1 of 6

SAMBUTAN�SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/�SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS

Teni WiduriyantiSekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas

disampaikan pada Peluncuran Program Better Reproductive Health And Rights For All In Indonesia (BERANI) II

Jakarta, 25 Januari 2024

2 of 6

PROGRAM BETTER REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS FOR ALL IN INDONESIA (BERANI) TAHAP I

Program Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kanada, UNFPA dan UNICEF �yang disebut dengan Program BERANI �(Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia)

Bertujuan meningkatkan kesehatan dan hak reproduksi untuk perempuan dan remaja di Indonesia.

 Program BERANI Tahap I (2018-2023)

Program dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah dengan cakupan sebanyak 23 kabupaten/kota di 7 provinsi. 

23 kab/kota

di 7 provinsi

3 of 6

3

GAMBARAN HASIL PROGRAM BERANI TAHAP I

PENINGKATAN KUALITAS BIDAN

Advokasi dan pelibatan masyarakat untuk pencegahan KBG dan praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak dan P2GP.

Penguatan respon sektor kesehatan terhadap KBG melalui pengembangan kebijakan/program untuk pelayanan kesehatan bagi para penyintas kekerasan.

PENGUATAN KOMITMEN FAMILY PLANNING

Penyediaan layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah remaja: inisiasi community of practice bagi kreator muda konten kespro dan peningkatan kapasitas guru dalam memberikan CSE bagi remaja di SMP dan SLB.

Penguatan kemitraan melalui rekomitmen Family Planning (FP) 2030 di bidang KB yang juga selaras dengan TPB/SDGs.

PENYEDIAAN LAYANAN DAN INFORMASI KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI RAMAH REMAJA

PENGUATAN RESPON SEKTOR KESEHATAN �TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG)

ADVOKASI DAN PELIBATAN MASYARAKAT

10

11

Penelitian (termasuk tinjauan program & analisis)

Kertas Kebijakan

di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, telah dihasilkan dan dipublikasikan

Berkontribusi mendorong kebijakan dan implementasi program berbasis bukti.

Peningkatan kualitas bidan melalui pendidikan dan regulasi: �standardisasi kurikulum pada 10 Center of Excellence dan �aplikasi Telebidan untuk supervisi dan pembinaan jarak jauh bagi bidan.

4 of 6

PROGRAM BETTER REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS FOR ALL IN INDONESIA (BERANI) TAHAP II

Program Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kanada, UNFPA , UNICEF dan UN WOMEN untuk Program BERANI (Program Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia) akan dilanjutkan ke Tahap II

Bertujuan  meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi bagi seluruh perempuan dan anak perempuan di Indonesia, dengan fokus pada:

  • isu kematian ibu,
  • kekerasan berbasis gender (KBG),
  • perkawinan anak, dan
  • perlukaan/pemotongan genitalia perempuan (P2GP)

yang selaras dengan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan target-target SDGs.

 Program BERANI Tahap II (2023 - 2027)

 BERANI TAHAP II akan berfokus pada:

Perluasan dan pelembagaan intervensi yang terbukti efektif

Penguatan komitmen, kepemilikan, dan kepemimpinan dari para pelaksana dan penanggung jawab program

5 of 6

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM BERANI TAHAP II

Optimalisasi dukungan dan expertise dari mitra pembangunan

Dukungan dan expertise mitra pembangunan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program-program prioritas pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai dengan tingkat lapang.

Sinergi dan kolaborasi dari mitra pelaksana

Sinergi dan kolaborasi dari mitra pelaksana yang berasal dari unsur pemerintah dan non-pemerintah untuk menangani isu strategis di bidang kesehatan seksual dan reproduksi, serta kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik berbahaya yang bersifat lintas sektor dan multi dimensi.

Sinkronisasi kegiatan

Sinkronisasi kegiatan antarmitra pembangunan, antarkementerian/lembaga, dan antar-pemangku kepentingan dapat terwujud, sehingga tidak ada overlapping.

Pengelolaan hibah sesuai aturan yang berlaku

Pengelolaan hibah yang dilaksanakan oleh setiap mitra pelaksana tetap memperhatikan aturan yang berlaku di Indonesia.

Rencana keberlanjutan

Perlu dipastikan rencana keberlanjutan (exit strategy) untuk mendorong keberlanjutan manfaat program terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat daerah

Manajemen pengetahuan

Manajemen pengetahuan (knowledge management) yang perlu didesain sejak awal.

6 of 6

TERIMA KASIH

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310, �Telp. 021 310 1925 Fax 021 310 1925