KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, �RISET, DAN TEKNOLOGI�

^{19 Agustus 2021 – Persiapan Sosialisasi Permen PPKS} Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

​

​

ISU STRATEGIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG

​

Rapat Kerja Forkom Pimpinan FKIP Negeri Se-Indonesia

Surakarta, 29 Januari 2022

Landasan Hukum�Sertifikasi Guru/Pendidik

2

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

3

STANDAR GURU PROFESIONAL�Kualifikasi, Kompetensi dan�Sertifikasi

UUGD

No.14 Th.2005

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

• PP 74/2008 j.o PP 19/2017 ttg Guru:

Sertifikat Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan diperoleh melalui PPG.

​

• Permenristekdikti No.55 Th.2017 ttg Standar Pendidikan Guru

​

• Permendikbud No.38 Th.2020 ttg Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

CAPAIAN DAN PROSES�PPG Dalam Jabatan

4

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

CAPAIAN PPG DALAM JABATAN TAHUN 2017 - 2021

5

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Proses Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan 2019

6

Yaitu guru yang telah lulus seleksi akademik tahun 2017 dan 2018 namun belum mendapatkan kuota tahun 2018, berkesempatan mengikuti PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sesuai dengan ketersediaan kuota tahun 2019

Sasaran 87.264

Pelaksana

61 LPTK

Kuota 46.861

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Proses Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan 2020

7

Yaitu guru yang telah lulus seleksi akademik tahun 2017 dan 2018 namun belum mendapatkan kuota tahun 2019, berkesempatan mengikuti PPG Dalam Jabatan Tahun 2020 sesuai dengan ketersediaan kuota tahun 2020

Sasaran 50.098

Pelaksana

61 LPTK

Kuota

32.921 (APBN)

2.694 (APBD)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Proses Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan 2021

8

Hasil Seleksi

Gel 1 dan 2

= 66.901

​

Pelaksana

75 LPTK

Dilaksanakan dengan 4 tahap

= 63.671

Ditambah Peserta Retaker UKMPPG 2018 s.d 2019

= 17.814

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Perbaikan dan Keunggulan PPG Dalam Jabatan 2021

9

• Sudah Berbasis Sekolah
• Sudah Berbasis Masalah
• Feasible (dapat dilaksanakan oleh mahasiswa, dosen, Tim IT)
• Potensial efektif memfasilitasi mahasiswa mencapai learning outcome (CPL) yang sudah ditetapkan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

POTRET UKMPPG�Dalam Jabatan

10

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

PERKEMBANGAN UKMPPG 2019 - 20212019-2021

11

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Perbandingan antar Periode pada Tahun 2019 s.d 2021

12

Catatan:

Peserta Kemenag relatif sedikit dibanding Kemdikbudristek, sehingga analisis berikutnya dijadikan satu

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Perbandingan antar Periode pada Tahun 2019 s.d 2021

13

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Perbandingan antar Periode pada Tahun 2019 s.d 2021

14

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

PERBANDINGAN KELULUSAN FIRST TAKER DAN RETAKER

15

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Refleksi Proses�PPG Dalam Jabatan s.d 2021

16

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Beberapa Hal Perlu Dilakukan�

17

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Beberapa Kendala dalam Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan

1

2

3

4

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Beberapa Kendala dalam Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan

5

6

7

8

9

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Proses�PPG Dalam Jabatan 2022

20

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

21

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Arah Kebijakan Desain PPG Dalam Jabatan 2022

22

Apa-apa saja yang dapat penyebab masalah yang

sudah diidentifikasi

Menentukan penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks

yang dihadapi guru di kelas/sekolahnya, dan menjelaskan alasannya

Mengeksplorasi sejumlah alternatif solusi untuk penyebab masalah yang

sudah ditentukan di langkah 2

Menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah

dieksplorasi di langkah 3

Strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar, atau hal hal lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi pada langkah 2, serta relevan terhadap pilihan solusi pada Langkah 4.

