1 of 10

ugm.ac.id

Pengantar Pleno 2, Forum Nasional XVI

Tantangan Pendanaan Kesehatan: Membaca Masa Kini dan Masa Depan dengan Skenario

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan

Inclusive, Self-Reliant, Sustainable

2 of 10

Pengantar

Pleno 2 ini membahas tantangan masa kini dan masa depan pendanaan kesehatan dengan pendekatan skenario

3 of 10

Pleno 2 membaca sumber dana pemerintah saat ini dan BPJS

3

	APBN-APBD	BPJS	Askes Swasta	Filantropi	Out-of-pocket
ILP-Pelayanan Primer (Paralel 1)
Rumah Sakit (Paralel 2)
Bencana (Paralel 6)

Pleno 2: seluruh sumber dana untuk seluruh tujuan, dibaca bersama

Paralel 5 membahas efisiensi dana BPJS lewat pencegahan dan penindakan fraud.

Pleno 1

Apa yang terjadi dalam pendanaan kesehatan?

Pleno 2 (kita di sini)

Tantangan masa kini dan masa depan, dengan pendekatan skenario

Hari 2: Pleno 3

Ikhtiar pemerintah meningkatkan pendanaan

Hari 2: workshop dan Pleno 4

Arah revisi UU SJSN dan UU BPJS, advokasi

Forum Nasional XVI | Pleno 2: Pendanaan Kesehatan dengan Pendekatan Skenario

4 of 10

Sumber dana Pemerintah:

Ruang fiskal sempit: anggaran kesehatan hanya naik 1,7%, pagu Kemenkes turun 10%

Outlook 2026 vs RAPBN 2027 (Rp triliun)

Rehabilitasi 10.000 Puskesmas dijanjikan (±Rp4 M per unit ≈ Rp40 T, hitungan), padahal DAK fisik 2027 hanya Rp5 T.

Sumber: DJPb Kemenkeu 18 Agu 2026 (RAPBN 2027); Databoks Katadata

PESAN: yang naik hanya sedikit, dan yang turun justru unit pelaksana. Menaikkan belanja ke 4% PDB tidak bisa mengandalkan APBN tahunan saja.��CATATAN ANGKA�- Anggaran kesehatan RAPBN 2027 Rp244,9 T, naik 1,7% dari outlook 2026 Rp240,8 T (Databoks Katadata 16 Agu 2026) - SEKUNDER. Belanja negara Rp4.097,2 T (+3,9%) (DJPb Kemenkeu) - PRIMER. Porsi ±6,0% adalah hitungan.�- Pagu Kemenkes Rp102,1 T vs Rp114 T (-10,44%) (Katadata 21 Agu 2026).�- Hati-hati: ada tiga ukuran "anggaran kesehatan": Rp244,9 T (anggaran kesehatan lintas K/L), fungsi kesehatan Rp139,1 T, Kemenkes Rp102,1 T. Selalu sebut ukurannya.�- TKD 2027 Rp735 T; UU APBN 2026 Rp693 T; baseline Banggar 2026 Rp649 T; 2025 Rp919,9 T (BPJS Watch). "TKD turun" benar jika dibanding 2025, tidak benar jika dibanding UU APBN 2026. Sebut baseline.�- Rasio pajak 9,3% (pajak saja, Menkeu); deck Faozi menulis "sekitar 10%" (definisi lebih luas/pembulatan). Pakai 9,3%.�- Mandatory spending 5% APBN / 10% APBD dihapus UU 17/2023 (Kemenkes 4 Nov 2024). Anggaran kesehatan 2025 tetap ±Rp217,3 T (6% APBN).�- Rehabilitasi 10.000 Puskesmas: pernyataan RAPBN 2027 via media; nilai ±Rp40 T adalah hitungan penyusun.�- Nama Menkeu berbeda antar artikel (Purbaya vs Suahasil); ucapkan "Menteri Keuangan" saja.

5 of 10

Pak Roni Palian, SE., MA

Perbedaan Fiskal Antar Daerah dan Keberlanjutan Pendanaan Kesehatan

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable

6 of 10

Beban JKN melampaui iuran sejak 2023; penyangga dana tinggal 1,88 bulan klaim

Gambar : pendapatan iuran vs beban jaminan DJS Kesehatan, Rp triliun. Sumber gambar: Kemenkes (2026a) dari Laporan Pengelolaan Program JKN; BPJS Kesehatan (2026). 2025* belum diaudit; RKAT 2026 adalah rencana.

109,05%

rasio klaim 2025 (DJSN); versi lain 107,69–108,27%

±Rp2 T/bln

defisit DJS 2026: klaim Rp16–16,5 T vs iuran ±Rp14 T

Rp30,04 T

aset neto akhir 2025 (2024: Rp48,79 T) = 1,88 bulan klaim

Rp20 T

tambahan APBN Okt–Nov 2026 (PMK 73/2026); gagal bayar Juli 2027 bila tanpa intervensi

Sumber: DJSN Laporan Bulanan JKN Des 2025; Bisnis 2 Jul 2026 (aset neto); CNN Indonesia 10 Jun 2026 (Raker Komisi IX 9 Jun 2026); PMK 73/2026 (Kemenkeu, 1 Okt 2026); Suara.com 13 Okt 2026. Angka 2025 pada gambar (iuran 176,3; beban 190,3) berbeda tipis dari DJSN (176,7; 192,7).

PESAN: suntikan Rp20 T menunda, tidak mengubah desain. Iuran tidak punya formula penyesuaian, sehingga setiap defisit menjadi keputusan politik tahunan.��CATATAN ANGKA�- Rasio klaim 2025: 109,05% (DJSN Laporan Bulanan Des 2025: beban Rp192,7 T, iuran Rp176,7 T) - PRIMER. Versi lain: 108,27% dan defisit Rp14,61 T (Fortune 2 Jul 2026); 107,69% (paparan April). Rasio klaim Februari 2026 111,86% (2 bulan); 108,72% adalah data sampai April 2026 (bukan "Juni").�- Defisit 2025: Rp14,61 T (iuran Rp176,72 T - beban klaim Rp191,33 T) dan Rp17,13 T (laporan audit; beban jasa kontrak Rp193,85 T) - keduanya benar menurut definisinya. Ucapkan: "beban klaim melebihi iuran Rp14,6 T; setelah beban lain, defisit audit Rp17,1 T".�- Aset neto akhir 2025 Rp30,04 T (2024: Rp48,79 T), setara 1,88 bulan klaim (Bisnis, Katadata 2 Jul 2026).�- ±Rp2 T per bulan; gagal bayar Juli 2027: Dirut BPJS di Raker Komisi IX 9 Juni 2026 (CNN 10 Jun 2026) - kutipan pejabat.�- Rp20 T: PMK 73/2026 ditetapkan 1 Oktober 2026 (PRIMER, tetapi teks PMK tidak memuat nominal). Nominal dan jadwal cair Rp10 T Okt + Rp10 T Nov dari pernyataan Menkeu (Suara.com 13 Okt 2026). Jangan campur dengan "pemutihan tunggakan Rp20 T" (Okt 2025).�- Iuran 2027 tidak naik (Menkes, Bisnis 14 Agu 2026). Iuran terakhir disesuaikan 2020 (DJSN); rasio kecukupan iuran 94,5% -> 87,6%.�- Kepesertaan: ±285 juta, aktif 80,6% (Sep 2026). PBI nonaktif Feb 2026: 11.085.286 (SK Mensos); angka 13,5 juta pada deck tidak terkonfirmasi.�- Gambar di slide adalah gambar ASLI dari deck Laksono (2026), bukan hasil reproduksi; sumbernya Kemenkes (2026a). Situs sumber primer (BPJS, DJSN, Kemenkes) tidak dapat diakses dari lingkungan kerja, jadi tangkapan layar langsung dari situs sumber perlu diambil manual bila diperlukan.

7 of 10

Direktur Utama BPJS Kesehatan/Perwakilan

dr. Wahyudi Putra Pujianto Kepala Cabang BPJS Sleman
Keberlanjutan Pembiayaan JKN dalam Menghadapi Perubahan Demografi dan Epidemiologi

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable

8 of 10

Bagaimana situasi keuangan obat?

Prof.apt. Hesty Utami R, M.Clin.Pharm.,PhD
Follow the Money: Peran Pembiayaan dan Arus Kas dalam Pengadaan Obat di Indonesia --- Preliminary Findings �

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable

9 of 10

Bagaimana Aspek Revisi Regulasi Hukum untuk perubahan kebijakan pemerintah?

Dr. Rimawati, SH., MH
Tantangan Regulasi Pendanaan Kesehatan: Apakah Kerangka Hukum Saat Ini Masih Layak?

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable

10 of 10

Mari kita ikuti…

Merakyat, Mandiri, Berkelanjutan | Inclusive, Self-Reliant, Sustainable