1 of 19

Media Pembelajaran

Pendidikan Pancasila

untuk SMA/MA Kelas XI

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

2 of 19

Peserta didik diharapkan mampu:

  • Menjelaskan produk perundang-undangan serta pihak-pihak yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan;
  • Menguraikan asas pembentukkan dan proses pembentukkan peraturan perundang-undangan;
  • Menganalisis produk perundang-undangan dan mengevaluasi ketidaksesuaian antarproduk peraturan perundang-undangan;
  • Mendeskripsikan perilaku-perilaku sesuai peraturan perundang-

​

​

​

​

​

​

​

Tujuan Pembelajaran

BAB 2

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

3 of 19

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

1. Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi

Proses perumusan UUD untuk Indonesia diawali dengan dibentuknya organisasi BPUPKI dan PPKI oleh tokoh-tokoh nasional yang dibantu oleh Militer Jepang pada saat itu. BPUPKI mempunyai tugas untuk merancang UUD 1945 sedangkan PPKI bertugas untuk menetapkan dan pengesahkan UUD yang telah dirumuskan sebelumnya oleh BPUKI.

4 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

2. Makna Produk Peraturan Perundang-undangan

UUD Tahun 1945 merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh konstitusi agar bisa menjadi pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai instrument dalam pembuatan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu produk hukum ini bersifat mengikat dan mengharuskan ditaati oleh semua warga negara.

5 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

3. Makna Hierarki Peraturan Perundang-undangan

4 ASAS terhadap perundang-undangan

1. Lex Superior derogate legi inferior: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

3. Lex posterior derogat legi priori: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini diberlakukan saat ada dua peraturan perundang-undangan yang hierarkinya setara.

2. Lex specialis derogat legi generali: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

4. Peraturan perundang-undangan hanya bisa dihapus, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang hierarkinya sederajat atau lebih tinggi.

6 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

4. Peranan Peraturan Perundang-undangan

    • Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri

Hukum merupakan hal yang bisa diakses oleh semua masyarakat

    • Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan ditemukan kembali

Hukum merupakan produk yang berlaku oleh semua lapisan masyarakat

    • Adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya

Produk hukum harus jelas dan tidak ambigu

Hukum merupakan produk yang proses pembuatannya tidak boleh sembarangan dan harus yang berwenang

Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

7 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

5. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Fungsi Penciptaan Hukum

Fungsi Pembaharuan Hukum

Fungsi Integrasi

Fungsi Kepastian Hukum

FUNGSI INTERNAL

8 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

5. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Fungsi Perubahan

Fungsi Stabilitas

Fungsi Kemudahan

1.

2.

3.

FUNGSI EKSTERNAL

9 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

5. Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Fungsi Perundang-Undangan menurut Ann Seidman

1. pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

2. sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perubahan perilaku

​

10 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

6. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut peraturan yang mengaturnya

Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

UU RI No. 10 Tahun 2004

UU RI No 12 Tahun 2011

  1. UUD NRI Tahun 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. UU/Perppu
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Keputusan Presiden
  6. Peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

​

  1. UUD NRI Tahun 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang
  4. Perppu
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah
  1. UUD NRI Tahun 1945
  2. UU/Perppu
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah, Seperti Prov, Kota/Kab dan Desa

1. UUD NRI Tahun 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU/Perppu

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

​

11 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

6. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

12 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

1. KetentuanKetentuan tentang susunan organisasi dan pemerintahan

2. KetentuaKetentuan tentang susunan organisasi dan pemerintahan

3. Ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara, seperti bahasa, lambang, bendera

4. Jaminan terhadap HAM dan Hak warga

5. Susunan Ketatanegaraan yang fundamental

6. Pembagian dan pembatasan Kekuasaan

UUD NRI 45

13 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR

Peraturan MPR dijelaskan sebagai keputusan yang berisi hal yang bersifat pengaturan (regeling) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR

Ketetapan MPR tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dapat dipahami bahwa Ketetapan MPR dapat berupa pelaksanaan wewenang MPR

14 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945

2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

3. pengesahan perjanjian internasional tertentu

4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi

5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

15 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

PERPPU

1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa

2. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya

3. Jika Perpu tidak disetujui DPR, Perpu harus dicabut. Namun, jika Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi UU.

16 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah

Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, cakupan peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang.

17 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan Peraturan Presiden berisi hal yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

18 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat pemerintah daerah bersama DPR. Adapun pengecualian untuk daerah otonomi khusus yang bisa membuat peraturan versinya sendiri. Peraturan ini berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

19 of 19

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Produk Peraturan Perundang-Undangan

7. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota