SATU DATA INOVASI DAERAH MELALUI PENILAIAN INOVASI DAERAH
JAKARTA, 12 JUNI 2024
INOVASI KEMENTERIAN
INOVASI PEMERINTAH DAERAH
INOVASI DESA
Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengelolaan pelaporan inovasi daerah, penilaian unit kerja Kementerian dan monitoring dan evaluasi inovasi pemerintahan dalam negeri serta monitoring dan evaluasi inovasi desa
TUGAS DAN FUNGSI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI MELALUI
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SDM, TI, DAN INOVASI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PASAL 728 HURUF H PERMENDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2022 TENTANG OTK KEMENDAGRI
UNDANG
UNDANG
PERATURAN
PEMERINTAH
PERMENDAGRI
UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PP 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH
PERMENDAGRI 104 TAHUN 2018 TENTANG
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU
INSENTIF INOVASI DAERAH
1.
2.
3.
D A S A R
PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH
INOVASI LAINNYA
TATA KELOLA
PELAYANAN PUBLIK
Bentuk
Digital
Non-digital
Jenis
Inisiator
Kepala daerah
Anggota DPRD
Perangkat daerah
ASN
Masyarakat
32 Urusan Pemerintahan Daerah sesuai
UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Ketersediaan Data Inovasi Daerah Pada Indeks Inovasi Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
KONKUREN
Wajib
Pilihan
Pelayanan Non Dasar
Pelayanan Dasar*
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
*Minimal 3* dari 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dalam Pelaporan Inovasi Daerah
UMUM
PENUNJANG
UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIGITALISASI LAYANAN PEMERINTAHAN
KEMUDAHAN INVESTASI
PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
INOVASI TEMATIK
Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Pada tahun 2023 terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia pada saat rapat Forkopimda tahun 2023 pada tanggal 17 Januari 2023 di Sentul Bogor
INOVASI TEMATIK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KUNJUNGI KAMI JUGA DI YOUTUBE
UNTUK INFORMASI TERKINI TENTANG INOVASI DAERAH
YOUTUBE BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
ANDA INGIN REPLIKASI ?
ANDA INGIN MEMPERKAYA IDE DALAM BERINOVASI ?
KUNJUNGI KAMI DI …..
TUTORIAL EXHEBITION DISPLAY OF INNOVATION
tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id
REKAPITULASI PENDATAAN DOKUMEN HASIL PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG DIKELOLA BSPDM KEMENDAGRI
PENJARINGAN DATA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL I (PKN I), PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL II (PKN II), PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA), PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP), PELATIHAN DASAR CPNS, DIKLAT TEKNIS INOVASI PADA SISTEM APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH GUNA PEMATANGAN DAN OPTIMALISASI LAPORAN INOVASI DAERAH DAN TINDAKLANJUT PELAKSANAAN DOKUMEN PELATIHAN
PEMANFAATAN PLATFORM BERSAMA
8
SEBARAN DATA INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA DATABASE JIPPNAS (PASCA KURASI)
Total Data Inovasi
2.928 Inovasi Pelayanan Publik
Top 99, Top 45, Top 15 kelompok Khusus, Top 5 kelompok khusus
Pemenang IGA
Fase Deliver, dan Fase Display
Total Instansi
Data Sebaran
KEMENPANRB
KEMENDAGRI
LAN
11 s.d 14 Juli – Pembagian Personil yang mengawal
2019 - IPO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
17 s.d 21 Juli - Menyebarkan Surat Pemutakhiran Data
17 Juli s.d 20 Agust – Masa Pemutakhiran Data Inovasi
