SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

1

Sejarah, Perkembangan Sistem Pemerintahan

Perkembangan Sistem Pemerintahan �Sejarah Sistem Pemerintahan

Setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki sebuah sistem untuk menjalankan pemerintahan negaranya. Sistem tersebut umumnya disebut dengan sistem pemerintahan. Umumnya di setiap negara menggunakan 2 macam sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

• Kedua sistem tersebut yang paling berkembang pada saat ini. Walaupun keduanya merupakan sistem pemerintahan yang paling umum digunakan pada tiap negara, tetapi keduanya tidak luput dari kelebihan dan kekurangan. Karena segala sesuatu yang telah direncanakan pastinya ada kekurangannya dan kekurangan itulah yang harus ditutupi.
• Sejak masa kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia pernah menerapkan kedua sistem tersebut. Selain itu terjadi juga perubahan pokok isi dari sistem pemerintahan sejak dilakukannya amandemen UUD 1945.
• Pada awalnya, UUD 1945 menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi faktanya, selama berjalannya waktu ternyata negara Indonesia juga pernah menerapkan sebuah sistem pemerintahan parlementer. Hal itu terjadi karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu memaksa Indonesia harus merubah sistem pemerintahannya.

​

Sistem Pemerintahan Indonesia�

• Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu disusun atas Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disusun atas susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat.
• Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Didasari itu pula dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.
• Dari sinilah muncul singkatan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain negara yang memiliki kesatuan antara ummat beragama dan suku, sistem pemerintahan yang digunakan adalah republik.

​

• Namun secara teorinya, berdasarkan hasil dari UUD 1945, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Tetapi pada prakteknya dilapangan adalah banyak sistem yang paling sering digunakan dalam bagian-bagia pemerintahan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
• Berarti singkatnya, Indonesia menganut sistem pemerintahan hasil dari penggabungan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

​

�Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa Ke Masa�

Sistem Pemerintahan Tahun 1945 – 1949

• Sistem pemerintahan : Presidensial�Bentuk Pemerintahan : Republik�Konstitusi : UUD 1945
• Pada awalnya sistem pemerintahan presidensial ini digunakan setelah kemerdekaan Indonesia. Namun karena kedatangan sekutu pada Agresi Militer, berdasarkan Maklumat Presiden no X pada tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan. Kekuasaan tersebut dipegang oleh perdana menteri sehingga sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi sistem pemerintahan parlementer.

​

• Sistem Pemerintahan Tahun 1949 – 1950

Bentuk Negara: Serikat (Federasi)�Bentuk Pemerintahan: Republik�Sistem pemerintahan: Quasi Parlementer/ Parlementer Semu�Konstitusi: Konstitusi RIS

Bentuk pemerintahan ini merupakan serikat dengan konstitusi dengan RIS, sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena sistem yang diterapkan tidak secara keseluruhan atau bersifat semu maka sistem pemerintahan pada saat itu disebut dengan Quasi Parlementer.

​

• Sistem Pemerintahan Tahun 1950 – 1959
• Bentuk Negara : Kesatuan�Bentuk Pemerintahan : Republik�Sistem pemerintahan : Parlementer�Konstitusi : UUDS 1950
• UUDS 1950 merupakan konsitutsi yang berlaku di negara Indonesia sejak 17 Agustus 1950 sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Presideng Soekarno mengeluarkan Dekrit tersebut yang diumumkan dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka.

​

• Sistem Pemerintahan Tahun 1959 – 1966 (Orde lama)

Bentuk Negara: Kesatuan�Bentuk Pemerintahan: Republik�Sistem pemerintahan: Presidensial�Konstitusi: UUD 1945

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang berisi : Tidak berlakunya UUDS (Undang-Undang Dasar Serikat) 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.�Pembubaran Badan Konstitusional.�Membentuk MPR sementara dan DPA sementara.

​

• Sistem Pemerintahan Tahun 1966 – 1998 (Orde Baru)

Bentuk Negara: Kesatuan�Bentuk Pemerintahan: Republik�Sistem pemerintahan: Presidensial�Konstitusi: UUD 1945

• Sistem Pemerintahan Tahun 1998 – Sekarang

Bentuk Negara: Kesatuan�Bentuk Pemerintahan: Republik�Sistem Pemerintahan: Presidensial

​

�Pokok-pokok Sistem Pemerintahan�

• Sebelum Amandemen UUD 1945

Terdapat 7 kunci pokok pada sistem pemerintahan negara tersebut.

1. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum

(rechtsstaat).

2. Sistem Konstitusional.

3. Kekuasaan tertinggi negata ada di tangan Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR).

4. Presiden merupakan penyelenggara pemerintah negara yang

paling tinggi di bawah naungan MPR.

5. Presiden tidak bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR).

6. Menteri negara merupakan pembantu presiden dan menteri negara

tidak bertanggung jawab kepada DPR.

7. Kekuasaan kepala negara memiliki batasan.

​

• Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen
• Bentuk negara kesatuan memiliki prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah-wilayahnya terbagi menjadi beberapa provinsi.
• Bentuk pemerintahannya adalah republik konstitusional, sementara sistem pemerintahannya adalah presidensial.
• Presiden merupakan kepala negara dan sekaligus merupakan kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang dipilih oleh rakyat langsung dalam satu paket.
• Kabinet atau menteri yang sudah diangkat oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden.

​

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut; Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Sejarah Pemerintah Daerah di Republik Indonesia

Sejarah Pemerintah Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk pemerintah daerah seperti sekarang ini (2009).

Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang yang mengatur pemerintah lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintah daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintah daerah . Dalam artikel ini tidak semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah otonom dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di bidang legislatif dan eksekutif serta beberapa kejadian yang khas untuk masing-masing periode pemerintahan daerah .

Periodenisasi Perkembangan SISPEMDA

• Masa ke I 1945 – 1948
• Masa ke II 1948 - 1957
• Masa ke III 1957 - 1965
• Masa ke IV 1965 - 1974
• Masa ke V 1974 – 1999
• Masa ke VI 1999 - 2004
• Masa ke VII 2004 - sekarang

Masa ke I th. 1945-1948

• Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini adalah UU pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur "Daerah Istimewa" adalah daerah kerajaan/kesultanan dengan kedudukan zelfbesturende landschappen/kooti/daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

​

• Undang-undang menentukan bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". Pemerintahan lokal terdiri dari:
• Legislatif  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Eksekutif  Dewan Pemerintah Daerah (DPD)^[1] DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Anggota DPRD dipilih dalam sebuah pemilihan yang diatur oleh UU pembentukan daerah. Masa jabatan Anggota DPRD adalah lima tahun. Jumlah anggota DPRD juga diatur dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan. Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD yang bersangkutan.
• DPD menjalankan pemerintahan sehari-hari. AnggotaDPD secara bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawab terhadap DPRD dan diwajibkan memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang bersangkutan. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam UU pembentukan daerah yang bersangkutan.

​

• Kepala Daerah menjadi ketua dan anggota DPD. Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan umum:
• Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi.
• Kepala Daerah Kabupaten/Kota Besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota Besar.
• Kepala Daerah Desa, Negeri, Marga atau nama lain/Kota Kecil diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari calon yang diajukan oleh DPRD Desa, Negeri, Marga atau nama lain/Kota Kecil.
• Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat atas usul DPRD yang bersangkutan.
• Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia dengan syarat tertentu. Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah Istimewa oleh Presiden dengan syarat yang sama dengan Kepala Daerah Istimewa. Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota DPD.

​

• Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 disusun berdasarkan pada konstitusi Republik I^[2] pasal 18^[3]. Pada mulanya UU ini mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah di wilayah Indonesia yang tersisa yaitu:
• A. Wilayah Sumatera meliputi: Aceh, Sumatera Utara bagian barat, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan bagian utara dan barat, Bengkulu, dan Lampung. B. Wilayah Jawa meliputi: Banten, Jawa Tengah bagian timur, Yogyakarta, dan Jawa Timur bagian barat (daerah Mataraman) Setelah pembentukan Republik III pada 15 Agustus 1950 UU ini berlaku untuk daerah seluruh Sumatera, seluruh Jawa, dan seluruh Kalimantan. Sedangkan pada daerah-daerah di bekas wilayah Negara Indonesia Timur yaitu wilayah Sulawesi, wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah Maluku masih berlaku UU NIT No. 44 Tahun 1950.

​