1 of 32

��Evidence-Based Policy-Making (EBPM): �from Data to Decision-Making�Kebijakan Publik dan AplikasiMagister Administrasi Publik�Program Pascasarjana�Universitas Ngurah Rai�2020

- Dr. Nyoman Diah Utari Dewi, A.Par., M.AP. -

- Dr. MD. Enjat Munajat, S.Si., M.Ti -

2 of 32

Latar Belakang

  1. The Fall of Mobility, The Rise of Stay @ Home
  2. Online-Shopping Widening+Deepening: From Wants to Needs
  3. Food Delivery: From “Indulgence” to “Utility”
  4. The Comeback of Home Cooking
  5. Frozen Food: Convenience Solution
  6. Going Omni
  7. Subscription Model Matters
  8. TV Strikes Back
  9. DIY & Self-Care @ Home
  10. Zoomable Workplace @ Home

  1. “Work-Live-Play” Balance: Well-Being Revolution
  2. The Century of Self Distancing
  3. Contact-Free Lifestyle
  4. Low-Trust Society
  5. Constantly-Fear Customers
  6. Jamu Is the New Espresso
  7. Halal (Thoyyiban) Becomes Mainstream
  8. Paylater Solution
  9. The Future of Traveling
  10. Virtual Experience Is the Nex Big Thing
  1. The Emerging VirSocial
  2. Flexible Working Hours: From “9-to-5” to “3-to-2”
  3. The Birth of Zoom Generation
  4. Cloud Lifestyle
  5. Telemedicine: from Visit to Virtual
  6. Online+Home-Schooling
  7. Ibadah Virtual
  8. The Rise of Empathy and Solidarity
  9. From Drone Parenting to Positive Parenting
  10. More Suffering, More Religious

3 of 32

4 of 32

5 of 32

Latar Belakang

IT Based Decision Making :

33% + 13% + 7% + 5% + 2% + 1 % =

61%

The survey received 245 responses from employees representing a number of federal agencies. The findings were conclusive ― among the options presented, respondents identified evidence-based policy making as most likely to have the greatest impact on the improvement of government services.

Which of the following do you believe will have the greatest impact on improving government services?

6 of 32

Policy Making Cycle..

Agenda setting

Policy formulation

Legitimation

Implementation

Evaluation

Policy maintenance

(Cairney, 2013)

POLICY MAKING CYCLE

Agenda setting

Policy formulation

Legitimation

Implementation

Evaluation

Policy maintenance

Agenda Setting :

    • Identifikasi masalah yang memerlukan perhatian pemerintah,
    • memutuskan masalah mana yang paling pantas diperhatikan dan
    • menentukan sifat masalah.

Policy Formulation :

    • Menetapkan tujuan,
    • mengidentifikasi biaya
    • memperkirakan dampak solusi,
    • memilih dari daftar solusi dan
    • memilih instrumen kebijakan.

Need Evidence

Evidence means data….!!!

7 of 32

Prinsip Dasar EBPM

EBPM memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu

  1. Keputusan didasarkan pada bukti, dan tidak dibuat oleh bukti
  2. Kejelasan tujuan bahwa kebijakan harus dicapai
  3. Bukti (data) harus dilihat dalam konteks, bukan konten

‘Public Policy’ as “anything a government chooses to do or not to do (Thomas Dye, 1972)

8 of 32

Data Driven Decision Making

9 of 32

Contoh Kasus…

10 of 32

People Fully Vaccinated vs Total Case

Periode

5 Jan – 15 Ags

Raw Data :

  • https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=IDN
  • https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Visualization using Tableau 2021.1.2

11 of 32

People Fully Vaccinated vs New Cases (Daily)

Periode

5 Jan – 15 Ags

  • PPKM Series
  • Puncak Gelombang
  • Lembah Gelombang

Raw Data :

  • https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=IDN
  • https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Visualization using Tableau 2021.1.2

12 of 32

People Fully Vaccinated vs Total Case (Cont’d)

Periode Vaksinasi pertama Massal

25 June – 15 Ags

  • PPKM
  • Puncak
  • Trends
  • Prediksi

Raw Data :

  • https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=IDN
  • https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Visualization using Tableau 2021.1.2

13 of 32

Raw Data :

  • https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=IDN
  • https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19

Visualization using Tableau 2021.1.2

3 Indikator :

  1. Total Cases (Million)
  2. Total Vaccinations (Hundred)
  3. Total Death

Terlihat Indonesia total kematian salah satu yang terbesar,

Dengan jumlah vaksinasi sekitar 10,25 per-Hundred salah satu yang terbawah

Walaupun apabila secara jumlah terbesar

14 of 32

Poverty rate…

Raw Data : BPS Reports

Visualization using Tableau 2021.1.2

Awal pendemi Maret 2020 menuju Agustus, kemiskinan naik sangat siginfikan (5 bln)

1 Mar = 26.420 M

20 Ags = 27.550 M

Delta = 1.130 M

15 of 32

Connections…

Lack of Coordination between Ministries/Institutions/Regional

Lack of Collaboration between Ministries/Institutions/Regional

Overlapping rules (grey area)

Picture : https://www.floridatoday.com/picture-gallery/news/2020/03/12/coronavirus-photos-what-virus-look-like/5030958002/

Poverty

Government

16 of 32

Poverty 🡪 Stunting

Dari sini kita dapat melihat :

  • Kementerian/ Lembaga/ Daerah masing-masing menyelenggarakan program yang sama
  • Data yang berulang (duplikasi)
  • Panjangnya rantai birokrasi,
  • Tidak jelas siapa melakukan apa
  • Tidak ada yang mengkoordinir/ mengkonsolidasi/ dsb
  • Kinerja masih ditentukan oleh serapan anggaran
  • Etc…

Sehingga Indonesia harus mulai peduli :

  • Sepakati Bisnis Proses
  • Koordinasi urusan dan bagi habis sesuai tupoksi
  • 1 IKK (tujuan) bersama
  • Satu Data 🡪 berbagi pakai
  • Satu Plattform
  • Satu Services bersama

17 of 32

RUU HIP (twitter)

sentiment

18 of 32

John Kei vs Habib Bahar

19 of 32

Tri Rismaharini

20 of 32

PSBB Jabar

21 of 32

Khofifah – Jawa Timur

22 of 32

PPDB DKI

23 of 32

Cipta Kerja (1)

24 of 32

Cipta Kerja (2)

25 of 32

#TolakOmnibusLaw

26 of 32

Mahasiswa Bergerak

27 of 32

Buruh

28 of 32

Buruh (2)

29 of 32

DPRKhianatiRakyat

30 of 32

5

1

2

3

4

Blockchain Digital Transformation

BAGIAN HUKUM

Penegakan hukum

BAGIAN HUKUM

Catatan legislasi

DPMPTSP/ BANK

Tagihan Pembayaran

DINAS SOSIAL

Distribusi kesejahteraan

DINAS KEPENDUDUKAN

ID yang didigitalkan

DINAS KESEHATAN

Kesehatan

DISKOMINFO

Perlindungan dunia maya

KEPOLISIAN/ DISKOMINFO

Keamanan dan Keselamatan

DINAS PERPAJAKAN

Perpajakan

Pemerintah dapat menggunakan data blockchain publik untuk memantau transaksi dan menghentikan pencucian uang

Dengan buku besar desentralisasi, Pemerintah dapat menyimpan catatan semua laporan undang-undang dengan cara yang lebih baik

Pemerintah dapat menerapkan teknologi blockchain untuk meningkatkan sistem penagihan dan pembayaran tradisional

Teknologi Blockchain dapat menjadi cara yang bagus untuk memotong kerugian sistem yang akan membuka jalan bagi distribusi kesejahteraan yang lebih baik

Dengan buku besar yang terdesentralisasi, pemerintah dapat menerapkan ID digital untuk warga negara

Pemerintah dapat meningkatkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan buku besar yang didistribusikan

Dengan teknologi blockchain, pemerintah dapat memberikan keamanan yang lebih baik terhadap penipuan online

Pemerintah dapat menggunakan teknologi blockchain untuk melindungi infrastruktur vital pemerintah dari serangan dan peretasan maya

Dengan buku besar yang terdesentralisasi, pemerintah dapat mendorong transparansi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah pajak

SATU DATA

UNTUK LAYANAN PUBLIK

31 of 32

Individu Blockchain Ledger

Diamankan dengan kriptografi Publik/ Private Key, diantaranya :

  • Data catatan sipil
  • Data pajak / jaminan sosial
  • Catatan interaksi individu-Instansi (Pemerintah/ Swasta)
  • dsb dsb...

DINAS/ KANTOR/ UPT

Pemerintah Kota Bandung dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada warga negara — sejauh aturan yang telah ditetapkan

Permission

Rule

Rule

Permission

PIHAK ke-3

Sektor swasta dapat dimasukkan dalam bagian-bagian tertentu dari layanan blockchain

Setelah kesepahaman terjalin, Instansi Pemerintah/ Pihak ke-3 secara otomatis mendapatkan izin untuk mengakses data warga sejauh aturan yang telah ditetapkan

Warga negara menjalin kontrak dengan Instansi Pemerintah/ Swasta kapanpun dimanapun untuk urusan terkait layanan public (aspirasi publik)

Menentukan situasi di mana informasi dapat dibagikan

Warga Bandung dapat memberi akses kepada Instansi Pemerintah/ Swasta (read/ write) terhadap data individunya (kasus per-kasus)

Read

Read

Write

Masyarakat

Smart Contracts

Regulasi

BIG PICTURE

**) Pihak ketiga :

  1. Perguruan Tinggi,
  2. Media massa
  3. Provider Telekomunikasi, IT
  4. Industri Besar/ Menengah/ Kecil
  5. Komunitas
  6. Perbankan

32 of 32