock SDH yang ada di kawasan hutan sebagai penyertaan modal negara dalam Perhutani (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) PP 72/2010.
  • SK Direksi No 007/KPTS/DIR/2014 Tentang Organisasi Perhutani belum lengkap menguraikan ruang lingkup kegiatan setiap unit organisasi; distribusi jumlah dan kualifikasi (pendidikan) SDM di Pusat, Divisi, dan Unit Operasional Lapangan belum menunjukkan keseimbangan yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai; dengan sistem karir yang berorientasi ke pusat, disertai mutasi pejabat KPH, KBM relatif tinggi.

​

�

4.1. Aspek Kebijakan dan Perencanaan

Lemahnya keberlanjutan fungsi SDH Perhutani yang diakibatkan oleh ketidak jelasan wilayah pengelolaan Perhutani, mekanisme penyelesaian hak, dan ukuran kinerja Perhutani untuk perencanaan produksi dan kelembagaannya.

5 of 28

Temuan Pokok

  1. Penanaman dan pengendalian gangguan hutan tidak efektif untuk menjamin keberhasilan tanaman sampai daur/siap panen.
  2. Realisasi produksi tidak sepenuhnya berdasarkan produktivitas SDH, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan KemenBUMN.

4.2. Aspek Produksi

Sistem produksi kayu jati belum mampu mempertahankan atau memulihkan kembali (replacement) tegakan melalui pengendalian kegiatan, pengelolaan sampai saat panen serta pembuatan hasil hutan secara efektif dan efisien.

6 of 28

  • Temuan 6. Penanaman dan pengendalian gangguan hutan tidak efektif untuk menjamin keberhasilan tanaman sampai daur/siap panen.
  • Implikasi 6. Perubahan netto stock asset hutan justru sebagian tidak disebabkan oleh produksi kayu oleh perum. Dari gap tersebut sepanjang tahun 1998-2013 Negara mengalami kerugian sebesar 14 trilyun dengan rata-rata 998 milyar per tahun.

Aspek Produksi

  • Rekomendasi 6. Perbaikan sistem informasi dan neraca SDH sebagai asset yang handal mulai dari penanaman hingga ke penjualan.

​

7 of 28

Temuan Pokok

  1. Alokasi penjualan dari berbagai saluran pemasaran, tidak didasarkan pada harga yang paling kompetitif.
  2. Sortimen kayu di hutan dengan kelas kualitas sortimen yang terlalu banyak beragam dan tidak transparan rentan untuk dimanipulasi.

4.3. Aspek Pemasaran

Sistem pemasaran kayu jati belum efisien, transparan, akuntabel, dan berpotensi dapat meningkatkan penghasilan.

8 of 28

ALOKASI BIAYA PENGELOLAAN

Alokasi Anggaran Total Perum Perhutani (s/d Juni 2016)

Tabel Struktur Biaya Pengusahaan Hutan Jati Daur 30 Tahun

2015/6

9 of 28

PEMASARAN KAYU JATI (1)

 

 

CUSTOMER

INDUSTRI

PERHUTANI

KPH

P

E

N

E

R

I

M

A

A

N

 

K

A

Y

U

 

TPK

Sdm &

Umum

Keuangan

Sarpra

Pengendalian TI

Data & Pelaporan

PEMILIHAN BBI

Pembuatan

Fak

Tur

/Bon Penjualan/oversicht

Perni 51

P

E

N

G

A

N

G

K

U

T

A

N

Kesisteman/PDD

P E N D U K U N G

Barcode

Pengujian

 

 

P

E

N

G

A

P

L

I

N

G

A

N

KONSUMEN

DK 304

BUCKING POLICY

 

