��Evidence-Based Policy-Making (EBPM): �from Data to Decision-Making��Kebijakan Publik dan Aplikasi��Magister Administrasi Publik�Program Pascasarjana�Universitas Ngurah Rai�2020
- Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par., M.AP. -
- Dr. MD. Enjat Munajat, S.Si., M.Ti -
Latar Belakang
Latar Belakang
IT Based Decision Making :
33% + 13% + 7% + 5% + 2% + 1 % =
61%
The survey received 245 responses from employees representing a number of federal agencies. The findings were conclusive ― among the options presented, respondents identified evidence-based policy making as most likely to have the greatest impact on the improvement of government services.
Which of the following do you believe will have the greatest impact on improving government services?
Policy Making Cycle..
Agenda setting
Policy formulation
Legitimation
Implementation
Evaluation
Policy maintenance
(Cairney, 2013)
POLICY MAKING CYCLE
Agenda setting
Policy formulation
Legitimation
Implementation
Evaluation
Policy maintenance
Agenda Setting :
Policy Formulation :
Need Evidence
Evidence means data….!!!
Prinsip Dasar EBPM
EBPM memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu
‘Public Policy’ as “anything a government chooses to do or not to do (Thomas Dye, 1972)
Data Driven Decision Making
Contoh Kasus…
People Fully Vaccinated vs Total Case
Periode
5 Jan – 15 Ags
Raw Data :
Visualization using Tableau 2021.1.2
People Fully Vaccinated vs New Cases (Daily)
Periode
5 Jan – 15 Ags
Raw Data :
Visualization using Tableau 2021.1.2
People Fully Vaccinated vs Total Case (Cont’d)
Periode Vaksinasi pertama Massal
25 June – 15 Ags
Raw Data :
Visualization using Tableau 2021.1.2
Raw Data :
Visualization using Tableau 2021.1.2
3 Indikator :
Terlihat Indonesia total kematian salah satu yang terbesar,
Dengan jumlah vaksinasi sekitar 10,25 per-Hundred salah satu yang terbawah
Walaupun apabila secara jumlah terbesar
Poverty rate…
Raw Data : BPS Reports
Visualization using Tableau 2021.1.2
Awal pendemi Maret 2020 menuju Agustus, kemiskinan naik sangat siginfikan (5 bln)
1 Mar = 26.420 M
20 Ags = 27.550 M
Delta = 1.130 M
Connections…
Lack of Coordination between Ministries/Institutions/Regional
Lack of Collaboration between Ministries/Institutions/Regional
Overlapping rules (grey area)
Picture : https://www.floridatoday.com/picture-gallery/news/2020/03/12/coronavirus-photos-what-virus-look-like/5030958002/
Poverty
Government
Poverty 🡪 Stunting
Dari sini kita dapat melihat :
Sehingga Indonesia harus mulai peduli :
RUU HIP (twitter)
sentiment
John Kei vs Habib Bahar
Tri Rismaharini
PSBB Jabar
Khofifah – Jawa Timur
PPDB DKI
Cipta Kerja (1)
Cipta Kerja (2)
#TolakOmnibusLaw
Mahasiswa Bergerak
Buruh
Buruh (2)
DPRKhianatiRakyat
5
1
2
3
4
Blockchain Digital Transformation
BAGIAN HUKUM
Penegakan hukum
BAGIAN HUKUM
Catatan legislasi
DPMPTSP/ BANK
Tagihan Pembayaran
DINAS SOSIAL
Distribusi kesejahteraan
DINAS KEPENDUDUKAN
ID yang didigitalkan
DINAS KESEHATAN
Kesehatan
DISKOMINFO
Perlindungan dunia maya
KEPOLISIAN/ DISKOMINFO
Keamanan dan Keselamatan
DINAS PERPAJAKAN
Perpajakan
Pemerintah dapat menggunakan data blockchain publik untuk memantau transaksi dan menghentikan pencucian uang
Dengan buku besar desentralisasi, Pemerintah dapat menyimpan catatan semua laporan undang-undang dengan cara yang lebih baik
Pemerintah dapat menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan sistem penagihan dan pembayaran tradisional
Teknologi Blockchain dapat menjadi cara yang bagus untuk memotong kerugian sistem yang akan membuka jalan bagi distribusi kesejahteraan yang lebih baik
Dengan buku besar yang terdesentralisasi, pemerintah dapat menerapkan ID digital untuk warga negara
Pemerintah dapat meningkatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan buku besar yang didistribusikan
Dengan teknologi blockchain, pemerintah dapat memberikan keamanan yang lebih baik terhadap penipuan online
Pemerintah dapat menggunakan teknologi blockchain untuk melindungi infrastruktur vital pemerintah dari serangan dan peretasan maya
Dengan buku besar yang terdesentralisasi, pemerintah dapat mendorong transparansi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah pajak
SATU DATA
UNTUK LAYANAN PUBLIK
Individu Blockchain Ledger
Diamankan dengan kriptografi Publik/ Private Key, diantaranya :
DINAS/ KANTOR/ UPT
Pemerintah Kota Bandung dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada warga negara — sejauh aturan yang telah ditetapkan
Permission
Rule
Rule
Permission
PIHAK ke-3
Sektor swasta dapat dimasukkan dalam bagian-bagian tertentu dari layanan blockchain
Setelah kesepahaman terjalin, Instansi Pemerintah/ Pihak ke-3 secara otomatis mendapatkan izin untuk mengakses data warga sejauh aturan yang telah ditetapkan
Warga negara menjalin kontrak dengan Instansi Pemerintah/ Swasta kapanpun dimanapun untuk urusan terkait layanan public (aspirasi publik)
Menentukan situasi di mana informasi dapat dibagikan
Warga Bandung dapat memberi akses kepada Instansi Pemerintah/ Swasta (read/ write) terhadap data individunya (kasus per-kasus)
Read
Read
Write
Masyarakat
Smart Contracts
Regulasi
BIG PICTURE
**) Pihak ketiga :