Pendampingan Penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) dan To do List Pelaporan �Periode April 2024

20 Mei 2024

STATUS REKONSILIASI EKSTERNAL

2

Monitoring Data per 20 Mei 2024

TDK pada Seluruh Jenis Data Yang Direkonsiliasi

3

Monitoring Data per 20 Mei 2024

TDL Pelaporan Tw I 2024 dan s.d. April 2024

4

Monitoring Data per 20 Mei 2024

Poin 7,13, dan 14 merupakan TDL Lainnya, Poin 16 merupakan TDL Semesteran

Penyelesaian TDK Belanja 🡪 Catat SP2D

5

Cara 1

Memilih SPM dan Klik Catat SP2D Otomatis

Menu Catat di Opr Pembayaran

Pembayaran 🡪 Catat 🡪 Mencatat/Upload SP2D

Penyelesaian TDK Belanja 🡪 Catat SP2D

6

Penyelesaian TDK Belanja

7

Penyelesaian TDK Pengembalian Belanja

8

Penyelesaian TDK Pendapatan Bukan Pajak

9

​

​

​

Setoran SBS

Pencatatan setoran melalui bendahara yang kas masuknya sudah dicatat di Modul Bendahara

​

Setoran Non SBS

Pencatatan setoran yang dilakukan langsung ke Kas Negara (tidak melalui pencatatan kas bendahara)

​

Upload MPN (recommended jika tidak ada koreksi setoran)

Unggah data setoran/penerimaan yang telah diunduh dari Aplikasi MPN

Penyelesaian TDK Pendapatan Bukan Pajak

10

Penyelesaian TDK Kas di Bendahara Pengeluaran

11

Penyelesaian TDK Satker Belum Catat

12

Kas pada Badan Layanan Umum

Kas Lainnya di KL dari Hibah

Pengesahan Hibah Langsung B/J/S

Catat di Modul Pembayaran

Penyelesaian Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan/Aset Tetap/ATB

1. Penggunaan Akun Non Barang Yang Seharusnya Tidak Menghasilkan Barang Tetapi Salah Catat Menghasilkan Barang

13

Petunjuk Teknis Koreksi Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan/Aset Tetap/ATB

2. Pengadaan Barang Yang Menggunakan Akun Non Barang

14

Petunjuk Teknis Koreksi Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan/Aset Tetap/ATB

3. Kesalahan Perekaman Kode Barang Untuk Akun Yang Menghasilkan Barang

15

PERIODISASI TINDAK LANJUT KUALITAS DATA LAPORAN KEUANGAN

16

To Do List Bulanan

To Do List Tahunan

1. Persediaan Belum didetailkan
2. Aset Belum didetailkan
3. Persediaan Belum Approve
4. Aset Belum Validasi dan/atau Approve
5. RK Persediaan belum RM
6. RK Persediaan ke Aset belum RM
7. RK Aset belum RM
8. RK Aset ke Persediaan belum RM
9. TK internal belum TM Persediaan
10. TK Internal Belum TM Internal Aset

1. To Do List Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran
2. Rincian BAST Gantung (Saldo Akun Utang Yang Belum Diterima Tagihannya)
3. Rincian SPP Gantung (Saldo Akun Belanja yang Masih Harus dibayar dan Piutang Lainnya)
4. Selisih Transaksi Resiprokal
5. Saldo Akun Hibah yang Belum Disahkan
6. Saldo Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan
7. Transfer Kas BLU Antar Satker BLU

Diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

To Do List Lainnya

1. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB
2. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan
3. Pagu Minus (Basis SP2D)
4. Saldo Akun Tidak Normal
5. Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja (51XXXX)
6. Pendapatan Belum di Settle Piutang
7. Pajak Non DJP dan DJBC

dalam hal sampai dengan periode pelaporan, permasalahan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh satker, maka perlu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

1

To Do List Triwulanan (Tw I dan III)

1. To Do List Bulanan
2. TK Aset Belum TM
3. TK Persediaan Belum TM
4. TK Piutang Belum TM
5. Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja (selain 51XXXX)

Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Triwulanan.

2

To Do List Semester I

1. To Do List Bulanan dan Triwulanan
2. Belum Penyisihan Piutang.
3. Belum Penyusutan Aset (Belum Tutup Modul Aset Periode Semesteran).

Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah Semester berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Semesteran.

3

4

5

Diselesaikan paling lambat tanggal 15 setelah Tahun berkenaan berakhir atau mengikuti kebijakan penyusunan LKKL Tahunan.

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (1)

17

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan mendetailkan BAST yang sudah dibuat sebelumnya pada modul komitmen. Pendetailan persediaan tersebut dilakukan untuk mencatat perolehan persediaan yang berasal dari transaksi pembelian dan transaksi hibah masuk.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat BAST berupa penerimaan persediaan yang sebelumnya telah dicatat pada modul komitmen namun belum dilakukan pendetailan pada modul persediaan.

1. PERSEDIAAN BELUM DIDETAILKAN

2. ASET BELUM DIDETAILKAN

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan mendetailkan BAST yang sudah dibuat sebelumnya pada modul komitmen. Pendetailan Aset Tetap tersebut dilakukan untuk mencatat perolehan Aset Tetap/Aset Lainnya yang merupakan transaksi pembelian, transaksi penyelesaian pembangunan langsung, transaksi pengembangan langsung, transaksi hibah masuk, transaksi perolehan KDP, dan transaksi pengembangan KDP.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat BAST berupa penerimaan aset tetap/aset lainnya yang sebelumnya telah dicatat pada modul komitmen namun belum dilakukan pendetailan pada modul aset tetap.

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (2)

18

Satker agar melakukan tindaklanjut dengan melakukan persetujuan oleh role approver melalui modul persediaan. Dalam hal proses pencatatan persediaan belum tuntas dilakukan sampai dengan persetujuan, maka pencatatan transaksi persediaan tersebut belum dibukukan pada Laporan Keuangan

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perekaman pencatatan transaksi persediaan yang dilakukan oleh operator persediaan namun belum dilakukan persetujuan oleh approver.

3. PERSEDIAAN BELUM APPROVE

4. ASET BELUM VALIDASI DAN/ATAU APPROVE

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan validasi oleh role validator dan selanjutnya melakukan persetujuan oleh role approver melalui modul aset tetap. Dalam hal proses pencatatan transaksi aset tetap/aset lainnya belum tuntas dilakukan sampai dengan persetujuan, maka pencatatan transaksi aset tetap/aset lainnya tersebut belum dibukukan pada Laporan Keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perekaman pencatatan aset tetap/aset lainnya yang dilakukan oleh operator aset namun belum dilakukan validasi oleh validator dan/atau persetujuan oleh approver

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (3)

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul persediaan. Seluruh transaksi reklasifikasi keluar pada Aplikasi SAKTI harus dilakukan input transaksi reklasifikasi masuknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat reklas keluar kode barang persediaan ke kode barang persediaan lainnya, namun belum dilakukan reklas masuk persediaan pada modul persediaan.

5. RK PERSEDIAAN BELUM RM

6. RK PERSEDIAAN KE ASET BELUM RM

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul aset tetap. Seluruh transaksi reklasifikasi keluar pada Aplikasi SAKTI harus dilakukan input transaksi reklasifikasi masuknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat reklas keluar kode barang dari persediaan ke kode barang aset tetap/aset lainnya, namun belum dilakukan reklas masuk aset tetap/aset lainnya pada modul aset tetap.

Perekaman reklas keluar dan reklas masuk tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan klasifikasi atau kodefikasi barang sesuai dengan yang seharusnya.

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (3)

20

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul aset tetap. Seluruh transaksi reklasifikasi keluar pada Aplikasi SAKTI harus dilakukan input transaksi reklasifikasi masuknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat reklas keluar kode barang aset tetap/aset lainnya ke kode barang aset tetap/aset lainnya yang lain, namun belum dilakukan reklas masuk aset tetap/aset lainnya pada modul aset tetap.

7. RK ASET BELUM RM

8. RK ASET KE PERSEDIAAN BELUM RM

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan reklas masuk melalui modul persediaan. Seluruh transaksi reklasifikasi keluar pada Aplikasi SAKTI harus dilakukan input transaksi reklasifikasi masuknya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat reklas keluar kode barang dari aset tetap/aset lainnya ke kode barang persediaan, namun belum dilakukan reklas masuk persediaan pada modul persediaan.

Perekaman reklas keluar dan reklas masuk tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan klasifikasi atau kodefikasi barang sesuai dengan yang seharusnya.

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (4)

21

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk internal melalui modul persediaan. Satker agar memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi Transfer Masuknya oleh Satker Penerima antara Satker induk dengan subsatker/antar sesama subsatker.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat transfer keluar persediaan antara induk Satker dengan subsatker dan/atau antar subsatker, namun belum dilakukan transfer masuk persediaan pada modul persediaan.

9. TK INTERNAL BELUM TM INTERNAL PERSEDIAAN

10. TK INTERNAL BELUM TM INTERNAL ASET

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk internal melalui modul aset tetap. Satker agar memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi Transfer Masuknya oleh Satker Penerima antara Satker induk dengan subsatker/antar sesama subsatker.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat transfer keluar aset tetap/aset lainnya antara induk Satker dengan subsatker dan/atau antar subsatker, namun belum dilakukan transfer masuk aset tetap/aset lainnya pada modul aset tetap.

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (5)

22

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan identifikasi pendapatan yang berasal dari penyelesaian piutang dan selanjutnya melakukan transaksi settlement piutang melalui modul piutang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pelunasan piutang baik yang berasal dari potongan SPM, setoran PNBP melalui Surat Bukti Setor (SBS), dan setoran PNBP melalui non SBS, namun belum dilakukan pencatatan transaksi settlement pada modul piutang.

11. PENDAPATAN BELUM DI SETTLE PIUTANG

12. SALDO TIDAK NORMAL

Satker perlu mengidentifikasi penyebab adanya Saldo Tidak Normal melalui buku besar dan melakukan perbaikan yang diperlukan, misalnya saldo tidak normal terjadi karena adanya kesalahan jurnal manual yang dilakukan sehingga diperlukan perbaikan atas jurnal manual tersebut. Saldo tidak normal dikecualikan terhadap beban penyisihan piutang dan restitusi pajak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat nilai saldo per akun pada neraca percobaan yang tidak sesuai dengan posisi saldo normalnya baik debit atau kreditnya.

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (6)

23

1. Apabila disebabkan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya, Satker melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D.
2. Apabila disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan klasifikasi/kodefikasi persediaan dan belum dilakukan pendetilan, maka Satker dapat melakukan reklasifikasi BAST untuk menyesuaikan rincian barang, namun apabila sudah dilakukan pendetilan, satker melakukan koreksi pencatatan pada modul persediaan/modul aset tetap dan selanjutnya dapat melakukan jurnal manual pada modul GLP apabila diperlukan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan dalam pemilihan kodefikasi BMN, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja yang digunakan dalam rangka perolehan persediaan dengan klasifikasi/kodefikasi barang yang dihasilkan.

13. KETIDAKSESUAIAN AKUN VS KODE BARANG PERSEDIAAN

14. KETIDAKSESUAIAN AKUN VS KODE BARANG ASET TETAP/ATB

1. Apabila disebabkan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya, Satker melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D
2. Apabila disebabkan karena adanya kesalahan pemilihan klasifikasi/kodefikasi aset tetap dan belum dilakukan pendetilan, maka Satker dapat melakukan reklasifikasi BAST untuk menyesuaikan rincian barang, namun apabila sudah dilakukan pendetilan, satker melakukan koreksi pencatatan pada modul persediaan/modul aset tetap dan selanjutnya dapat melakukan jurnal manual pada modul GLP apabila diperlukan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai peruntukannya atau kesalahan dalam pemilihan kodefikasi BMN, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara akun belanja yang digunakan dalam rangka perolehan aset tetap/aset lainnya dengan klasifikasi/kodefikasi barang yang dihasilkan.

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (7)

24

Satker agar melakukan tindaklanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk melalui modul persediaan. Satker agar memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi Transfer Masuknya oleh satker Penerima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat transfer keluar persediaan antar Satker dalam lingkup pemerintah pusat baik dalam 1 (satu) KL maupun lintas KL, namun belum dilakukan pencatatan transfer masuk pada modul persediaan oleh Satker penerima.

15. TK PERSEDIAAN BELUM TM

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan pencatatan transfer masuk melalui modul modul aset tetap. Satker agar memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi transfer masuknya oleh satker penerima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat transfer keluar berupa aset tetap/aset lainnya antar Satker dalam lingkup pemerintah pusat baik dalam 1 (satu) KL maupun lintas KL, namun belum dilakukan pencatatan transfer masuk pada modul aset tetap oleh Satker penerima.

16. TK ASET BELUM TM

Satker agar melakukan tindak lanjut dengan melakukan TK/TM piutang melalui modul piutang. Satker agar memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi transfer masuknya oleh satker penerima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat transfer keluar piutang antar Satker dalam lingkup pemerintah pusat baik dalam 1 (satu) KL maupun lintas KL, namun belum dilakukan pencatatan transfer masuk pada modul piutang oleh Satker penerima

17. TK PIUTANG BELUM TM

25

Apabila terdapat data pada menu ini, Satker agar melakukan revisi anggaran secara berjenjang mulai dari KPA, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat PA, dan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat realisasi belanja melebihi pagu belanja pada tahun berjalan. Terjadinya pagu minus tidak hanya terjadi pada segmen Satker dan akun BAS namun terjadi pula pada segmen CoA lainnya diantaranya program, kegiatan, output, dan lain-lain.

18. PAGU MINUS (BASIS SP2D)

Pendapatan pajak yang dibukukan oleh Satker di luar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai umumnya berasal dari kesalahan akun potongan SPM dengan tidak menunjuk kode Satker pada DJP/DJBC. Dalam kondisi tersebut, Satker menindaklanjuti dengan melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pendapatan pajak yang dibukukan oleh Satker diluar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pendapatan pajak seharusnya Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pendapatan pajak yang dibukukan oleh Satker diluar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pendapatan pajak seharusnya

19. PENDAPATAN PAJAK NON DJP DAN DJBC

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (9)

26

Satker agar mengidentifikasi penyebab pengembalian belanja melebihi realisasi belanja apakah disebabkan karena kesalahan segmen CoA yang digunakan dalam pengembalian belanja. Satker agar memastikan bahwa segmen CoA yang digunakan untuk pengembalian belanja telah sama dengan segmen CoA yang digunakan dalam realisasi belanja. Dalam kondisi tersebut, Satker menindaklanjuti dengan melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D/SSPB

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengembalian belanja yang melebihi realisasi belanja selain akun 51xxxx pada tahun berjalan. Terjadinya pengembalian belanja melebihi realisasi belanja tidak hanya terjadi pada segmen Satker dan akun BAS namun terjadi pula pada segmen CoA yang lain diantaranya program, kegiatan, output, dan lain-lain.

20. PENGEMBALIAN BELANJA MELEBIHI REALISASI BELANJA (SELAIN BELANJA PEGAWAI)

Satker agar mengidentifikasi penyebab pengembalian belanja melebihi realisasi belanja apakah disebabkan karena kesalahan segmen CoA yang digunakan dalam pengembalian belanja. Satker agar memastikan bahwa segmen CoA yang digunakan untuk pengembalian belanja telah sama dengan segmen CoA yang digunakan dalam realisasi belanja. Dalam kondisi tersebut, Satker menindaklanjuti dengan melakukan koreksi dokumen SPM/SP2D/SSPB

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengembalian belanja yang melebihi realisasi belanja akun 51xxxx pada tahun berjalan. Terjadinya pengembalian belanja melebihi realisasi belanja tidak hanya terjadi pada segmen Satker dan akun BAS namun terjadi pula pada segmen CoA yang lain diantaranya program, kegiatan, output, dan lain-lain.

21. PENGEMBALIAN BELANJA MELEBIHI REALISASI BELANJA (BELANJA PEGAWAI)

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (10)

27

Satker agar menindaklanjuti dengan melakukan penyisihan piutang pada modul piutang. Satker memastikan bahwa telah melakukan penyisihan piutang secara periodik setiap semesteran sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi instansi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saldo piutang yang belum dilakukan penyisihan pada modul piutang. Piutang di neraca harus disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang dilakukan secara periodik setiap semesteran.

22. BELUM PENYISIHAN PIUTANG

Satker agar menindaklanjuti dengan melakukan tutup buku periode 6 dan/atau periode 12 pada modul aset tetap. Tutup buku pada periode semesteran (periode 6 dan/atau 12) secara otomatis akan membentuk penyusutan pada tahun berjalan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saldo aset tetap/ATB yang belum dilakukan penyusutan/amortisasi sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap/ATB. Penghitungan dan pencatatan penyusutan/amortisasi aset tetap/ATB dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

23. BELUM PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ATB (BELUM TUTUP MODUL ASET TETAP PERIODE SEMESTERAN)

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (11)

28

Satker pemberi kerja dan penerima kerja harus melakukan identifikasi penyebab selisih transaksi resiprokal. Dalam hal salah satu pihak pemberi kerja atau penerima kerja tidak melakukan pencatatan transaksi resiprokal dan/atau jumlah nominal transaksi resiprokal yang dicatat oleh Satker pemberi kerja atau Satker penerima kerja berbeda, maka akan terdapat selisih dan akan muncul sebagai selisih transaksi resiprokal. Atas kondisi tersebut, Satker pemberi kerja dan penerima kerja harus melakukan koordinasi untuk melengkapi pencatatan transaksi resiprokal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi transaksi resiprokal antara Satker pemberi kerja dengan Satker penerima kerja. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker pemberi kerja dengan Satker penerima kerja yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan

24. SELISIH TRANSAKSI RESIPROKAL

Satker agar segera melakukan pengesahan hibah ke KPPN (SP2HL dan MPHLBJS). Proses pengesahan hibah ke KPPN berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penerimaan kas hibah pada modul bendahara dan/atau pencatatan BAST hibah barang/jasa/surat berharga pada modul komitmen, namun belum dilakukan pengesahan hibah (SP2HL dan MPHLBJS) ke KPPN.

25. SALDO AKUN HIBAH YANG BELUM DISAHKAN

Apabila terdapat data pada menu ini, Satker agar segera melakukan pengesahan pendapatan/belanja/transitoris BLU ke KPPN. Proses pengesahan hibah ke KPPN berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan BLU.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penerimaan/ pengeluaran kas BLU namun belum dilakukan pengesahan ke KPPN.

26. SALDO BLU YANG BELUM DISAHKAN

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (12)

29

Satker melakukan identifikasi apakah BAST tersebut akan dilanjutkan dalam proses pembayaran hingga terbit menjadi SP2D. Dalam hal BAST tidak akan dilanjutkan menjadi SPP, maka perlu dilakukan penghapusan atas BAST tersebut. Pada saat periode penyusunan LK Tahunan tidak diperkenankan adanya BAST gantung atau saldo akun yang belum diterima tagihannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat saldo akun utang yang belum diterima tagihannya pada neraca percobaan akrual yang timbul pada saat perekaman BAST pada modul komitmen dan/atau validasi SPBy pada modul pembayaran. Akun tersebut akan tereliminasi apabila telah diterbitkan SPP. Pada saat periode penyusunan LK Tahunan, akun tersebut idealnya tidak memiliki saldo.

27. BAST GANTUNG (SALDO AKUN UTANG YANG BELUM DITERIMA TAGIHANNYA)

Satker melakukan identifikasi apakah SPP tersebut akan dilanjutkan dalam proses pembayaran hingga terbit menjadi SP2D. Dalam hal SPP tidak akan dilanjutkan menjadi SP2D, maka perlu dilakukan penghapusan atas SPP tersebut. Pada saat periode penyusunan LK Tahunan tidak diperkenankan adanya SPP gantung.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat SPP gantung yang tidak dilanjutkan menjadi SP2D, sehingga berdampak pada akun-akun antara yang seharusnya tereliminasi ketika penerbitan SP2D. Akun antara merupakan akun yang timbul sebagai dampak

dari siklus transaksi pada Aplikasi SAKTI yang belum selesai sampai proses akhir. Akun-akun antara tersebut dapat berupa Belanja yang Masih Harus dibayar yang berasal dari akun realisasi belanja pada SPP dan Piutang Lainnya yang berasal dari akun pendapatan pada potongan SPP.

28. SPP GANTUNG (SALDO AKUN BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)

Tindak Lanjut Kualitas Data Laporan Keuangan (13)

30

Apabila terdapat data pada menu ini, satker agar melakukan

identifikasi dan tindak lanjut berupa:

1. mencatat pengeluaran pemindahan kas BLU melalui pencatatan transaksi transitoris di modul komitmen atau penerimaan pemindahan kas BLU pada modul bendahara, dan/atau
2. dilanjutkan dengan melakukan pengesahan atas pengeluaran/penerimaan kas BLU tersebut ke KPPN mitra kerja. Satker perlu memastikan bahwa besaran nilai/nominal yang dicatat telah sesuai antara Satker pengirim dan Satker penerima.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat selisih saldo Kas pada BLU berkenaan dengan proses transfer kas BLU yang disebabkan

antara lain sebagai berikut:

1. Satker BLU selaku Satker pengirim telah melakukan pencatatan transaksi transitoris di modul komitmen namun belum dilakukan pencatatan kas masuk di modul bendahara oleh Satker BLU selaku Satker penerima atau dengan kondisi sebaliknya. Selisih juga dapat terjadi karena kesalahan pencatatan besaran nilai kas keluar/kas masuk antara Satker pengirim dan Satker penerima.
2. Satker BLU selaku Satker pengirim telah melakukan pengesahan BLU atas transaksi transfer keluar kas BLU ke satker BLU yang lain, namun belum dilakukan pengesahan atas transfer masuk kas BLU tersebut pada Satker penerima BLU atau dengan kondisi sebaliknya. Selisih juga dapat terjadi karena kesalahan pencatatan besaran nilai pengesahan antara Satker pengirim dan Satker penerima.

29. SELISIH TRANSFER KAS BLU ANTAR SATKER BLU

31

TERIMA KASIH

www.DJPb.kemenkeu.go.id

@ditjenperbendaharaan

DJPb.KemenkeuRI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- DJPb Kemenkeu RI

@DJPbKemenkeu_RI

TERIMA KASIH