1 of 38

Materi 3:

Interpretasi Data dan Bukti untuk Penguatan Kebijakan Kesehatan:

Kasus DM

​

Laksono Trisnantoro,

Juni 2024

2 of 38

1

1.

Peran Riset Implementasi dalan Penyusunan Kebijakan berkualitas

​

3 of 38

Siklus Kebijakan Kesehatan

2018

2017

2016

1. Agenda Setting

2. Policy Formulation

3. Policy Implementation

4. Policy Evaluation

5. Policy Change

6. Policy Termination

Bevaola Kusumasari, FISIPOL UGM

​

Bagaimana menyusun Kebijakan Kesehatan Berkualitas?

4 of 38

Evidence Based Medicine (EBM) and �Evidence Based Policy Making (EBP)

Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence-based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996: 312:71-2

​

Cookson R. Evidence-based policy making in health care: what it is and what it isn’t. Journal of Health Service Research Policy. Vol 10 No 2 April 2005.

​

Sackett et.al defined EBM as: “ the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the case of individual patient’.

​

Cookson defined Evidence Based Policy Making similar with Evidence Based Medicine but focus in public policy for society use.

5 of 38

Evidence-informed policy-making

to ensure that the best available research evidence is used to inform decision-making.

​

It is characterized by systematic and transparent access to and appraisal of evidence as an input into the policy-making process.

​

WHO/Europe uses the term “evidence-informed”, rather than “evidence-based”, recognizing that research evidence is only one input into a policy decision. Other considerations include the political and social culture, financial concerns, timing and relationship to other priorities.

6 of 38

Model of Evidence Informed Policy Making

Scientific Evidence

Values

Trust

Experiences

Anecdote

Opinion

Obstacles: Politic, economy, regulation, and ethics

Policy Making

7 of 38

1

2.

Kasus Diabetes Mellitus

8 of 38

Pengantar:

Diabetes Melitus merupakan sumber dari berbagai penyakit katastropis:

  • Jantung
  • Stroke
  • Ginjal

9 of 38

10 of 38

Masalah DM yang meningkat terus �(diukur dengan klaim INA-CBG)

Selama JKN berlangsung pengeluaran pengeluaran BPJS untuk penyakit-penyakit yang diawali Diabetes Mellitus meningkat terus

​

​

  • Biaya klaim tertinggi pada tahun 2019 dan mengalami penurunan tahun 2020 karena Covid19

Data: Sample 1% BPJS

11 of 38

Data: Sample 1% BPJS

12 of 38

Apakah terjadi situasi Pembiaran?

Tidak ada kebijakan public, termasuk kebijakan BPJS yang berusaha mengurangi laju kenaikan klaim ini?

Intepretasi data: Apakah terjadi situasi Pembiaran?

Data: Sample 1% BPJS

13 of 38

Di Pemerintah Pusat, BPJS, PERKENI, PERSADIA

  • Sudah ada kesadaran tentang pencegahan DM
  • Banyak kebijakan dan regulasi ditetapkan

Daerah belum ada sistem pencegahan dan pengelolaan DM

  • Pengamatan di berbagai daerah: Belum ada integrasi dan sikronisasi perencanaan dan pengelolaan DM
  • Bahkan antara Dinkes dan BPJS belum ada sinkronisasi

Tantangan

14 of 38

Peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting

​

  • Harus berkelanjutan, bukan proyek
  • Tidak terputus antara pencegahan dan pengobatan
  • Bagaimana caranya?

15 of 38

Penanganan detil untuk Diabetes Mellitus

Tidak mungkin dilakukan pemerintah pusat sendirian

16 of 38

cocok untuk pencegahan DM

Kebijakan Transformasi yang dilandasi UU Kesehatan 2023

17 of 38

  • Perlu Screening
  • Pre-diabetes perlu dikelola
  • Terintegrasi dengan penanganan diabetes
  • Dilakukan penanganan segera untuk mencegah pemburukan di semua tingkat pelayanan

18 of 38

yang menghasilkan Impact

Untuk mendorong kesadaran Kabupaten/Kota akan DM perlu menggunakan prinsip:

Interpretasi

19 of 38

Pengalaman Balikpapan

20 of 38

Kota Balikpapan

21 of 38

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, 2022

22 of 38

Jumlah Kasus Diabetes Melitus Per Kecamatan di Kota Balikpapan

Kecamatan

Kelompok Diagnosis Diabetes Melitus

DM type I

DM type II

Malnutrisi + DM

Other Specified DM

Unspecified DM

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

Balikpapan Selatan

2.708

2.590

23.272

23.910

10

2

120

60

678

1.006

Balikpapan Tengah

264

103

9.229

11.119

0

0

1

4

488

335

Balikpapan Utara

89

136

1.171

1.651

3

0

4

0

2.133

2.468

Balikpapan Timur

2

0

438

1.073

0

0

1

0

0

1

Balikpapan Barat

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Kota Balikpapan

3.063

2.829

34.110

37.754

13

2

126

64

3.299

3.810

Sumber: https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/#/site/Stakeholder/views/PenyakitDiabetesMelitus/PiramidaPenyakitDiabetesMelitus?:iid=1

