1 of 15

Langkah untuk Mengurangi Penangkapan Ikan IUU di Indonesia�

14 Oktober 2026

Tim Survei Infrastruktur Pemantauan Indonesia

Capt. S. Yamato / IMOS Co., Ltd.

2 of 15

Situasi Terkini Penangkapan Ikan IUU�

Kapal-kapal ikan asing terus memasuki dan beroperasi di Laut Natuna Utara.
Hal ini merupakan tantangan serius terhadap kedaulatan maritim Indonesia.

3 of 15

Penempatan Kapal Patroli Saat Ini�

Jumlah kapal yang beroperasi: 34 unit
Jumlah kapal yang dibutuhkan: 70 unit
Sepuluh kapal tambahan dijadwalkan akan diperkenalkan dari Spanyol.

4 of 15

Konsep Operasional Kapal Patroli Kelas-1�

Dapat dikerahkan di 11 zona maritim
Total 16 kapal, termasuk kapal cadangan, akan dioperasikan secara fleksibel.

5 of 15

Permasalahan dalam Sistem Penegakan Hukum�

Setelah penangkapan, tersangka harus dibawa jarak jauh ke pangkalan Batam.　Hal ini mengurangi kecepatan dan efisiensi operasi penegakan hukum. 　Daftar Ketentuan Hukum Utama yang Relevan

Tahap Prosedur	Dasar Hukum	Isi　Utama
Deteksi Pelanggaran	UU31/2004 Pasal 66-68	Petugas PSDKP＝PPNS Perikanan
Penangkapan	KUHAP Pasal 17-18	Surat perintah penangkapan, penjerasan alasan, penanhanan segera
Penahanan	KUHAP Pasal 18(2)	Membawa tersangka dan barang bukti kepada penyidik berwenang
Penyidikan	UU31/2004 Pasal 73(1)	PPNS, Polri, TNIAL memiliki kewenangan penyidikan
Kerja Sama	UU31/2004 Pasal 73(2)	PPNS wajib bekerja sama dengan Polri

Pelimpahan　Berkas	KUHAP Pasal 109(2) UU31/2004 Pasal 73(3)	Pelimpahan melalui Polri kepada Kejaksaan
Penuntutan	KUHAP Pasal 140	Penuntutan oleh Jaksa
Persidangan	UU31/2004 Pasal 71	Sidang di Pengadilan Perikanan
Eksekusi Putusan	KUHAP Pasal 270	Eksekusi oleh Jaksa

6 of 15

Wawasan dari Kasus Jepang di Masa Lalu�Penangkapan ikan IUU dapat digunakan sebagai alat tekanan diplomatik

Insiden 1978 Insiden 2010

尖閣諸島沖、中国漁船衝突＝海上保安庁提出映像

Insiden tahun 1978 melibatkan 200 hingga 300 kapal ikan Tiongkok yang mengerumuni Kepulauan Senkaku di Jepang; saat itu, masalah diselesaikan melalui protes diplomatik yang diajukan melalui Kementerian Luar Negeri. Saya ingat bahwa di markas besar tempat saya pertama kali bertugas, bagian di dalam divisi saya sendiri sibuk mempersiapkan pengarahan untuk pejabat senior dan laporan kepada Diet.

Insiden tahun 2010 melibatkan tabrakan antara kapal patroli dan kapal ikan Tiongkok. Penjaga Pantai Jepang menangkap kapten kapal dengan tuduhan menghalangi tugas resmi dan melanggar Undang-Undang Pengaturan Penangkapan Ikan Asing, serta menyerahkan kasus tersebut kepada kejaksaan. Namun, pemerintah saat itu menyerah pada ancaman dari Tiongkok dan membebaskan kapten yang ditangkap, mengabaikan proses hukum yang semestinya. Rekaman tabrakan yang telah direkam kemudian dibocorkan oleh seorang petugas Penjaga Pantai, menyebabkan skandal besar di Diet dan tempat lainnya. Akibatnya, petugas yang membocorkan rekaman tersebut diberhentikan, dan kepala Divisi Penjaga Pantai—yang merupakan rekan saya dari angkatan yang sama dan bertanggung jawab atas kapal patroli tempat petugas tersebut bertugas—menghadapi kritik keras. Sebaliknya, saya memahami bahwa kapten kapal ikan Tiongkok yang dibebaskan kembali ke negaranya dan dipuji sebagai pahlawan.

