Panduan Modul

No.

Modul

Tujuan

Responden

1

Tata Kelola, Perizinan, dan Pembinaan

Menilai kesiapan kelembagaan FK dan RSPPU dalam melaksanakan tata kelola, perizinan, dan pembinaan pendidikan kedokteran spesialis sesuai amanat UU 17/2023 dan PP 28/2024.

Pimpinan FK, Direktur RS, Tim Mutu

2

Penjaminan Mutu dan Kerja Sama FK–RSPPU

Menilai kesiapan dan efektivitas sistem penjaminan mutu serta koordinasi kemitraan FK–RSPPU dalam menjalankan pendidikan spesialis sesuai PP 28/2024 Pasal 577–589.

Pimpinan FK, Direktur RS, Tim Mutu

3

Pendayagunaan dan Kesejahteraan Peserta Didik (Residen)

Menilai implementasi kebijakan pasal 584–586 PP 28/2024 mengenai status hukum, penugasan, imbalan jasa, dan perlindungan peserta didik.

Koordinator PPDS, Residen, Komite Etik

4

Pendanaan, Bantuan Studi, dan Pengabdian Pasca-Studi

Mengkaji kesiapan mekanisme pembiayaan pendidikan, pemberian bantuan studi, dan kewajiban pengabdian lulusan sesuai pasal 609–613 PP 28/2024.

Pengelola keuangan, alumni penerima beasiswa

5

Pengembangan Profesi Berkelanjutan (CPD) dan Relasi dengan Kolegium

Menilai kesiapan institusi pendidikan dan kolegium dalam mendukung pengembangan profesi berkelanjutan, sertifikasi, dan pelaksanaan uji kompetensi nasional.

Ketua kolegium, dosen klinis senior

Panduan Skoring

Skor

Kriteria

Interpretasi

0

Tidak ada kebijakan/inisiatif

Belum siap

1

Ada kebijakan tertulis tapi belum diterapkan

Persiapan awal

2

Sedang diterapkan sebagian

Implementasi awal

3

Diterapkan rutin dengan evaluasi internal

Implementasi baik

4

Berjalan konsisten dan terintegrasi dengan sistem nasional

Implementasi optimal

​

​

​

Panduan Analisis

1

Hitung rata-rata skor per klaster per modul

2

Buat readiness heatmap antar-institusi

3

Pilih institusi dengan skor ekstrem (tertinggi & terendah) untuk pendalaman kualitatif (FGD/Wawancara).

4

Gunakan CFIR dan Organizational Readiness untuk menginterpretasi faktor penghambat dan pendukung.

No

Indikator Implementasi

Pertanyaan Kunci (Simplifikasi dari Pasal)

Skor (0–4)

Bukti Pendukung (dokumen/link)

Catatan Kendala / Praktik Baik

A. Perencanaan & Pembinaan Pendidikan (UU 17/2023 Pasal 207–209; PP 28/2024 Pasal 583)

1

Kesesuaian jumlah dan jenis program PPDS dengan kebutuhan pelayanan dan distribusi tenaga kesehatan

Apakah FK/RS telah menyesuaikan pembukaan program pendidikan dengan kebutuhan tenaga spesialis di wilayahnya?

0–4

Renstra FK/RS, data kebutuhan SDMK

​

2

Seleksi nasional peserta PPDS

Apakah seleksi peserta PPDS dilakukan melalui sistem nasional bersama dua kementerian?

0–4

Dokumen seleksi, keputusan bersama

​

3

Kapasitas SDM dan fasilitas pembelajaran

Apakah tersedia SDM pendidik klinis dan sarana pembelajaran yang memadai?

0–4

Data dosen klinis, daftar fasilitas

​

4

Koordinasi lintas kementerian dalam pembinaan

Apakah FK/RS menerima supervisi atau koordinasi dari Kemenkes dan Kemendiktisaintek secara rutin?

0–4

Notulensi koordinasi, SK pembinaan

​

B. Perizinan dan Tata Kelola (PP 28/2024 Pasal 579 ayat 4–6)

5

Status izin program pendidikan spesialis

Apakah program spesialis di institusi Anda telah memiliki izin resmi dari Kemendiktisaintek (dengan koordinasi Kemenkes)?

0–4

SK izin program studi

​

6

Penyelenggaraan tridharma di RSPPU

Apakah RSPPU menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian secara terintegrasi?

0–4

Dokumen akademik RS, laporan penelitian

​

7

Kelayakan finansial lembaga pendidikan

Apakah institusi memiliki standar minimum kelayakan finansial untuk menjamin keberlanjutan pendidikan?

0–4

Laporan keuangan / audit

​

8

Prinsip tata kelola yang baik (good governance)

Apakah terdapat sistem tata kelola formal (struktur, SOP, mekanisme akuntabilitas) dalam penyelenggaraan pendidikan residen?

0–4

Struktur organisasi, SOP, rapat evaluasi

​

9

Standar mutu internal pendidikan

Apakah unit SPMI aktif melaksanakan evaluasi mutu minimal 1 kali per tahun?

0–4

Laporan SPMI, audit mutu internal

​

No

Indikator Implementasi

Pertanyaan Kunci

Skor (0–4)

Bukti Pendukung

Catatan / Kendala

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1

Unit SPMI aktif dan memiliki SOP mutu pendidikan klinik

Apakah unit penjaminan mutu melaksanakan audit pendidikan minimal 1x per tahun?

0–4

Laporan SPMI

​

2

SPMI melibatkan rumah sakit jejaring

Apakah RS jejaring terlibat dalam evaluasi mutu pendidikan klinik?

0–4

Berita acara evaluasi

​

B. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME / Akreditasi)

3

Program studi terakreditasi LAM-PTKes atau BAN-PT

Apakah program spesialis telah memiliki status akreditasi aktif?

0–4

Sertifikat akreditasi

​

4

Ada mekanisme tindak lanjut hasil akreditasi

Apakah rekomendasi hasil akreditasi ditindaklanjuti secara sistematis?

0–4

Dokumen rencana perbaikan

​

C. Kerja Sama FK–RSPPU (Academic Health System)

5

Ada MoU aktif antara FK dan RSPPU mencakup tridharma

Apakah MoU FK–RS mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pelayanan?

0–4

Dokumen MoU

​

6

Ada forum koordinasi pendidikan klinik rutin

Apakah FK dan RS rutin mengadakan rapat koordinasi pendidikan klinik?

0–4

Notulensi rapat

​

7

RS jejaring diakui dan difungsikan sesuai standar

Apakah jejaring RS memenuhi kriteria wahana pendidikan?

0–4

SK wahana

​

No

Indikator Implementasi

Pertanyaan Kunci

Skor (0–4)

Bukti Pendukung

Catatan / Kendala

A. Status dan Penugasan Residen

1

Residen diangkat sebagai tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan

Apakah peserta PPDS ditetapkan sebagai bagian dari tenaga pendidikan klinik di RS?

0–4

SK penugasan residen

​

2

Ada SOP pembagian tugas dan tanggung jawab residen

Apakah tugas residen diatur secara tertulis dengan tingkat supervisi yang jelas?

0–4

SOP klinik

​

B. Imbalan Jasa dan Kesejahteraan

3

Ada mekanisme pemberian imbalan jasa

Apakah residen menerima kompensasi finansial dari kegiatan klinik?

0–4

Bukti pembayaran, SOP

​

4

Ada asuransi kesehatan dan jaminan keselamatan kerja

Apakah peserta didik terdaftar dalam jaminan kesehatan / perlindungan kerja?

0–4

Polis asuransi, SK

​

C. Perlindungan dan Etika Pendidikan

5

Ada mekanisme penanganan kekerasan/perundungan

Apakah FK/RS memiliki sistem pelaporan dan tindak lanjut kekerasan di lingkungan pendidikan klinik?

0–4

Panduan etik, laporan kasus

​

6

Ada pelatihan etika dan komunikasi klinik bagi residen

Apakah FK/RS menyelenggarakan pelatihan etik klinik secara rutin?

0–4

Jadwal pelatihan

​

No

Indikator Implementasi

Pertanyaan Kunci

Skor (0–4)

Bukti Pendukung

Catatan / Kendala

A. Pembiayaan Pendidikan

1

Ada mekanisme pembiayaan pendidikan yang transparan

Apakah FK/RS memiliki pedoman pembiayaan PPDS yang dapat diakses publik?

0–4

Dokumen biaya pendidikan

​

2

Ada sumber dana beragam (pemerintah, daerah, mandiri)

Apakah terdapat skema pendanaan alternatif untuk mendukung pendidikan spesialis?

0–4

MoU donor, laporan keuangan

​

B. Bantuan Pendidikan & Beasiswa

3

Ada mekanisme bantuan pendidikan dari pemerintah / mitra

Apakah residen dapat mengakses bantuan pendidikan sesuai regulasi?

0–4

Daftar penerima bantuan

​

4

Ada sistem monitoring kewajiban penerima bantuan

Apakah ada mekanisme pelaporan pasca-beasiswa (masa pengabdian)?

0–4

Dokumen pelaporan alumni

​

C. Pengabdian Pasca-Studi

5

Ada kebijakan penempatan lulusan di Fasyankes pemerintah

Apakah lulusan diwajibkan mengabdi sesuai perjanjian bantuan pendidikan?

0–4

SK penempatan alumni

​

6

Ada sanksi atau insentif atas pemenuhan kewajiban

Apakah ada sistem reward/punishment bagi penerima bantuan yang mengabdi/tidak mengabdi?

0–4

Dokumen sanksi atau SKP

​

No

Indikator Implementasi

Pertanyaan Kunci

Skor (0–4)

Bukti Pendukung

Catatan / Kendala

A. Uji Kompetensi dan Sertifikasi

1

Ada mekanisme uji kompetensi nasional yang terintegrasi

Apakah FK/RS melaksanakan uji kompetensi bersama kolegium sesuai standar nasional?

0–4

Jadwal & laporan uji kompetensi

​

2

Ada keterlibatan kolegium dalam penyusunan soal & evaluasi

Apakah kolegium aktif dalam proses sertifikasi?

0–4

SK tim uji, notulensi rapat

​

B. CPD dan STR Seumur Hidup

3

Ada sistem pelatihan berkelanjutan bagi dosen dan alumni

Apakah FK/RS menyelenggarakan pelatihan CPD secara berkala?

0–4

Agenda CPD

​

4

Ada koordinasi dengan KKI dan IDI untuk STR dan CPD

Apakah FK/RS menjalin komunikasi dengan KKI atau IDI terkait CPD?

0–4

Surat korespondensi

​

C. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan

5

Ada sistem umpan balik dari alumni untuk penyempurnaan kurikulum

Apakah feedback alumni digunakan dalam revisi kurikulum pendidikan spesialis?

0–4

Dokumen revisi kurikulum

​

6

Ada integrasi CPD dengan kebutuhan daerah / pelayanan kesehatan

Apakah program CPD disesuaikan dengan kebutuhan tenaga spesialis di daerah?

0–4

Rencana CPD daerah

​

Construct

Why It Matters for Residency Education Policy

Possible operationalization / examples

Policies & Laws

The key innovation is a change in regulation (UU 17/2023, PP 28/2024). This construct captures how clearly, consistently, and supportively these policies guide institutions.

- Perceived clarity of MoH and MoE guidelines

- Alignment between UU and PP interpretation

- Existence of implementing regulations (Permenkes)

- Awareness and dissemination at institutional level

Partnerships & Connections

Critical for residency education, which depends on collaboration between universities and RSPPUs (teaching hospitals). Readiness is partly about how strong these networks are.

- Existence of MoUs or joint committees between universities and RSPPUs

- Frequency and quality of coordination meetings

- Trust and role clarity between partners

Financing

Implementation success depends on whether funding mechanisms (for residents, supervisors, or institutions) are available and aligned with policy changes.

- Source and adequacy of funding for education operations

- Funding flow from government or BPJS

- Institutional perception of financial sustainability under the new scheme

External Pressure

There’s strong policy pressure from national authorities and public expectations for reform. This affects motivation (change commitment).

- Pressure from MoH/MoE for compliance

- Accreditation requirements by LAM-PTKes or KKI

- External evaluation or media attention

Local Conditions

Local health system and labor market factors influence how each region or hospital perceives and enacts the policy.

- Availability of teaching cases, infrastructure, or staff

- Local autonomy or provincial government involvement

Local Attitudes

Sociocultural beliefs about resident roles (e.g., as learners vs service providers) shape how policies are received and implemented.

- Attitudes of clinical supervisors, hospital administrators, and policymakers toward residents’ dual role

- Perceived fairness or workload issues

CFIR Construct

Why It Matters for Residency Education Policy

Possible Indicators / Operationalization

Structural Characteristics

Determines whether the organization has the formal structure and governance capacity to manage residency training under the new policy.

- Presence of educational management unit

- Clear organizational chart for academic–clinical collaboration

- Defined roles/responsibilities for residency governance

Work Infrastructure

Hospitals and faculties need to realign staffing, roles, and clinical–academic responsibilities.

- Ratio of supervisors to residents

- Dedicated admin staff for PPDS coordination

- Job description clarity between clinical and academic sides

Relational Connections

Implementation relies on collaboration between departments, faculties, and hospitals. Strong relationships enhance readiness and collective efficacy.

- Frequency and quality of coordination between university and RSPPU

- Existence of joint committees

- Perceived interdepartmental trust

Communications

Clear, consistent communication supports alignment of policy interpretation and operational readiness.

- Mechanisms for communicating policy changes

- Feedback channels between university and hospital

- Information-sharing quality

CFIR Construct

Why It Matters for Residency Education Policy

Possible Indicators / Operationalization

Culture (esp. Learning- and Deliverer-Centeredness)

Institutional culture of learning and improvement helps implementation of education reforms.

- Shared values around teaching quality, feedback, and learning improvement

- Openness to policy change

Tension for Change

Reflects the perceived need for reform — whether institutions feel the current system is inadequate.

- Perception that current PPDS governance needs revision- Perceived benefits of RSPPU model over old model

Incentive Systems

Whether incentives (financial or recognition) are aligned with the reform can affect motivation.

- Honoraria or workload credit for supervisors- Institutional recognition for compliance

Mission Alignment

Measures whether the reform aligns with institutional missions (education, service, research).

- Agreement that new policy supports institutional goals- Alignment with accreditation and academic excellence targets

Available Resources

Core determinant of change efficacy.

- Availability of funding, space, and teaching facilities- Supervisor numbers and training- Administrative and IT systems support

Access to Knowledge & Information

Ability to access updated policy documents, technical guidance, or training related to new PPDS system.

- Awareness of MoH/MoE technical guidelines- Attendance in dissemination/training sessions- Access to national online platforms (SatuSehat, PPDS system)

Readiness Component

Relevant Outer Setting Constructs

Relevant Inner Setting Constructs

Change Commitment (motivation to implement)

Policies and laws, external pressure

Tension for Change, Mission Alignment, Incentive Systems, Culture (Deliverer- and Learning-Centeredness)

Change Efficacy (confidence to implement)

Partnership & connections, financing, local attitudes & conditions

Structural Characteristics, Work Infrastructure, Communication, Available Resources, Access to Knowledge & Information, Relational Connections