Agust – monitor pengisian pemutakhiran data Inovasi
Agust – monitor pengisian pemutakhiran data Inovasi
Dalam pengisian gform pemutakhiran data inovasi, dibutuhkan personal yang mengawal pengisian data. Pembagian data dan personal dapat ditentukan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuan dengan sebaran data inovasi
UPCOMING
SCHEDULE
05
AUGUST
07
AUGUST
09
AUGUST
HANNAH & HARPER'S
WEDDING
THIS WEEK'S BUSINESS
TRAINING EVENT
ENTREPRENEUR
INAUGURATION CEREMONY
www.reallygreatsite.com
LARANA EVENT
ORGANIZER
DATA HASIL CAPAIAN
INDEKS INOVASI DAERAH (IID) DAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)
5000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3.718
INOVASI
DAERAH
8.016
INOVASI
DAERAH
17.779
INOVASI
DAERAH
25.124
INOVASI
DAERAH
26.900
INOVASI
DAERAH
28.539
INOVASI
DAERAH
116%
122%
41,3%
7,06%
6,09%
100
200
300
400
500
600
2018
2019
2020
2021
2022
2023
188
PEMERINTAH
DAERAH
260
PEMERINTAH
DAERAH
484
PEMERINTAH
DAERAH
519
PEMERINTAH
DAERAH
510
PEMERINTAH
DAERAH
527
PEMERINTAH
DAERAH
38%
86%
7,2%
-1,7%
3,3%
PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PARTISIPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2018 - 2023
PERKEMBANGAN LAPORAN INOVASI DAERAH
PERKEMBANGAN PARTISIPAN INOVASI DAERAH
REKAPITULASI JUMLAH INOVASI TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PETA DISTRIBUSI INOVASI DAERAH DI INDONESIA �TAHUN 2023
Jumlah Pemerintah Daerah: 164
Total Inovasi: 10.064
Inisiasi : 469
Uji Coba : 265
Penerapan : 9.330
Pulau Sumatera
Pulau Jawa
Jumlah Pemerintah Daerah : 119
Total Inovasi : 11.861
Inisiasi : 366
Uji Coba : 383
Penerapan : 11.112
Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi
Jumlah Pemerintah Daerah : 148
Total Inovasi : 3.934
Inisiasi : 211
Uji Coba : 271
Penerapan : 3.452
Pulau Papua
Based on Regional Innovation Index 2023 report
Jumlah Pemerintah Daerah : 67
Total Inovasi : 2.454
Inisiasi : 283
Uji Coba : 154
Penerapan : 2.017
Jumlah Pemerintah Daerah : 48
Total Inovasi : 226
Inisiasi : 33
Uji Coba :7
Penerapan : 186
Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Maluku
TAHUN | SANGAT INOVATIF | INOVATIF | KURANG INOVATIF | TIDAK DAPAT DINILAI ( DISCLAIMER ) | TINGKAT PARTISIPASI | JUMLAH INOVASI |
2018 | 10 PROVINSI 43 KABUPATEN 26 KOTA | 2 PROVINSI 14 KABUPATEN 5 KOTA | 11 PROVINSI 87 KABUPATEN 15 KOTA | 11 PROVINSI 62 KABUPATEN 46 KOTA | 23 PROVINSI 144 KABUPATEN 21 KOTA | 3.718 |
| ||||||
2019 | 12 PROVINSI 71 KABUPATEN 36 KOTA | 2 PROVINSI 25 KABUPATEN 5 KOTA | 13 PROVINSI 79 KABUPATEN 17 KOTA | 7 PROVINSI 244 KABUPATEN 17 KOTA | 27 PROVINSI 175 KABUPATEN
| 8.016 |
260 (38 %) | 116 % | |||||
2020 | 21 PROVINSI 131 KABUPATEN 43 KOTA | 3 PROVINSI 30 KABUPATEN 11 KOTA | 10 PROVINSI 199 KABUPATEN 36 KOTA | 0 PROVINSI 55 KABUPATEN 3 KOTA | 34 PROVINSI 360 KABUPATEN
| 17.779 |
484 ( 86 %) | 122 % | |||||
2021 | 8 PROVINSI 17 KABUPATEN 12 KOTA | 22 PROVINSI 234 KABUPATEN 60 KOTA | 4 PROVINSI 141 KABUPATEN 21 KOTA | 0 PROVINSI 23 KABUPATEN 0 KOTA | 34 PROVINSI 392 KABUPATEN 93 KOTA | 25.124 |
519 (7,2%) | 41,3 % | |||||
2022 | 9 PROVINSI 23 KABUPATEN 12 KOTA | 24 PROVINSI 267 KABUPATEN 74 KOTA | 1 PROVINSI �94 Kabupaten 6 KOTA | 0 PROVINSI 31 KABUPATEN 1 KOTA | 34 PROVINSI 384 KABUPATEN 92 KOTA | 26.900 |
510 (-1,7%) | 7,06% | |||||
2023 | 9 PROVINSI 41 KABUPATEN 25 KOTA | 19 PROVINSI 252 KABUPATEN 58 KOTA | 9 PROVINSI �104 Kabupaten 10 KOTA | 1 PROVINSI 18 KABUPATEN 0 KOTA | 37 PROVINSI 397 KABUPATEN 93 KOTA | 28.539 |
527 (3,3%) | 6,09% |
79
21
113
119
119
32
268
195
44
245
58
188
37
316
166
23
44
365
101
32
PARTISIPASI INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2018-2023
109
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
75
329
123
19
Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah Kategori Inovatif dan Sangat Inovatif
Pada tahun 2023 dibandingkan 2022
Jumlah Pemerintah Daerah Kategori Sangat Inovatif mengalami kenaikan (31 Pemda) dan Kategori Inovatif turun sebesar (36 Pemda)
Jumlah Pemerintah Daerah 2021 dan 2022 = 542
Jumlah Pemerintah Daerah 2023 = 546
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Sebaran Pertumbuhan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 – 2023
*542 Pemerintah Daerah (Tidak Termasuk DOB)
Kabupaten dengan kenaikan dua predikat pada tahun 2023 dari sebelumnya Tidak Dapat Dinilai menjadi Inovatif :
183 Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dengan kenaikan skor IID tetapi belum cukup untuk meningkatkan predikat
Berdasarkan Nilai Indeks 2022 dan 2023
Berdasarkan Predikat Indeks 2022 dan 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
RATA-RATA INDEKS INOVASI DAERAH (IID) TIAP WILAYAH TAHUN 2023 (INCLUDE PROVINSI)
RATA-RATA TOTAL SKOR IID NASIONAL PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
41,98
41,98
Pertumbuhan Rata-Rata IID (Provinsi, Kab, dan Kota) Berdasarkan Wilayah Tahun 2021-2023
*2021 dan 2022 Tidak Termasuk DOB
35,61
41,77
41,98
35,61
41,77
41,98
35,61
41,77
41,98
35,61
41,77
41,98
Rata-Rata Nasional 2021 (35,61)
Rata-Rata Nasional 2022 (41,77)
Rata-Rata Nasional 2023 (41,98)
SEBARAN LAPORAN INOVASI TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
19
Sebaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 – 2023 berdasarkan Predikat
Dalam 2 Tahun terakhir, Urusan Kesehatan dan Pendidikan menjadi urusan wajib pelayanan dasar dengan inovasi yang paling banyak dilaporkan dalam Indeks Inovasi Daerah.
*Kategori Tidak Dapat Dinilai : Inovasi yang dilaporkan tetapi belum dapat dinilai pada tahun pelaporan
PENGANUGERAHAN IGA
IGA 2017
IGA 2018
IGA 2019
IGA 2020
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BERUPA PIAGAM DAN TROPHY PADA ACARA INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD YANG SELANJUTNYA TERHADAP DAERAH DENGAN PREDIKAT TERINOVATIF AKAN DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEMENKEU UNTUK DIBERIKAN INSENTIF FISKAL
IGA 2021
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
21
IGA 2022
IGA 2023
TOTAL ALOKASI IF KATEGORI SINERGI KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2024
Rp. 247,83 Milliar
TOTAL ALOKASI IF/DID INOVASI DAERAH TAHUN 2020-2024
Rp. 727,82 Milliar
Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Penyaluran IF Penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
TAHAP I
50%
PERSYARATAN
TAHAP II
50%
PERSYARATAN
Laporan Realisasi Penyerapan IF Tahap I dengan minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di RKUD (Tahap I)
Syarat salur disampaikan maksimal max. 20 Juni 2024
Syarat salur disampaikan maksimal max. 20 November 2024
Pemenang IGA TAHUN 2007:
Pemenang IGA TAHUN 2008:
Pemenang IGA Tahun 2010 :
Pemenang IGA Tahun 2011:
Pemenang IGA Tahun 2012:
Pemenang IGA Tahun 2013:
Hasil Pelaksanaan Innovative Government Award
(IGA)
2007 - 2013
PELAKSANA PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS (SETJEN)
KATEGORI PROVINSI | |
1 | SUMATERA SELATAN |
2 | JAWA TIMUR |
3 | JAWA BARAT |
KATEGORI KABUPATEN | |
1 | GRESIK |
2 | BOGOR |
3 | MALANG |
4 | MUSI RAWAS |
5 | PINRANG |
6 | BOYOLALI |
7 | SLEMAN |
8 | MADIUN |
9 | BANTAENG |
10 | LEBAK |
