HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pendidikan :

• S-1 Hukum Univ. ANDALAS (2000)
• S-2 Hukum Univ. ANDALAS (2016)

​

Jabatan-Jabatan :

• Calon Hakim PTUN Padang (2006)
• Hakim PTUN BENGKULU (2009)
• Hakim PTUN Banjarmasin (2012)
• Hakim PTUN Padang (2016)
• Hakim PTUN Semarang (2020)

HAKIM

PTUN SEMARANG

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

DASAR HUKUM

• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

• UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

• UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

• UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

• Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Upaya Administratif.
• Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

KEDUDUKAN DAN WEWENANG PTUN

• SALAH SATU PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN, SEBAGAI PERADILAN TERSENDIRI TERPISAH DARI PERADILAN UMUM, AGAMA, DAN MILITER, YANG BERPUNCAK PADA MAHKAMAH AGUNG RI SEBAGAI PERADILAN NEGARA TERTINGGI.

• BERWENANG MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA ANTARA ORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA DENGAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA (TUN).

Peranan PERATUN

Menerima

Memeriksa

Memutus

Menyelesaikan

Warga Masyarakat Terhadap Tindakan Pejabat / Badan TUN

Yang Melanggar Hukum Dan / Atau Melanggar AAUPB

Dari Segi Hukum Setiap KEPTUN

Yang Diterbitkan Oleh Pejabat / Badan TUN Apakah Mengandung Cacat Hukum Atau Tidak

MENGADILI

MELINDUNGI

MENGAWASI

SIFAT KHUSUS HUKUM ACARA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

• Hakim Aktif (Dominus Litis);
• Terdapat tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ( 90 hari) sejak diterima atau diumumkan KTUN;
• Ada Proses “Dismissal”oleh Ketua Pengadilan TUN;
• Ada Pemeriksaan Persiapan;
• Gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN;(Terkait Asas “Persumtion Justae Causa”)
• Asas Pembuktian Bebas dan terbatas ( Vrij Bewijs);
• Tidak ada Gugatan Rekonvensi;
• Tidak ada Putusan Verstek;
• PT. TUN dapat menjadi pengadilan tingkat pertama;
• Putusan PTUN bersifat “ERGA OMNES”

KEMUDAHAN BAGI WARGA MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

• BAGI YANG TIDAK PANDAI BACA-TULIS, DIBANTU PANITERA UNTUK MERUMUSKAN GUGATAN ;
• BAGI YANG TIDAK MAMPU DAPAT BERPERKARA DENGAN CUMA-CUMA (PASAL 60)
• UNTUK KEPENTINGAN MENDESAK DAPAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT (PASAL 98) ;
• PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN GUGATANNYA KEPADA PENGADILAN TUN YANG PALING DEKAT DENGAN KEDIAMANNYA (PASAL 54) ;
• DALAM HAL-HAL TERTENTU GUGATAN DIADILI DI TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT (PASAL 54) ;
• BADAN / PEJABAT TUN YANG DIPANGGIL SEBAGAI SAKSI WAJIB DATANG SENDIRI (PASAL 93).

OBJEK

GUGATAN TUN

Objek gugatan dalam sengketa TUN adalah Keputusan TUN (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN

Keputusan TUN adalah :

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang/Badan Hukum Perdata.

(Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014)

Apakah PTUN berwenang mengadili selain Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014)?

Maksud dan Tujuan

“HUKUM ACARA (PERATUN)”

Hukum Acara memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan bertindak.

• Mengatur pelaksanaan yang berperkara baik dalam persidangan maupun di luar persidangan;
• Untuk mencegah “Eigenrichting” (Main Hakim Sendiri).

Maksud & Tujuan:

PENGERTIAN SENGKETA TUN

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (TUN) antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

​

(Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN)

Syarat Keputusan TUN yang dapat digugat

• Penetapan Tertulis (bukan lisan); Tidak harus penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum. Dapat pula berupa Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas “dari siapa” dan “mengenai hal apa”.
• Berisi tindakan hukum TUN;
• Konkrit atau nyata;
• Individual (tertentu);
• Final, dapat dilaksanakan tanpa persetujuan lagi;
• Menimbulkan akibat hukum.

KEPUTUSAN TUN FIKTIF NEGATIF

(Pasal 3 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004)

Sikap diam dari Badan/Pejabat TUN setelah menerima surat permohonan dari seseorang atau badan hukum perdata, dimana Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan sama sekali suatu keputusan TUN yang dimohonkan tersebut.

​

Sikap diam dari Badan/Pejabat TUN tersebut dianggap telah mengeluarkan suatu keputusan TUN yang berisi penolakan.

​

Sengketa fiktif positif

PASAL 53 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

​

Apakah PTUN Berwenang mengadili Sengketa FP setelah adanya UU Ciptaker No 11 Tahun 2020?

KEPUTUSAN TUN YANG BUKAN

OBJEK SENGKETA

KTUN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 2 :

1. KTUN HUKUM PERDATA
2. KTUN BERSIFAT UMUM
3. KTUN YANG MASIH MEMERLUKAN PERSETUJUAN
4. KTUN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN KUHP DAN KUHAP / PERATURAN LAIN YANG BERSIFAT PIDANA
5. KTUN ATAS DASAR HASIL PEMERIKSAAN BADAN PERADILAN
6. KTUN MENGENAI TATA USAHA TNI
7. KEPUTUSAN KPU DAN KPUD MENGENAI HASIL PEMILU

​

KTUN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 49 :

1. DIKELUARKAN DALAM PERANG, KEADAAN BAHAYA DAN BENCANA ALAM
2. DIKELUARKAN DALAM KEADAAN MENDESAK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

​

Seseorang (atau beberapa orang, masing-masing sebagai pribadi) atau;

Badan Hukum Perdata, yaitu setiap badan hukum yang bukan badan hukum publik, dapat berupa perusahaan-perusahaan swasta, organisasi, yayasan maupun perkumpulan kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART-nya;

SUBJEK GUGATAN TUN

PENGGUGAT

Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986;

TERGUGAT

Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum perdata.

(Pasal 1 angka (12) UU No. 51 Tahun 1986)

Pengertian Gugatan

PERMOHONAN YANG BERISI TUNTUTAN TERHADAP BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA AGAR KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH.

Syarat-syarat gugatan dalam PTUN

• Nama, WN, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
• Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
• Dasar gugatan (“POSITA”), dan hal yang diminta untuk diputus oleh PTUN (“PETITUM”);
• Disertai Keputusan TUN yang digugat.

​

(Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986)

​

DASAR GUGATAN

( PASAL 53 AYAT 2 )

PASAL 53 ayat 2 MENENTUKAN :

• KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
• KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AAUPB

CARA MENGAJUKAN GUGATAN

• SECARA TERTULIS :

GUGATAN LENGKAP

GUGATAN PERFORMA

• SECARA LISAN UNTUK SELANJUTNYA DITULIS OLEH PANITERA

Alasan gugatan tun

• Asas Kepastian Hukum;
• Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
• Asas Kepentingan Umum;
• Asas Keterbukaan;
• Asas Proporsionalitas;
• Asas Profesionalitas;
• Asas Akuntabilitas

• Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Onwetmatige);
• Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau (Algemeene Beginselen van Behoorlijk Bestuur ), yaitu :

(Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004)

KUASA HUKUM DALAM BERACARA DI PTUN

Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

• Kuasa PENGGUGAT;

• Kuasa TERGUGAT;

Advokat atau “Kuasa Insidentil” yang mendapat ijin dengan Penetapan Ketua PTUN (misalnya : suami/istri, orang dalam hub. Kel. Semenda/sedarah, atau hub. pekerjaan).

Bawahan (Biro atau Bagian Hukum), Jaksa Pengacara Negara atau Advokat.

Yang dapat bertindak selaku Kuasa Hukum :

DIMANA GUGATAN TUN DIAJUKAN

PASAL 54 UU NOMOR 5 TAHUN 1986 MENENTUKAN:

GUGATAN DAPAT DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG DAERAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDUDUKAN :

• TERGUGAT (AYAT 1)
• BILA TERGUGAT LEBIH DARI SATU, DI TEMPAT KEDUDUKAN SALAH SATU TERGUGAT (AYAT 2)
• DI KEDIAMAN PENGGUGAT UNTUK DITERUSKAN KEPADA PENGADILAN BERWENANG (AYAT 3)
• DALAM HAL TERTENTU DITENTUKAN DI TEMPAT KEDUDUKAN PENGGUGAT (AYAT 4)
• DALAM HAL PARA PIHAK DI LUAR NEGERI, DI PTUN JAKARTA

(AYAT 5)

PROSES BERACARA DI PTUN

Keputusan

Final

DISMISSAL

PROSES OLEH

KETUA PTUN

(Pasal 62)

PEMERIKSAAN

PERSIAPAN

(Pasal 63)

PEMERIKSAAN

DALAM SIDANG

- Pasal 68

- Pasal 98

PUTUSAN

(Pasal 108)

Gugatan

Lolos

GUGATAN

PERLAWANAN

d.t.w. 14 hari

N.O.

Verzet

Tahap I

BAGAN PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN DI PTUN

GUGATAN

PANITERA

KETUA

MAJELIS

• Penelitian Administrasi

Tahap II

Proses Dismissal

a. Menolak/mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara (Skorsing).

b. Menolak/mengabulkan permohonan pemeriksaan Cuma-Cuma

c. Menolak/mengabulkan pemeriksaan acara cepat.

d. Menetapkan perkara diperiksa dengan acara biasa.

Tahap III

• Pemeriksaan Persiapan

Tahap IV

• Sidang Terbuka untuk Umum

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA CEPAT

( Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 1986 )

Gugatan

disertai permohonan

acara cepat

KETUA PTUN

d.t.w. 14 hari

PENETAPAN

Permohonan diterima

Penunjukkan Hakim Tunggal

d.t.w. 7 hari

Penetapan Hari Sidang

Tanpa Pemeriksaan Persiapan

Jawaban dan Pembuktian Masing-Masing Pihak tidak lebih dari 14 hari

KESIMPULAN

Permohonan ditolak sekaligus dalam penetapan tersebut ditetapkan Pemeriksaan dilaksanakan dengan

Acara Biasa

PUTUSAN

TAHAP PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA BIASA

Pemeriksaan Persiapan

oleh Majelis Hakim

Bertujuan untuk melengkapi gugatan

yang kurang jelas

PEMBACAAN

SURAT GUGATAN

JAWABAN

Tergugat

REPLIK

Penggugat

DUPLIK

Tergugat

PEMBUKTIAN

KESIMPULAN

PUTUSAN

• Bukti Surat/Tulisan
• Bukti Saksi-Saksi

PROSES BERPERKARA DI PERADILAN TUN

KTUN

FINAL

PTUN

PASAL 50

PT.TUN

PASAL 51

M A

Pasal 55 (1)

UU No. 5/2004

GUGATAN

Pasal 54

BANDING

Pasal 122

KASASI

Pasal 131

KTUN

BELUM

FINAL

PEJABAT PEMBUAT

KEPUTUSAN

INSTANSI BANDING ADMINISTRASI

GUGATAN

GUGATAN

Pasal 48 (2)

KEBERATAN

BANDING

Administrasi

Pasal 48 (1)

SUMBER WEWENANG

BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA

BADAN /

PEJABAT TUN

WEWENANG

ATRIBUSI

(Berdasar UU)

WEWENANG

DELEGASI

(Berdasar Pelimpahan)

WEWENANG

MANDAT

(Berdasar Pemberian Kuasa)

UPAYA ADMINISTRATIF

• KEBERATAN (Administratief bezwaar),

• BANDING ADMINISTRATIF (Administratief beroep),

kepada Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan KTUN

----- Digugat ke PTUN;

kepada atasan/instansi lain yang lebih tinggi yang mengeluarkan KTUN

----- Gugatan ke PT.TUN;

- Upaya administratif :

(Pasal 75 s/d 78 UU, 30 Tahun 2014, Perma No 6 Tahun 2018, Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986)

DIKABULKAN :

hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, jika keputusan tun yang digugat tetap dilaksanakan

DITOLAK /

TIDAK DIKABULKAN

apabila ada kepentingan

umum dalam rangka

pembangunan

mengharuskan

pelaksanaan keputusan

tun tersebut

DIKABULKAN DALAM

DUA TAHAP PROSESUAL :

• OLEH KETUA PTUN
• OLEH MAJELIS HAKIM SELAMA PEMERIKSAAN

​

PENGABULAN DAN

PENCABUTAN DIBUAT DALAM BENTUK PENETAPAN KECUALI YANG DITUANG DALAM PUTUSAN AKHIR

(SEMA NOMOR 2 TAHUN 1991)

PADA PUTUSAN AKHIR

ALASAN

PENETAPAN

PENUNDAAN

PUTUSAN AKHIR PTUN

• Gugatan ditolak;
• Gugatan dikabulkan;
• Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O. );
• Gugatan Gugur.

(Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 tahun 1986)

SANKSI BADAN/PEJABAT TUN YANG TIDAK MELAKSANAKAN

PUTUSAN PTUN

• PENGENAAN UANG PAKSA (Dwangsom);

(Pasal 116 ayat 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004,

besarnya ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim

berdasar asas kepatutan)

• SANKSI ADMINISTRATIF;
• DIUMUMKAN DI MEDIA MASSA.

(Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004)

ISI PUTUSAN GUGATAN TUN DIKABULKAN

• Keputusan TUN Batal / Tidak Sah;
• Memerintahkan Keputusan TUN agar dicabut;
• Memerintahkan menerbitkan Keputusan TUN yang baru;
• Ganti Rugi;
• Rehabilitasi.

UPAYA

HUKUM

• BANDING KE PT.TUN;

(Pasal 122-130 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

• KASASI KE MAHKAMAH AGUNG;

(Pasal 131 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

• PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG;

(Pasal 132 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo

Pasal 66-76 Undang-Undang No. No. 14 Tahun 1985)

STUDI PENGENALAN KASUS

• Masalah pertanahan:

• Masalah pengukuran tanah berdasarkan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
• Sertipikat ganda berdasarkan Pasal 12, 29 dan Pasal 30;
• Pemindahan hak yang mengharuskan penggunaan akta autentik berdasarkan Pasal 37;
• Penolakan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak berdasarkan Pasal 45

• Peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik;
• Masalah Hak Guna Usaha; dsb-nya.
• Penerbitan SHM, SHU, termasuk pencabutannya.

• Jika yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka bukan menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya !

• INGAT !!!!

• UU No.5 Th. 1960;
• PP 24 Th. 1997

• Terjadi karena penerbitan izin, pencabutan izin atau sebaliknya penolakan penerbitan izin, misalnya:

• Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan (HO), izin Kuasa Pertambangan, Izin Galian, Izin Pembangunan Jembatan, Izin Trayek, SIUP – Umum, SIUP – khusus, dsb-nya;

​

• Peraturan Perizinan sangat beragam, di masing-masing daerah, di samping aturan dasar yang sifatnya nasional;

• Misalnya:

• Pemberhentian PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, hukuman disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, mutasi PNS, pengisian jabatan struktural, penolakan terhadap penyandang cacat untuk mengikuti tes CPNS, Pemberhentian PNS karena menjadi anggota/pengurus partai politik. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 9 PP Nomor 37 Tahun 2004, dsb-nya.

• Catatan, PP 94 2021, maka yg berwenang adalah PT TUN;

• Misalnya pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, dan Bank Kredit Kecamatan (BKK) yang aturan dasarnya pada umumnya diatur di dalam Peraturan Daerah.

• Ingat !!! Kompetensi absolut PTUN dan PHI tergantung dari hubungan hukum antara P & T, apakah publik atau privat.