Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

Direktorat Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai

08 Oktober 2024

Outline

1. Kondisi Eksisting Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai Indonesia
2. Skema Pemilihan Wilayah Prioritas
3. Strategi Pelaksanaan Survei dan Pemilihan Teknologi
4. Arah Kebijakan (3 Skenario)
5. Dokumen Kajian Teknis
6. Timeline Penyusunan Dokumen

Tujuan penyusunan Dokumen “Grand Design Rencana Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar Wilayah Laut Dan Pantai” adalah untuk:

1. Menjadi bahan masukan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di bidang kemaritiman/kelautan
2. Mensinergikan kegiatan pemetaan kelautan nasional dari berbagai Kementerian/Lembaga
3. Menjadi acuan penyelenggaraan Data Geospasial Dasar (DG Dasar) dan Informasi Geospasial Dasar (IGD) kelautan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
4. Menjadi bahan rujukan untuk menyusun Rencana Strategis sebagai landasan kebijakan dan memperkuat fondasi pengembangan informasi geospasial ke depan hingga pada akhirnya diharapkan dapat menyukseskan Indonesia Emas 2045

REFERENSI DOKUMEN GRAND DESIGN

KONDISI EKSISTING

Ketersediaan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai �berbagai skala pada tahun 2021

1. Peta skala kecil LLN 1:500.000 dan LPI 1:250.000 mencakup 100% wilayah perairan Indonesia
2. Peta skala menengah LPI (1:50.000/1:25.000) dan LLN (1:50.000) mencakup 72% wilayah perairan Indonesia
3. Peta skala besar (1:5.000/1:1.000) mencakup 3% wilayah perairan Indonesia.

Baseline Ketersediaan IG Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala Besar�untuk Rancangan Awal RPJMN 2025-2029

11.685 km²

mencakup lokasi yang memiliki data kedalaman dan garis pantai

Penentuan Wilayah Prioritas

Klasifikasi Lokasi Prioritas

• Klasifikasi area berdasarkan area rentan Bencana Alam TSUNAMI
• Klasifikasi area Pantai pesisir berdasarkan Urban, Rural dan Hutan, Area URBAN diidentifikasi berdasarkan lokasi kota-kota di Indonesia pada level PROVINSI, KOTA dan KABUPATEN.
• Kawasan STRATEGIS pengembangan wilayah
• Kawasan Alur Pelayaran dan Pelabuhan Penting
• Kawasan konservasi dan perlindungan Perairan

​

​

Strategi Pelaksanaan Survei dan Pemilihan Teknologi

Teknologi Percepatan Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

Di Wilayah Perairan Dangkal dan Jernih

Airborne Lidar Bathymetry

Structured from Motion (SfM) dari Foto Udara (metrik/non metrik)

Satellite Derived Bathymetry (SDB)

Teknologi Percepatan Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

Singlebeam Echosounder

Multibeam Echosounder

Strategi Percepatan Penyediaan Data Batimetri untuk Peta Dasar

• Menerapkan prinsip fit for purposes dengan membagi wilayah Indonesia kedalam 3 (tiga) kategori berdasarkan kondisi geografis;
• Menerapkan spesifikasi teknis dan tingkat ketelitian yang berbeda untuk masing-masing kategori yaitu urban (kelas 1), rural (kelas 2), dan hutan (kelas 3).
• Mempertimbangkan daerah rawan bencana tsunami

Keruh

Jernih

URBAN (PERKOTAAN)

RURAL (PEDESAAN)

HUTAN

• MHWS (FU/LIDAR)
• MSL (INTERPOLASI/SURVEI)
• LAT (SFM)

• MHWS (IFSAR)
• MSL (INTERPOLASI/SURVEI)
• LAT (SDB)

• MHWS (IFSAR)
• MSL (INTERPOLASI/SURVEI)
• LAT (SDB)

URBAN (PERKOTAAN)

RURAL (PEDESAAN)

HUTAN

• MHWS (FU/LIDAR)
• MSL (INTERPOLASI/SURVEI)
• LAT (SBES)

• MHWS (IFSAR)
• MSL (INTERPOLASI/SURVEI)
• LAT (SBES)

• MHWS (IFSAR)
• MSL (INTERPOLASI/SURVEI)
• LAT (BATNAS)

Kombinasi Metode Akusisi Data Batimetri

Menggunakan kombinasi teknologi akuisisi data yang cost effective sesuai dengan spesifikasi teknis dan tingkat ketelitian yang ingin dicapai.

​

Hasil Diskusi dengan BAPPENAS

1. Skenario 1 : skala besar 5K : metode MBES (1a) dan SBES (1b) seluruh indonesia,
2. Skenario 2 : wilayah prioritas pelabuhan (MBES (Special atau 1a)) dan kawasan rawan bencana (MBES dan SBES), Prioritas Lainnya (project Strategis Regional)
3. Skenario 3 : Realistis (menyangkut seluruh KL) kebutuhan Nasional
4. Dasar Pemetaan Skala besar 5K : Manfaat, Tujuan , kebutuhan K/L
5. Konsultan Penyusun Grand Design

Arahan Deputi IGD

1. Skenario 1 (Anggaran untuk seluruh wilayah Indonesia tersedia dalam kurun waktu yang ditentukan)

Survei Seluruh wilayah Laut dan pantai Indonesia yang belum tersedia datanya

=> Volume, Kebutuhan Anggaran, sumber anggaran, kapasitas nasional dan durasi penyelesaian, Strategi atau Metode Penyelesaian.

​

• Skenario 2 (Anggaran tidak tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia)

Survei wilayah Laut dan pantai berdasarkan skala Prioritas Indonesia

=> tentukan Volume, Kebutuhan Anggaran, sumber anggaran, kapasitas nasional, durasi penyelesaian, Strategi atau Metode Penyelesaian dan kriteria wilayah prioritas → Pelabuhan Prioritas, kawasan rawan bencana (tsunami, longsor pesisir), tata ruang wilayah, marine cadastre, kawasan pembangkit listrik terapung PLTS (energi terbarukan), kawasan strategis, dan prioritas lainnya

⇒ Perlu Menentukan Leveling Prioritas dari kriteria tersebut

**misalkan ditambahkan seperti “pantai wilayah urban”

​

• Skenario 3 (Anggaran tersedia berdasarkan kemampuan APBN)

Realistis (menyangkut seluruh K/L) kebutuhan Nasional yang prioritas

=> menentukan Prioritas utama dari wilayah Prioritas (point 2)

⇒ Perlu KIS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi) dengan semua K/L Terkait Percepatan Penyelenggaraan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai

Strategi Pelaksanaan Survei�Pemilihan Teknologi (1)

Strategi Pelaksanaan Survei�Pemilihan Teknologi (2)

Strategi Pelaksanaan Survei�Pemilihan Teknologi (3)

Output Dokumen Hingga Akhir Desember 2024

Opsi Usulan

1. Policy Brief

→ Output Desember 2024

• Kajian Teknis Percepatan Penyelenggaraan Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai 2025-2045

→ Dimulai 2025 sebagai bagian dari rencana induk BIG.

Teknologi Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

Airborne Lidar Bathymetry

• Metode pemetaan garis pantai yang menggunakan kombinasi sensor Lidar Topografi dan Lidar Batimetri (Leica Chiroptera 4X);
• Untuk mendapatkan data DSM wilayah pesisir (perairan dan daratan);
• Dapat menghasilkan tiga jenis garis Pantai, yaitu MHWS, MSL dan LAT.

Ketelitian Vertikal Data Lidar Batimetri yang dihasilkan:

• LE 90 = 0,21 meter (Skala 5k Tingkat Ketelitian Kelas 1)
• Sesuai dengan PERBIG 18 Tahun 2021

• Metode pemetaan garis pantai yang menggunakan foto udara;
• Dilaksanakan dengan melakukan survei foto udara menggunakan wahana nir-awak (UAV);
• Mendapatkan data DSM untuk wilayah pesisir (perairan dangkal dan daratan);
• Dapat menghasilkan tiga jenis garis Pantai: yaitu MHWS, MSL dan LAT.