Membuat strategi evaluasi secara rinci berdasarkan strategi implementasi yang sudah dibuat pada langkah 5

Mengimplementasikan rencana aksi dan implementasi rencana evaluasi

Melakukan analisis terhadap implementasi rencana

aksi berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi

Berdasarkan feedback yang diberikan dosen, instruktur dan guru pamong, peserta PPG DalJab membuat rencana tindak lanjut atau lessons learned dan menyerahkannya kepada dosen, instruktur dan guru pamong

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Skema Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan 2022�

23

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tranformasi Guru dan Tenaga Kependidikan�PPG Pra Jabatan 2022 (Model Baru)

24

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Tugas dan Fungsi Ditjen GTK�Berdasarkan Permendikbudristek No.28 Th.2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek (23 Agustus 2021)

25

Fungsi

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru;

5. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik serta pemindahan lintas daerah provinsi bagi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
9. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas dan Fungsi Direktorat PPG�Berdasarkan Permendikbudristek No.28 Th.2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek

26

Fungsi

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru;
2. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi guru;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru;
4. penyiapan bahan pembinaan di bidang pendidikan profesi guru;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru;
6. fasilitasi di bidang pendidikan profesi guru;
7. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan profesi guru;
8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi guru; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

27

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra-Jabatan menjadi mekanisme

“supply” guru yang efisien dan efektif

A

PPG Pra-Jabatan dilakukan belum mempertimbangkan kebuthan guru

B

Lulusan PPG Pra-Jabatan belum memiliki kepastian untuk direkrut menjadi guru

C

Guru baru masih perlu mengikuti PPG Dalam Jabatan

seleksi hingga

D

Pelaksanaan program induksi guru pemula tidak

E

Program praktik lapangan (clinical practice) PPG Pra-

F

Tidak terjalin sinergi yang optimal antara pemerintah

​

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

​

Koordinasi

​

Tempat praktik atau latihan

​

Keselarasan rekrutmen dari

induksi

​

Perencanaan

​

Arahan kebijakan baru

​

PPG Pra-Jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru

Lulusan PPG Pra-Jab langsung direkrut menjadi guru pemula

Guru yang direkrut mengikuti PPG dan mendapat sertifikasi

sebelum bertugas menjadi Guru

Induksi guru pemula dilakukan secara terintegrasi dengan PPG dan menjadi syarat sebelum seorang guru mulai bertugas. Guru pemula akan mengenal karakteristik sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua dan masyarakat tempat ia mengajar

Program Praktik Lapangan (clinical practice) PPG Pra-Jabatan dilakukan ditempat mengajar guru pemula sehingga menjadi sangat relevan

Semua pemangku kepentingan bersinergi dalam perekrutan guru baru, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, hingga sekolah

​

Situasi saat ini

​

karena PPG/Sertifikasi Guru tidak menjadi syarat dalam rekrutmen Guru

​

terstruktur dengan baik

​

Jabatan tidak memiliki relevansi yang kuat dengan tempat mengajar guru pemula

​

pusat, pemerintah daerah, universitas dan sekolah dalam perekrutan guru baru

Masalah-masalah yang terjadi di

berbagai

proses “supply” saat ini

1

2

3

4

5

6

7

8

Pengajuan

Fromasi

Perencanaan

PPG*

Persetujuan

Formasi

Seleksi

Penempatan

Penugasan

Induksi

Dilakukan oleh

Pemerintah

Daerah sebagai otoritas. Didukung oleh Ditjen GTK sebagai pemegang data nasional

Dilakukan oleh Ditjen

GTK dengan

LPTK

Dilakukan oleh

Pemerintah

Daerah

Dilakukan oleh

KemenPANRB

PANSELNAS

KemenPANRB,

BKN, Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemenkeu, BSSN, BPPT, BPKP

Dilakukan oleh

Pemerintah

Daerah

Dilakukan oleh

Pemerintah

Daerah

^A _{Tidak terjadi}

B

Lulusan PPG Pra-Jabatan

E

anggaran

formasi tidak

Tidak terjalin sinergi yang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan sekolah dalam perekrutan guru baru

​

^{*Pendidikan PPG Calon ASN (PPG sebelum rekrutmen)} Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