KATEGORI KOTA | |
1 | SURABAYA |
2 | TANGERANG SELATAN |
3 | MAKASSAR |
4 | BONTANG |
5 | MAGELANG |
6 | SURAKARTA |
7 | SAWAHLUNTO |
8 | PROBOLINGGO |
9 | PONTIANAK |
10 | YOGYAKARTA |
KLASTER PROVINSI | |
1 | JAWA BARAT |
2 | JAWA TIMUR |
3 | SUMATERA BARAT |
4 | DKI JAKARTA |
5 | BALI |
KLASTER KABUPATEN | |
1 | BANYUWANGI |
2 | PADANG PARIAMAN |
3 | BANGGAI |
4 | GRESIK |
5 | KULON PROGO |
6 | KLUNGKUNG |
7 | SIDOARJO |
8 | AGAM |
9 | PACITAN |
10 | MUSIRAWAS |
KLASTER KOTA | |
1 | BANDUNG |
2 | MAKASSAR |
3 | BONTANG |
4 | MALANG |
5 | SURABAYA |
6 | MAGELANG |
7 | SOLOK |
8 | BOGOR |
9 | MATARAM |
10 | SURAKARTA |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | |
1 | MUSIRAWAS |
2 | SITUBONDO |
3 | PULAU MOROTAI |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | |
1 | PULAU MOROTAI |
2 | PELELAWAN |
3 | BELU |
KLASTER PROVINSI | |
1 | JAWA TENGAH |
2 | JAWA BARAT |
3 | SUMATERA BARAT |
4 | DKI JAKARTA |
5 | RIAU |
KLASTER KABUPATEN | |
1 | BANYUWANGI |
2 | KULON PROGO |
3 | MALANG |
4 | SITUBONDO |
5 | BANGGAI |
6 | AGAM |
7 | MUSI RAWAS |
8 | HULU SUNGAI SELATAN |
9 | BOGOR |
10 | PADANG PARIAMAN |
KLASTER KOTA | |
1 | DENPASAR |
2 | BOGOR |
3 | BONTANG |
4 | MALANG |
5 | CIMAHI |
6 | BANDUNG |
7 | MAKASSAR |
8 | MAGELANG |
9 | SURAKARTA |
10 | SURABAYA |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | |
1 | SIGI |
2 | NABIRE |
3 | BELU |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | |
1 | PELELAWAN |
2 | BENGKALIS |
3 | MOROTAI |
2017
2018
2019
2020
KLASTER PROVINSI | |
1 | JAWA TENGAH |
2 | SUMATERA SELATAN |
3 | LAMPUNG |
4 | DKI JAKARTA |
5 | BANTEN |
KLASTER KABUPATEN | |
1 | SITUBONDO |
2 | WONOGIRI |
2 | BOGOR |
4 | TEMANGGUNG |
5 | BANYUWANGI |
6 | LAMPUNG BARAT |
7 | MUSI RAWAS |
8 | HULU SUNGAI SELATAN |
9 | MALANG |
10 | SUMENEP |
KLASTER KOTA | |
1 | YOGYAKARTA |
2 | BONTANG |
3 | TANGERANG |
4 | PALEMBANG |
5 | PEKANBARU |
6 | MAKASSAR |
7 | BOGOR |
8 | DENPASAR |
9 | SUKABUMI |
10 | BEKASI |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | |
1 | NABIRE |
2 | ROTE NDAO |
3 | PESISIR BARAT |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | |
1 | BINTAN |
2 | MOROTAI |
3 | NATUNA |
KLASTER PROVINSI | |
1 | SUMATERA SELATAN |
2 | NUSA TENGGARA BARAT |
3 | JAWA BARAT |
4 | JAWA TENGAH |
5 | JAWA TIMUR |
KLASTER KABUPATEN | |
1 | BANYUWANGI |
2 | WONOGIRI |
3 | BOGOR |
4 | TABALONG |
5 | TEGAL |
6 | INDRAGIRI HILIR |
7 | MUARA ENIM |
8 | HULU SUNGAI SELATAN |
9 | TANGGAMUS |
10 | BOJONEGORO |
KLASTER KOTA | |
1 | SURABAYA |
2 | SINGKAWANG |
3 | PADANG PANJANG |
4 | TANGERANG |
5 | CIMAHI |
6 | YOGYAKARTA |
7 | MAKASSAR |
8 | MOJOKERTO |
9 | PROBOLINGGO |
10 | PARIAMAN |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | |
1 | SUMBA TIMUR |
2 | BELU |
3 | NABIRE |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | |
1 | MOROTAI |
2 | BINTAN |
3 | SAMBAS |
2021
2022
KLASTER PROVINSI | |
1 | JAWA TIMUR |
2 | JAWA TENGAH |
3 | SUMATERA SELATAN |
4 | JAWA BARAT |
5 | NUSA TENGGARA BARAT |
6 | SUMATERA BARAT |
7 | BALI |
KLASTER KABUPATEN | |
1 | BANYUWANGI |
2 | BOGOR |
3 | WONOGIRI |
4 | TABALONG |
5 | SRAGEN |
6 | TEMANGGUNG |
7 | SITUBONDO |
8 | PADANG PARIAMAN |
9 | INDRAGIRIHILIR |
10 | HULU SUNGAI SELATAN |
11 | PAMEKASAN |
12 | TANGGAMUS |
KLASTER KOTA | |
1 | MOJOKERTO |
2 | PEKANBARU |
3 | SURABAYA |
4 | BEKASI |
5 | CIMAHI |
6 | MATARAM |
7 | SEMARANG |
8 | PADANG PANJANG |
9 | JAMBI |
10 | BENGKULU |
11 | SERANG |
12 | SUKABUMI |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | |
1 | SUMBA TIMUR |
2 | LOMBOK UTARA |
3 | SORONG |
4 | NIAS BARAT |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | |
1 | BINTAN |
2 | SANGGAU |
3 | SAMBAS |
4 | KOTA BATAM |
5 | KARIMUN |
PERAIH INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
2017-2022
24
KLASTER KOTA | |
1. BANDUNG | 8.281.193.000 |
2. MAKASSAR | 6.798.025.000 |
3. BONTANG | 5.020.313.000 |
4. MALANG | 4.770.159.000 |
5. SURABAYA | 4.677.722.000 |
6. MAGELANG | 4.658.922.000 |
7. SOLOK | 4.584.763.000 |
8. BOGOR | 4.580.585.000 |
8. MATARAM | 3.598.248.000 |
9. SURAKARTA | 3.182.021.000 |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | ||
1. | PELELAWAN | 2.072.257.000 |
2. | BELU | 1.282.627.000 |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | ||
1. | SITUBONDO | 2.230.496.000 |
2. | PULAU MOROTAI | 2.199.684.000 |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | |
1. SIGI | 7.770.000.000 |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | |
1. PELALAWAN | 7.970.000.000 |
2. BENGKALIS | 7.610.000.000 |
KLASTER PROVINSI | |
1. JAWA TIMUR | 7.526.031.000 |
2. SUMBAR | 7.468.062.000 |
3. DKI JAKARTA | 6.376.054.000 |
4. BALI | 6.274.739.000 |
KLASTER KABUPATEN | |
1. BANYUWANGI | 9.023.299.000 |
2. GRESIK | 5.074.104.000 |
3. KULON PROGO | 4.938.321.000 |
4. KLUNGKUNG | 3.824.379.000 |
5. SIDOARJO | 3.699.563.000 |
6. AGAM | 3.559.602.000 |
7. PACITAN | 3.432.175.000 |
8. MUSI RAWAS | 2.291.598.000 |
KLASTER PROVINSI | |
1. JAWA TENGAH | 9.000.000.000 |
2. JAWA BARAT | 8.330.000.000 |
3. SUMATERA BARAT | 7.540.000.000 |
4. DKI JAKARTA | 7.520.000.000 |
5. RIAU | 7.510.000.000 |
KLASTER KABUPATEN | |
1. BANYUWANGI | 9.000.000.000 |
2. KULON PROGO | 8.390.000.000 |
3. MALANG | 8.360.000.000 |
4. SITUBONDO | 8.340.000.000 |
5. BANGGAI | 8.290.000.000 |
6. AGAM | 8.150.000.000 |
7. MUSI RAWAS | 8.050.000.000 |
8. HULU SUNGAI SELATAN | 8.000.000.000 |
9. BOGOR | 7.770.000.000 |
KLASTER KOTA | |
1. DENPASAR | 8.440.000.000 |
2. BOGOR | 8.420.000.000 |
3. BONTANG | 8.410.000.000 |
4. MALANG | 8.330.000.000 |
5. CIMAHI | 8.260.000.000 |
6. BANDUNG | 8.240.000.000 |
7. MAKASSAR | 8.200.000.000 |
8. MAGELANG | 8.130.000.000 |
9. SURAKARTA | 8.050.000.000 |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL | |
1. ROTE NDAO | 380.000.000 |
2. PESISIR BARAT | 340.000.000 |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | |
1.BINTAN | 470.000.000 |
2. PULAU MOROTAI | 470.000.000 |
3. NATUNA | 390.000.000 |
KLASTER PROVINSI | |
1. JAWA TENGAH | 3.570.000.000 |
2. SUMATERA SELATAN | 2.580.000.000 |
3. LAMPUNG | 820.000.000 |
4. BANTEN | 1.330.000.000 |
KLASTER KABUPATEN | |
1. WONOGIRI | 1.000.000.000 |
2. BOGOR | 1.720.000.000 |
3. BANYUWANGI | 1.630.000.000 |
4. TEMANGGUNG | 720.000.000 |
5. LAMPUNG BARAT | 700.000.000 |
6. MUSI RAWAS | 1.430.000.000 |
7. HULU SUNGAI SELATAN | 610.000.000 |
8. MALANG | 1.350.000.000 |
9. SUMENEP | 580.000.000 |
KLASTER KOTA | |
1. YOGYAKARTA | 1.630.000.000 |
2. BONTANG | 700.000.000 |
3. BOGOR | 1.110.000.000 |
4. DENPASAR | 1.110.000.000 |
5. SUKABUMI | 480.000.000 |
6. BEKASI | 1.060.000.000 |
KLASTER PROVINSI | KETERANGAN | |
1. SUMATERA SELATAN | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
2. NUSA TENGGARA BARAT | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
3. JAWA BARAT | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
4. JAWA TENGAH | 19.210.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
5. JAWA TIMUR | 23.900.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
KLASTER KABUPATEN | KETERANGAN | |
1. BANYUWANGI | 13.260.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