Bagi kami sebagai petugas Penjaga Pantai, ini adalah kasus yang memicu refleksi mendalam. Dari sudut pandang petugas, kami hanya mengikuti prosedur hukum; video tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi kapal ikan Tiongkok yang menyebabkan tabrakan. Namun, fakta bahwa video tersebut dibocorkan karena rasa patriotisme menimbulkan kegemparan besar di dalam negeri. Saya ingat bahwa setelah mengundurkan diri dari Penjaga Pantai, petugas tersebut muncul di televisi dan media lainnya untuk menyampaikan pandangannya. Yang paling memalukan, bagaimanapun, adalah pemerintah saat itu yang menyerah pada ancaman Tiongkok, menekan kejaksaan, dan memastikan pembebasan kapten yang ditangkap.

Saya percaya bahwa inilah pertama kalinya kami menyadari bahwa langkah Tiongkok berikutnya untuk menghentikan ekspor logam tanah jarang ke Jepang—tindakan yang berkaitan langsung dengan keamanan ekonomi—merupakan ancaman yang efektif bagi negara-negara yang bergantung pada impor bahan tersebut.

7 of 15

Permasalahan di Markas PSDKP dan Pangkalan Batam�

Prosedur peradilan terpusat di Batam.
Tidak ada pangkalan operasional di wilayah Natuna.

Pulau Lanai di Kepulauan Riau adalah pulau militer, dan meskipun saya membayangkan kemungkinan terdapat pengadilan dan fasilitas lainnya, di wilayah Natuna, satu-satunya pangkalan PSDKP adalah pusat penahanan di Pulau Batang; meskipun ada dermaga, fasilitas tersebut tidak mampu menampung kapal patroli besar. Namun, di Pulau Ranai terdapat pangkalan Pertamina, sehingga tidak ada kekhawatiran mengenai pasokan bahan bakar, dan meskipun terdapat fasilitas seperti pasar ikan, kondisinya tidak dapat dikatakan berfungsi dengan baik.

Saya percaya bahwa proses peradilan dapat dilakukan di Pulau Ranai itu sendiri. Namun, saat ini tersangka dipindahkan ke Pulau Batam agar proses peradilan dapat dilakukan di Pulau Bintan, di sebelah timur Batam. Mengingat wilayah tersebut sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Pontianak—di mana penangkapan ikan IUU pernah marak—pusat penahanan dilaporkan masih ada, sehingga proses peradilan sebenarnya dapat diselesaikan di Pulau Lanai itu sendiri. Jika pemindahan ke Batam disebabkan oleh penurunan jumlah kasus, tampaknya mempertahankan pangkalan di Pulau Lanai akan memberikan keuntungan signifikan.

8 of 15

Tujuan Strategis dari Solusi�

Memperkuat efek pencegahan – peningkatan kemampuan kapal patroli
Mempercepat penegakan hukum – pembangunan pangkalan di wilayah yang diperlukan
Memvisualisasikan kedaulatan – kehadiran keamanan yang terlihat
Integrasi dengan Rencana Strategis 2025–2029: Menuju target 2038, meningkatkan jumlah kapal dari 34 menjadi 70, membangun pangkalan baru, dan mengembangkan protokol koordinasi.
Langkah-langkah ini akan mengurangi IUU fishing dan membuat kedaulatan Indonesia lebih terlihat.
Melalui “keamanan yang terlihat,” Indonesia dapat menunjukkan niatnya secara jelas.
Manajemen kuantitatif juga penting untuk memastikan pencapaian tujuan strategis.

