NEGARA BANGSA

(NATION STATE)

NEGARA HUKUM

(THE RULE OF LAW)

NEGARA PLURAL

(AGAMA, SUKU, BAHASA, WARNA KULIT, TRADISI DLL)

PLURALISME

SISTEM HUKUM

(ADAT DAN HUKUM ISLAM)

HUKUM NASIONAL

ARTI LUAS: AD-DIN AL-ISLAM

ARTI SEMPIT : KETENTUAN ALLAH YANG TERKAIT ASPEK HUKUM (AF’AL MUKALLAFIN)

SUMBER : AL-QUR’AN DAN AL-SUNNAH

IJTIHAD : METODE PENALARAN (ISTINBATH) HUKUM

NORMA HUKUM DARI AL-QUR’AN (GIVEN)

NORMA HUKUM HASIL IJTIHAD (LEGAL REASONING)

KLASIFIKASI PENGATURAN NORMA HUKUM :

IBADAH, MUAMALAH,

MUNAKAHAH, JINAYAH

KATEGORI NORMA :

TAKLIFI : WAJIB, SUNNAH, HARAM, MAKRUH DAN MUBAH

WADH’IY : SEBAB, SYARAT, MANI’, RUKHSAH, ‘AZIMAH DLL

SISTEM HUKUM YANG DIBANGUN ATAS LANDASAN FALSAFAH PANCASILA DAN KONSTITUSI UUD 1945

HUKUM NASIONAL ; HUKUM YANG MENGABDI PADA KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

SISTEM HUKUM :

SUBSTANSI HUKUM

STRUKTUR HUKUM

BUDAYA HUKUM (Friedmann)

POLITIK HUKUM ; KEBIJAKAN NEGARA MEMBANGUN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

KEHIDUPAN BERAGAMA DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM (PASAL 4)

AGAMA,

ADAT,

PENDIDIKAN,

PERAN ULAMA DLM PENETAPAN

KEBIJAKAN DAERAH

(PASAL 3)

SYARIAH MELIPUTI ; IBADAH, HUKUM KELUARGA, MUAMALAH, JINAYAH, QADA’, TARBIYAH, DAKWAH, SYIAR DAN PEMBELAAN ISLAM (PASAL 125)

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM MELIPUTI ; AKIDAH, SYARIAH DAN AKHLAK (PASAL 125)

PROSES PEMBENTUKAN HUKUM SYARIAH MELALUI TAQNIN DENGAN MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGN INDONESIA

(UU NO. 12 TAHUN 2011)

USULAN PEMBENTUKAN QANUN DAPAT BERASAL DARI EKSEKUTIF (GUBERNUR) DG PEMRAKARSA AWAL DINAS SYARIAT ISLAM (DSI) ACEH DAN USUL DARI LEGISLATIF (DPRA) YANG DIKENAL DENGAN USUL INISIATIF

HUKUM SYARIAH YANG TERTUANG DALAM QANUN ACEH MENJADI HUKUM POSITIF YANG HANYA BERLAKU DI ACEH

HUKUM SYARIAH DI ACEH ADALAH BAGIAN DARI HUKUM POSITIF NASIONAL (BERLAKU TERBATAS DI ACEH)

• NORMA HUKUM YANG TERDAPAT DALAM AL-QUR’AN DAN AL-SUNNAH

• NORMA HUKUM YANG TERDAPAT DALAM KITAB FIQH KLASIK, FIQH KONTEMPORER DAN KITAB FIQH NASKAH MELAYU NUSANTARA

• NORMA HUKUM YANG TERDAPAT DALAM FATWA DAN PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM

​

• NORMA HUKUM ADAT YANG BERLAKU DALM KEHIDUPAN MASYARAKAT ACEH

PENALARAN :

BAHASA (LUGHAWIYAH);

‘TAMBATAN HUKUM (‘ILLAT),

MASLAHAH (AL-MASLAHAH)

SEJARAH SOSIAL HUKUM;

NASIKH MANSUKH;

STUDI TEMATIK NORMA HUKUM (MAUDHU’IY)

METODE PENAFSIRAN DALAM ILMU HUKUM (LINGUSITIK, SEJARAH, PERUNDANG-UNDANGAN DLL)

​

PERUMUSAN NORMA HUKUM, PENERAPAN STRUKTUR PERUNDANG-UNDANGAN DAN BAHASA HUKUM

DRAF RANCANGAN QANUN ACEH

(HUKUM POSITIF)

TEORI KEADILAN, KAMASLAHATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

TEORI DINAMIKA SOSIAL DAN PERUBAHAN HUKUM

TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

QANUN ACEH N0. 7 TAHUN 2013 TTG HUKUM ACARA JINAYAT

QANUN ACEH NO. 7 TAHUN 2014 TTG HUKUM JINAYAT

QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2014 TTG POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM

QANUN ACEH NO. 9 TAHUN 2014 TTG BANK ACEH SYARIAH

QANUN ACEH NO. 7 TAHUN 2016 TTG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN SYARIAT ISLAM ANTARA PEMERINTAHAN ACEH DAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA

​

QANUN ACEH NO. 4 TAHUN 2016 TTG PEDOMAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

​

QANUN ACEH NO. 8 TAHUN 2016 TTG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

QANUN ACEH NO. 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

​

QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA ADAT

​

​

QANUN ACEH NO. 11 TAHIUN 2018 TTG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

​

QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL

​

​

​

QANUN-QANUN LAINNYA

LEMBAGA WALI NANGGROE (LWN) ACEH

DINAS SYARIAT ISLAM (DSI) ACEH

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH

MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

MAJELIS PENDIDIKAN ACEH (MPA)

BAITUL MAL ACEH (BMA)

DINAS PENDIDIKAN DAYAH (PESANTREN)

BADAN RE-INTEGRASI DAMAI ACEH (BRA)

QANUN ACEH

MAHKAMAH

SYAR’IYAH

KEPOLISIAN DAERAH ACEH

POLISI SYARIAH

& WILAYATUL HISBAH

KEJAKSAAN ACEH

ILMU SYARIAH ADALAH ILMU YANG MENGEMBANGKAN TEORI HUKUM ISLAM TERAPAN YANG MENYUMBANGKAN BAHAN BAKU PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

HUKUM NASIONAL DAPAT DIKEMBANGKAN MELALUI INTEGRASI METODOLOGI ILMU HUKUM DAN USHUL FIQH (MULTI, INTER DAN TRANSDISIPLINER)

TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL AKAN MENJADI HUKUM INKLUSI DAN SESUAI DENGAN JIWA BANGSA YANG BERAGAMA, BERADAT, DAN RAHMATAN LIL ‘ALAMIN

PENATAAN KELEMBAGAAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN ISLAMI

PENATAAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

PENATAAN INSTUSI EKONOMI, KEUANGAN, BISNIS DAN SOSIAL

PENGEMBANGAN TRANSFORMASI FIQH (HUKUM ISLAM) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL (TAQNIN)

PENGEMBANGAN RISET INTEGRATIF DAN KOLABORATIVE DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM ; BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH

DISEMINASI HASIL RISET, PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, PENGUATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT (PEMANGKU KEPENTINGAN/STAKEHOLDERS), DAN PENAWARAN JASA KONSULTANSI HUKUM SYARIAH KE PADA PUBLIK PADA SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN.