1 of 21

KPPN Kutacane

05 Juli 2024

Laporan Kinerja Fiskal APBN

​

KPPN Kutacane

Cut Off Data 05 Juli 2024

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

GAMBAR/FOTO TEMATIK

2 of 21

Executive Summary

2

  1. Analisis Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
    1. Kinerja Pendapatan Negara
      1. Realisasi Pendapatan Dalam Negeri (PNBP) mencapai Rp7.002.253.317,- atau 141,47% dari target;
      2. Pendapatan Dalam Negeri tumbuh sebesar Rp432.164.728,- atau 6,58% year on year (yoy), kenaikan tersebut terdiri PNBP lainya;
      3. Pendapatan perpajakan s.d. 31 Mei 2024 sebesar Rp28.941.251.098,-, menurun Rp5.171.759.562,- atau (-15,16%).
    2. Kiinerja Belanja K/L dan TKD
      • Pagu belanja negara sebesar Rp2.123.466.310.000,- turun sebesar Rp44.358.135.000,- atau (-2,05%) yoy. Pagu belanja negara terdiri dari pagu belanja KL Rp371.251.346.000,- (17,48%) dan pagu TKD sebesar Rp1.752.214.964.000,- (82,52%). Penurunan pagu secara signifikan terjadi pada pagu TKD sebesar Rp43.442.660.000,- (-2,42%) dan Belanja K/L Rp915.475.000,- (-0,25%) karena sebagian pagu TKD yaitu untuk Dana Insentif Fiskal 2024 belum tersedia.
      • Realisasi belanja Negara Rp1.203.380.110.336,- (56,67%), terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp223.504.432.113,- (60,20%), sedangkan realisasi belanja TKD baru terealisasi sebesar Rp979.875.678.223,- (55,92%).
      • Realisasi Belanja Negara secara jumlah tumbuh sebesar Rp177.731.350.607,- (17,33% yoy) dengan Belanja K/L tumbuh sebesar Rp33.634.500.108,- (17,71% yoy) dan Belanja TKD tumbuh sebesar Rp144.096.850.499,- (17,24% yoy), belanja K/L juga tumbuh secara persentase dimana pertumbuhan masing-masing jenis belanja adalah untuk belanja pegawai Rp21.607.078.176,- (17,48% yoy), dan Belanja Barang Rp12.567.753.182,- (19,55% yoy). Sedangkan belanja modal mengalami kontraksi Rp540.331.250,- (-27,77% yoy).
    3. Kinerja Belanja KPPN Kutacane selaku satker
      • Realisasi belanja KPPN Kutacane sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp805.031.636,- dari pagu Rp1.533.584.000,- atau 52,49% karena pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dibayarkan secara terpusat.
      • Untuk bulan Juni 2024 dicapai nilai IKPA bulan Juni 2024 : 99,74.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

3 of 21

Executive Summary

3

  1. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan APBN
    1. Penerimaan perpajakan TA. 2024 di wilayah KPPN Kutacane perlu ditingkatkan karena pada TA. 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan pajak TA. 2022.
    2. Perlunya mendorong ketertiban bendahara dan pemerintah desa dalam melakukan penyetoran pajak.
    3. Untuk meningkatkan PNBP ditahun 2024, satker perlu mengali potensi PNBP yang belum tergali selama tahun 2023, seperti pendapatan sewa Gedung, PBT Redistribusi Tanah, Penerbitan/Penggantian Buku Nikah.
    4. DAK Fisik belum ada yang disalurkan karena Pemda masih mengumpulkan syarat salur dan masih proses tender.
    5. Penerapan TTE tahap IIIC pada aplikasi SAKTI mengharuskan kesiapan 34 satker untuk memastikan masing-masing pengelola keuangan memiliki Digital Signature berupa Sertifikat Elektronik dari BSSN.
  2. Kesimpulan dan Saran
    • PNBP sampai dengan 16 Mei 2024 mengalami konstraksi dibandingkan TA 2023 yoy.
    • Realisasi belanja sampai dengan 4 Juli 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan TA 2023 yoy yang dikarenakan selain dari kenaikan belanja TKD juga belanja pemerintah pusat dari satker KPU, pembayaran THR dan penyaluran dana desa.
    • Perekonomian daerah di Kab. Aceh Tenggara mengalami inflasi di bulan Juni yang ditunjukkan inflasi tertinggi pada minggu ketiga sebesar 0,92 dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah udang basah sedangkan untuk minggu 4 Juni 2024 IPH Aceh Tenggara sebesar 0,53 dengan komoditas yang memberi andil kenaikan IPH Minggu 4 Juni 24 di Aceh Tenggara adalah Cabai Merah sebesar 0,43 dan Cabai Rawit sebesar 0,24, Aceh Tenggara berada di urutan 7 untuk kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di wilayah Provinsi Aceh, Sedangkan Untuk Kabupaten Gayo Lues mengalami penurunan IPH sebesar -1,83 berada di urutan ketiga untuk kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH tertinggi. Dibandingkan dengan IPH secara nasional, maka IPH di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues masih dibawah realisasi nasional sehingga masih terkendali.
    • Perlu peningkatan penggunaan CMS, KKP, dan Digipay di wilayah kerja KPPN Kutacane.
    • Perlu dilakukan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran atau kinerja fiskal di TA 2024.
    • Deviasi antara RPD halaman III DIPA dengan Realisasi Anggaran masih menjadi isu di satker-satker lingkup KPPN Kutacane, selain keterlambatan kontrak dan pengelolaan UP/TUP.
    • Perlunya koordinasi antara instansi di daerah, wilayah dan kantor pusat (Pusdatin) masing-masing kementerian dan KPPN setempat (Monev) dalam penerapan TTE tahap IIIC.
    • Berdasarkan data PDRB dari BPS pada bulan Maret 2024, pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues mengalami peningkatan di angka 3,4 di Kabupaten Aceh Tenggara dan 3,98 di Kabupaten Gayo Lues.
    • Berdasarkan monitoring LPJ Bendahara Pengeluaran sudah 26 satker dari 42 satker, sedangkan LPJ Bendahara Penerimaan 6 satker dari 9 satker.
    • Rekonsiliasi eksternal periode bulan Mei sudah 45 satker dari 45 satker yang wajib melakukan Rekonsiliasi.

​

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

4 of 21

Capaian IKPA KPPN Kutacane - BUN

5 of 21

Pertumbuhan PDRB Aceh Tenggara dan Gayo Lues

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pertumbuhan Ekonomi pada Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues memiliki tren peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

6 of 21

PERKEMBANGAN PROXY INFLASI DI ACEH TENGGARA DAN GAYO LUES

6

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

7 of 21

PERKEMBANGAN PROXY INFLASI DI ACEH TENGGARA DAN GAYO LUES

7

Bulan/M1

Aceh Tenggara

Gayolues

Januari/M1

-2,75

-1,78

Januari/M2

-2,51

-1,69

Januari/M3

-2,34

-1,88

Januari/M4

-2,69

-1,78

Februari/M1

-0,87

1,4

Februari/M2

-1,23

1,51

Februari/M3

-0,88

2,91

Februari/M4

-0,08

3,94

Februari/M5

0,55

​

5,09

Maret/M1

2,29

4,18

Maret/M2

3,13

4,56

Maret/M3

2,63

3,06

Maret/M4

2,22

2,4

April/M1

-0,89

-0,69

April/M2

null

null

April/M3

-1,25

-1,25

April/M4

-1,22

-0,69

Mei/M1

0,42

1,89

Mei/M2

0,55

2,5

Mei/M3

0,66

2,63

Mei/M4

0,71

2,79

Bulan/M1

Aceh Tenggara

Gayolues

Mei/M5

0,93

null

Juni/M1

0,74

null

Juni/M2

Null

null

Juni/M3

0,92

null

Juni/M4

0,53

null

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8 of 21

Indeks Perkembangan Harga

8

  • Perekonomian daerah di Kab. Aceh Tenggara mengalami inflasi di bulan Juni yang ditunjukkan inflasi tertinggi pada minggu ketiga sebesar 0,92 dengan komoditas yang terbesar mempengaruhi harga adalah udang basah sedangkan untuk minggu 4 Juni 2024 IPH Aceh Tenggara sebesar 0,53 dengan komoditas yang memberi andil kenaikan IPH Minggu 4 Juni 24 di Aceh Tenggara adalah Cabai Merah sebesar 0,43 dan Cabai Rawit sebesar 0,24, Aceh Tenggara berada di urutan 7 untuk kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH di wilayah Provinsi Aceh. Sedangkan Untuk Kabupaten Gayo Lues mengalami penurunan IPH sebesar -1,83 berada di urutan ketiga untuk kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH tertinggi.
  • Dibandingkan dengan IPH secara nasional, maka IPH di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues masih dibawah realisasi nasional sehingga masih terkendali.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

9 of 21

Realisasi Transfer Ke Daerah�KPPN Kutacane

10 of 21

Penyaluran TKD 2024 Kab. Aceh Tenggara

10

No

Uraian

Pagu

Realisasi

% salur

1

Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp14.249.096.000

Rp4.695.478.750

32,95%

2

Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp594.792.072.000

Rp345.749.708.000

58,13%

3

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rp53.680.707.000

Rp5.853.412.750

10,90%

4

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rp128.270.257.000

Rp64.005.110.213

49,90%

5

Dana Desa

Rp272.460.295.000

Rp209.514.536.200

76,90%

6

Dana Insentif Fiskal

-

-

-

Total

Rp1.063.452.427.000

Rp629.818.245.913

59,22%

Sumber OMSPAN TKD : 07 Juli 2024 16.00 PM

Catatan :

DAU yang telah disalurkan adalah DAU Bulan Januari s.d Juni 2024.

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Non Earmark sebanyak 385 / 385 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Earmark sebanyak 385 / 385 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Non Earmark sebanyak 202 / 385 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Earmark sebanyak 202 / 385 Desa

​

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

11 of 21

Penyaluran TKD 2024 Kab. Gayo Lues

11

No

Uraian

Pagu

Realisasi

% salur

1

Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp19.887.201.000

Rp7.265.540.710

36,53%

2

Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp459.844.896.000

Rp225.052.654.000

48,94%

3

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rp42.201.981.000

Rp5.582.819.250

13,23%

4

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rp59.603.235.000

Rp28.913.928.350

48,51%

5

Insentif Fiskal

-

-

-

6

Dana Desa

Rp107.225.224.000

Rp88.472.846.200

82,51%

Total

Rp688.762.537.000

Rp355.287.788.510

51,58%

Catatan :

DAU yang telah disalurkan adalah DAU Bulan Januari s.d Juni 2024.

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Non Earmark sebanyak 136 / 136 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Earmark sebanyak 136 / 136 Desa = 100%

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Non Earmark sebanyak 91 / 136 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Earmark sebanyak 91 / 136 Desa

Sumber OMSPAN TKD : 07 Juli 2024 16.00 PM

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

12 of 21

Penyaluran TKD 2024 Secara Total

12

No

Uraian

Pagu

Realisasi

% salur

1

Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp34.136.297.000

Rp11.961.019.460

35,04%

2

Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp1.054.636.968.000

Rp570.802.362.000

54,12%

3

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rp95.882.688.000

Rp11.436.232.000

11,93%

4

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rp187.873.492.000

Rp92.919.038.563

49,46%

5

Insentif Fiskal

-

-

-

6

Dana Desa

Rp379.685.519.000

Rp297.987.382.400

78,48%

Total

Rp1.752.214.964.000

Rp985.106.034.423

56,22%

Catatan :

DAU yang telah disalurkan adalah DAU Bulan Januari s.d Juni 2024.

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Non Earmark sebanyak 521 / 521 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap I Earmark sebanyak 521 / 521 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Non Earmark sebanyak 293 / 521 Desa

Dana Desa yang telah disalurkan Tahap II Earmark sebanyak 293 / 521 Desa

Sumber OMSPAN TKD : 07 Juli 2024 16.00 PM

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13 of 21

Permasalahan TKD KPPN Kutacane

13

No

Permasalahan

Rencana Aksi / Solusi

1

Penyaluran DAU tidak tepat waktu

  • Pelaporan yang menjadi syarat salur dikirim ke oleh Pemda ke DJPK tepat waktu dan benar
  • KPPN melakukan pemantauan dan reminder pengiriman laporan ke DJPK

2

Penyaluan DAK Fisik

  • Pemda melakukan perekaman dokumen yang menjadi syarat salur pengajuan DAK Fisik 2024
  • KPPN dan Pemda melaksanakan FGD Rutin terkait penyaluran dan permasalahan DAK Fisik 2024
  • Pemda Gayo Lues Sudah Mengajukan Bidang Sanitasi

3

DBH Pajak

  • Pemda menyelesaikan BAR Rekon Pajak yang menjadi syarat salur
  • KPPN, KPP/KP2KP berkoordinasi dengan Pemda terhadap progress rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah
  • KP2KP telah mengirimkan data Pajak LS ke KPPN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

