1 of 36

SATU DATA INOVASI DAERAH MELALUI PENILAIAN INOVASI DAERAH

JAKARTA, 12 JUNI 2024

2 of 36

INOVASI KEMENTERIAN

INOVASI PEMERINTAH DAERAH

INOVASI DESA

Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pengelolaan pelaporan inovasi daerah, penilaian unit kerja Kementerian dan monitoring dan evaluasi inovasi pemerintahan dalam negeri serta monitoring dan evaluasi inovasi desa

TUGAS DAN FUNGSI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI MELALUI

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

SDM, TI, DAN INOVASI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PASAL 728 HURUF H PERMENDAGRI NOMOR 137 TAHUN 2022 TENTANG OTK KEMENDAGRI

3 of 36

UNDANG

UNDANG

PERATURAN

PEMERINTAH

PERMENDAGRI

  • PASAL 386, DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INOVASI
  • PASAL 388 AYAT (7), KEPALA DAERAH MELAPORKAN INOVASI DAERAH YANG AKAN DILAKSANAKAN KEPADA MENTERI

UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PP 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH

PERMENDAGRI 104 TAHUN 2018 TENTANG

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU

INSENTIF INOVASI DAERAH

1.

2.

3.

  • Pasal 15 ayat (2) Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
  • PASAL 22 AYAT (1), MENTERI MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP DAERAH YANG MELAKSANAKAN INOVASI DAERAH;
  • PASAL 22 AYAT (2), PENILAIAN TERHADAP HASIL INOVASI DAERAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF KEPADA PEMERINTAH DAERAH
  • PASAL 3 AYAT (1), MENTERI MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP DAERAH YANG MELAKNSAKAN INOVASI DAERAH BERDASARKAN LAPORAN DARI KEPALA DAERAH
  • PASAL 4 AYAT (2), PENILAIAN TERHADAP LAPORAN PENERAPAN INOVASI DAERAH DILAKUKAN DENGAN MEKANISME PENGISIAN DATA INDEKS INOVASI DAERAH

D A S A R

PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH

4 of 36

INOVASI LAINNYA

TATA KELOLA

PELAYANAN PUBLIK

Bentuk

Digital

Non-digital

Jenis

Inisiator

Kepala daerah

Anggota DPRD

Perangkat daerah

ASN

Masyarakat

32 Urusan Pemerintahan Daerah sesuai

UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketersediaan Data Inovasi Daerah Pada Indeks Inovasi Daerah

5 of 36

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

KONKUREN

Wajib

Pilihan

  1. Politik Luar Negeri;
  2. Pertahanan;
  3. Keamanan;
  4. Yustisi;
  5. Moneter dan Fiskal Nasional;
  6. Agama

Pelayanan Non Dasar

Pelayanan Dasar*

  1. Tenaga Kerja;
  2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
  3. Pangan;
  4. Pertanahan;
  5. Lingkungan Hidup;
  6. Adminduk;
  7. PMD;
  8. PP dan KB;
  1. Perhubungan;
  2. Komunikasi dan Informatika;
  3. Koperasi, UKM;
  4. Penanaman Modal;
  5. Kepemudaan dan Olahraga;
  6. Statistik;
  7. Persandian;
  8. Kebudayaan;
  9. Perpustakaan;dan
  10. Kearsipan.

  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. PUPR;
  4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. Trantibumlinmas;dan
  6. Sosial.

  1. Kelautan & Perikanan;
  2. Pariwisata;
  3. Pertanian;
  4. Kehutanan;
  5. ESDM;
  6. Perdagangan;
  7. Perindustrian;dan
  8. Transmigrasi

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

*Minimal 3* dari 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dalam Pelaporan Inovasi Daerah

UMUM

PENUNJANG

  1. Perencanaan;
  2. Keuangan;
  3. Kepegawaian;
  4. Pendidikan dan Pelatihan;
  5. Penelitian dan Pengembangan;
  6. Fungsi Penunjang Lainnya

UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

6 of 36

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIGITALISASI LAYANAN PEMERINTAHAN

KEMUDAHAN INVESTASI

PRIORITAS AKTUAL PRESIDEN

  • DIGITALISASI ADMINISTRASI
  • SMART CITY

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

  • STUNTING
  • INFLASI
  • COVID-19
  • PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
  • GREEN ECONOMY
  • TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN)
  • TATA KOTA (CITY BRANDING)
  • STABILITAS KEAMANAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL

INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Pada tahun 2023 terdapat perluasan kategorisasi inovasi tematik yang disesuaikan dengan isu-isu strategis pada RPJMN, Reformasi Birokrasi Tematik, dan juga arahan presiden Republik Indonesia pada saat rapat Forkopimda tahun 2023 pada tanggal 17 Januari 2023 di Sentul Bogor

INOVASI TEMATIK

7 of 36

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KUNJUNGI KAMI JUGA DI YOUTUBE

UNTUK INFORMASI TERKINI TENTANG INOVASI DAERAH

YOUTUBE BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

ANDA INGIN REPLIKASI ?

ANDA INGIN MEMPERKAYA IDE DALAM BERINOVASI ?

KUNJUNGI KAMI DI …..

TUTORIAL EXHEBITION DISPLAY OF INNOVATION

tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id

8 of 36

REKAPITULASI PENDATAAN DOKUMEN HASIL PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG DIKELOLA BSPDM KEMENDAGRI

PENJARINGAN DATA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL I (PKN I), PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL II (PKN II), PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA), PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP), PELATIHAN DASAR CPNS, DIKLAT TEKNIS INOVASI PADA SISTEM APLIKASI INDEKS INOVASI DAERAH GUNA PEMATANGAN DAN OPTIMALISASI LAPORAN INOVASI DAERAH DAN TINDAKLANJUT PELAKSANAAN DOKUMEN PELATIHAN

PEMANFAATAN PLATFORM BERSAMA

8

9 of 36

SEBARAN DATA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

PADA DATABASE JIPPNAS (PASCA KURASI)

Total Data Inovasi

2.928 Inovasi Pelayanan Publik

Top 99, Top 45, Top 15 kelompok Khusus, Top 5 kelompok khusus

Pemenang IGA

Fase Deliver, dan Fase Display

Total Instansi

Data Sebaran

KEMENPANRB

KEMENDAGRI

LAN

11 s.d 14 Juli – Pembagian Personil yang mengawal

2019 - IPO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

17 s.d 21 Juli - Menyebarkan Surat Pemutakhiran Data

17 Juli s.d 20 Agust – Masa Pemutakhiran Data Inovasi

Agust – monitor pengisian pemutakhiran data Inovasi

Agust – monitor pengisian pemutakhiran data Inovasi

Dalam pengisian gform pemutakhiran data inovasi, dibutuhkan personal yang mengawal pengisian data. Pembagian data dan personal dapat ditentukan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuan dengan sebaran data inovasi

UPCOMING

SCHEDULE

05

AUGUST

07

AUGUST

09

AUGUST

HANNAH & HARPER'S

WEDDING

THIS WEEK'S BUSINESS

TRAINING EVENT

ENTREPRENEUR

INAUGURATION CEREMONY

www.reallygreatsite.com

LARANA EVENT

ORGANIZER

10 of 36

DATA HASIL CAPAIAN

INDEKS INOVASI DAERAH (IID) DAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)

11 of 36

5000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

3.718

INOVASI

DAERAH

8.016

INOVASI

DAERAH

17.779

INOVASI

DAERAH

25.124

INOVASI

DAERAH

26.900

INOVASI

DAERAH

28.539

INOVASI

DAERAH

116%

122%

41,3%

7,06%

6,09%

100

200

300

400

500

600

2018

2019

2020

2021

2022

2023

188

PEMERINTAH

DAERAH

260

PEMERINTAH

DAERAH

484

PEMERINTAH

DAERAH

519

PEMERINTAH

DAERAH

510

PEMERINTAH

DAERAH

527

PEMERINTAH

DAERAH

38%

86%

7,2%

-1,7%

3,3%

PERKEMBANGAN JUMLAH DAN PARTISIPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2018 - 2023

PERKEMBANGAN LAPORAN INOVASI DAERAH

PERKEMBANGAN PARTISIPAN INOVASI DAERAH

12 of 36

REKAPITULASI JUMLAH INOVASI TAHUN 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

13 of 36

PETA DISTRIBUSI INOVASI DAERAH DI INDONESIA �TAHUN 2023

Jumlah Pemerintah Daerah: 164

Total Inovasi: 10.064

Inisiasi : 469

Uji Coba : 265

Penerapan : 9.330

Pulau Sumatera

Pulau Jawa

Jumlah Pemerintah Daerah : 119

Total Inovasi : 11.861

Inisiasi : 366

Uji Coba : 383

Penerapan : 11.112

Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi

Jumlah Pemerintah Daerah : 148

Total Inovasi : 3.934

Inisiasi : 211

Uji Coba : 271

Penerapan : 3.452

Pulau Papua

Based on Regional Innovation Index 2023 report

https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/

Jumlah Pemerintah Daerah : 67

Total Inovasi : 2.454

Inisiasi : 283

Uji Coba : 154

Penerapan : 2.017

Jumlah Pemerintah Daerah : 48

Total Inovasi : 226

Inisiasi : 33

Uji Coba :7

Penerapan : 186

Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Maluku

14 of 36

TAHUN

SANGAT INOVATIF

INOVATIF

KURANG INOVATIF

TIDAK DAPAT DINILAI

( DISCLAIMER )

TINGKAT PARTISIPASI

JUMLAH INOVASI

2018

10 PROVINSI

43 KABUPATEN

26 KOTA

2 PROVINSI

14 KABUPATEN

5 KOTA

11 PROVINSI

87 KABUPATEN

15 KOTA

11 PROVINSI

62 KABUPATEN

46 KOTA

23 PROVINSI

144 KABUPATEN

21 KOTA

3.718

2019

12 PROVINSI

71 KABUPATEN

36 KOTA

2 PROVINSI

25 KABUPATEN

5 KOTA

13 PROVINSI

79 KABUPATEN

17 KOTA

7 PROVINSI

244 KABUPATEN

17 KOTA

27 PROVINSI

175 KABUPATEN

  1. KOTA

8.016

260 (38 %)

116 %

2020

21 PROVINSI

131 KABUPATEN

43 KOTA

3 PROVINSI

30 KABUPATEN

11 KOTA

10 PROVINSI

199 KABUPATEN

36 KOTA

0 PROVINSI

55 KABUPATEN

3 KOTA

34 PROVINSI

360 KABUPATEN

  1. KOTA

17.779

484 ( 86 %)

122 %

2021

8 PROVINSI

17 KABUPATEN

12 KOTA

22 PROVINSI

234 KABUPATEN

60 KOTA

4 PROVINSI

141 KABUPATEN

21 KOTA

0 PROVINSI

23 KABUPATEN

0 KOTA

34 PROVINSI

392 KABUPATEN

93 KOTA

25.124

519 (7,2%)

41,3 %

2022

9 PROVINSI

23 KABUPATEN

12 KOTA

24 PROVINSI

267 KABUPATEN

74 KOTA

1 PROVINSI �94 Kabupaten

6 KOTA

0 PROVINSI

31 KABUPATEN

1 KOTA

34 PROVINSI

384 KABUPATEN

92 KOTA

26.900

510 (-1,7%)

7,06%

2023

9 PROVINSI

41 KABUPATEN

25 KOTA

19 PROVINSI

252 KABUPATEN

58 KOTA

9 PROVINSI �104 Kabupaten

10 KOTA

1 PROVINSI

18 KABUPATEN

0 KOTA

37 PROVINSI

397 KABUPATEN

93 KOTA

28.539

527 (3,3%)

6,09%

79

21

113

119

119

32

268

195

44

245

58

188

37

316

166

23

44

365

101

32

PARTISIPASI INDEKS INOVASI DAERAH TAHUN 2018-2023

109

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

75

329

123

19

15 of 36

Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah Kategori Inovatif dan Sangat Inovatif

Pada tahun 2023 dibandingkan 2022

Jumlah Pemerintah Daerah Kategori Sangat Inovatif mengalami kenaikan (31 Pemda) dan Kategori Inovatif turun sebesar (36 Pemda)

Jumlah Pemerintah Daerah 2021 dan 2022 = 542

Jumlah Pemerintah Daerah 2023 = 546

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

16 of 36

Sebaran Pertumbuhan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 – 2023

*542 Pemerintah Daerah (Tidak Termasuk DOB)

Kabupaten dengan kenaikan dua predikat pada tahun 2023 dari sebelumnya Tidak Dapat Dinilai menjadi Inovatif :

  1. Kabupaten Lembata
  2. Kabupaten Nias Selatan
  3. Kabupaten Morowali Utara

183 Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota dengan kenaikan skor IID tetapi belum cukup untuk meningkatkan predikat

Berdasarkan Nilai Indeks 2022 dan 2023

Berdasarkan Predikat Indeks 2022 dan 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

17 of 36

RATA-RATA INDEKS INOVASI DAERAH (IID) TIAP WILAYAH TAHUN 2023 (INCLUDE PROVINSI)

RATA-RATA TOTAL SKOR IID NASIONAL PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

41,98

41,98

18 of 36

Pertumbuhan Rata-Rata IID (Provinsi, Kab, dan Kota) Berdasarkan Wilayah Tahun 2021-2023

*2021 dan 2022 Tidak Termasuk DOB

35,61

41,77

41,98

35,61

41,77

41,98

35,61

41,77

41,98

35,61

41,77

41,98

Rata-Rata Nasional 2021 (35,61)

Rata-Rata Nasional 2022 (41,77)

Rata-Rata Nasional 2023 (41,98)

19 of 36

SEBARAN LAPORAN INOVASI TAHUN 2023

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

19

20 of 36

Sebaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 – 2023 berdasarkan Predikat

Dalam 2 Tahun terakhir, Urusan Kesehatan dan Pendidikan menjadi urusan wajib pelayanan dasar dengan inovasi yang paling banyak dilaporkan dalam Indeks Inovasi Daerah.