P

E

N

J

U

A

L

A

N

Down grading

Penguasaan kapling oleh pedagang

Risiko kolusi internal KBM vs KPH

Diskresi pasokan BBI

10 of 28

KONSUMEN

GM

100-200 M3

AII,AIII, Ky bkr

MANAGER

<100 M3

AI, KBP, KAYU BAKAR

  1. Surat Permohonan
  2. Identitas Perusahaan atau perorangan yg legal

KEPALA TPK

PENGANGKUTAN

Surat Ijin Pembelian

  1. Pemilihan Kapling
  2. Pembayaran

Aloaksi kapling

FAKB

Surat Ijin Pembelian

Faktur Penjualan

Pembelian < 1000 m3 umumnya diarahkan ke pedagang

Belum tentu dilayani, karena kayu sdh dikapling2 oleh pedagang

Biaya mengurus sendiri:

  • Angkutan: Rp 200.000/m3
  • Akomodasi: Rp 180.000/m3
  • Surat2: Rp 120.000/m3

Total: Rp 500.000/m3

​

Melalui pedagang: biaya jasa Rp 800.000 – 850.000/m3 franco pabrik; HJD tetap sesuai PHT; tidak perlu tatap muka

Masing2 TPK sudah ada “penguasanya”

  • MHY: TPK Blora, Jatirogo, Rembang
  • NZR: Wonogiri, Trenggalek
  • HAG: Ponorogo
  • Bojonegoro: ada 3 orang

Rata2 omzet pedagang: 1500 m3/tahun

Pegawai KBM “menguasai/ menyembunyikan” kapling2

11 of 28

Proses Bisnis & Titik Kritis Perencanaan Produksi Getah Pinus

Target RKAP > RTT :

  • Dominasi target BUMN
  • Perpanjangan bidang sadap
  • Penambahan jumlah bidang sadap
  • Percepatan jenuh sadap
  • Pohon rentan roboh
  • Penjualan getah antar KPH

Tipologi KPH

KP Pinus

Potensi sadap buka, sadap lanjut, dan jenuh sadap

Perhitungan potensi produksi getah pinus

Tebangan penjarangan,

kerusakan pohon o/ bencana alam

Potensi riil produksi getah pinus

RTT

RKPH

RKAP

RJP

RKTP

Dasar perhitungan target:

  • Realisasi dan evapot tahun sebelumnya
  • Tidak ada data potensi riil
  • Kaw produktif turun
  • Petak jenuh sadap
  • Perlu jangka benah VS kayu tdk laku
  • Disahkan ol Kemen LHK
  • Tidak fleksibel dengan penyesuaian dinamika lapangan

12 of 28

Proses Bisnis Produksi Getah Pinus

Sensus dan pemberian no pohon

Pembagian blok sadapan

Pembersihan lapangan sadapan

Pembersihan kulit pohon

Pembuatan mal sadap

Sadap buka

Sadap lanjut

Peludangan

Pengangkutan getah ke TPG

Penerimaan getah di TPG :

Penimbangan & pemutuan

Pengangkutan getah ke PGT

  • Perbedaan jumlah pohon pangkuan/penyadap :
    • Disinsentif bagi yang jumlah pohonnya sedikit
    • Over capacity bagi yang jumlah pohonnya banyak
  • Menyadap getah bukan livelihood tunggal penyadap
  • Setoran getah rendah 🡪 target produksi tidak tercapai
  • Ada asuransi tetapi belum merata
  • Produktifitas : 3 – 11 gr/phn/hr
  • Setoran getah: 20 kg per 15 hari (Rp 71.600)
  • Biaya pikul getah ke TPG :
  • Ada perbedaan biaya
  • Diskresi pembedaan oleh?
  • Sistem insentif u/ setor pd musim hujan
  • Sortasi secara okuler/visual 🡪 KA dan KK
  • Ada perlakuan penyaringan :
    • Biaya tambahan u/ petugas penyaring
    • Biaya operasional mesin ?
  • Harga bersaing dgn aktivitas lain

Terindikasi adanya perbedaan volume di TPG dan PGT

Tidak dilakukan lagi secara merata

13 of 28

Evaluasi Semester I 2015

  • Program perubahan strategis berada diluar sistem kerja yang sedang berjalan;
  • Tuntutan MenBUMN tidak sejalan dengan arah perbaikan Perhutani
  • Ukuran kinerja yang terfragmentasi antara agregat Perhutani (akuntasi) dengan penyelesaian spesifik setiap KPH

14 of 28

PENILAIAN VERSI SK BUMN�No 100/MBU/2002

15 of 28

16 of 28

HASIL VS KESEHATAN SDH (EVALUASI)

Bila 6 tahun berturut-turut SEHAT, mengapa tiba-tiba collapse (2015/2016) ?

