Laporan Mingguan �Kinerja APBN�

Cut off Data : s.d 20 Juni 2025

​

Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara

Executive Summary

1. Perkembangan Pelaksanaan Anggaran
1. Pendapatan dan Hibah
1. Realisasi pendapatan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan negatif sebesar -13,66% yoy yang diakibatkan adanya penurunan realisasi di seluruh sektor penerimaan perpajakan, penyebab utama adalah efisiensi anggaran dan implementasi Coretax.
2. Realisasi pendapatan mencapai Rp2.047,06 Miliar, turun -13,66% yoy. Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp1.015,72 Miliar.
3. Realisasi PNBP mencapai Rp684,76 Miliar, naik 8,66% (yoy) yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp497,99 Miliar. Pendapatan ini bersumber dari pendapatan sektor jasa layanan rumah sakit dan sektor layanan pendidikan.
2. Belanja Negara
1. Realisasi belanja negara sebesar Rp8.809,17 miliar atau mencapai 38,47% dari pagu, dibandingkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan -11,44% (yoy).
2. Realisasi belanja K/L sebesar Rp3.080,41 miliar atau mencapai 34,89% dari pagu yang didominasi oleh belanja pegawai, namun jika dihitung dari pagu efektif maka persentase realisasi belanja K/L mencapai 40,04%.
3. Realisasi belanja TKD sebesar Rp5.728,76 Miliar atau mencapai 40,65% dari pagu.
4. Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1.417,92 Miliar.
5. Realisasi belanja tertinggi pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp579,60 Miliar (46,86% dari pagu).
6. KPPN Manado mengelola 78,41 dari keseluruhan Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Utara dengan realisasi belanja K/L telah mencapai Rp2.313,90 miliar atau 33,42% dari pagu.

2

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Laporan Tematik
1. Jumlah sekolah dasar di Sulawesi Utara sebanyak 2.404 sekolah didapat dari jumlah penduduk usia 6 s.d. 12 tahun / rata2 kapasitas sekolah yaitu 240.428 jiwa/100 siswa. Jumlah SD saat ini 2.209 sehingga masih memerlukan pembangunan SD sebanyak 195.
2. Kondisi sekolah yang sudah ada juga berbeda-beda SDN 99 Manado selalu kekurangan murid karena lokasi yang susah dijangkau, SD GUPPI di Bitung ditutup oleh pemilik lahan karena adanya sengketa, dan beberapa SD di Manado rawan genangan ketika hujan.
3. Estimasi dana pembangunan kebutuhan SD sebesar Rp706.657.672.500 didapat dari jumlah SD dikalikan kebutuhan per SD sebesar Rp3.623.885.500,- (rata-rata biaya pembangunan MIN 2 Manado dan MIN 1 Minahasa tahun 2024).
4. Kapasitas DAK Fisik (Anggaran Jenjang SD) hanya sebesar Rp2.505.498.000,- sehingga terdapat kekurangan Rp704.152.174.500,-

3

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

• Analisis/Isu Strategis
• Isu strategis pendapatan APBN
2. Pajak lainnya secara yoy mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 1.049,31%
3. Efisiensi anggaran masih berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan
4. Penurunan realisasi pajak pada pertengahan Triwulan II disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan perpajakan.
5. Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 7,10 Miliar, turun sebesar -45,54% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh tidak adanya importasi berupa bahan kebutuhan pokok (beras) di Sulawesi Utara dan Komoditas terbesar yang menyumbang penerimaan bea masuk berasal dari komoditas gips mesin untuk pembungkus dan, peralatan olahraga air.
6. Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp35,08 Miliar, naik secara signifikan sebesar 524,80% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh Kebijakan harga referensi CPO dan turunannya yang masih stabil, Penerimaan BK disumbang dari komoditas :Bungkil dari kernel kelapa sawit dan Turunan CPO.
7. Penerimaan Cukai sebesar Rp7,02 Miliar (17,12% dari target), turun sebesar 38,52% (yoy) yang dipengaruhi oleh menurunnya produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol golongan C

​

B. Isu strategis belanja APBN

• Inpres nomor 1 tahun 2025 masih mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja.
• Terdapat 18 satker dengan pagu minus belanja pegawai yang menggambarkan bahwa akurasi perencanaan anggaran belanja gaji belum dilaksanakan dengan tepat serta adanya pengangkatan pegawai baru yang belum terakomodir alokasi dananya.
• Penyaluran TKD khususnya Dana Desa tahap 2 masih menunggu pemenuhan dokumen oleh desa terkait pembentukan KDMP.
• Beberapa satker dengan MP PNBP terpusat belum bisa melakukan belanja karena belum ada perubahan MP tahap 1.
• Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.135,37 Miliar atau 12,85% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1.103,21 Miliar atau 97,17% dari total blokir belanja K/L.
• Blokir belanja modal terkait kebijakan efisiensi pada Kementerian PU sebesar Rp 302,57 Miliar (30,47%) dan sempat terblokir seluruhnya di awal tahun sehingga menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja modal.

4

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

1. Masih terdapat kebutuhan pembangunan SD yang cukup besar di wilayah Sulawesi Utara. Jika dihitung berdasarkan rata-rata kapasitas murid per SD, jumlah SD yang sudah ada, dan jumlah anak usia 6 s.d. 12 tahun, terdapat kekurangan jumlah SD sebanyak 195.
2. Biaya pembangunan per SD di wilayah Sulawesi Utara sangat tinggi. Berdasarkan data biaya pembangunan MIN 2 Manado dan MIN 1 Minahasa tahun 2024, kebutuhan pembangunan per SD adalah sebesar Rp3.623.885.500,-.
3. Kapasitas DAK Fisik bidang pendidikan sangat kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan SD. DAK fisik bidang pendidikan subbidang SD lebih kecil lagi. Bahkan, tidak cukup untuk membangun 1 SD.

• Isu pada Laporan Tematik:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

3. Kesimpulan/Rekomendasi
1. Kemenkeu Satu agar terus mengawal dan memaksimalkan peran Pokja Joint Program Penerimaan untuk mendorong pencapaian penerimaan di daerah
2. Optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit dalam rangka implementasi PMK 67 tahun 2024.
3. Menggali potensi pendapatan di tahun 2025 untuk pendapatan yang realisasinya masih jauh dari target.
4. Satker agar segera melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-100/PB/2025 sebagai dampak dari terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2025.
5. Mendorong Satker untuk segera melaksanakan kegiatan di periode akhir triwulan II sesuai dengan target penyerapan yang telah ditetapkan.
6. Koordinasi secara masif dan intensif dengan Eselon I untuk proses buka blokir dan penambahan MP tahap 1.
7. Koordinasi dengan satker untuk melakukan mitigasi setiap bulan dan menyampaikan indikasi pagu minus kepada satker, serta diminta untuk segera melakukan revisi penyelesaian pagu minus.
8. Pemerintah harus mampu mengoptimalisasi kapasitas yang ada untuk memenuhi kebutuhan pembangunan SD.
9. Kebutuhan dapat dipenuhi dengan alternatif lain (selain pembangunan SD baru) misalnya dengan peningkatan kapasitas SD khusus untuk SD yang memiliki banyak siswa dan masih tersedia lahan untuk penambahan ruang kelas. Alternatif lain misalnya memanfaatkan gedung pemerintah yang bisa dialihfungsikan menjadi SD.
10. Dapat juga dicarikan alternatif lain untuk pendanaan misalnya dengan mengundang pihak swasta membangun SD di wilayah kota di Sulawesi Utara, pendanaan dari pemda, dsb.

​

​

5

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Executive Summary

4. Makan Bergizi Gratis (MBG)

​

​

5

1. Isu Strategis
1. Kendala keterlambatan pencairan anggaran per hari (dari yayasan ke SPPG), yang berdampak dalam distribusi makanan
2. Ketidaksesuaian antara perencanaan Ahli Gizi dengan pelaksanaan di lapangan menyebabkan kekurangan bahan pangan
3. Tidak adanya SPPG Koordinator di tingkat provinsi untuk mengakomodir pelaksanaan program di wilayah provinsi
4. Belum terdapat kebijakan khusus terkait monev program MBG di daerah
5. Critical point: ketepatan waktu makanan tiba di sekolah dengan jadwal belajar mengajar.
6. Reviu load dapur yang over capacity.
7. Armada distribusi makanan ke sekolah yang masih belum tercukupi

​

2. Rekomendasi
1. Peningkatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Yayasan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam memastikan kelancaran program
2. Mengusulkan ahli gizi menjamin kualitas makan gizi dan kelayakannnya untuk mencegah makanan tidak layak
3. Perlunya Penguatan sistem pelaporan digital serta optimalisasi sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan manfaatnya tepat sasaran
4. Perlu kebijakan khusus monev dalam pelaksanaan program MBG terkait mekanisme pendanaan, distribusi serta tantangan implementasi di daerah.
5. Usulan skema pembayaran secara kontraktual langsung kepada SPPG untuk mempercepat reimburse

​

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Pendapatan APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 20 Juni 2025