*Kategori Tidak Dapat Dinilai : Inovasi yang dilaporkan tetapi belum dapat dinilai pada tahun pelaporan

21 of 36

PENGANUGERAHAN IGA

IGA 2017

IGA 2018

IGA 2019

IGA 2020

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BERUPA PIAGAM DAN TROPHY PADA ACARA INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD YANG SELANJUTNYA TERHADAP DAERAH DENGAN PREDIKAT TERINOVATIF AKAN DIREKOMENDASIKAN KEPADA KEMENKEU UNTUK DIBERIKAN INSENTIF FISKAL

IGA 2021

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

21

IGA 2022

IGA 2023

22 of 36

TOTAL ALOKASI IF KATEGORI SINERGI KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2024

Rp. 247,83 Milliar

TOTAL ALOKASI IF/DID INOVASI DAERAH TAHUN 2020-2024

Rp. 727,82 Milliar

Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

Penyaluran IF Penilaian atas kinerja tahun sebelumnya dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:

TAHAP I

50%

PERSYARATAN

  • Perda mengenai ABPD TA 2024;
  • Rencana penggunaan IF TA 2024;dan
  • Laporan realisasi penyerapan IF TA 2023 (apabila mendapatkan alokasi IF TA 2023)

TAHAP II

50%

PERSYARATAN

Laporan Realisasi Penyerapan IF Tahap I dengan minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di RKUD (Tahap I)

Syarat salur disampaikan maksimal max. 20 Juni 2024

Syarat salur disampaikan maksimal max. 20 November 2024

23 of 36

Pemenang IGA TAHUN 2007:

  1. Bupati Sragen – Jawa Tengah (Bp. Untung Wiyono)
  2. Bupati Jembrana – Bali (Bp. Prof. Drg. I Gede Winasa)
  3. Bupati Kutai Timur – Kalimantan Timur (Bp. Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, MSi)

Pemenang IGA TAHUN 2008:

  1. Kabupaten Karanganyar (Ibu Hj. Rina Iriani) Pengelolaan Pemerintahan Daerah
  2. Kota Bontang (Bp. Sofyan Hasdam) Peningkatan Pelayanan Publik
  3. Kota Pangkalpinang (Bp. Zulkarnaen Karim) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia
  4. Kota Batam (Bp. Ahmad Dahlan) Pemasaran dan Promosi Investasi Daerah

Pemenang IGA Tahun 2010 :

  1. Kabupaten Solok (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
  2. Kota Surakarta (Kategori Pelayanan Publik)
  3. Kabupaten Gianyar (Kategori Peningkatan Daya Saing Daerah)
  4. Kabupaten Boalemo (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Pemenang IGA Tahun 2011:

  1. Kota Palembang (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
  2. Kota Banjar (Kategori Pelayanan Publik)
  3. Kota Malang(Kategori Daya Saing Daerah)
  4. Kota Semarang (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Pemenang IGA Tahun 2012:

  1. Kota Banda Aceh (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
  2. Kota Tangerang (Kategori Pelayanan Publik)
  3. Kabupaten Sumedang (Kategori Daya Saing Daerah)
  4. Kabupaten Ponorogo (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Pemenang IGA Tahun 2013:

  1. Kabupaten Maros (Kategori Tata Kelola Pemerintahan)
  2. Kabupaten Agam (Kategori Pelayanan Publik)
  3. Kabupaten Bantaeng (Kategori Daya Saing Daerah)
  4. Kabupaten Lamongan (Kategori Pemberdayaan Masyarakat)

Hasil Pelaksanaan Innovative Government Award

(IGA)

2007 - 2013

PELAKSANA PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS (SETJEN)

24 of 36

KATEGORI PROVINSI

1

SUMATERA SELATAN

2

JAWA TIMUR

3

JAWA BARAT

KATEGORI KABUPATEN

1

GRESIK

2

BOGOR

3

MALANG

4

MUSI RAWAS

5

PINRANG

6

BOYOLALI

7

SLEMAN

8

MADIUN

9

BANTAENG

10

LEBAK

KATEGORI KOTA

1

SURABAYA

2

TANGERANG SELATAN

3

MAKASSAR

4

BONTANG

5

MAGELANG

6

SURAKARTA

7

SAWAHLUNTO

8

PROBOLINGGO

9

PONTIANAK

10

YOGYAKARTA

KLASTER PROVINSI

1

JAWA BARAT

2

JAWA TIMUR

3

SUMATERA BARAT

4

DKI JAKARTA

5

BALI

KLASTER KABUPATEN

1

BANYUWANGI

2

PADANG PARIAMAN

3

BANGGAI

4

GRESIK

5

KULON PROGO

6

KLUNGKUNG

7

SIDOARJO

8

AGAM

9

PACITAN

10

MUSIRAWAS

KLASTER KOTA

1

BANDUNG

2

MAKASSAR

3

BONTANG

4

MALANG

5

SURABAYA

6

MAGELANG

7

SOLOK

8

BOGOR

9

MATARAM

10

SURAKARTA

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1

MUSIRAWAS

2

SITUBONDO

3

PULAU MOROTAI

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1

PULAU MOROTAI

2

PELELAWAN

3

BELU

KLASTER PROVINSI

1

JAWA TENGAH

2

JAWA BARAT

3

SUMATERA BARAT

4

DKI JAKARTA

5

RIAU

KLASTER KABUPATEN

1

BANYUWANGI

2

KULON PROGO

3

MALANG

4

SITUBONDO

5

BANGGAI

6

AGAM

7

MUSI RAWAS

8

HULU SUNGAI SELATAN

9

BOGOR

10

PADANG PARIAMAN

KLASTER KOTA

1

DENPASAR

2

BOGOR

3

BONTANG

4

MALANG

5

CIMAHI

6

BANDUNG

7

MAKASSAR

8

MAGELANG

9

SURAKARTA

10

SURABAYA

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1

SIGI

2

NABIRE

3

BELU

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1

PELELAWAN

2

BENGKALIS

3

MOROTAI

2017

2018

2019

2020

KLASTER PROVINSI

1

JAWA TENGAH

2

SUMATERA SELATAN

3

LAMPUNG

4

DKI JAKARTA

5

BANTEN

KLASTER KABUPATEN

1

SITUBONDO

2

WONOGIRI

2

BOGOR

4

TEMANGGUNG

5

BANYUWANGI

6

LAMPUNG BARAT

7

MUSI RAWAS

8

HULU SUNGAI SELATAN

9

MALANG

10

SUMENEP

KLASTER KOTA

1

YOGYAKARTA

2

BONTANG

3

TANGERANG

4

PALEMBANG

5

PEKANBARU

6

MAKASSAR

7

BOGOR

8

DENPASAR

9

SUKABUMI

10

BEKASI

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1

NABIRE

2

ROTE NDAO

3

PESISIR BARAT

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1

BINTAN

2

MOROTAI

3

NATUNA

KLASTER PROVINSI

1

SUMATERA SELATAN

2

NUSA TENGGARA BARAT

3

JAWA BARAT

4

JAWA TENGAH

5

JAWA TIMUR

KLASTER KABUPATEN

1

BANYUWANGI

2

WONOGIRI

3

BOGOR

4

TABALONG

5

TEGAL

6

INDRAGIRI HILIR

7

MUARA ENIM

8

HULU SUNGAI SELATAN

9

TANGGAMUS

10

BOJONEGORO

KLASTER KOTA

1

SURABAYA

2

SINGKAWANG

3

PADANG PANJANG

4

TANGERANG

5

CIMAHI

6

YOGYAKARTA

7

MAKASSAR

8

MOJOKERTO

9

PROBOLINGGO

10

PARIAMAN

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1

SUMBA TIMUR

2

BELU

3

NABIRE

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1

MOROTAI

2

BINTAN

3

SAMBAS

2021

2022

KLASTER PROVINSI

1

JAWA TIMUR

2

JAWA TENGAH

3

SUMATERA SELATAN

4

JAWA BARAT

5

NUSA TENGGARA BARAT

6

SUMATERA BARAT

7

BALI

KLASTER KABUPATEN

1

BANYUWANGI

2

BOGOR

3

WONOGIRI

4

TABALONG

5

SRAGEN

6

TEMANGGUNG

7

SITUBONDO

8

PADANG PARIAMAN

9

INDRAGIRIHILIR

10

HULU SUNGAI SELATAN

11

PAMEKASAN

12

TANGGAMUS

KLASTER KOTA

1

MOJOKERTO

2

PEKANBARU

3

SURABAYA

4

BEKASI

5

CIMAHI

6

MATARAM

7

SEMARANG

8

PADANG PANJANG

9

JAMBI

10

BENGKULU

11

SERANG

12

SUKABUMI

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1

SUMBA TIMUR

2

LOMBOK UTARA

3

SORONG

4

NIAS BARAT

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1

BINTAN

2

SANGGAU

3

SAMBAS

4

KOTA BATAM

5

KARIMUN

PERAIH INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD

2017-2022

24

25 of 36

KLASTER KOTA

1. BANDUNG

8.281.193.000

2. MAKASSAR

6.798.025.000

3. BONTANG

5.020.313.000

4. MALANG

4.770.159.000

5. SURABAYA

4.677.722.000

6. MAGELANG

4.658.922.000

7. SOLOK

4.584.763.000

8. BOGOR

4.580.585.000

8. MATARAM

3.598.248.000

9. SURAKARTA

3.182.021.000

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1.

PELELAWAN

2.072.257.000

2.

BELU

1.282.627.000

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1.

SITUBONDO

2.230.496.000

2.

PULAU MOROTAI

2.199.684.000

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1. SIGI

7.770.000.000

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1. PELALAWAN

7.970.000.000

2. BENGKALIS

7.610.000.000

KLASTER PROVINSI

1. JAWA TIMUR

7.526.031.000

2. SUMBAR

7.468.062.000

3. DKI JAKARTA

6.376.054.000

4. BALI

6.274.739.000

KLASTER KABUPATEN

1. BANYUWANGI

9.023.299.000

2. GRESIK

5.074.104.000

3. KULON PROGO

4.938.321.000

4. KLUNGKUNG

3.824.379.000

5. SIDOARJO

3.699.563.000

6. AGAM

3.559.602.000

7. PACITAN

3.432.175.000

8. MUSI RAWAS

2.291.598.000

KLASTER PROVINSI

1. JAWA TENGAH

9.000.000.000

2. JAWA BARAT

8.330.000.000

3. SUMATERA BARAT

7.540.000.000

4. DKI JAKARTA

7.520.000.000

5. RIAU

7.510.000.000

KLASTER KABUPATEN

1. BANYUWANGI

9.000.000.000

2. KULON PROGO

8.390.000.000

3. MALANG

8.360.000.000

4. SITUBONDO

8.340.000.000

5. BANGGAI

8.290.000.000

6. AGAM

8.150.000.000

7. MUSI RAWAS

8.050.000.000

8. HULU SUNGAI SELATAN

8.000.000.000

9. BOGOR

7.770.000.000

KLASTER KOTA

1. DENPASAR

8.440.000.000

2. BOGOR

8.420.000.000

3. BONTANG

8.410.000.000

4. MALANG

8.330.000.000

5. CIMAHI

8.260.000.000

6. BANDUNG

8.240.000.000

7. MAKASSAR

8.200.000.000

8. MAGELANG

8.130.000.000

9. SURAKARTA

8.050.000.000

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

1. ROTE NDAO

380.000.000

2. PESISIR BARAT

340.000.000

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1.BINTAN

470.000.000

2. PULAU MOROTAI

470.000.000

3. NATUNA

390.000.000

KLASTER PROVINSI

1. JAWA TENGAH

3.570.000.000

2. SUMATERA SELATAN

2.580.000.000

3. LAMPUNG

820.000.000

4. BANTEN

1.330.000.000

KLASTER KABUPATEN

1. WONOGIRI

1.000.000.000

2. BOGOR

1.720.000.000

3. BANYUWANGI

1.630.000.000

4. TEMANGGUNG

720.000.000

5. LAMPUNG BARAT

700.000.000

6. MUSI RAWAS

1.430.000.000

7. HULU SUNGAI SELATAN

610.000.000

8. MALANG

1.350.000.000

9. SUMENEP

580.000.000

KLASTER KOTA

1. YOGYAKARTA

1.630.000.000

2. BONTANG

700.000.000

3. BOGOR

1.110.000.000

4. DENPASAR

1.110.000.000

5. SUKABUMI

480.000.000

6. BEKASI

1.060.000.000

KLASTER PROVINSI

KETERANGAN

1. SUMATERA SELATAN

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

2. NUSA TENGGARA BARAT

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

3. JAWA BARAT

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

4. JAWA TENGAH

19.210.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

5. JAWA TIMUR

23.900.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

KLASTER KABUPATEN

KETERANGAN

1. BANYUWANGI

13.260.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

2. WONOGIRI

14.730.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

3. BOGOR

-

TIDAK MEMENUHI KRITERIA UTAMA

4. TABALONG

12.270.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

5. TEGAL

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

6. INDRAGIRI HILIR

-

TIDAK MASUK PERINGKAT TERBAIK

7. MUARA ENIM

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

8. HULU SUNGAI SELATAN

9.540.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

9. TANGGAMUS

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

10. BOJONEGORO

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

KLASTER KOTA

KETERANGAN

1. SURABAYA

16.190.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

2. SINGKAWANG

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

3. PADANG PANJANG

-

BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN TERBAIK

4. TANGERANG

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

5. CIMAHI

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

6. YOGYAKARTA

11.210.000.000

SUDAH TERKONFIRMASI

7. MAKASSAR

-

TIDAK MEMENUHI KRITERIA UTAMA

8. MOJOKERTO

-

BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN TERBAIK

9. PROBOLINGGO

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

10. PARIAMAN

-

BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN

KLASTER DAERAH TERTINGGALca

KETERANGAN

1. KAB. SUMBA TIMUR

IF DAERAH TERTINGGAL

2. KAB. BELU

IF DAERAH TERTINGGAL

3. KAB. NABIRE

IF DAERAH TERTINGGAL

KLASTER DAERAH PERBATASAN

1. KAB. PULAU MOROTAI

-

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASY DIBAWAH RATA-RATA

2. KAB. BINTAN

-

BELUM MASUK KATEGORI PENGHARGAAN

3. KAB SAMBAS

TIDAK MEMENUHI KRITERIA UTAMA

DID 2020

DID 2021

DID 2022

DID 2023

TOTAL

121.424.942.000

TOTAL

212.080.000.000

TOTAL

26.180.000.000

REKAPITULASI PENERIMA INSENTIF FISKAL KATEGORI INOVASI DAERAH

2018-2021

INNOVATIVE GOVERNMENT

AWARD 2021

TOTAL

120.310.000.000

TOTAL DID 2020-2023

Rp. 479.994.942.000,00

*Pengalokasian IF 2023 ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 208 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal melalui penilaian kinerja daerah tiap-tiap kategori tertentu

26 of 36

REKAPITULASI PENERIMA

ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN 2024 TERHADAP PENERIMA IGA TAHUN 2022

27 of 36

Klaster

Pemerintah Daerah

Kapasitas Fiskal

Peringkat

Alokasi (Milliar)

Keterangan

Provinsi

Jawa Timur

B

2

6,49

Jawa Tengah

B

3

0

Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (25%=2 Provinsi Kafis B)

Sumatera Selatan

B

4

0

Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (25%=2 Provinsi Kafis B)

Jawa Barat

A

1

8,48

Nusa Tenggara Barat

C

1

8,31

Sumatera Barat

C

2

7,68

Bali

B

1

8,44

Kabupaten

Banyuwangi

A

1

8,86

Bogor

A

 0

 0

Tidak Memenuhi Kriteria Utama - WDP 2022

Wonogiri

C

6

8,17

Tabalong

A

9

7,55

Sragen

C

3

8,26

Temanggung

C

1

8,88

Situbondo

B

 20

 0

Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (25%= 19 Kabupaten Kafis B)

Padang Pariaman

C

21

7,18

Indragirihilir

B

4

7,74

Hulu Sungai Selatan

A

2

8,59

Pamekasan

B

2

8,6

Tanggamus

C

23

7,14

28 of 36

Klaster

Pemerintah Daerah

Kapasitas Fiskal

Peringkat

Alokasi (Milliar)

Keterangan

Kota

Mojokerto

A

3

8,42

Pekanbaru

A

8

7,14

Surabaya

A

4

8,34

Bekasi

A

 0

 0

Tidak Memenuhi Kriteria Utama - WDP 2022

Cimahi

C

4

7,36

Mataram

A

 22

 0

Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (30%= 13 Kota Kafis A)

Semarang

A

1

8,66

Padang Panjang

C

1

8,6

Jambi

A

 18

 0

Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (30%= 13 Kota Kafis A)

Bengkulu

C

8

 0

Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (20%= 6 Kota Kafis C)

Serang

B

3

7,5

Sukabumi

C

3

7,58

Daerah Tertinggal

Sumba Timur

D

2

9,06

Lombok Utara

D

4

8

Sorong

D

5

7,96

Nias Barat

D

3

8,12

Daerah Perbatasan

Bintan

C

7

7,97

Sanggau

A

17

7,22

Sambas

C

2

8,27

Kota Batam

A

25

0

Peringkat Kategori tidak masuk dalam Proporsi (30%= 13 Kota Kafis A)

Karimun

A

16

7,26

29 of 36

PEMDA PENERIMA PENGHARGAAN

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)

TAHUN 2022

14

RANK

NAMA PEMDA

1

Provinsi Jawa Timur

2

Provinsi Jawa Tengah

3

Provinsi Sumatera Selatan

4

Provinsi Jawa Barat

5

Provinsi Nusa Tenggara Barat

6

Provinsi Sumatera Barat

7

Provinsi Bali

KLASTER PROVINSI

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Banyuwangi

2

Kabupaten Bogor

3

Kabupaten Wonogiri

4

Kabupaten Tabalong

5

Kabupaten Sragen

6

Kabupaten Temanggung

7

Kabupaten Situbondo

8

Kabupaten Padang Pariaman

9

Kabupaten Indragiri Hilir

10

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

11

Kabupaten Pamekasan

12

Kabupaten Tanggamus

KLASTER KABUPATEN

RANK

NAMA PEMDA

1

Kota Mojokerto

2

Kota Pekanbaru

3

Kota Surabaya

4

Kota Bekasi

5

Kota Cimahi

6

Kota Mataram

7

Kota Semarang

8

Kota Padang Panjang

9

Kota Jambi

10

Kota Bengkulu

11

Kota Serang

12

Kota Sukabumi

KLASTER KOTA

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Bintan

2

Kabupaten Sanggau

3

Kabupaten Sambas

4

Kota Batam

5

Kabupaten Karimun

KLASTER DAERAH PERBATASAN

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Sumba Timur

2

Kabupaten Lombok Utara

3

Kabupaten Sorong

4

Kabupaten Nias Barat

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

30 of 36

KOMPOSISI SKALA TERTENTU PENGAMBILAN PEMDA NOMINATOR DAN PEMENANG

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2023

NO

KEGIATAN

1

JUMLAH PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah Sangat Inovatif yang mengikuti Tahapan Presentasi Kepala Daerah (nominator)

53 Pemerintah Daerah

  • 9 Provinsi (100% dari Pemda Sangat Inovatif)
  • 21 Kabupaten ( 50% dari Pemda Sangat Inovatif)
  • 13 Kota (50% dari Pemda Sangat Inovatif)
  • 5 Daerah Perbatasan
  • 5 Daerah Tertinggal

2

30

Pemerintah Daerah Nominator yang diberikan penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023

43 Pemerintah Daerah

  • 7 Provinsi (80% dari Pemda Nominator)
  • 16 Kabupaten ( 80% dari Pemda Nominator)
  • 10 Kota (80% dari Pemda Nominator)
  • 5 Daerah Perbatasan
  • 5 Daerah Tertinggal

31 of 36

DAERAH TERINOVATIF

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023

RANK

NAMA PEMDA

1

Provinsi Sumatera Selatan

2

Provinsi DKI Jakarta

3

Provinsi Jawa Barat

4

Provinsi Jawa Timur

5

Provinsi Nusa Tenggara Barat

6

Provinsi Sumatera Barat

7

Provinsi Bali

KLASTER PROVINSI

31

KLASTER KABUPATEN

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Wonogiri

2

Kabupaten Banyuwangi

3

Kabupaten Situbondo

4

Kabupaten Sragen

5

Kabupaten Bogor

6

Kabupaten Bangka

7

Kabupaten Tabalong

8

Kabupaten Padang Pariaman

9

Kabupaten Pamekasan

10

Kabupaten Temanggung

11

Kabupaten Boyolali

12

Kabupaten Mesuji

RANK

NAMA PEMDA

13

Kabupaten Blora

14

Kabupaten Klaten

15

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

16

Kabupaten Sampang

32 of 36

DAERAH TERINOVATIF

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023

RANK

NAMA PEMDA

1

Kota Mojokerto

2

Kota Mataram

3

Kota Bekasi

4

Kota Semarang

5

Kota Makassar

6

Kota Cimahi

7

Kota Palembang

8

Kota Sawah Lunto

9

Kota Bandar Lampung

10

Kota Pariaman

KLASTER KOTA

32

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Lombok Utara

2

Kabupaten Sumba timur

3

Kabupaten Belu

4

Kabupaten Sorong

5

Kabupaten Sumba Barat Daya

KLASTER DAERAH TERTINGGAL

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Bintan;

2

Kota Batam;

3

Kabupaten Batu Bara;

4

Kabupaten Sanggau;

KLASTER DAERAH PERBATASAN

33 of 36

DAERAH SANGAT INOVATIF

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2023

NAMA PEMDA

Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

KLASTER PROVINSI

33

KLASTER KABUPATEN

NAMA PEMDA

Kabupaten Bantul

Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Grobogan

Kabupaten Balangan

Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Ngawi

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

NAMA PEMDA

Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Tangerang

Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Blitar

Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Tulangbawang

Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Klungkung

Kabupaten Malang

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Pati

Kabupaten Tegal

Kabupaten Sumedang

KLASTER KOTA

NAMA PEMDA

Kota Sukabumi

Kota Probolinggo

Kota Bengkulu

Kota Padang Panjang

Kota Pekanbaru

Kota Jambi

Kota Surabaya

Kota Bima

Kota Surakarta

Kota Padang

Kota Banjarmasin

Kota Solok

Kota Tangerang

Kota Yogyakarta

Kota Tangerang Selatan

34 of 36

PEMDA INDEKS INOVASI DAERAH (IID) TERTINGGI REGIONAL DAN TERCEPAT PENGIRIMAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Wonogiri

2

Provinsi DKI Jakarta

REGIONAL II – PULAU JAWA

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Bangka

2

Provinsi Sumatera Selatan

REGIONAL I – PULAU SUMATERA

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Tabalong

2

Provinsi Sulawesi Selatan

REGIONAL III – PULAU KALIMANTAN DAN SULAWESI

RANK

NAMA PEMDA

1

Kota Mataram

2

Provinsi Nusa Tenggara Barat

REGIONAL IV – PULAU BALI, KEP. NUSA TENGGARA DAN KEP. MALUKU

RANK

NAMA PEMDA

1

Kabupaten Kaimana

2

Provinsi Papua Barat

REGIONAL V – PULAU PAPUA

PEMERINTAH DAERAH TERCEPAT MENGIRIMKAN INOVASI DAERAH

NAMA PEMDA

Kabupaten Ngawi

35 of 36

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

1

Kabupaten Yahukimo

2

Kabupaten Mamberamo Tengah

3

Kabupaten Yalimo

4

Kabupaten Lanny Jaya

5

Kabupaten Nduga

6

Kabupaten Tolikara

7

Kabupaten Pegunungan Bintang

PROVINSI PAPUA BARAT

1

Kabupaten Pegunungan Arfak

2

Kabupaten Manokwari

PROVINSI PAPUA

1

Kabupaten Kepulauan Yapen

2

Kabupaten Waropen

3

Kabupaten Mamberamo Raya

PROVINSI PAPUA TENGAH

1

Kabupaten Puncak

PROVINSI PAPUA SELATAN

1

Kabupaten Asmat

2

Kabupaten Boven Digoel

19

PEMERINTAH DAERAH BELUM MENYAMPAIKAN DATA INOVASI DAERAH (DISCLAIMER)

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

1

Provinsi Papua Barat Daya

2

Kabupaten Sorong Selatan

3

Kabupaten Tambrauw

4

Kabupaten Maybrat

35

36 of 36

INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD

TERIMA KASIH