Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 14 Juni 2024

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran

1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara meningkat sebesar Rp 201,99 Miliar atau 9,46 % yoy terutama didorong oleh peningkatan pendapatan PPh dan PNBP.
2. Realisasi Pendapatan mencapai Rp 2.330,08 Miliar (44,54% pagu target), diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan Rp 1.710,04 Miliar dan PNBP Rp 620,04 Miliar. Sumber utama pendorong realisasi pendapatan ini dari PPh dan PNBP yang realisasinya masing-masing telah mencapai 56,62%, dan 51,60% dari pagu target.
3. Pendapatan BLU telah mencapai Rp 445,94 Miliar atau meningkat sebesar 34,06% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, utamanya bersumber dari peningkatan kinerja pendapatan sektor layanan pendidikan dan sektor jasa layanan rumah sakit.

​

B. Belanja Negara

1. Pagu Belanja Negara TA 2024 di Sulawesi Utara sebesar Rp 23,03 Triliun dengan realisasi Rp 9,85 Triliun atau 42,76%, terjadi pertumbuhan realisasi 18,57% (yoy). Realisasi Belanja K/L sebesar Rp 4.102,37 Miliar terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 1.824,33 Miliar (54,31%), Belanja Barang Rp 1.714,30 Miliar (39,20%), Belanja Modal Rp 551,42 Miliar (29,97%) dan Bansos sebesar Rp 12,33 Miliar (47,18%). Dana TKD terealisasi sebesar Rp 5.744,15 Miliar (42,78%) yang berasal dari realisasi DBH, DAU, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa.
2. Kementerian PUPR memiliki pagu tertinggi sebesar Rp 1.560,35 Miliar dan telah mencatat realisasi pada angka 34,67%. Realisasi didominasi Belanja Modal Fisik Lainnya dan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
3. KPPN Manado mengelola 75,85% dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp 3.048,77 Miliar atau 41,87% dari pagu K/L lingkup KPPN Manado. Kinerja realisasi ini merupakan yang terendah dibandingkan KPPN lain lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.

​

C. Laporan Tematik

1. Total realisasi belanja ketahanan pangan sebesar Rp 125,76 Miliar atau 29,23% dari pagu sebesar Rp 430,23 Miliar.
2. Persentase realisasi terbesar belanja ketahanan pangan terdapat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan capaian realisasi sebesar 31,74%.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

2. Analisis/Isu Strategis

1. Isu strategis pendapatan APBN
1. Pertumbuhan perpajakan hingga memasuki pertengahan bulan ke-6 terus mengalami pertumbuhan positif dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian juga PNBP khususnya dari sumber BLU;
2. Penerimaan pajak perdagangan internasional terus mengalami penurunan dan telah mencapai -14,92% yoy yang diakibatkan pada menurunnya Bea Keluar/Pungutan Ekspor sehingga perlu mendapatkan perhatian ekstra.
3. Harga komoditas yang telah kembali normal dan kenaikan tarif MMEA masih menahan pendapatan dari jenis cukai;
4. Satker BLU mampu meningkatkan pendapatan dari layanan utama dan pemanfaatan aset dan masih menjadi penopang realisasi PNBP.

​

2. Isu strategis belanja APBN
1. Pemda masih mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran TKD khususnya DAK Fisik sehingga perlu dorongan dan pendampingan yang lebih intensif;
2. Adanya outstanding kontrak pada beberapa Satuan Kerja yang yang belum direalisasikan dananya;
3. Terdapat  blokir AA dan non AA pada beberapa Satuan Kerja di K/L yang akan dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak atau keterlambatan eksekusi kegiatan;
4. Kendala terkait belanja infrastruktur masih belum sepenuhnya terselesaikan antara lain tantangan lingkungan sosial di beberapa titik, mobilitas dan kesiapan lahan pekerjaan, ketersediaan barang pada rekanan, MP di akhir tahun, TKDN dan pagu yang masih terblokir;
5. Terdapat kendala pada Aplikasi SAKTI terutama untuk pembayaran tunjangan pada Satker yang melakukan piloting aplikasi gaji web;

​

3. Isu pada Laporan Tematik:
1. Masih terdapat pagu blokir pada hampir seluruh K/L dengan total nilai blokir sebesar Rp 9,95 Miliar.
2. Pada Satker lingkup Kementerian Pertanian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara harga satuan pengadaan bibit pada alokasi belanja (RKAKL) dengan harga bibit yang ada pada E-Katalog, sehingga Satker memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian dan perubahan alokasi belanja.
3. Kurang matangnya perencanaan/jadwal pelaksanaan kegiatan pada Satker karena dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada pola tanam.