17 of 28

MEKANISME PENILAIAN (Hasil Simulasi)

MULAI

IDENTIFIKASI & EVALUASI KETERSEDIAAN DATA

DOK, PETA DLL

TDK SEHAT

N

Y

PENILAIAN

OPERASIONAL

STOP

TDK SEHAT

C/B

PENILAIAN ADMIN

TDK SEHAT

C/B

PENILAIAN KEUANGAN

NILAI AKHIR

  • Rekomendasi ini tidak diadopsi hingga saat ini

18 of 28

2016/7

19 of 28

KASUS—PEMBELAJARAN—PENERAPAN DI PERHUTANI

Sumber: KPK, 2016

20 of 28

Tipologi KPH & Program Pangan

  • Kriteria yang digunakan :
    • Potensi SDH
    • Masalah Sosial
    • Kendala fisik lingkungan
  • Pangan dikembangkan pada kondisi tekanan sosial tinggi untuk mengaitkan dng hak/akses dan peningkatan income masyarakat
  • Prioritas pada tipologi KPH produksi adaptif, adaptif, dan adaptif ekologi (37 KPH)
  • Program pengembangan pangan dimasukkan ke dalam Bisnis Plan KPH dengan instruksi Direksi Perhutani.

​

  • Harapan produksi prospektif
  • Tekanan sosial rendah
  • Pembatas ekologi tinggi

​

  • Harapan produksi prospektif
  • Tekanan sosial tinggi
  • Pembatas ekologi rendah

​

​

  • Harapan produksi prospektif
  • Tekanan sosial rendah
  • Pembatas ekologi tinggi

​

​

  • Harapan produksi tidak prospektif
  • Tekanan sosial tinggi
  • Pembatas ekologi rendah

​

​

  • Harapan produksi tidak prospektif
  • Tekanan sosial tinggi
  • Pembatas ekologi tinggi

​

​

  • Harapan produksi tidak prospektif
  • Tekanan sosial rendah
  • Pembatas ekologi tinggi

​

​

PRODUKSI

(3 KPH)

PRODUKSI ADAPTIF

(11 KPH)

PRODUKSI EKOLOGI

(4 KPH)

ADAPTIF

(19 KPH)

ADAPTIF EKOLOGI

(7 KPH)

EKOLOGI

(13 KPH)

CIAMIS, NGANJUK, KEBONHARJO

JATIROGO, PARENGAN, SARADAN, MADIUN, JOMBANG, PEMALANG, TELAWAH, PURWODADI, GUNDIH, SEMARANG, RANDUBLATUNG

BANYUWANGI UTARA, BANYUWANGI SELATAN, KUNINGAN, SUMEDANG

PADANGAN, BOJONEGORO, PARENGAN, TUBAN, NGAWI, MOJOKERTO, BLITAR, BALAPULANG, BANYUMAS BARAT, KENDAL, KEDU SELATAN, MANTINGAN, PATI, CEPU, BLORA, BOGOR, BANTEN, SUKABUMI, INDRAMAYU, MAJALENGKA

KEDIRI, MALANG, PROBOLINGGO, PASURUAN, PEKALONGAN BARAT, PURWAKARTA, TASIKMALAYA

LAWU DS, MADURA, JEMBER, BONDOWOSO, BANYUWANGI BARAT, PEKALONGAN TIMUR, SURAKARTA, BANYUMAS TIMUR, KEDU UTARA, CIANJUR, GARUT, BANDUNG SELATAN, BANDUNG UTARA

21 of 28

PEMETAAN TIPOLOGI TAPAK

  1. Identifikasi identitas tapak
  2. Risalah Tegakan
  3. Risalah Biofisik
  4. Risalah Interaksi Sosial
  5. Risalah Konflik Tenurial
  6. Risalah Detil Bonitoring

RISALAH TIPOLOGI TAPAK

  1. Fungsi dan Penataan Areal Kerja
  2. Konflik
  3. Interaksi Sosial
  4. Kerawanan Bencana
  5. Biofisik tapak
  6. Bonitering
  7. Potensi SDH

ANALISIS TIPOLOGI TAPAK

DIVRE JANTEN

DIVRE JATENG

DIVRE JATIM

ZONASI Berdasarkan Pemetaan Tipologi Tapak

Integrasi Program Pangan & Income Masy

22 of 28

Berdasarkan tema tersebut, adapun

mempertimbangkan

High Level Implementation Roadmap

Jangka Pendek (Tahun 1 – 2)

roadmap implementasi yang

Jangka Menengah (Tahun 3 – 5)

Operational Excellence dan Pendukung Pelaksanaannya

1

•9

Partnership untuk menbangun kapabilitas produksi wood pellet

Melakukan Outsource Operasi / Business As usual / Divestasi

5

24• Peningkatan peran Puslitbang

Strategy& | PwC

Confidential Property

Desember 2017

Prepared for Perhutani

30

1• Peningkatan OpEx Kayu Bulat Jati - pendekatan customer-centric

2• Peningkatan OpEx Kayu Bulat Rimba

6• Leverage skema ketahanan pangan untuk pengembangan agroforestry

1•0 Optimasi utilitas kapabilitas produksi G&T

1•2 Peningkatan produksi Minyak Kayu Putih

2 Peningkatan kapabilitas Hilirisasi

8• Peningkatan kapabilitas produksi dan pemasaran kayu gergajian & olahan

3 Leverage Capabilities

4• Leverage kapabilitas internal untuk menyediakan jasa rehabilitasi dan konservasi

1•8 Leverage kapabilitas internal untuk menyediakan jasa pelatihan kepada

internal dan masyarakat

1•3 Peningkatan kapabilitas Minyak Kayu Putih dengan melakukan hilirisasi

4

Akuisisi Partnership

​

3• Partnership untuk penjualan dan pemasaran getah damar & getah karet

•5 Partnership untuk investasi dan pengelolaan wisata dan ekoturisme

1•1 Optimasi pengembangan derivat G&T melalui partner

1•9 Partnership untuk pengembangan proyek clean energy

1•4 BAU untuk seedlak dengan potensi untuk divestasi (apabila menurun)

1•7 Optimasi aset secara oportunistik

7• Melakukan divestasi Pabrik Sagu Papua

1•5 Outsourcing operasi AMDK & Clean Energy

1•6 Outsourcing operasi Madu dengan menggunakan brand Perhutani

6

7 Memperkuat Enablers

20 21 22 25 26 27 • Peningkatan struktur org, kapabilitas, SDM, proses, budaya, dll

• Peningkatan sistem - hilirasasi pelaporan, monitoring lahan,

pemasaran

23• Sinergi Induk dan Anak Perusahaan

Versus KAI

​

Penggunaan asset untuk pribadi, manipulasi penda-patan, mark up pengadaan barang, konflik kepentingan, dll.

​

Reorganisasi

Teknologi informasi

Efisiensi

Pengembangan Usaha

​

Pambagyo, 2017

2017/8

23 of 28

BTP Teams

BTP Teams

BTP Teams

BTP Teams

BTP Teams

BTP Teams

BTP Teams

BTP Teams

Struktur akuntabilitas dan kepemimpinan yang konsisten

merupakan

elemen

penting untuk transformasi

Kerangka Akuntabilitas Organisasi PMO

Perhutani

Legend:

Inisiatif Strategis Jangka Pendek (Tahun 1-2)

Inisiatif Strategis Jangka Menengath (Tahun 3-5)

A

D

E

F

G

Inisiatif

Pendukung –

Bisnis Turunan

Agroforestri

Sumber: Analisis PwC Strategy&

Strategy& | PwC

Confidential Property

Desember 2017

Prepared for Perhutani

31

​

Tim

​

Tim

​

Tim

​

Tim

​

Tim

​

Tim

​

Tim

​

Tim

Ketua

Inisiatif Strategis Bisnis Utama

​

„Akuntabilitas + Forum Pengambilan Keputusan‟

• Pencapaian saat ini vs. milestones

• Kesenjangan + tindakan perbaikan

• Keputusan yang diperlukan hari ini

• Langkah selanjutnya + milestones

Inisiatif Strategis Bisnis Penunjang

PMO

​

Inisiatif Strategis Bisnis Lainnya

Inisiatif Strategis Enabler

• Komunikasi

• Analisis/ QA

• Koordinasi/ Penjadwalan

​

Strategis – Bisnis Utama – Kayu dan Kehutanan

B Inisiatif

Strategis –

Bisnis Utama

Wisata &

Ekoturisme

​

–

C

Inisiatif

Strategis –

Bisnis Utama –

​

Inisiatif

Strategis –

Bisnis Turuna

​

Inisiatif Strategis – Bisnis Lainnya

​

Inisiatif Pendukung – Struktur Org. & SDM

​

Inisiatif Pendukung– Budaya

H

Inisiatif

Proses, Sistem

& Teknologi

​

1 8

2 3

​

5

​

6 7

15

​

10 12

9 11

​

27 22

25

24 23

​

21

​

25 22

26

4 18

14 17

13 16

19

Komite Transformasi

​

Revised

Versus KAI

​

Gabungan dalam dan luar: KPK, Kejaksaan, Brimob, Expert.

​

Hasil efisiensi untuk kesejahteraan seluruh karyawan.

Standard kerja menggunakan GCG.

​

Pambagyo, 2017

24 of 28

Temuan KPK, 2020

  1. Tidak semua SDH tercatat dalam RPKH
    1. Tidak memadainya penetapan & perlindungan kelas perusahaan
    2. Gap luas kawasan produktif dan non produktif
    3. Lemahnya perencanaan pengembangan SDH
    4. Lemahnya pengendalian pengelolaan SDH dan Non-Hutan
    5. Tegakan sebagai asset belum dimasukkan ke dalam akuntasi
  2. Tidak efektifnya skema PHBM
  3. Penilaian Kinerja BUMN oleh MenBUMN misleading.

Keberhasilan pencapaian renaksinya tergantung isi renaksi dan strategi pengorganisasian pelaksanaannya dengan penerapan standar GCG ~ SPAK

2020

“Ada soal, loyal kepada teman lebih dihargai drpd loyal kepada Organisasi”

Sujanarko, KPK

​

Model Transformasi (GCG) KAI patut menjadi rujukan

(Team Internal & Eksternal)

25 of 28

TRANSFORMASI ORGANISASI �AKIBAT DOMINASI PENDEKATAN ADMINISTRASI

​

dapat

mencapai

output sbg KPI

oleh masing-

masing Unit

Kerja

​

akurasi

fakta

tidak

diperlukan

​

Problem:

Efisiensi me-

nguragi

Income pegawai

a

b

c

d

e

outcome

a

b

c

d

e

timbul

Kebutuhan

​

bersama

untuk

menghasikan

outcome

dari tupoksi

masing2

​

akurasi fakta

sangat penting

​

Syarat:

KPI, Single salary

Multiyears budget

CARA KERJA

SAAT INI

INOVASI

INSTITUTIONAL

Masing-masing

unit Kerja

diukur Kinerja-

nya Sendiri-

sendiri

administrasi

Masing-masing

unit kerja

kontribusi

untuk mencapai

outcome

26 of 28

Inovasi Teknologi Informasi Untuk Akuntabilitas Guna Membangun Integritas Organisasi

(Sebagai CONTOH)

“Niat harus kuat, tidak ada yang sekali jadi...”

​

Walikota Surabaya

27 of 28

TIGA KEKUATAN PERUBAHAN

GLOBALISASI YANG MASIF DAN MENYELURUH

(Global Governance)

PENCIPTAAN PENGETAHUAN

(Knowledge based Governance)

PERKEMBANGAN ICT DAN DISRUPSI

(Digital Governance)

Sumber: Prasojo, 2020

28 of 28

Terimakasih