1 of 31

RAPAT KOORDINASI USUL PEMBERHENTIAN / PENSIUN PNS

24 JUNI 2025

BKPSDM KAB. SUKOHARJO

2 of 31

DASAR HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977

jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

jp Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024

  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977

jo Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

  • Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

​

​

​

3 of 31

Adalah Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969)

Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu, akurat datanya dan tepat pada penerimanya.

PENSIUN

4 of 31

KEDINASAN

NON KEDINASAN

​

​

​

​

​

​

  1. Bersyukur atas nikmat Tuhan YME.
  2. Lupakan masa lalu.
  3. Mulai hidup baru mengatur waktu, penghasilan
  4. Kemungkinan berusaha
  5. Aktif dalam organisasi masy, profesi, sosial, keagamaan.
  6. Kumpulkan surat-surat penting.

SUDAH LULUS UJIAN

DPCP/FOTO/ALAMAT/

ISTERI/SUAMI, ANAK YANG SAH

MENGEMBALIKAN

INVENTARIS

NEGARA

PENGHARGAAN

PENSIUN

5 of 31

      • MANTAN PNS

​

JANDA / DUDA

​

ANAK

- Anak Kandung

- Anak Kandung yang disyahkan

​

​

ORANG TUA (PNS bujangan yg tewas)

6 of 31

1. BATAS USIA PENSIUN

- MASA KERJA MINIMAL 10 TAHUN.

- MASA KERJA MINIMAL 5 TAHUN SEJAK CPNS

(PASAL 6 AYAT 3 UU NOMOR 11 TAHUN 1969)

​

​

- 58 TAHUN BAGI PEJABAT ADMINISTRASI, PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA, AHLI PERTAMA DAN PEJABAT FUNGSIONAL KETRAMPILAN.

​

- 60 TAHUN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PEJABAT FUNGSIONAL MADYA

​

- 65 TAHUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL AHLI UTAMA

USIA (SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

​

​

​

KAPAN

7 of 31

LANJUTAN

2. MENINGGAL DUNIA :

- TEWAS/BUKAN TEWAS

- TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA

​

3. BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI,

- USIA MINIMAL 50 TH, MASA KERJA MINIMAL 20 TH ( UU 11/1969)

- USIA MINIMAL 45 TH, MASA KERJA 20 TH ( PP 11/2017)

​

8 of 31

LANJUTAN

​

4. KEUZURAN JASMANI

- KARENA DINAS,

TIDAK MELIHAT USIA DAN MASA KERJA

- BUKAN KARENA DINAS,

TIDAK MELIHAT USIA TETAPI MASA KERJA

MINIMAL 4 TAHUN SEJAK DIANGKAT CPNS

​

​

9 of 31

LANJUTAN

5. PERAMPINGAN ORGANISASI/KEBIJAKAN PEMERINTAH

- USIA 50 TH MASA KERJA 10 TH

​

6. HUKUMAN DISIPLIN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

- USIA 50 TH MASA KERJA 20 TH

​

7. HUKUMAN DISIPLIN DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT

TIDAK BERHAK ATAS PENSIUN

10 of 31

PEGAWAI

JANDA/DUDA

  • MAK 75 %
  • MIN 40 %
  • 72 % (tewas)
  • 36 % ( MD )

20 %

ORANG TUA

11 of 31

  • PENSIUN PEGAWAI :

BULAN BERIKUTNYA PNS DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS.

​

  • PENSIUN JANDA/DUDA :

BULAN BERIKUTNYA PNS / PENSIUNAN PNS MENINGGAL DUNIA.

(BERHAK PENSIUN TERUSAN SELAMA 4 BULAN)

12 of 31

  • PENSIUN PEGAWAI:

PADA PENGHABISAN BULAN PENERIMA PENSIUN PEGAWAI MENINGGAL DUNIA.

​

  • PENSIUN JANDA/DUDA:

MENINGGAL DUNIA ATAU KAWIN LAGI.

​

13 of 31

  • PENSIUN PEGAWAI: DIANGKAT KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU SUATU JABATAN NEGERI.

​

  • PENSIUN JANDA/DUDA:
    • KAWIN LAGI.
    • PERKAWINAN TERPUTUS DIBERIKAN LAGI HAK PENSIUN.

14 of 31

  • PENSIUN PEGAWAI:
    • TANPA IJIN PEMERINTAH MENJADI TENTARA/PEGAWAI NEGERI ASING.
    • MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.
    • KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN MEMPEROLEH PENSIUN TIDAK BENAR.
  • PENSIUN JANDA/DUDA:
    • MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.
    • KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN MEMPEROLEH PENSIUN TIDAK BENAR.

15 of 31

TERTIB ADMINISTRASI PENSIUN

  • MENYIMPAN DATA PENSIUN SECARA LENGKAP, TERTIB, DAN RAPI

​

  • MEMBERITAHUKAN HAL-HAL TENTANG PERLUNYA DATA-DATA PENSIUN KPD ISTRI ATAU KELUARGA, UTK KEMUDAHAN PENGURUSAN PENSIUN JANDA/ DUDA DAN LAINNYA

16 of 31

PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS �PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL� DAN �PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL�

  • Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018

17 of 31

DASAR HUKUM

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
  • PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2020

  • PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018

​

18 of 31

PEMBERHENTIAN

19 of 31

PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN (UU 11 TH 1969)

  1. Status PNS
  2. Diberhentikan Dengan Hormat
  3. Usia minimal 50 th

​

​

<50 th

​

​

​

Catt: CPNS untuk Tewas

MK 20 TH

MK 10 TH

Pemberhentian Non BUP

BUP

Reorganisasi

MK >4 TH

UZUR Non Dinas

MK <4 TH

UZUR karena Dinas

MD, Tewas, Hilang

20 of 31

  • “Pemberian Pensiun PNS & Pensiun Janda/Duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat Pertimbangan Teknis Kepala BKN”
  • (Ps 306 PP 11 th 2017)

​

21 of 31

PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN DENGAN PERTEK KEPALA BKN

  1. Pensiun PNS yang mencapai BUP
  2. Pensiun PNS dan Non BUP antara lain :

a. Atas Permintaan Sendiri (APS)

b. Perampingan Organisasi/Kebijakan Pemerintah

c. Tidak cakap jasmani/rohani

d. dll

  1. Pensiun Janda/Duda PNS

a. MD

b. Tewas

c. Hilang

22 of 31

PERMASALAHAN �DALAM PROSES USUL PEMBERHENTIAN/PENSIUN

23 of 31

1. DATA BELUM UP DATE – DATA TIDAK SINKRON

Data Usul Pensiun yang perlu diremajakan antara lain :

  1. Jabatan Terakhir;
  2. Gelar Pendidikan;
  3. Unit Kerja;
  4. Suami/Istri (jika suami/isteri merupakan PNS perlu melampirkan NIP suami/isteri;
  5. Anak (akta kelahiran);
  6. Akta Cerai (jika pernah cerai);

​

24 of 31

2. PENGGUNAAN GELAR PENDIDIKAN

  • Pastikan gelar yang digunakan sudah sesuai prosedur penggunaan gelar/telah mendapatkan rekomendasi dari BKN
  • Jika belum sebelum pengajuan usul pemberhentian/pensiun diajukan dulu usul penggunaan gelarnya.

25 of 31

��3. Banyak usulan yang BTS karena kurang� lengkapanya data ybs �

  • Data Keluarga
  • Alamat
  • Peninjauan Masa Kerja (PMK)
  • Kenaikan Pangkat (KP)

26 of 31

4. Setelah pertek pensiun ditetapkan, masih� ada permintaan revisi

Permintaan revisi karena anak/keluarga belum dimasukkan atau data anak/keluarga masih salah dalam usul pensiun antara lain :�- Data Anak (nama, tanggal lahir );�- Data Suami/Isteri (nama lengkap, tanggal lahir,

tanggal nikah, tanggal cerai (apabila terjadi

perceraian), tanggal meninggal dunia (apabila meninggal dunia).

​

Efeknya: pertek akan mengalami keterlambatan penyelesaian, selain terjadinya kesalahan penetapan pertek pensiun (karena jejak digital susah dihapus)�

27 of 31

����5. Menjelang BUP ada Proses Kenaikan� Pangkat (KP) lagi padahal KP nya belum� diupdate�

28 of 31

6. SKP YANG DIUPLOAD MASIH SKP YANG� LAMA �

29 of 31

Solusi:�

  • Pengiriman berkas/file persyaratan usul pensiun diharapkan lengkap sesuai yang dipersyaratkan dan sudah sesuai dengan data terakhir pegawai.
  • Perlunya Pemutakhiran/update data masing-masing ASN melalui updating data di myASN atau melalui Aplikasi SIAGA oleh setiap pegawai yang mana akan sangat membantu dalam proses peremajaan data ketika terdapat ketidaksesuaian DPCP dengan data di SIASN.
  • Komunikasi antara pengelola Layanan pensiun BKPSDM Kabupaten Sukoharjo dan Pengelola Kepegawaian di masing-masing Instansi/OPD harus selalu ditingkatkan guna menjembatani setiap permasalahan-permasalahan dalam pelayanan pensiun.

​

30 of 31

�INFORMASI:�Pemahaman tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian:�

Diberikan berdasarkan masa kerja PNS, terhitung dari TMT Pengangkatan PNS sampai dengan TMT pensiun, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Masa Kerja 10 s.d 20 tahun, minimal 2 tahun dari kenaikan

Pangkat Terakhir

- Masa Kerja 20 s.d 30 tahun, minimal 1 tahun dari kenaikan

Pangkat Terakhir

- Masa Kerja lebih dari 30 tahun, minimal 1 bulan dari kenaikan

Pangkat Terakhir

​

​

​

Masa Kerja 10 s.d 20 tahun 2 tahun dari Kenaikan Pangkat Terakhir

31 of 31

SEKIAN�DAN�TERIMA KASIH��SEMOGA BERMANFAAT