^F

Guru baru perlu PPG dan sertifikasi

^D _{Induksi tidak}

dilakukan

^C _{Tidak ada}

syarat lulusan

PPG sebagai pelamar untuk menjadi Guru

​

belum tentu direkrut menjadi Guru

Sering tidak berdasarkan data perencanaan yang solid. Pengajuan

memenuhi kebutuhan

Formasi kadang tidak disetujui karena ketidakpastian

​

secara optimal

​

Rekap

Masalah

​

Penang- gung Jawab

30

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

kebutuhan penggantian guru yang pensiun di tahun 2022 ke atas

Pengajuan

formasi kebutuhan Guru

di

tahun

2021 difokuskan

untuk

memenuhi

**

Kebutuhan Guru 2022

PPG PRA-JABATAN MODEL BARU

Kebutuhan Guru hingga 2021

REKRUTMEN ASN PPPK

*PPG Pra-Jabatan Transisi — CASN Guru langsung bertugas

sebagai guru pada masa menjalani studi PPG

**PPG Pra-Jabatan Model Baru —CASN Guru menjalani studi

PPG dulu sebelum bertugas menjadi guru

​

^{*PPG sesudah rekrutmen} Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

_*

152.319

Total Pengajuan

Formasi 2021

32

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan�PPG Pra-Jabatan 2022 (Model Baru)

33

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

34

Rancangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

35

Rancangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

36

Rancangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Tahapan Asesmen PPG Pra-Jabatan Model Baru

37

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Rancangan Tahapan PPG Prajabatan Model Baru 2022 (Peserta)

38

• Seleksi dilakukan untuk memperoleh profil lulusan yang berkualitas;
• Proses seleksi transparan dan akuntabel;
• Hasil seleksi digunakan sebagai asesmen awal atau baseline pengembangan diri guru.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Luaran PPG Prajabatan�

39

• Lulus Prajabatan adalah Guru Profesional Pemula sebagai landasan untuk pengembangan profesi yang berkelanjutan;
• Profil lulusan memiliki kapasitas yang sama yang berlaku secara nasional;
• Guru memerlukan pengalaman pembelajaran yang bermakna karena kecenderungan akan meniru dengan yang pernah dialami;
• Perlu semakin didekatkan dengan dunia sekolah.

​

​

​

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Data Sasaran�PPG Dalam Jabatan 2022

40

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

DATA GURU DALAM JABATAN �(berdasarkan TMT mengajar 2015)�

41

Data cut off 2020

Total:

1.138.373

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

CALON PESERTA PPG DALJAB DARI GURU TMT 2015 KE BAWAH MAPEL UMUM, GURU SD, PLB, DAN LAINNYA (TMT s.d Desember 2015)�

42

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

MAPEL KEJURUAN

43

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

CALON PESERTA PPG DALJAB TAHUN 2022 (SKALA PRIORITAS)

44

*Angkatan 2,3, dan 4 status sampai dengan lulus proses simulasi ajar dan wawancara sebanyak 4.651 peserta

** sudah verval dokumen, tetapi belum di ploting

* Angkatan 2,3, dan 4 status sampai dengan lulus proses simulasi ajar dan wawancara sebanyak 4.651 peserta.

** Sudah verval dokumen, tetapi belum di ploting.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Data Sasaran�PPG Pra-Jabatan 2022 (Model Baru)

45

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

DATA GURU PENSIUN 2022-2024�

46

77.124

75.195

69.762

222.081

Total

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

GURU PENSIUN TAHUN 2022 s.d. 2024 PER PROVINSI

47

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

48

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Data Guru Pensiun 2022-2024 dengan Kriteria*)

49

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Data Guru Pensiun 2022-2024 Per Bidang Studi

50

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

51

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

52

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Perhitungan Kebutuhan Rombel PPG Par-Jabatan Model Baru untuk Mengisi Pensiun di Tahun 2022�(Asumsi Sasaran 40 ribu)

53

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

54

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Perhitungan Kebutuhan Rombel PPG Par-Jabatan Model Baru untuk Mengisi Pensiun di Th. 2022 - 2024�(Asumsi Sasaran 40 ribu)

55

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

56

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kerjasama/Kolaborasi

57

Kebutuhan kerjasama dengan berbagai mitra untuk mendukung:

• Pengembangan Kurikulum PPG Prajabatan;
• Penambahan Jumlah Kapasitas Penyelenggara PPG Prajabatan;
• Pendampingan kelembagaan dan perizinan, kapasitas dosen, pembiayaan;

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kuota dan Waktu Pelaksanaan�PPG Dalam Jabatan dan Pra-Jabatan 2022

58

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Rencana Kuota PPG 2022

59

*Belum update data tahun 2022

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

TIMELINE PELAKSANAAN PPG TAHUN 2022�

60

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Terima kasih

61

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi