2 of 12

DASAR HUKUM

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 41);

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DUA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 38);

FREELANCE EXPERIENCE

MY PROJECT

CONTACT

END

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARANTAHUN 2016 NOMOR 29).

3 of 12

PADA BULAN OKTOBER 2022 KABUPATEN PANGANDARAN

MENCAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)

KEPESERTAAN MENCAPAI 95,95 %

Manfaat :

Pendaftaran PBPU dan BP Pemda 1X24 Jam bisa aktif (tanpa menunggu 14 hari)
Masyarakat tidak mampu yang belum daftar secara kolektif Daftar melalui Dinsos
SKTM menjadi salah satu syarat untuk di daftarkan menjadi PBI APBD (ada alurnya)

4 of 12

ALUR PENDAFTARAN UHC

5 of 12

PERSYARATAN PENDAFTARAN

6 of 12

PENDAFTARAN MELALUI RUMAH SAKIT

TANGGAL RAWAT

Proses Pendaftaran Wajib Dalam Waktu 3x24 Jam Hari Penjaminan

PENJAMINAN

Penjaminan Menggunakan BPJS dan Tidak Menyatakan Sebagai Pasien Umum

KELAS PERAWATAN

Wajib Dirawat Dikelas 3

7 of 12

PENDAFTARAN MELALUI PUSKESMAS

RUJUKAN RAWAT JALAN

Bagi yang belum memiliki jaminan kesehatan dan dirujuk dari FKTP ke FKRTL

FASKES TK.1

Bersedia menjadi peserta PPK 1 di Puskesmas yang ditawarkan oleh petugas pendaftaran UPT Puskesmas

HAK KELAS

Memiliki Hak Kelas 3 Program JKN

8 of 12

VERIFIKASI DATA

KEPENDUDUKAN PESERTA JKN PBPU DAN BP PEMDA

KABUPATEN PANGANDARAN

9 of 12

PERMASALAHAN

Hasil Temuan Audit Inspektorat Provinsi Jawa Barat T.A 2022 :

Belum ada proses verifikasi khusus / aplikasi khusus untuk tagihan BPJS oleh Dinas Kesehatan karena tidak punya alat (baru dilaksanakan pemadanan data dengan data DKB dari Disduk capil oleh Dinsos);
Tidak ada pendataan masyarakat miskin ekstrem dan yang sudah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan;
Tidak ada tim verifikasi dan validasi data kependudukan peserta JKN PBPU dan BP Pemda yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di SK-kan oleh Bupati

10 of 12

JUKNIS WEB PORTAL

Akses dibatasi hanya 200 NIK/hari

11 of 12

TINDAK LANJUT

Pertemuan Lintas Sektor (Dinkes, Dinsos, Disduk, Diskominfo dan BPJS Kesehatan)

a. BPJS Kesehatan melakukan pemadanan data 1 kali saat mendaftarkan

peserta saja?

b. Pemadanan data melalui Web Portal dibatasi 200 data per hari dan

input dilakukan secara manual satu per satu.

(data Peserta PBI : 70.000 data dibutuhkan waktu 12 bln)

2. Pembuatan aplikasi pemadanan data --> Diskominfo

3. Membuat permohonan akses data ke Kementerian Dalam Negeri dengan

estimasi kebutuhan kebutuhan akses 10.000 akses data/hari, oleh?

1 of 12