2. WONOGIRI | 14.730.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
3. BOGOR | - | TIDAK MEMENUHI KRITERIA UTAMA |
4. TABALONG | 12.270.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
5. TEGAL | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
6. INDRAGIRI HILIR | - | TIDAK MASUK PERINGKAT TERBAIK |
7. MUARA ENIM | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
8. HULU SUNGAI SELATAN | 9.540.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
9. TANGGAMUS | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
10. BOJONEGORO | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
KLASTER KOTA | KETERANGAN | |
1. SURABAYA | 16.190.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
2. SINGKAWANG | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
3. PADANG PANJANG | - | BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN TERBAIK |
4. TANGERANG | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
5. CIMAHI | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
6. YOGYAKARTA | 11.210.000.000 | SUDAH TERKONFIRMASI |
7. MAKASSAR | - | TIDAK MEMENUHI KRITERIA UTAMA |
8. MOJOKERTO | - | BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN TERBAIK |
9. PROBOLINGGO | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
10. PARIAMAN | - | BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN |
KLASTER DAERAH TERTINGGALca | KETERANGAN | |
1. KAB. SUMBA TIMUR | | IF DAERAH TERTINGGAL |
2. KAB. BELU | | IF DAERAH TERTINGGAL |
3. KAB. NABIRE | | IF DAERAH TERTINGGAL |
KLASTER DAERAH PERBATASAN | | |
1. KAB. PULAU MOROTAI | - | INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA |
2. KAB. BINTAN | - | BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN |
3. KAB SAMBAS | | TIDAK MEMENUHI KRITERIA UTAMA |
DID 2020
DID 2021
DID 2022
DID 2023
TOTAL
121.424.942.000
TOTAL
212.080.000.000
TOTAL
26.180.000.000
REKAPITULASI PENERIMA INSENTIF FISKAL KATEGORI INOVASI DAERAH
2018-2021
INNOVATIVE GOVERNMENT
AWARD 2021
TOTAL
120.310.000.000
TOTAL DID 2020-2023
Rp. 479.994.942.000,00
*Pengalokasian IF 2023 ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 208 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal melalui penilaian kinerja daerah tiap-tiap kategori tertentu
REKAPITULASI PENERIMA
ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN 2024 TERHADAP PENERIMA IGA TAHUN 2022
Klaster | Pemerintah Daerah | Kapasitas Fiskal | Peringkat | Alokasi (Milliar) | Keterangan |
Provinsi | Jawa Timur | B | 2 | 6,49 | |
Jawa Tengah | B | 3 | 0 | Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (25%=2 Provinsi Kafis B) | |
Sumatera Selatan | B | 4 | 0 | Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (25%=2 Provinsi Kafis B) | |
Jawa Barat | A | 1 | 8,48 | | |
Nusa Tenggara Barat | C | 1 | 8,31 | | |
Sumatera Barat | C | 2 | 7,68 | | |
Bali | B | 1 | 8,44 | | |
Kabupaten | Banyuwangi | A | 1 | 8,86 | |
Bogor | A | 0 | 0 | Tidak Memenuhi Kriteria Utama - WDP 2022 | |
Wonogiri | C | 6 | 8,17 | | |
Tabalong | A | 9 | 7,55 | | |
Sragen | C | 3 | 8,26 | | |
Temanggung | C | 1 | 8,88 | | |
Situbondo | B | 20 | 0 | Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (25%= 19 Kabupaten Kafis B) | |
Padang Pariaman | C | 21 | 7,18 | | |
Indragirihilir | B | 4 | 7,74 | | |
Hulu Sungai Selatan | A | 2 | 8,59 | | |
Pamekasan | B | 2 | 8,6 | | |
Tanggamus | C | 23 | 7,14 | |
Klaster | Pemerintah Daerah | Kapasitas Fiskal | Peringkat | Alokasi (Milliar) | Keterangan |
Kota | Mojokerto | A | 3 | 8,42 | |
Pekanbaru | A | 8 | 7,14 | | |