14 of 21

Kinerja KPPN Kutacane Sebagai Satker�4 Juli 2024

15 of 21

CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE TAHUN 2024

15

No

Nama IKU

UIC

Target�Y-24

Target Q2 2024

Realisasi Q2 2024

Realisasi Q2 2023

1

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

PDMS

90

90

98,90*

96,63

2

Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Vera KI

4

4

5

-

3

Indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan KPPN

Seluruh Seksi

4

4

5

4,85

4

Indeks implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada satker lingkup KPPN

PDMS

4

4

5

97%

5

Indeks efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

PDMS

4

4

4,5

92,1

6

Persentase akurasi perencanaan kas

PDMS dan Bank

81%

81%

98,15%

98,24%

7

Indeks kualitas penyelesaian SP2D

PDMS dan Bank

4

4

5

5

8

Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Bank dan VeraKI

90

90

N/A

98,84

9

Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

PDMS

4

4

N/A

N/A

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

16 of 21

CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE TAHUN 2024

16

No

Nama IKU

UIC

Target�Y-24

Target Q2 2024

Realisasi Q2 2024

Realisasi Q2 2023

10

Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L

VeraKI

3

3

4

4

11

Tingkat implementasi penajaman tugas Financial Advisory

Seluruh Seksi

80%

80%

100%

100%

12

Tingkat kualitas pengelolaan kinerja organisasi

Umum

100%

100%

115,1%

-

13

Nilai Kualitas Hasil Pengelolaan SDM

Umum

100

100

120%

79,25%

14

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Vera KI

86

-

-

-

15

Indeks kualitas pengelolaan keuangan KPPN

Umum

100

100

104,43

100

16

Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Umum

100%

100%

100%

-

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

17 of 21

Capaian IKPA Juni 2024 Per 4 Juli 2024

17

Per tanggal 4 Juli 2024, nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai satker periode Juni 2024 bernilai 99,74

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

18 of 21

Capaian IKPA Juli 2024 Per 4 Juli 2024

18

Per tanggal 4 Juli 2024, nilai IKPA KPPN Kutacane sebagai satker periode Juli 2024 bernilai 66,24, hal ini dikarenakan nilai capaian indikator penyerapan anggaran masih berjalan.

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

19 of 21

Penyerapan Anggaran KPPN sebagai Satker Periode Juni 2024

s.d. 4 Juli 2024

26

JENIS BELANJA

PAGU

(Rp)

Realisasi

% Total Realis- asi

RPD Juni

Realisasi Juni

Deviasi

%

AVG % DEVIASI SELURUH J.BEL

% RATA-RATA DEVIASI KUMULATIF

B. PEGAWAI

178.164.000

72.869.000

50,71

15.880.000

15.833.000

47.000

0,3

0,9

0,15

B. BARANG

1.355.420.000

704.754.636

200.647.590

202.634.427

1.986.837

0,99

B. MODAL

-

-

-

-

-

-

195.513.300

153.302.049

​

​

TOTAL

1.533.584.000

777.623.636

SUMBER : OM-SPAN

Pada periode Juni 2024, KPPN Kutacane sebagai Satker telah melakukan penyerapan anggaran sebesar 50,71% dengan nilai deviasi sebesar 0,9%. Dengan demikian, target penyerapan belanja 51 dan 52 sebesar minimal 50% pada triwulan II 2024 sudah tercapai.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

20 of 21

Penyerapan Anggaran KPPN sebagai Satker Periode Juli 2024

s.d. 4 Juli 2024

26

JENIS BELANJA

PAGU

(Rp)

Realisasi

% Total Realis- asi

RPD Juli

Realisasi Juli

Deviasi

%

AVG % DEVIASI SELURUH J.BEL

​

B. PEGAWAI

178.164.000

72.869.000

52,49

16.999.997

0

16.999.997

100

76,25

11,62

B. BARANG

1.355.420.000

732.162.636

101.993.888

27.408.000

74.585.888

73,13

B. MODAL

-

-

-

-

-

-

118.993.885

27.408.000

87.368.431

​

TOTAL

1.533.584.000

805.031.636

SUMBER : OM-SPAN

Sampai dengan 4 Juli 2024, KPPN Kutacane sebagai Satker telah melakukan penyerapan anggaran sebesar 52,49% dari DIPA dengan nilai deviasi sebesar 76,25% dari RPD. Hal ini diakibatkan penyerapan anggaran bulan Juli 2024 masih berjalan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

21 of 21

© 2022 Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Terima Kasih

www.djpb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI