1 of 23

17 TUNTUTAN KM ITS

PENCERDASAN AKSI MASSA

Hal-hal yang wajib dipahami seluruh KM ITS dalam mengawal perjuangan!

Kementerian Kebijakan Publik BEM ITS. Berdasarkan 4 kajian yang dibuat Bersama KM ITS.

2 of 23

OVERVIEW 4 KAJIAN:��

Kajian 1 ,Membongkar tabir pengelolaan makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.

Kajian 2, Pendidikan dan ketenagakerjaan.

Keempat kajian mengerucut ke satu pertanyaan “Jika negara telah menjamin melalui undang-undang dan menjanjikan melalui berbagai program, mengapa rakyat belum merasakan sepenuhnya?” dan menghasilkan 17 TUNTUTAN KM ITS.

Kajian 4, Kerusakan ekosistem dan ekologis.

Kajian 3, Hak asasi manusia dan demokrasi

3 of 23

LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian pertama:

Bencana makin sering, hutan makin habis, anggaran pencegahan makin kecil.

4 of 23

HUTAN HILANG, JUSTRU DI LAHAN BERIZIN

Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari data Auriga

A · LINGKUNGAN & BENCANA

FAKTA DI LAPANGAN

+66%

deforestasi dalam setahun

58%

terjadi di area konsesi berizin dan proyek pemerintah

TUNTUTAN KM ITS

1 )

Batalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan serta hentikan program yang memicu bencana ekologis

5 of 23

KARHUTLA: KORPORASI LOLOS, RAKYAT KENA ASAP

A · LINGKUNGAN & BENCANA

FAKTA DI LAPANGAN

202 rb ha

lahan terbakar Jan–Jul 2026 (naik ±69%)

401.586

kasus ISPA di wilayah terdampak asap

TUNTUTAN KM ITS

2 )

Cabut izin operasional segala proyek yang melanggar AMDAL dan merugikan rakyat

Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari BNPB, Kemenkes, Pontianak Post (2026)

6 of 23

BENCANA NAIK, ANGGARAN BNPB DIPANGKAS

A · LINGKUNGAN & BENCANA

FAKTA DI LAPANGAN

Rp4,6 T

dana darurat (DSP) 2026: cair setelah bencana terjadi

3,7%

hunian tetap korban Sumatra yang selesai (2.103 dari 57.027)

TUNTUTAN KM ITS

3)

Pengadaan dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana

4)

Memublikasikan seluruh data anggaran penanggulangan bencana dan menaikan anggaran penanggulangan bencana

Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari JDIH DPR RI, CNBC Indonesia, BNPB (2026)

7 of 23

UANG BENCANA PUN DIKORUPSI

A · LINGKUNGAN & BENCANA

FAKTA DI LAPANGAN

Rp4,6 T

dana darurat BNPB 2026, ditambah usulan Rp5,67 T

KPK

menyidik dugaan korupsi dana darurat BNPB, termasuk pengadaan HT untuk karhutla

Rincian anggaran kebencanaan per kegiatan belum dibuka ke publik, sehingga sulit diawasi. Dana darurat yang besar dan cepat cair tanpa pengawasan ketat membuka celah korupsi.

TUNTUTAN KM ITS

5)

Jatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor yang menikmati penderitaan korban bencana

Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari pemberitaan KPK (Feisal, Oktober 2026) dan RRI

8 of 23

LAPINDO: 20 TAHUN, KORBAN MASIH MENUNGGU

A · LINGKUNGAN & BENCANA

FAKTA DI LAPANGAN

Rp1,5 T

ganti rugi ±200 berkas warga belum dilunasi

Rp11,27 T

APBN (uang rakyat) untuk menangani semburan

Rp2,23 T

utang dana talangan Lapindo ke negara

Rp5 M

yang sudah dibayar

TUNTUTAN KM ITS

6)

Penuhi seluruh hak masyarakat terdampak lumpur Lapindo dan selesaikan pemulihan lingkungan terdampak

Sumber: Kajian 4 BEM ITS (2026), diolah dari Media Indonesia (2026), Putusan MK 83/PUU-XI/2013 dan 65/PUU-XIII/2015

9 of 23

PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Bagian kedua:

Anggaran pendidikan dipakai program lain, sarjana makin susah cari kerja.

10 of 23

SARJANA MAKIN SUSAH DAPAT KERJA

B · PENDIDIKAN & KETENAGAKERJAAN

FAKTA DI LAPANGAN

904.440

lulusan universitas menganggur (Agu 2025)

±20 bln

rata-rata waktu dapat kerja

57,93%

pekerja di sektor informal

TUNTUTAN KM ITS

1)

Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, merata, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia

Sumber: Kajian 2 BEM ITS (2026), diolah dari BPS (2025, 2026) dan LPEM FEB UI (2026)

11 of 23

ANGGARAN PENDIDIKAN DIPAKAI MBG

B · PENDIDIKAN & KETENAGAKERJAAN

FAKTA DI LAPANGAN

Rp223,6 T

anggaran pendidikan APBN 2026 dialokasikan untuk MBG

< 20%

porsi anggaran pendidikan jika MBG dikeluarkan (temuan MK)

±29%

anggaran pendidikan 2027 setara anggaran MBG

−7,09%

realisasi transfer ke daerah s.d. Sep 2026

TUNTUTAN KM ITS

2)

Menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia

Sumber: Kajian 1 & 2 BEM ITS (2026), diolah dari Putusan MK 40/PUU-XXIV/2026 dan Kemenkeu (2026)

12 of 23

DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN SUPREMASI SIPIL

Bagian ketiga:

Bersuara berujung teror, demonstrasi berujung korban, pelanggar tidak diadili.

13 of 23

DEMO AGUSTUS 2025: RIBUAN DITANGKAP

C · DEMOKRASI & HAM

FAKTA DI LAPANGAN

10

orang meninggal, termasuk Affan Kurniawan

1.042

orang luka-luka

116

aduan kekerasan/penyiksaan oleh aparat (2025)

506 peserta aksi sudah divonis, sementara proses pidana kematian Affan belum jelas.

TUNTUTAN KM ITS

1)

Hentikan tindakan represif, brutalitas, intimidasi, dan teror, serta hukum seberat-beratnya oknum aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan

Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari GoodStats (2026), RMOL (2025), Komnas HAM via Bisnis.com (2025), NU Online (2025), Tempo (2025)

14 of 23

BERSUARA DIBALAS TEROR

C · DEMOKRASI & HAM

FAKTA DI LAPANGAN

1.047

aktivis & pegiat HAM diteror sejak Okt 2024

58

orang dijerat UU ITE karena unggahan (2025)

486

konten demo diturunkan Komdigi

TUNTUTAN KM ITS

2)

Lindungi jurnalis dan aktivis dari pembungkaman dan kriminalisasi

Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari AJI (2026), SAFEnet/Databoks (2025), Imparsial/Hukumonline (2026), Amnesty (2026), RMOL (2026)

15 of 23

MILITER MASUK KE URUSAN SIPIL

C · DEMOKRASI & HAM

FAKTA DI LAPANGAN

85

peristiwa kekerasan melibatkan TNI, 182 korban

4

anggota BAIS TNI terbukti menyiram air keras ke Andrie Yunus

Papua

Komnas HAM: operasi TNI di Kembru menewaskan warga sipil, termasuk anak

Aceh

Pidie, 4 Nov 2026: warga tewas tertembak, 14 dirawat, tak ada yang mengaku

TUNTUTAN KM ITS

3)

Kembalikan TNI ke barak dan hentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil

Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari KontraS/NU Online (2025), Bisnis.com (2026), Antara (2026), Amnesty International Indonesia (2026)

16 of 23

ORMAS MENYERANG, APARAT MEMBIARKAN

C · DEMOKRASI & HAM

FAKTA DI LAPANGAN

8 + 24

korban luka berat dan ringan, Yogyakarta 28 Okt 2026

6

jurnalis mahasiswa jadi korban, Yogyakarta 1 Sep 2026

27 Agustus 2026: sebuah ormas mengakui menerjunkan ratusan anggota membawa bambu ke sekitar DPR. Di Yogyakarta, kelompok sipil bersenjata tajam disebut berada sebarisan dengan polisi, dan polisi tidak melerai.

TUNTUTAN KM ITS

4)

Tangkap, penjarakan, dan bubarkan seluruh organisasi masyarakat, preman yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil

Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), subbab 3.3.5, diolah dari Tim Hukum Bara Adil dan pemberitaan media (2026)

17 of 23

PELANGGARAN HAM BERAT: BERKAS DIPINGPONG

C · DEMOKRASI & HAM

FAKTA DI LAPANGAN

13

aktivis 1997–1998 masih hilang

900+

kali Aksi Kamisan tanpa jawaban hukum

TUNTUTAN KM ITS

5)

Hukum seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan

6)

Hancurkan praktik impunitas kekuasaan dan kembalikan hak-hak seluruh korban serta keluarga korban pelanggaran HAM

Sumber: Kajian 3 BEM ITS (2026), diolah dari Putusan MK 75/PUU-XIII/2015, Komnas HAM (2006), Kompas.id

18 of 23

EVALUASI KEBIJAKAN DAN KEADILAN EKONOMI

Bagian keempat:

Program dikebut demi target, rakyat yang menanggung risikonya.

19 of 23

PULUHAN RIBU ANAK KERACUNAN MBG

D · KEBIJAKAN & EKONOMI

FAKTA DI LAPANGAN

50.059

korban keracunan MBG, kumulatif s.d. 2 Sep 2026

560

kejadian di 36 provinsi

±2.000

dapur MBG ditutup permanen (Okt 2026)

1.999

dapur belum mendaftarkan sertifikat laik higiene (Sep 2026)

TUNTUTAN KM ITS

1)

Berikan kompensasi yang menjadi hak seluruh korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sumber: Kajian 1 BEM ITS (2026), diolah dari Kemenkes via DPR (Bisnis.com, 5 Sep 2026), Antara (8 Sep 2026)

20 of 23

MBG DAN KOPDES: DIKEBUT DEMI TARGET

D · KEBIJAKAN & EKONOMI

FAKTA DI LAPANGAN

Rp71 T → Rp268 T

pagu MBG 2025 ke 2026, naik hampir 4 kali lipat

58,03% Dana Desa 2026 (Rp34,57 T) dialihkan untuk cicilan pembangunan Kopdes.

TUNTUTAN KM ITS

2)

Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Sumber: Kajian 1 BEM ITS (2026), diolah dari Kemenkeu, Nota Keuangan RAPBN 2027, Metro TV (2026). Kopdes beroperasi: akhir 2025; fisik selesai: Juli 2026

21 of 23

PAJAK KONSUMSI SAMA RATA UNTUK SEMUA

D · KEBIJAKAN & EKONOMI

FAKTA DI LAPANGAN

11%

PPN efektif barang/jasa nonmewah, termasuk produk menstruasi

Rp3,42 jt

rata-rata upah buruh per bulan (Agu 2026)

57,93%

pekerja di sektor informal

PPN dipungut dengan tarif sama untuk kaya dan miskin. Keluarga berpenghasilan rendah membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi, sehingga berisiko menanggung beban yang relatif lebih berat.

TUNTUTAN KM ITS

3)

Terapkan kebijakan pajak yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sumber: Kajian 2 BEM ITS (2026), diolah dari PMK 131/2024, DJP, BPS Sakernas dan Susenas (2025, 2026)

22 of 23

TUNTUTAN KM ITS:

A · LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA

A1  Batalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan serta hentikan program yang memicu bencana ekologis

A2  Cabut izin operasional segala proyek yang melanggar AMDAL dan merugikan rakyat

A3  Pengadaan dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana

A4  Memublikasikan seluruh data anggaran penanggulangan bencana dan menaikan anggaran penanggulangan bencana

A5  Jatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para koruptor yang menikmati penderitaan korban bencana

A6  Penuhi seluruh hak masyarakat terdampak lumpur Lapindo dan selesaikan pemulihan lingkungan terdampak

B · PENDIDIKAN DAN KETENAGAKERJAAN

B1  Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, merata, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia

B2  Menjamin mutu pendidikan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia

C · DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN SUPREMASI SIPIL

C1  Hentikan tindakan represif, brutalitas, intimidasi, dan teror, serta hukum seberat-beratnya oknum aparat yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan

C2  Lindungi jurnalis dan aktivis dari pembungkaman dan kriminalisasi

C3  Kembalikan TNI ke barak dan hentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil

C4  Tangkap, penjarakan, dan bubarkan seluruh organisasi masyarakat, preman yang melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil

C5  Hukum seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan

C6  Hancurkan praktik impunitas kekuasaan dan kembalikan hak-hak seluruh korban serta keluarga korban pelanggaran HAM

D · EVALUASI KEBIJAKAN DAN KEADILAN EKONOMI

D1  Berikan kompensasi yang menjadi hak seluruh korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

D2  Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

D3  Terapkan kebijakan pajak yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

23 of 23

DATA SUDAH BICARA.

SAATNYA KITA BERSUARA.�Bergegaslah, almamater mengutusmu!

"Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi?"

– B.J. Habibie

10 NOVEMBER 2026 · HARI PAHLAWAN

Kementerian Kebijakan Publik BEM ITS .