23 of 38

Biaya Klaim BPJS untuk Diabetes Melitus

Kelompok Diagnosis Diabetes Melitus

Tahun 2021

Tahun 2022

Jumlah Klaim Rawat Jalan

Jumlah Klaim Rawat Inap

Jumlah Klaim Rawat Jalan

Jumlah Klaim Rawat Inap

DM type I

Rp 590,949,100

Rp 507,801,700

Rp 492,963,300

Rp 2,295,952,600

Diabetes Mellitus type II

Rp 7,951,061,700

Rp 24,927,701,100

Rp 7,722,031,800

Rp 29,723,635,050

Malnutrisi + Diabetes Melitus

Rp 970,600

Rp 94,850,500

Rp 197,600

Rp 4,632,400

Other Specified Diabetes Mellitus

Rp 33,127,300

Rp 253,210,500

Rp 35,083,600

Rp 46,844,700

Unspecified Diabetes Mellitus

Rp 835,991,600

Rp 2,779,691,834

Rp 825,166,800

Rp 3,462,515,700

Total Klaim

Rp 9,412,100,300

Rp 28,563,255,634

Rp 9,075,443,100

Rp 35,533,580,450

Sumber: https://dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/#/site/Stakeholder/views/PenyakitDiabetesMelitus/DetakPenyakitDiabetesMelitus?:iid=1

24 of 38

Interpretasi:

Apakah terjadi situasi Pembiaran?

Tantangan di Kota Balikpapan

  • Beban penanganan DM semakin meningkat
  • Beban penanganan penyakit-penyakit akibat DM semakin meningkat

25 of 38

Tidak ada Pembiaran

diperlukan Koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring untuk menghasilkan impact terbaik

  • Pemerintah Kota: mempunyai berbagai kegiatan
  • Kemenkes: pencegahan dan pengurangan masalah akibat DM dengan pendekatan yang terpadu dari penanganan masyarakat sehat sampai sakit (end to end). Menggunakan prinsip2 transformasi Kesehatan
  • BPJS: melakukan kegiatan penanganan DM
  • Masyarakat: Melakukan usaha-usaha mandiri (termasuk PERSADIA, PERKENI di Balikpapan)
  • ….

​

Membutuhkan pendampingan dari Konsultan Manajemen Program

Tapi terlihat seperti

sendiri-sendiri

26 of 38

Dalam situasi ini:

Perlu ada kebijakan inovatif yang melibatkan banyak pelaku dan berorientasi pada Impact yang terukur

27 of 38

Apa yang disebut sebagai Impact?

a powerful effect that something, especially something new, has on someone or something:

Kebijakan Baru tentang DM

Berbagai indicator, termasuk besaran klaim INA-CBG terkait DM

Menggambarkan bagaimana kontak antara kebijakan baru DM yang inovatif dengan berbagai indikator, termasuk laju perkembangan besaran klaim INA-CBG

28 of 38

Cara berfikir: Impact kebijakan untuk pengendalian pengeluaran BPJS

Kebijakan-kebijakan tentang DM di level nasional dan daerah

Apakah kebijakan-kebijakan DM di masa depan dapat mengurangi laju pertumbuhan claim Tindakan-Tindakan yang terkait dengan Diabetes Mellitus di berbagai daerah?

Data: Sample 1% BPJS

29 of 38

Apa kebijakan DM yang inovatif?

  • Mempunyai tujuan terukur
  • Melibatkan Kerjasama berbagai pihak secara baik dan mempunyai leader
  • Bersifat tidak sepotong-sepotong

Pelaku-Pelaku di tahap pencegahan, pelayanan primer, sampai rujukan

Hulu

Hilir

Mencegah faktor resiko

​

Merubah Perilaku

​

Melakukan screening diagnosis dini

​

Melakukan pengobatan untuk mencegah komplikasi

​

Melakukan Tindakan klinis untuk DM

​

Tujuan:

Penurunan

DM

sebagai Impact

​

Perubahan Perilaku

Perubahan Level Glukose Darah

Perubahan Klaim INA-CBG

30 of 38

Kebijakan DM yang inovatif dapat menggunakan prinsip transformasi kesehatan

31 of 38

Diadopsi untuk DM menjadi……

32 of 38

Pelaku-pelaku dalam Diabetes Mellitus

Pelaku-Pelaku di tahap pencegahan, pelayanan primer, sampai rujukan

Hulu

Hilir

Mencegah faktor resiko

​

Merubah Perilaku

​

Melakukan screening diagnosis dini

​

Melakukan pengobatan untuk mencegah komplikasi

​

Melakukan Tindakan klinis untuk DM

​

Tujuan:

Penurunan

DM

sebagai Impact

​

Perubahan Perilaku

Perubahan Level Glukose Darah

Perubahan Klaim INA-CBG

33 of 38

Tantangan:

  • Bagaimana para pelaku DM di Kota Balikpapan dapat melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan?

Perlu ada:

  • Perencanaan Bersama: Pemerintah, BPJS, Swasta, Masyarakat.
  • Pelaksanaan
  • Monitoring dan Evaluasi bersama

34 of 38

Dari tahap-tahap kegiatan di atas, dilaksanakan secara offline, online, maupun hybrid.

Konsultan Manajemen bekerja sebagai pendamping di Tahap-tahap yang ada

35 of 38

Ada Laporan Tahunan tentang DM

  • Perlu dilakukan sebagai monitoring tahunan
  • Mencakup semua pelaku dan seluruh sumber dana DM

Akan dikembangkan di level Propinsi (Kalimantan Timur) tahun 2024

36 of 38

yang menghasilkan Impact, dan dapat dimonitor dengan riset implementasi

Penutup:

Interpretasi ini membutuhkan data Rutin, bukan data Survey

37 of 38

Dengan menguasai Data Lokal dan Actionnya: para dosen tidak menjadi penonton dinamika dunia nyata

Data rutin lokal

Riset Operasional

38 of 38

Mari kita bahas................Terimakasih