Pembangunan Zona Integritas�Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Budi Prawira, S.E., M.M.

Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II

1

Kamis, 2 Oktober 2025

Dasar Hukum Pembangunan ZI

1. Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah;
2. Permenpan RB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah
3. SE Menteri PANRB No. 4/2025 tentang Teknis Pengusulan Unit/Satker Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2025;

3

3

4

5

Syarat Pengusulan Evaluasi ZI

6

6

Syarat Pengusulan Bagi Kementerian/Lembaga Yang Mengalami Perubahan Nomenklatur Maupun Struktur Organisasi

• Opini BPK "WTP" menggunakan hasil audit BPK tahun 2024 atas Laporan Keuangan tahun 2023 instansi pemerintah berdasarkan nomenklatur pada awal tahun 2024;
• Predikat SAKIP minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB;
• Indeks RB minimal B untuk WBK dan minimal BB untuk WBBM berdasarkan hasil evaluasi RB 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB; dan
• Level Maturitas SPIP minimal Level 3 menggunakan hasil terkini dari BPKP berdasarkan nomenklatur instansi pemerintah pada awal tahun 2024

7

7

Penetapan Unit Kerja ZI WBK/WBBM

8

8

Fokus Evaluasi ZI

9

9

TAHAP EVALUASI ZI

Seleksi Administrasi

Analisis Dokumen

Wawancara

Evaluasi Lapangan

DESK EVALUATION

FIELD EVALUATION

TAHAP ADMINISTRATIF

PEMENUHAN/KELENGKAPAN DOKUMEN PENGUSULAN

KUALITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

CLEARENCE

10

Penetapan Jadwal & tahapan evaluasi serta pembentukan Tim Evaluator.

Menetapkan unit/satuan kerja yang memenuhi syarat pengusulan dan penetapan sesuai Peraturan Menteri PANRB.

Memastikan ketepatan pengisian LKE beserta data dukungnya melalui pengujian dokumen LKE dan catatan yang disampaikan.

Konfirmasi dan cross check terhadap data dan bukti dukung.

Observasi ke lokasi unit kerja untuk memastikan kebenaran pemenuhan syarat penetapan dan validasi hasil survei.

Memastikan semua tim evaluator telah memenuhi standar evaluasi yang berlaku.

Pemberian predikat WBK/WBBM.

13

Penyebab Gugurnya pengajuan ZI

TIDAK LOLOS ADMINISTRASI

TIDAK LOLOS SURVEI

TIDAK LOLOS DESK EVALUASI

TIDAK LOLOS FIELD EVALUASI

TIDAK LOLOS CLEARANCE & PANEL

ADMINISTRASI

1. Opini BPK

2. Predikat SAKIP Instansi dan Unit

3. Indeks RB Instansi

4. Maturitas SPIP

5.Unit Kerja sesuai kriteria Permenpan

6. TL hasil pengawasan 100%

7. LHKASN dan LHKPN 100%

8. Pembangunan ZI min 1th

9. Surat Pengajuan dan SPTJM

SURVEI

1. Responden tidak memenuhi batas minimum
2. Hasil survei tidak mencapai ambang batas
3. Tidak lolos validasi

1. Pembangunan belum optimal
2. Tidak mampu menyampaikan dan meyakinkan evaluator terkait upaya dan perubahan yang telah dicapai

DESK EVALUATION

FIELD EVALUATION

1. Implementasi di lapangan tidak sesuai dengan yang disampaikan pada saat desk evaluation

PANEL

1. Progres dan Bukti pembangunan ZI tidak cukup meyakinkan Panelis

LANGKAH-LANGKAH MEMINIMALISIR RISIKO KEGAGALAN

14

ADMINISTRASI

SURVEI

1. Menyiapkan customer list (utamakan terkini) dan pastikan kontak aktif/dapat dihubungi. Lebih banyak data dan kontak customer yang dimiliki lebih baik;
2. Jangan menyampaikan/input rensponden dengan jumlah minimal;
3. Kelompokkan list customer yang paling memungkinkan bisa dikontak/kontak aktif;
4. Maksimalkan pemanfaatan kanal media/diseminasi informasi untuk menyampaikan hal baik yang telah dilakukan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan.

DESK EVALUATION

1. Menyampaikan tidak hanya upaya, tetapi juga hasil yang telah dicapai dari pembangunan ZI (disertai dengan data dukung);
2. Optimalisasi pembangunan ZI (Plan, Do, Check, Act);
3. Ciptakan inovasi yang mendukung ketercapaian kinerja utama dan menjawab risiko (kalau bisa yang belum ada di unit kerja lain yang sejenis);
4. Optimalisasi peran TPI sebagai pembina dan evaluator internal, termasuk penilaian berjenjang;
5. Meningkatkan kualitas pengawasan internal (Gratifikasi, Pengaduan masyarakat, WBS, Benturan Kepentingan dan Manajemen Risiko);
6. Peningkatan kualitas pelayanan public (cepat, murah, aman dan mudah dijangkau).

FIELD EVALUATION

Pastikan bahwa pembangunan ZI sudah terimplementasikan dengan baik di lapangan sesuai yang disampaikan saat Desk evaluasi

PANEL

Upaya dan Hasil/Dampak dari pembangunan ZI sesuai dengan ekspektasi.

1. TPI harus benar-benar memastikan seluruh syarat administrasi terpenuhi dan lengkap;
2. Memastikan hasil penilaian TPI memenuhi ambang batas. WBK 75 (pengungkit 40) dan WBBM 85 (Pengungkit 48). Memastikan ambang batas nilai dan bobot setiap komponen pada LKE terpenuhi sesuai Permenpan 90/2021;
3. Memastikan unit yang diusulkan sesuai kriteria dan Menyampaikan Surat Pengajuan evaluasi kepada TPN dan SPTJM (bukan SK pembangunan)

15

Unit Kerja Yang Pernah dilakukan Evaluasi oleh TPN

16

Unit kerja di usulkan dan di nilai saat masih satu menjadi Kementerian PUPR

16

Area Perubahan Zona Integritas

17

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN

• Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
• Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap

perubahan.

• Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak

Manajemen Perubahan

1. Mampu menggambarkan progress atau hasil dari pembangunan ZI
1. Keterlibatan pimpinan dan anggota
2. Monev rencana kerja
2. Bagaimana unit kerja mengimplementasikan/mener jemahkan budaya /core value

19

PENATAAN TATA LAKSANA

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur

• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;
• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen

pemerintahan

• Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

Penataan Tatalaksana

1. Dampak penggunaan sistem informasi bagi internal organisasi dan pelayanan publik
2. Memastikan SOP diidentifikasi, direviu berkala, dan disederhanakan

a) SOP telah disederhanakan dengan mengedepankan kolaborasi antar sub bagian dalam unit kerja dan mengedepankan orientasi hasil pada tingkat makro

Contoh sederhana

21

MANAJEMEN SDM

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

​

• Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur

aparatur;

• Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
• Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
• Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
• Meningkatnya profesionalisme SDM.

22

Manajemen SDM

• Pengelolaan Pengembangan kompetensi SDM
• Disiplin pegawai
• Layanan kepegawaian

23

PENGUATAN AKUNTABILITAS

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

• Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
• Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

24

Penguatan

• Selalu pastikan bahwa kinerja

utama unit kerja jelas, terukur dan berorientasi hasil

🡪Highlight Capaian kinerja utama

🡪Menunjukkan dampak dari

pemilihan program/kegiatan

yang

sesuai dengan

karakteristik unit kerja berada

dan penggunaan sumber daya

yang efisien

• Pohon kinerja unit kerja

berdasarkan logic model

• Pastikan

bahwa

pelaksanaan

monev atas

capaian kinerja

berjalan secara berkala

Pemantapan Program

Perjanjian Kinerja

Pelaporan Kinerja

​

Diskusi dan Pengarahaan Pimpinan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan

​

​

Penetapan komitmen pencapaian kinerja dari setiap Bidang pada unit kerja

​

Pengukuran, monitoring, dan evaluasi (triwulanan atau tahunan) pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan

Akuntabilitas Kinerja

25

PENGUATAN PENGAWASAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

​

• Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
• Meningkatkan sistem integritas.

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

26

Penguatan

• Peta risiko unit kerja yang komprehensif
• Pembangunan lingkungan pengendalian efektif
• Pengelolaan Pengaduan (Internal dan eksternal) yang efektif

melakukan penerimaan

ke KPK dan

sertifikasi ISO

• UPG telah aktif pelaporan gratifikasi memiliki

37001

• Telah dilakukan pemetaan titik rawan gratifikasi
• 100% LHKPN dan LHKASN

• Penerimaan aduan dengan “No

Door Policy”,

dapat melakukan

Wrong masyarakat pengaduan

secara langsung,

melalui telpon, WA, email, ataupun via SP4N LAPOR

• 100% Pengaduan tertangani dan ditindaklanjuti

Contoh sederhana

Pengawasan

27

PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik

• Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
• Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
• Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

28

Perbaikan Pelayanan Publik

• Budaya Pelayanan Prima
• Upaya untuk mempermudah layanan
• Kemampuan untuk Perbaikan berkelanjutan

🡪 Rencana Tindak lanjut survei

🡪 Monev atas inovasi

29

KONSEP�INOVASI

30

DEC

NOV

DAMPAK PERBAIKAN YG DIHASILKAN

SEP

AUG

MONITORING INOVASI

JUN

MAY

DETAIL PELAKSANAAN INOVASI

MAR

FEB

PERMASALAHAN UTAMA

• Penyebab utama kenapa harus dilakukan/ diciptakan inovasi
• Kondisi yang harus diatasi

• Alur/Tata cara
• Mekanisme
• Metode

• Memastikan implementasidan efektifitas inovasi berjalan sebagaimana mestinya

• Hasil/Manfaat yang diperoleh
• Perubahan yang terjadi

1. Bisa diambil dari hasil manajemen/identifikasi risiko

2. Inovasi yang mendorong tercapainya sasaran/kinerja utama unit kerja

3. Inovasi dari isu strategis dan kebutuhan masy/stakeholder

1. Alur pelayanan jelas dan transparan (stakeholder terinformasikan dengan baik)

2. Inovasi harus meningkatkan kecepatan, kemudahan (simple dan terjangkau), dan minimalisasi biaya pelayanan

3. Jika berbasis IT, maka harus lebih baik dibanding konvensional

1. Seberapa banyak pengguna/yang memanfaatkan inovasi?

2. Respon masyarakat/stakeholder pengguna inovasi?

3. Lebih ribet atau lebih mudah?

4. Apakah ada fitur yang harus ditambah?

5. Apakah masih relevan dengan kondisi terkini?

1. Apakah permasalahan terpecahkan?

2. Apakah manajemen internal semakin baik?

3. Apakah pelayanan semakin prima, dibuktikan dengan hasil survei?

4. Apakah membantu tercapainya kinerja utama?

31

TERIMA KASIH