Structure from Motion (SfM)

Ketelitian Data SfM yang dihasilkan:

• CE 90 = 0,121 meter (skala 5k Kelas 1)
• LE 90 = 0,260 meter (skala 5k Kelas 1)
• Sesuai dengan PERBIG 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan IG

Bali

Teknologi Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

Satellite Derived Bathymetry (SDB)

• Metode ekstraksi nilai kedalaman perairan dangkal menggunakan citra multispektral.
• Memprediksi nilai kedalaman dengan data trainer yang diperoleh dari survei kedalaman SBES menggunakan wahana USV (unmanned surface vehicle).
• Mendapatkan DEM di perairan dangkal untuk mengekstraksi garis pantai surut terendah (LAT) Kelas 2 pada skala 1:5.000

RMSE

0,44m

Kep. Seribu

Teknologi Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

• Metode berbasis gelombang suara tunggal dilakukan untuk pemetaan dasar laut dan mendeteksi objek di kolom air atau di sepanjang dasar laut.
• Dapat diaplikasikan pada perairan dangkal (mendekati garis pantai) dan perairan dalam.
• Dapat menghasilkan satu jenis garis pantai yaitu garis pantai surut terendah (LAT).
• PKLP melakukan survei SBES mengikuti S-44 IHO Orde 1B dan hasil survei diterima 99.5 % pada selang kepercayaan 95%.

Single-beam Echosounder (SBES)

Karimun Jawa

Teknologi Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

• Metode berbasis gelombang suara jamak dilakukan untuk pemetaan dasar laut dan mendeteksi objek di kolom air atau di sepanjang dasar laut.
• Diaplikasikan pada perairan relatif dalam (tidak terlalu dekat dengan garis pantai)
• Dapat Menghasilkan satu jenis garis pantai yaitu garis pantai surut terendah.
• PKLP melakukan survei MBES mengikuti S-44 IHO Orde 1A dan hasil survei dinyatakan diterima 100% pada selang kepercayaan 95%

Multi-beam Echosounder (MBES)

Teknologi Pemetaan Garis Pantai dan Batimetri

• Model Pasang Surut menjadi tahapan penting sebelum penarikan garis pantai;
• Ada dua model pasut yang dapat digunakan, yaitu:
• model pasut IS 2023 (Referensi Ellipsoid dan EGM2008) dan
• model pasut JKGG 2022 (Referensi Ellipsoid dan Inageoid V2).

Model Pasang Surut Dan Penentuan Garis Pantai

Ket: (*) jika direkam saat surut, perairan jernih, point cloud terekonstruksi secara 3D

Referensi Pemerolehan Data DEM Pantai

Integrasi Data Batimetri

Penggunaan:

• peta dasar (hipsografi dan garis pantai)
• integrasi IG wil. darat dan laut
• penggunaan lain yg memerlukan geoid sebagai referensi tinggi/kedalaman

Penggunaan:

• peta laut (hipsografi)
• penggunaan lain yg membutuhkan LAT sebagai referensi kedalaman

Ekstraksi Garis Pantai dari DEM

wilayah laut dan pantai

Pelaksanaan Kegiatan

Strategi Pelaksanaan

Data Batimetri dan Garis Pantai

Region Kalimantan

Target RO : 1.163 km²

Anggaran

Rp 17.439.429.339

Target Garis Pantai: 3.442 km²

Garpan Full region

Batimetri IKN

Region Papua

Target: 990 km²

2026

Anggaran

Rp 14.778.617.000

Region Sulawesi�

Target RO : 503 km²

2026

Anggaran

Rp 7.447.900.000

Urban

tambahan batimetri 1/6 volume total

Region Maluku

Target : 2123 km²

2027

Anggaran

Rp 27.581.620.000

Region Bali-Nusra

Target RO: 1773 km²

2028

Anggaran

Rp 21.574.894.000

Region Jawa

Target RO : 1409 km²

Anggaran

Rp 9.165.578.000

2029

Region Sumatera

Target RO : 637 km²

Anggaran

Rp 13.949.002.000

2029

Rancangan Pohon Kinerja 2025-2029

202408-MATRIKS PRA-SBPA