​

3. Kesimpulan/rekomendasi

• Perlunya koordinasi Satker dengan Unit Eselon I dalam membuka blokir anggaran, serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
• Satker dengan Sumber Dana PNBP (termasuk BLU) perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
• Satker harus mampu mengontrol belanja sumber dana PNBP sesuai dengan MP PNBP yang disetujui.
• Akselerasi proses kontrak dan pengadaan barang dan jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang didanai oleh DAK Fisik dan akselerasi penyelesaian pemenuhan dokumen syarat salur DAK Fisik.
• Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan agar berkoodinasi lebih intensif kepada pihak terkait dalam hal terdapat kendala seperti ketersediaan juknis atau pelaksanaan kegiatan.
• Perlu dilakukan dorongan dan pendampingan yang insentif kepada pemda dalam penyiapan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
• Perlu dilakukan updating aplikasi SAKTI untuk memfasilitasi piloting pembayaran gaji dan tunjangan menggunakan aplikasi gaji web.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 14 Juni 2024

• Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tumbuh sebesar 9,46% yoy, didorong oleh peningkatan yang signifikan pada pendapatan PPh, PPN dan PNBP. Namun, penerimaan PBB, Cukai, dan Pajak Perdagangan Internasional mengalami penurunan.
• Realisasi penerimaan Perpajakan mengalami peningkatan 8,05% yoy, sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional mengalami penurunan 14,92% yoy yang diakibatkan pada menurunnya Bea Keluar/Pungutan Ekspor.
• PNBP mengalami kenaikan sebesar 13,55% yoy yang didorong oleh peningkatan PNBP BLU yang signifikan pada sektor kesehatan dan pendidikan.
• Peningkatan pendapatan BLU terdorong oleh peningkatan kepatuhan satker BLU dalam melakukan pengesahan pendapatan secara bulanan, sebagai hasil sinergi kanwil DJPb dengan para satker BLU.

​

​

​

*Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�**Sumber: OM SPAN, per 14 Juni 2024 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

• PBB mengalami penurunan disebabkan terdapat tunggakan
• Penerimaan Cukai berkurang karena kenaikan tarif MMEA
• Menurunnya Bea Keluar/Pungutan ekspor yang diakibatkan adanya situasi terkini.
• Satker BLU mampu meningkatkan pendapatan dari layanan utama dan pemanfaatan aset.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 14 Juni 2024

• Kurangnya pemahaman dan awareness satuan terhadap halaman III DIPA sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
• Revisi DIPA Terpusat yang menjadikan penyerapan tersendat;
• Pemda lambat dalam mempersiapkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik.
• Adanya outstanding kontrak pada beberapa Satuan Kerja yang yang belum direalisasikan dananya
• Terdapat  blokir AA dan non AA pada beberapa Satuan Kerja dan dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak.

​

Sumber:

* data belanja K/L dari OM SPAN per 14 Juni 2024 pukul 18.00 WITA

** data TKD dari SIMTRADA per 14 Juni 2024 pukul 18.00 WITA

• Realisasi belanja K/L meningkat sebesar 19,42% dibanding periode yang sama tahun lalu yang disebabkan oleh kenaikan realisasi seluruh jenis belanja terutama belanja pegawai dan barang;
• Realisasi TKD juga mengalami peningkatan sebesar 17,96% yoy impact dari terakselerasinya penyaluran Dana Desa, DAU dan DAK Non Fisik.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

• Kementerian PUPR mengelola Rp 1,56 Triliun dengan realisasi telah mencapai Rp 540,97 Miliar. 
• Realisasi pada Kementerian Pendidikan Nasional didominasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS
• Realisasi belanja pegawai pada Triwulan II TA 2024 meningkat dengan adanya pembayaran pembayaran Gaji 13 dan Tukin 13.
• Realisasi belanja belanja barang pada Triwulan II TA 2024 meningkat karena pembayaran termin pekerjaan kontraktual.

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP dengan total realisasi sebesar Rp 8,3 Miliar. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Realisasi belanja menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis

• Masih terdapat blokir pagu dan blokir AA pada beberapa satuan kerja dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak dan polarisasi penyerapan triwulanan.
• Revisi DIPA terpusat dan/atau menunggu petunjuk teknis kegiatan
• Rendahnya realisasi pada satker DK/TP dikarenakan masih proses penetapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Unit Eselon I/tingkat pusat.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

• Realisasi belanja pada Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan masih didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan serta belanja barang operasional dan non operasional.
• Realisasi Belanja pada Kementerian PUPR didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Realisasi belanja menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Eselon I K/L teknis.
• Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

• Belum atau terlambat menerima Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
• Adanya Pemutakhiran Hal III DIPA yang berdampak K/L berkonsentrasi pada revisi DIPA.
• Adanya pagu yang masih terblokir melalui mekanisme AA yang dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak
• Proses revisi DIPA Terpusat oleh Eselon I K/L Pusat dan atau menunggu petunjuk teknis kegiatan
• Terdapat kendala pada aplikasi SAKTI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

• Revisi DIPA terpusat oleh Unit Eselon I yang menyebabkan Satker harus menunggu selesainya proses revisi tersebut.
• Terdapat pergantian Pengelola Keuangan.
• Penolakan SPM karena belum melakukan pemadanan NPWP.
• Terdapat  blokir AA pada beberapa Satuan Kerja dan dapat berdampak pada pengurangan nilai kontrak dan pola penyerapan yang bertumpuk.

• Belanja K/L di KPPN Kotamobagu mencapai 50,45% dari pagu atau sebesar sebesar Rp 368,52 Miliar.
• Belanja didominasi oleh belanja barang oleh Satuan Kerja lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian PUPR, yang merupakan belanja dalam persiapan Pilkada (hibah) dan belanja modal. Realiasi belanja pegawai meningkat karena pembayaran Gaji ke-13.

• Belanja K/L KPPN Manado sebesar 41,87% dari pagu atau sebesar Rp 3.048,77 Miliar.
• Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Manado disebabkan sebagian besar satuan kerja masih menunggu petunjuk teknis dari Eselon 1 terkait pelaksanaan kegiatan, revisi terpusat dari Eselon I serta terdapat AA (Blokir) pada beberapa KL.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Ketahanan Pangan

Sumber: Aplikasi SINTESA (diolah)

*dalam Miliar Rp

• Total realisasi belanja ketahanan pangan sebesar Rp 125,76 Miliar atau 29,23% dari pagu sebesar Rp 430,23 Miliar.
• Persentase realisasi terbesar belanja ketahanan pangan terdapat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan capaian realisasi sebesar 31,74%.
• Persentase realisasi terkecil belanja ketahanan pangan terdapat pada Badan Pangan Nasional, dengan capaian realisasi sebesar 0,17%.
• Nilai realisasi terbesar untuk belanja ketahanan pangan terdapat pada Satker SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi I (170012) dengan nilai sebesar Rp 26,04 Miliar atau mencapai 23,95% dari pagu.

• Masih terdapat pagu blokir pada hampir seluruh K/L dengan total nilai blokir sebesar Rp 9,95 Miliar.
• Pada Satker lingkup Kementerian Pertanian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara harga satuan pengadaan bibit pada alokasi belanja (RKAKL) dengan harga bibit yang ada pada E-Katalog, sehingga Satker memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian dan perubahan alokasi belanja.
• Kurang matangnya perencanaan/jadwal pelaksanaan kegiatan pada Satker karena dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada pola tanam.

• Pemerintah diharapkan memberikan dukungan melalui penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan