Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah, Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025

Capaian MCP KPK Kab. Cianjur Tahun 2024

Peringkat 16 dari 28 Kabupaten/Kota se Jawa Barat

Target IPKD MCP 2025

92%

Capaian MCP KPK Kab. Cianjur

dari Tahun ke Tahun

67,41%

59,95%

87,37%

82,55%

Target 92%

90,25%

Area, Aspek dan Indikator IPKD MCP 2025

Dalam IPKD MCP KPK Tahun 2025 terdapat 16 sasaran

Sasaran

Aspek

Indikator

“Masing-masing area dilengkapi dengan sasaran, aspek dan indikator sebagai kriteria keberhasilan pencegahan korupsi daerah.”

Dalam IPKD MCP KPK Tahun 2025 terdapat 8 aspek

Dalam masing-masing aspek, terdapat indikator yang menyesuaikan dengan area intervensinya

Fokus Area IPKD MCP Tahun 2025

Fokus Area MCP Tahun 2025

1. Area Penguatan APIP

Terdapat 1 sasaran:

• Sasaran : Penguatan APIP

Penguatan APIP

• Aspek Anggaran (Kecukupan Anggaran APIP, Anggaran Sarana dan Prasarana)

​

• Aspek Sumber Daya Manusia (Kecukupan Kuantitas SDM, Peningkatan Kompetensi SDM, Dukungan Pelaksanaan Pengawasan oleh Sekretariat Inspektorat)

​

• Aspek Independensi dan Objektivitas (Akses Langsung dan Tak Terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal Persetujuan Internal Audit Charter (IAC), Pengawasan Dugaan Penyimpangan, Pengisian Jabatan Inspektur dan/atau Irbansus)

​

• Aspek Peran dan Layanan (Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR), Penanganan Pengaduan Berkadar Pengawasan, Probity Audit, Pengawasan dalam Rangka Pencegahan Korupsi, Tindak Lanjut SPI)

2. Area Perencanaan

Terdapat 3 sasaran:

• Sasaran 1 : Perencanaan Pembangunan Daerah

​

• Sasaran 2 : Pokok Pikiran

​

• Sasaran 3 : Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Perencanaan Pembangunan Daerah

• Aspek Transparansi (Transparansi perencanaan Pembangunan daerah)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi Kebijakan terkait RKPD dan Renja OPD)
• Aspek Akuntabilitas (Ketepatan waktu penetapan RKPD, keselarasan dengan Prioritas Pembangunan, Kepatuhan Fasilitasi, Tindak Lanjut Hasil Reviu RKPD)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah)

Pokok Pikiran

• Aspek Transparansi (Transparansi Pokir th 2026 dalam SIPD)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Kebijakan Daerah terkait Kepatuhan Pokir)
• Aspek Akuntabilitas (Kesesuaian Pokir, Ketepatan Waktu dan Keselarasan Pokir dengan Teknokratik dan Pelaksanaan Pokir)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Risiko Korupsi pada Pengajuan Pokir)

Penyaluran Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah

• Aspek Transparansi (Transparansi hibah dan bantuan sosial)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan Bantuan Hibah)
• Aspek Akuntabilitas (Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah serta Bantuan Sosial)

3. Area Penyusunan Anggaran

Terdapat 2 sasaran:

• Sasaran 1 : Penggelembungan (Mark Up) Anggaran

​

• Sasaran 2 : Pencegahan Korupsi (Penyuapan/Gratifikasi) pada Penetapan Anggaran

​

Penggelembungan (Mark Up) Anggaran

• Aspek Transparansi (Transparansi atas Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan terkait Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya)
• Aspek Akuntabilitas (Implementasi atas Standar Harga Satuan dan Tindak Lanjut Reviu SHS, Implementasi ASB dan Tindak Lanjut ASB, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Honorarium dan Perjalanan Dinas)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Risiko Korupsi SHS dan ASB)

Pencegahan Korupsi (Penyuapan/Gratifikasi) pada Penetapan Anggaran

• Aspek Transparansi (Transparansi APBD dan APBD Perubahan)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan Penetapan APBD dan APBD Perubahan)
• Aspek Akuntabilitas (Ketepatan waktu penyerahan dan pengesahan PPAS, Ketepatan waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P, ketepatan waktu Penyerahan, Kesepakatan bersama, dan Penetapan APBD dan APBD-P, Konsistensi perencanaan dan penganggaran, Tindak Lanjut Reviu RKA, Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi/Pengesahan RAPBD dan RAPBD-P)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Risiko Korupsi pada Proses Pengesahan APBD Murni dan APBD Perubahan)

4. Area Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat 3 sasaran:

• Sasaran 1 : Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

​

• Sasaran 2 : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis

​

• Sasaran 3 : Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui e-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan DPUTR)

Pelaksanaan Pengadaan Barjas

• Aspek Transparansi (Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa)
• Aspek Akuntabilitas (Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Barang dan Jasa)

Pengadaan Barang dan Jasa Strategis

• Aspek Transparansi (Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis)
• Aspek Akuntabilitas (Perencanaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah Terima)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Risiko korupsi PBJ Strategis)

Pengadaan Barjas Non Konstruksi melalui e-Purchasing

• Aspek Transparansi (Transparansi e-Katalog)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan Implementasi e-Purchasing)
• Aspek Akuntabilitas (Akuntabilitas Perencanaan PBJ melalui e-Purchasing, Persiapan Implementasi e-Purchasing, Proses Pemilihan Penyedia, Proses Serah Terima)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian pelaksanaan PBJ melalui e-Purchasing)

5. Area Pelayanan Publik

Terdapat 4 sasaran:

​

• Sasaran 1 : Sektor Perizinan

​

• Sasaran 2 : Sektor Pendidikan

​

Sektor Perizinan

• Aspek Transparansi (Transparansi Tata Ruang)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan terkait dengan tata ruang, Regulasi dan Kebijakan yang mencegah terjadinya korupsi dalam penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan)
• Aspek Akuntabilitas (Ketepatan waktu proses penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan, kepatuhan terhadap regulasi, forum konsultasi publik, penanganan pengaduan terkait layanan publik , TL Reviu Layanan Perizinan )
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Pelayanan Perizinan)

Sektor Pendidikan

• Aspek Transparansi (Transparansi Persyaratan pendaftaran peserta didik baru)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya pungli di sektor pendidikan)
• Aspek Akuntabilitas (Sosialisasi Pelaksanaan PPDB, akuntabilitas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Penerimaan Peserta Didik Baru)

5. Area Pelayanan Publik

Terdapat 4 sasaran:

• Sasaran 3 : Sektor Kesehatan

​

• Sasaran 4 : Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil

Sektor Kesehatan

• Aspek Transparansi (Transparansi layanan kesehatan)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kesehatan)
• Aspek Akuntabilitas (Akuntabilitas Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, Tindak Lanjut Reviu Layanan RSUD)
• Aspek Pengendalian Korupsi (Terlaksananya pengendalian risiko korupsi pada sektor kesehatan)

Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil

• Aspek Transparansi (Transparansi pelayanan kependudukan dan catatan sipil)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi di sektor kependudukan dan catatan sipil)
• Aspek Akuntabilitas (Penggunaan data kependudukan sebagai dasar pertimbangan dalam penyaluran bansos, cleansing data secara berkala, forum konsultasi publik)
• Aspek Pengendalian Risiko Korupsi (Pengendalian Risiko Korupsi Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

6. Area Manajemen ASN

Terdapat 1 sasaran:

• Sasaran 1 : Pecegahan Jual Beli Jabatan

​

Pencegahan Jual Beli Jabatan

• Aspek Transparansi (Transparansi Manajemen ASN)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan Manajemen ASN)
• Aspek Akuntabilitas (Manajemen Kinerja ASN, Kepatuhan LHKPN, Budaya Antikorupsi, Penegakan Kode Etik dan Disiplin, Tindak Lanjut Reviu Manajemen ASN)
• Aspek Pengendalian (Pengendalian Manajemen ASN)

7. Area Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat 1 sasaran:

• Sasaran : Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD)

​

Pencegahan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD)

• Aspek Transparansi

(Database BMD)

​

• Aspek Regulasi dan Kebijakan

(Pengelolaan BMD)

​

• Aspek Akuntabilitas (Pengamanan Hukum BMD, Pemanfaatan BMD, Rencana Kebutuhan BMD dan Laporan BMD, Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD, Penyalahgunaan BMD, Penertiban BMD, Tindak Lanjut Reviu Pengelolaan BMD)

​

• Aspek Pengendalian berbasis Risiko (Pengendalian Pengelolaan BMD)

8. Area Optimalisasi Penerimaan Daerah

Terdapat 1 sasaran:

• Sasaran : Pencegahan Terjadinya Kebocoran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pencegahan Terjadinya Kebocoran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

• Aspek Transparansi (Transparansi Pajak Daerah dan Pembayaran Online)
• Aspek Regulasi dan Kebijakan (Regulasi dan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah)
• Aspek Akuntabilitas (Inovasi Pajak dan Retribusi Daerah Capaian Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah, Pengawasan Pajak Daerah, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)
• Aspek Pengendalian Berbasis Risiko (Pengendalian Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah)

Kendala Pemenuhan Eviden MCP 2024

1

2

3

Masih kurangnya Komitmen PD dalam Pemenuhan eviden MCP, sehingga harus terus diingatkan

Timeline Pengumpulan dan Penilaian Eviden

1

2

3

4

5

Tahap I

23-27 Juni 2025

Tahap II

22-26 September 2025

Tahap III

20 November – 5 Desember 2025

Terimakasih!

Admin MCP Inspektorat

Credits

This presentation template is free for everyone to use thanks to the following:

• SlidesCarnival for the presentation template
• Pexels for the photos

Happy designing!