17 TUNTUTAN KM ITS
PENCERDASAN AKSI MASSA
Hal-hal yang wajib dipahami seluruh KM ITS dalam mengawal perjuangan!
Kementerian Kebijakan Publik BEM ITS. Berdasarkan 4 kajian yang dibuat Bersama KM ITS.
OVERVIEW 4 KAJIAN:��
Kajian 1 ,Membongkar tabir pengelolaan makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.
Kajian 2, Pendidikan dan ketenagakerjaan.
Keempat kajian mengerucut ke satu pertanyaan “Jika negara telah menjamin melalui undang-undang dan menjanjikan melalui berbagai program, mengapa rakyat belum merasakan sepenuhnya?” dan menghasilkan 17 TUNTUTAN KM ITS.
Kajian 4, Kerusakan ekosistem dan ekologis.
Kajian 3, Hak asasi manusia dan demokrasi
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian pertama:
Bencana makin sering, hutan makin habis, anggaran pencegahan makin kecil.
HUTAN HILANG, JUSTRU DI LAHAN BERIZIN
Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari data Auriga
A · LINGKUNGAN & BENCANA
FAKTA DI LAPANGAN
+66%
deforestasi dalam setahun
58%
terjadi di area konsesi berizin dan proyek pemerintah
TUNTUTAN KM ITS
1 )
Batalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan serta hentikan program yang memicu bencana ekologis
KARHUTLA: KORPORASI LOLOS, RAKYAT KENA ASAP
A · LINGKUNGAN & BENCANA
FAKTA DI LAPANGAN
202 rb ha
lahan terbakar Jan–Jul 2026 (naik ±69%)
401.586
kasus ISPA di wilayah terdampak asap
TUNTUTAN KM ITS
2 )
Cabut izin operasional segala proyek yang melanggar AMDAL dan merugikan rakyat
Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari BNPB, Kemenkes, Pontianak Post (2026)
BENCANA NAIK, ANGGARAN BNPB DIPANGKAS
A · LINGKUNGAN & BENCANA
FAKTA DI LAPANGAN
Rp4,6 T
dana darurat (DSP) 2026: cair setelah bencana terjadi
3,7%
hunian tetap korban Sumatra yang selesai (2.103 dari 57.027)
TUNTUTAN KM ITS
3)
Pengadaan dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana
4)
Memublikasikan seluruh data anggaran penanggulangan bencana dan menaikan anggaran penanggulangan bencana
Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari JDIH DPR RI, CNBC Indonesia, BNPB (2026)
UANG BENCANA PUN DIKORUPSI
A · LINGKUNGAN & BENCANA
FAKTA DI LAPANGAN
Rp4,6 T
dana darurat BNPB 2026, ditambah usulan Rp5,67 T
KPK
menyidik dugaan korupsi dana darurat BNPB, termasuk pengadaan HT untuk karhutla
Rincian anggaran kebencanaan per kegiatan belum dibuka ke publik, sehingga sulit diawasi. Dana darurat yang besar dan cepat cair tanpa pengawasan ketat membuka celah korupsi.
TUNTUTAN KM ITS
5)
Jatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor yang menikmati penderitaan korban bencana
Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari pemberitaan KPK (Feisal, Oktober 2026) dan RRI
LAPINDO: 20 TAHUN, KORBAN MASIH MENUNGGU
A · LINGKUNGAN & BENCANA
FAKTA DI LAPANGAN
Rp1,5 T
ganti rugi ±200 berkas warga belum dilunasi
Rp11,27 T
APBN (uang rakyat) untuk menangani semburan
Rp2,23 T
utang dana talangan Lapindo ke negara
Rp5 M
yang sudah dibayar
TUNTUTAN KM ITS
6)
Penuhi seluruh hak masyarakat terdampak lumpur Lapindo dan selesaikan pemulihan lingkungan terdampak
Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari Media Indonesia (2026), Putusan MK 83/PUU-XI/2013 dan 65/PUU-XIII/2015
PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN
Bagian kedua:
Anggaran pendidikan dipakai program lain, sarjana makin susah cari kerja.
SARJANA MAKIN SUSAH DAPAT KERJA
B · PENDIDIKAN & KETENAGAKERJAAN
FAKTA DI LAPANGAN
904.440
lulusan universitas menganggur (Agu 2025)
±20 bln
rata-rata waktu dapat kerja
57,93%
pekerja di sektor informal
TUNTUTAN KM ITS
1)
Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, merata, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia
Sumber: Kajian 2 BEM ITS (2026), diolah dari BPS (2025, 2026) dan LPEM FEB UI (2026)
ANGGARAN PENDIDIKAN DIPAKAI MBG
B · PENDIDIKAN & KETENAGAKERJAAN
FAKTA DI LAPANGAN
Rp223,6 T
anggaran pendidikan APBN 2026 dialokasikan untuk MBG
< 20%
porsi anggaran pendidikan jika MBG dikeluarkan (temuan MK)
±29%
anggaran pendidikan 2027 setara anggaran MBG
−7,09%
realisasi transfer ke daerah s.d. Sep 2026
TUNTUTAN KM ITS
2)
Menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia
Sumber: Kajian 1 & 2 BEM ITS (2026), diolah dari Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026 dan Kemenkeu (2026)
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN SUPREMASI SIPIL
Bagian ketiga:
Bersuara berujung teror, demonstrasi berujung korban, pelanggar tidak diadili.
DEMO AGUSTUS 2025: RIBUAN DITANGKAP
C · DEMOKRASI & HAM
FAKTA DI LAPANGAN
10
orang meninggal, termasuk Affan Kurniawan
1.042
orang luka-luka
116
aduan kekerasan/penyiksaan oleh aparat (2025)
506 peserta aksi sudah divonis, sementara proses pidana kematian Affan belum jelas.
TUNTUTAN KM ITS
1)
Hentikan tindakan represif, brutalitas, intimidasi, dan teror, serta hukum seberat-beratnya oknum aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan
Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari GoodStats (2026), RMOL (2025), Komnas HAM via Bisnis.com (2025), NU Online (2025), Tempo (2025)
BERSUARA DIBALAS TEROR
C · DEMOKRASI & HAM
FAKTA DI LAPANGAN
1.047
aktivis & pegiat HAM diteror sejak Okt 2024
58
orang dijerat UU ITE karena unggahan (2025)
486
konten demo diturunkan Komdigi
TUNTUTAN KM ITS
2)
Lindungi jurnalis dan aktivis dari pembungkaman dan kriminalisasi
Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari AJI (2026), SAFEnet/Databoks (2025), Imparsial/Hukumonline (2026), Amnesty (2026), RMOL (2026)
MILITER MASUK KE URUSAN SIPIL
C · DEMOKRASI & HAM
FAKTA DI LAPANGAN
85
peristiwa kekerasan melibatkan TNI, 182 korban
4
anggota BAIS TNI terbukti menyiram air keras ke Andrie Yunus
Papua
Komnas HAM: operasi TNI di Kembru menewaskan warga sipil, termasuk anak
Aceh
Pidie, 4 Nov 2026: warga tewas tertembak, 14 dirawat, tak ada yang mengaku
TUNTUTAN KM ITS
3)
Kembalikan TNI ke barak dan hentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil
Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari KontraS/NU Online (2025), Bisnis.com (2026), Antara (2026), Amnesty International Indonesia (2026)
ORMAS MENYERANG, APARAT MEMBIARKAN
C · DEMOKRASI & HAM
FAKTA DI LAPANGAN
8 + 24
korban luka berat dan ringan, Yogyakarta 28 Okt 2026
6
jurnalis mahasiswa jadi korban, Yogyakarta 1 Sep 2026
27 Agustus 2026: sebuah ormas mengakui menerjunkan ratusan anggota membawa bambu ke sekitar DPR. Di Yogyakarta, kelompok sipil bersenjata tajam disebut berada sebarisan dengan polisi, dan polisi tidak melerai.
TUNTUTAN KM ITS
4)
Tangkap, penjarakan, dan bubarkan seluruh organisasi masyarakat, preman yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil
Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), subbab 3.3.5, diolah dari Tim Hukum Bara Adil dan pemberitaan media (2026)
PELANGGARAN HAM BERAT: BERKAS DIPINGPONG
C · DEMOKRASI & HAM
FAKTA DI LAPANGAN
13
aktivis 1997–1998 masih hilang
900+
kali Aksi Kamisan tanpa jawaban hukum
TUNTUTAN KM ITS
5)
Hukum seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan
6)
Hancurkan praktik impunitas kekuasaan dan kembalikan hak-hak seluruh korban serta keluarga korban pelanggaran HAM
Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari Putusan MK 75/PUU-XIII/2015, Komnas HAM (2006), Kompas.id
EVALUASI KEBIJAKAN DAN KEADILAN EKONOMI
Bagian keempat:
Program dikebut demi target, rakyat yang menanggung risikonya.
PULUHAN RIBU ANAK KERACUNAN MBG
D · KEBIJAKAN & EKONOMI
FAKTA DI LAPANGAN
50.059
korban keracunan MBG, kumulatif s.d. 2 Sep 2026
560
kejadian di 36 provinsi
±2.000
dapur MBG ditutup permanen (Okt 2026)
1.999
dapur belum mendaftarkan sertifikat laik higiene (Sep 2026)
TUNTUTAN KM ITS
1)
Berikan kompensasi yang menjadi hak seluruh korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sumber: Kajian 1 BEM ITS (2026), diolah dari Kemenkes via DPR (Bisnis.com, 5 Sep 2026), Antara (8 Sep 2026)
MBG DAN KOPDES: DIKEBUT DEMI TARGET
D · KEBIJAKAN & EKONOMI
FAKTA DI LAPANGAN
Rp71 T → Rp268 T
pagu MBG 2025 ke 2026, naik hampir 4 kali lipat
58,03% Dana Desa 2026 (Rp34,57 T) dialihkan untuk cicilan pembangunan Kopdes.
TUNTUTAN KM ITS
2)
Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Sumber: Kajian 1 BEM ITS (2026), diolah dari Kemenkeu, Nota Keuangan RAPBN 2027, Metro TV (2026). Kopdes beroperasi: akhir 2025; fisik selesai: Juli 2026
PAJAK KONSUMSI SAMA RATA UNTUK SEMUA
D · KEBIJAKAN & EKONOMI
FAKTA DI LAPANGAN
11%
PPN efektif barang/jasa nonmewah, termasuk produk menstruasi
Rp3,42 jt
rata-rata upah buruh per bulan (Agu 2026)
57,93%
pekerja di sektor informal
PPN dipungut dengan tarif sama untuk kaya dan miskin. Keluarga berpenghasilan rendah membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi, sehingga berisiko menanggung beban yang relatif lebih berat.
TUNTUTAN KM ITS
3)
Terapkan kebijakan pajak yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
Sumber: Kajian 2 BEM ITS (2026), diolah dari PMK 131/2024, DJP, BPS Sakernas dan Susenas (2025, 2026)
TUNTUTAN KM ITS:
A · LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA
A1 Batalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan serta hentikan program yang memicu bencana ekologis
A2 Cabut izin operasional segala proyek yang melanggar AMDAL dan merugikan rakyat
A3 Pengadaan dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana
A4 Memublikasikan seluruh data anggaran penanggulangan bencana dan menaikan anggaran penanggulangan bencana
A5 Jatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor yang menikmati penderitaan korban bencana
A6 Penuhi seluruh hak masyarakat terdampak lumpur Lapindo dan selesaikan pemulihan lingkungan terdampak
B · PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN
B1 Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, merata, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia
B2 Menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia
C · DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN SUPREMASI SIPIL
C1 Hentikan tindakan represif, brutalitas, intimidasi, dan teror, serta hukum seberat-beratnya oknum aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan
C2 Lindungi jurnalis dan aktivis dari pembungkaman dan kriminalisasi
C3 Kembalikan TNI ke barak dan hentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil
C4 Tangkap, penjarakan, dan bubarkan seluruh organisasi masyarakat, preman yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil
C5 Hukum seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan
C6 Hancurkan praktik impunitas kekuasaan dan kembalikan hak-hak seluruh korban serta keluarga korban pelanggaran HAM
D · EVALUASI KEBIJAKAN DAN KEADILAN EKONOMI
D1 Berikan kompensasi yang menjadi hak seluruh korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)
D2 Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
D3 Terapkan kebijakan pajak yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
DATA SUDAH BICARA.
SAATNYA KITA BERSUARA.�Bergegaslah, almamater mengutusmu!
"Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi?"
– B.J. Habibie
10 NOVEMBER 2026 · HARI PAHLAWAN
Kementerian Kebijakan Publik BEM ITS .