Surabaya | A | 4 | 8,34 | | |
Bekasi | A | 0 | 0 | Tidak Memenuhi Kriteria Utama - WDP 2022 | |
Cimahi | C | 4 | 7,36 | | |
Mataram | A | 22 | 0 | Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (30%= 13 Kota Kafis A) | |
Semarang | A | 1 | 8,66 | | |
Padang Panjang | C | 1 | 8,6 | | |
Jambi | A | 18 | 0 | Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (30%= 13 Kota Kafis A) | |
Bengkulu | C | 8 | 0 | Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (20%= 6 Kota Kafis C) | |
Serang | B | 3 | 7,5 | | |
Sukabumi | C | 3 | 7,58 | | |
Daerah Tertinggal | Sumba Timur | D | 2 | 9,06 | |
Lombok Utara | D | 4 | 8 | | |
Sorong | D | 5 | 7,96 | | |
Nias Barat | D | 3 | 8,12 | | |
Daerah Perbatasan | Bintan | C | 7 | 7,97 | |
Sanggau | A | 17 | 7,22 | | |
Sambas | C | 2 | 8,27 | | |
Kota Batam | A | 25 | 0 | Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (30%= 13 Kota Kafis A) | |
Karimun | A | 16 | 7,26 | |
PEMDA PENERIMA PENGHARGAAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)
TAHUN 2022
14
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Provinsi Jawa Timur |
2 | Provinsi Jawa Tengah |
3 | Provinsi Sumatera Selatan |
4 | Provinsi Jawa Barat |
5 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
6 | Provinsi Sumatera Barat |
7 | Provinsi Bali |
KLASTER PROVINSI
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Banyuwangi |
2 | Kabupaten Bogor |
3 | Kabupaten Wonogiri |
4 | Kabupaten Tabalong |
5 | Kabupaten Sragen |
6 | Kabupaten Temanggung |
7 | Kabupaten Situbondo |
8 | Kabupaten Padang Pariaman |
9 | Kabupaten Indragiri Hilir |
10 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
11 | Kabupaten Pamekasan |
12 | Kabupaten Tanggamus |
KLASTER KABUPATEN
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kota Mojokerto |
2 | Kota Pekanbaru |
3 | Kota Surabaya |
4 | Kota Bekasi |
5 | Kota Cimahi |
6 | Kota Mataram |
7 | Kota Semarang |
8 | Kota Padang Panjang |
9 | Kota Jambi |
10 | Kota Bengkulu |
11 | Kota Serang |
12 | Kota Sukabumi |
KLASTER KOTA
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Bintan |
2 | Kabupaten Sanggau |
3 | Kabupaten Sambas |
4 | Kota Batam |
5 | Kabupaten Karimun |
KLASTER DAERAH PERBATASAN
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Sumba Timur |
2 | Kabupaten Lombok Utara |
3 | Kabupaten Sorong |
4 | Kabupaten Nias Barat |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KOMPOSISI SKALA TERTENTU PENGAMBILAN PEMDA NOMINATOR DAN PEMENANG
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2023
NO
KEGIATAN
1
JUMLAH PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Daerah Sangat Inovatif yang mengikuti Tahapan Presentasi Kepala Daerah (nominator)
53 Pemerintah Daerah
2
30
Pemerintah Daerah Nominator yang diberikan penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023
43 Pemerintah Daerah
DAERAH TERINOVATIF
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Provinsi Sumatera Selatan |
2 | Provinsi DKI Jakarta |
3 | Provinsi Jawa Barat |
4 | Provinsi Jawa Timur |
5 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
6 | Provinsi Sumatera Barat |
7 | Provinsi Bali |
KLASTER PROVINSI
31
KLASTER KABUPATEN
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Wonogiri |
2 | Kabupaten Banyuwangi |
3 | Kabupaten Situbondo |
4 | Kabupaten Sragen |
5 | Kabupaten Bogor |
6 | Kabupaten Bangka |
7 | Kabupaten Tabalong |
8 | Kabupaten Padang Pariaman |
9 | Kabupaten Pamekasan |
10 | Kabupaten Temanggung |
11 | Kabupaten Boyolali |
12 | Kabupaten Mesuji |
RANK | NAMA PEMDA |
13 | Kabupaten Blora |
14 | Kabupaten Klaten |
15 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
16 | Kabupaten Sampang |
DAERAH TERINOVATIF
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kota Mojokerto |
2 | Kota Mataram |
3 | Kota Bekasi |
4 | Kota Semarang |
5 | Kota Makassar |
6 | Kota Cimahi |
7 | Kota Palembang |
8 | Kota Sawah Lunto |
9 | Kota Bandar Lampung |
10 | Kota Pariaman |
KLASTER KOTA
32
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Lombok Utara |
2 | Kabupaten Sumba timur |
3 | Kabupaten Belu |
4 | Kabupaten Sorong |
5 | Kabupaten Sumba Barat Daya |
KLASTER DAERAH TERTINGGAL
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Bintan; |
2 | Kota Batam; |
3 | Kabupaten Batu Bara; |
4 | Kabupaten Sanggau; |
KLASTER DAERAH PERBATASAN
DAERAH SANGAT INOVATIF
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023
NAMA PEMDA |
Provinsi Jawa Tengah |
Provinsi Nusa Tenggara Timur |
KLASTER PROVINSI
33
KLASTER KABUPATEN
NAMA PEMDA |
Kabupaten Bantul |
Kabupaten Pesawaran |
Kabupaten Grobogan |
Kabupaten Balangan |
Kabupaten Bondowoso |
Kabupaten Indragiri Hilir |
Kabupaten Ngawi |
Kabupaten Trenggalek |
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan |
NAMA PEMDA |
Kabupaten Aceh Jaya |
Kabupaten Sidoarjo |
Kabupaten Lampung Selatan |
Kabupaten Pringsewu |
Kabupaten Tangerang |
Kabupaten Lampung Barat |
Kabupaten Blitar |
Kabupaten Ogan Ilir |
Kabupaten Tulangbawang |
Kabupaten Tanggamus |
Kabupaten Klungkung |
Kabupaten Malang |
Kabupaten Hulu Sungai Utara |
Kabupaten Pati |
Kabupaten Tegal |
Kabupaten Sumedang |
KLASTER KOTA
NAMA PEMDA |
Kota Sukabumi |
Kota Probolinggo |
Kota Bengkulu |
Kota Padang Panjang |
Kota Pekanbaru |
Kota Jambi |
Kota Surabaya |
Kota Bima |
Kota Surakarta |
Kota Padang |
Kota Banjarmasin |
Kota Solok |
Kota Tangerang |
Kota Yogyakarta |
Kota Tangerang Selatan |
PEMDA INDEKS INOVASI DAERAH (IID) TERTINGGI REGIONAL DAN TERCEPAT PENGIRIMAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Wonogiri |
2 | Provinsi DKI Jakarta |
REGIONAL II – PULAU JAWA
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Bangka |
2 | Provinsi Sumatera Selatan |
REGIONAL I – PULAU SUMATERA
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Tabalong |
2 | Provinsi Sulawesi Selatan |
REGIONAL III – PULAU KALIMANTAN DAN SULAWESI
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kota Mataram |
2 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
REGIONAL IV – PULAU BALI, KEP. NUSA TENGGARA DAN KEP. MALUKU
RANK | NAMA PEMDA |
1 | Kabupaten Kaimana |
2 | Provinsi Papua Barat |
REGIONAL V – PULAU PAPUA
PEMERINTAH DAERAH TERCEPAT MENGIRIMKAN INOVASI DAERAH
NAMA PEMDA |
Kabupaten Ngawi |
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN | |
1 | Kabupaten Yahukimo |
2 | Kabupaten Mamberamo Tengah |
3 | Kabupaten Yalimo |
4 | Kabupaten Lanny Jaya |
5 | Kabupaten Nduga |
6 | Kabupaten Tolikara |
7 | Kabupaten Pegunungan Bintang |
PROVINSI PAPUA BARAT | |
1 | Kabupaten Pegunungan Arfak |
2 | Kabupaten Manokwari |
PROVINSI PAPUA | |
1 | Kabupaten Kepulauan Yapen |
2 | Kabupaten Waropen |
3 | Kabupaten Mamberamo Raya |
PROVINSI PAPUA TENGAH | |
1 | Kabupaten Puncak |
PROVINSI PAPUA SELATAN | |
1 | Kabupaten Asmat |
2 | Kabupaten Boven Digoel |
19
PEMERINTAH DAERAH BELUM MENYAMPAIKAN DATA INOVASI DAERAH (DISCLAIMER)
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA | |
1 | Provinsi Papua Barat Daya |
2 | Kabupaten Sorong Selatan |
3 | Kabupaten Tambrauw |
4 | Kabupaten Maybrat |
35
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
TERIMA KASIH