• Realisasi pendapatan mencapai Rp2.047,06 Miliar, turun -13,66% yoy pada periode yang sama
• Realisasi didominasi penerimaan PPN dan PPh yang mencapai Rp1.015,72 Miliar
• Realisasi PNBP mencapai Rp684,76 Miliar, naik 8,66% (yoy) yang didominasi realisasi dari PNBP BLU sebesar Rp497,99 Miliar

​

* Sumber: Laporan ALCo Regional Kanwil�** Sumber: OM SPAN, per 20 Juni 2025 pukul 18.00 WITA

Keterangan: Pagu diambil dari Laporan ALCo Regional Kanwil dan realisasi diambil dari OM SPAN

• Pajak lainnya secara yoy mengalami kenaikan yg sangat signifikan 1.049,31%
• Efisiensi anggaran masih berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan, terutama pada sektor administrasi pemerintahan.
• Penerimaan cukai mengalami penurunan karena menurunnya produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol golongan C
• Penurunan realisasi pajak pada pertengahan Triwulan II disebabkan karena implementasi CoreTax dan perubahan nomenklatur satker pada K/L baru yang menyebabkan terjadinya delay pengumpulan pendapatan perpajakan.

dalam miliar Rp

6

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja Belanja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�s.d. 20 Juni 2025

• Inpres nomor 1 tahun 2025 masih mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja.
• Penyaluran TKD khususnya Dana Desa tahap 2 masih menunggu pemenuhan dokumen oleh desa terkait pembentukan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
• Total nilai pagu blokir mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.135,37 Miliar atau 12,85% dari total pagu belanja dimana nilai blokir terkait kebijakan efisiensi (kode blokir A) turun menjadi sebesar Rp 1.103,21 Miliar atau 97,17% dari total blokir belanja K/L.

​

Sumber:

* Data belanja dari OM SPAN per 20 Juni 2025 pukul 18.00 WITA

• Realisasi belanja negara sebesar Rp8.809,17 miliar atau mencapai 38,47% dari pagu.
• Realisasi belanja K/L sebesar Rp3.080,41 miliar atau mencapai 34,89% dari pagu yang didominasi oleh belanja pegawai.
• Sedangkan realisasi belanja TKD sebesar Rp5.728,76 Miliar atau mencapai 40,65% dari pagu.

dalam miliar Rp

7

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan 10 Kementerian/Lembaga Pagu Terbesar

• K/L dengan nomenklatur baru yang masuk dalam 10 K/L pagu besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Pagu tertinggi terdapat pada Kementerian PU, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan yang didominasi oleh belanja pegawai

• 10 K/L pagu terendah sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP. Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang diserahkan ke masyarakat.
• Realisasi belanja Satker DK/TP menunggu petunjuk teknis kegiatan dari Unit Eselon I K/L teknis

• Total pagu blokir di Sulawesi Utara sebesar Rp1.135,37 Miliar atau 12,85% dari total pagu belanja K/L;
• Efisiensi anggaran berdampak pada operasional Satker yang menyebabkan Satker harus menata ulang rencana kegiatan dengan mengoptimalkan sisa pagu efektif yang ada
• Satker nomenklatur baru terkendala pada penetapan Pejabat Perbendaharaan dan administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

8

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�Berdasarkan 5 Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Tertinggi dan Terendah

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Tertinggi

Lima Kementerian/Lembaga dengan Realisasi Belanja Terendah

• Realisasi tertinggi terdapat pada Kementerian Pertahanan dengan realisasi sebesar Rp579,60 Miliar (46,86% dari pagu)
• Realisasi belanja pada K/L masih didominasi oleh belanja pegawai

• Dari 5 K/L dengan realisasi terendah, sebagian besar merupakan satker dengan kewenangan DK/TP dan pagu dana terblokir 100%
• Kementerian HAM merupakan K/L dengan nomenklatur baru
• Alokasi pagu didominasi belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, belanja pemeliharaan dan belanja barang persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat.

• Kebijakan efisiensi anggaran masih menjadi penyebab rendahnya realisasi sampai dengan pertengahan TW II
• Belum terbitnya Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan kegiatan dari K/L pemberi dana DK/TP
• Satker dengan blokir 100% pagu terkendala dalam proses administrasi pencairan dana

* K/L dengan nomenklatur baru

9

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kinerja APBN Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara�berdasarkan KPPN

• Kebijakan efisiensi anggaran membuat Satker harus membuat perencanaan ulang kegiatan sepanjang TA 2025;
• Rendahnya realisasi belanja modal disebabkan masih banyak pagu yang terblokir karena kebijakan efisiensi.

• Belanja K/L pada KPPN Bitung mencapai 44,45% dari pagu atau sebesar sebesar Rp317,79 Miliar yang didominasi belanja pegawai.
• Realisasi belanja tertinggi terdapat pada KPPN Manado sebesar Rp2.313,90 miliar yang didominasi belanja pegawai

• Belanja K/L pada KPPN Tahuna baru mencapai 29,83% dari pagu atau sebesar Rp153,87 miliar.
• Rendahnya penyerapan pada wilayah KPPN Tahuna karena belum terserapnya seluruh jenis belanja secara maksimal khususnya belanja barang dan belanja modal

10

dalam miliar Rp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Pemetaan Kebutuhan Pembangunan Sekolah Dasar dan Kapasitas DAK Fisik Bidang Pendidikan (1/2)

Keterangan:

* Kebutuhan Jumlah Sekolah Dasar (SD) = Jumlah Penduduk Usia 6 – 12 tahun / Rata-Rata Jumlah Siswa per SD

** Proyeksi Kurang/Lebih Jumlah SD = Jumlah SD yang sudah ada – Kebutuhan Jumlah SD

Estimasi dana pembangunan kebutuhan SD

= proyeksi kekurangan jumlah SD x perkiraan harga pembangunan per SD

= 195 x Rp3.623.885.500,- (rata-rata biaya pembangunan MIN 2 Manado dan MIN 1 Minahasa tahun 2024)

= Rp706.657.672.500,-

​

Kapasitas DAK Fisik Bidang Pendidikan (Jenjang SD)

= Total Sub Jenjang Pendidikan SD – kebutuhan

= Rp2.505.498.000 – Rp706.657.672.500

= (Rp704.152.174.500)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Analisis Tematik: Pemetaan Kebutuhan Pembangunan Sekolah Dasar dan Kapasitas DAK Fisik Bidang Pendidikan (2/2)

1. Jumlah sekolah dasar di Sulawesi Utara sebanyak 2.404 sekolah didapat dari jumlah penduduk usia 6 s.d. 12 tahun / rata2 kapasitas sekolah yaitu 240.428 jiwa/100 siswa. Jumlah SD saat ini 2.209 sehingga masih memerlukan pembangunan SD sebanyak 195.
2. Kondisi sekolah yang sudah ada juga berbeda-beda SDN 99 Manado selalu kekurangan murid karena lokasi yang susah dijangkau, SD GUPPI di Bitung ditutup oleh pemilik lahan karena adanya sengketa, dan beberapa SD di Manado rawan genangan ketika hujan.
3. Estimasi dana pembangunan kebutuhan SD sebesar Rp706.657.672.500 didapat dari jumlah SD dikalikan kebutuhan per SD sebesar Rp3.623.885.500,- (rata-rata biaya pembangunan MIN 2 Manado dan MIN 1 Minahasa tahun 2024).
4. Kapasitas DAK Fisik (Anggaran Jenjang SD) hanya sebesar Rp2.505.498.000,- sehingga terdapat kekurangan Rp704.152.174.500,-

1. Masih terdapat kebutuhan pembangunan SD yang cukup besar di wilayah Sulawesi Utara. Jika dihitung berdasarkan rata-rata kapasitas murid per SD, jumlah SD yang sudah ada, dan jumlah anak usia 6 s.d. 12 tahun, terdapat kekurangan jumlah SD sebanyak 195.
2. Biaya pembangunan per SD di wilayah Sulawesi Utara sangat tinggi. Berdasarkan data biaya pembangunan MIN 2 Manado dan MIN 1 Minahasa tahun 2024, kebutuhan pembangunan per SD adalah sebesar Rp3.623.885.500,-.
3. Kapasitas DAK Fisik bidang pendidikan sangat kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan SD. DAK fisik bidang pendidikan subbidang SD lebih kecil lagi. Bahkan, tidak cukup untuk membangun 1 SD.

1. Pemerintah harus mampu mengoptimalisasi kapasitas yang ada untuk memenuhi kebutuhan pembangunan SD.
2. Kebutuhan dapat dipenuhi dengan alternatif lain (selain pembangunan SD baru) misalnya dengan peningkatan kapasitas SD khusus untuk SD yang memiliki banyak siswa dan masih tersedia lahan untuk penambahan ruang kelas. Alternatif lain misalnya memanfaatkan gedung pemerintah yang bisa dialihfungsikan menjadi SD.
3. Dapat juga dicarikan alternatif lain untuk pendanaan misalnya dengan mengundang pihak swasta membangun SD di wilayah kota di Sulawesi Utara, pendanaan dari pemda, dsb.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

15

Terima Kasih

©2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Sulawesi Utara

Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado Lt III, Jl. Bethesda No. 8, Kec. Sario, Kota Manado

​

Tel. (0431) 848444

​

https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulut/id/