9 of 15

Solusi ①: Pendirian Pangkalan Penegakan Hukum Baru�

Pelokalan penahanan dan proses peradilan – verifikasi lembaga penegak hukum di Pulau Lanai
Pengurangan biaya transportasi – penghematan bahan bakar, waktu perjalanan lebih singkat, efisiensi transfer meningkat

10 of 15

Solusi ②: Operasi Berkelanjutan Kapal Patroli Besar�

Penempatan berkelanjutan meningkatkan efek pencegahan

-Perencanaan operasi tahunan dengan lembaga terkait

Rute alternatif berdasarkan kondisi cuaca

-Penggunaan VMS, pesawat, dan pemantauan satelit

11 of 15

Solusi ③: Pengembangan Protokol Koordinasi�

Klarifikasi sistem komando dan kendali – rantai komando kantor pusat dan UPT
Standardisasi jalur berbagi informasi – jalur komunikasi seluler dan aplikasi

12 of 15

Gambaran Struktur Organisasi PSDKP�

Peran Direktorat Jenderal PSDKP dan masing-masing direktur
Struktur organisasi pangkalan Batam – identifikasi titik kontak dengan kantor pusat

13 of 15

Peraturan Pengelolaan Kapal Patroli (Revisi 2025)�Poin penting Permen KKP No. 8/2025 �Redefinisi kapal patroli sebagai aset penegakan hukum maritim nasional�

Peraturan ini berlaku sejak 30 Januari 2025 dan mencabut Permen KKP No. 4/2012.
Mencakup ketentuan mengenai:
1. Definisi umum dan tujuan
2. Fungsi dan klasifikasi kapal patroli
3. Pengadaan, registrasi, dan penandaan
4. Penempatan dan manajemen operasional
5. Komposisi awak dan kualifikasi
6. Logistik dan suplai
7. Operasi kapal patroli
8. Pemeliharaan dan perbaikan
9. Persenjataan dan peralatan
10. Koordinasi dengan pusat pemantauan dan integrasi pengawasan udara
11. Evaluasi dan pemantauan kegiatan pengawasan

“Quasi-SOP” untuk Tindakan Pengawasan dan Penegakan
Tahapan penegakan (ketentuan baru):
1. Deteksi
2. Identifikasi
3. Penilaian
4. Penghentian
Legalitas tindakan khusus:
Lampu sinyal internasional
Sinyal optik dan komunikasi radio
Tembakan peringatan
Meriam air
Pengejaran langsung
Penenggelaman bersyarat
Tindakan yang sebelumnya bergantung pada penilaian di lapangan kini memiliki dasar hukum.

14 of 15

Pedoman Pemeliharaan Kapal Patroli (2022)�Pemeliharaan preventif, prediktif, dan darurat�Standardisasi prosedur docking dan overhaul��

Peraturan Dirjen No. 10/2022

Pedoman teknis pemeliharaan dan manajemen kapal pengawas perikanan.

Peraturan Dirjen No. 11/2022

Pedoman fungsi operasional kapal pengawas perikanan.
Fungsi tambahan kapal pengawas:
Memantau aktivitas penangkapan ikan
Menjaga keamanan maritim
Memberikan bantuan penyelamatan dalam keadaan darurat

15 of 15

Kesimpulan�

Responsivitas meningkat + kemampuan koordinasi meningkat + peningkatan prestise nasional
Strategi yang sangat layak dan efektif:

①Pendirian pangkalan penegakan hukum baru

②Operasi berkelanjutan kapal patroli besar

③Pengembangan protokol koordinasi

Dengan menetapkan tahun target dan melaksanakan langkah-langkah ini, Indonesia dapat bergerak pasti menuju tujuan besar pengurangan IUU fishing.
Evaluasi komprehensif perlu dilakukan setelah dampak terlihat dalam data statistik.
Karena rencana strategis 2025–2029 telah diterbitkan, penyelarasan tindakan dengan rencana tersebut akan memastikan efektivitas praktis.