PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM�(PERMENPAN RB NO 90 TAHUN 2021)

Zona Integritas:

Unit Percontohan Bersih Melayani

• Pemberantasan calo di Kepolisian
• Digitalisasi pelayanan (Pembuatan SIM - STNK online dan keliling, Electronic Traffic Law Enforcement
• Pelayanan hingga malam
• Upaya pendekatan ke masyakarat

• Aplikasi progres penanganan perkara CMS
• Bantuan hukum gratis kepada masyarakat & instansi lain
• Pendampingan hukum pada sektor strategis (Contoh: Dana Desa)
• Perlindungan saksi: rumah singgah saksi

• Kecepatan & kemudahan pelayanan paspor: paspor online & jemput bola
• Digitalisasi sistem pengawasan pada LAPAS

• Transparansi penyelesaian perkara melalui sistem informasi
• Digitalisasi sistem kontrol hakim untuk menjaga integritas
• Integrasi data dengan instansi lain: Disdukcapil PA

Kepolisian

Kejaksaan

KEMENKUMHAM

MA

DISDUKCAPIL

• Pencegahan calo di Disdukcapil
• Digitalisasi pelayanan Dukcapil online
• Kecepatan pelayanan 3 in 1, 1 jam selesai
• Pelayanan jemput bola
• Anjungan mandiri hingga level kecamatan & desa

Miniatur Implementasi RB pada Unit Kerja Strategis

LATAR BELAKANG PERBAIKAN KEBIJAKAN ZI

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

• Island of integrity merupakan suatu kondisi dimana unit kerja instansi pemerintah yang “imun” dan mampu memberikan tata kelola yang terbaik di internal instansi pemerintah ;
• Dampak dari pelaksanaan island of integrity, yaitu: 1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi 2. Efisiensi yang lebih besar; 3. Mempengaruhi sistem yang lebih luas
• Unit organisasi yang melaksanakan island of integrity diharapkan mampu menularkan virus keberhasilannya untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas,;
• mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan.

Indeks Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah

Unit A WBK/WBBM

Unit B WBK/WBBM

Unit C WBK/WBBM

Unit D WBK/WBBM

UNIT PERCONTOHAN

• Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (core business) instansi pemerintah;
• Unit kerja yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;
• Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan Zona Integritas;

7

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Indeks Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah

Unit A WBK/WBBM

Miniatur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia

Bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas

Membangun percontohan (Role Model) pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Unit B WBK/WBBM

Unit C WBK/WBBM

Unit D WBK/WBBM

STRUKTUR PERMENPAN 90 TAHUN 2021

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Bab II Pembangunan ZI

1. Konsep ZI
2. Mekanisme Pembangunan ZI
3. Kerangka logis ZI
4. Pembangunan ZI berdasarkan Stranas PK
5. Pembangunan ZI pd sektor prioritas tertentu
6. Strategi Percepatan Pembangunan ZI
7. Pengusulan unit kerja

Lampiran II

Lampiran I

Lampiran III

Bab I

Evaluasi Pembangunan ZI oleh TPI

1. Mekanisme evaluasi ZI mandiri oleh TPI
2. Mekanisme evaluasi ZI pada Stranas PK oleh TPI

Bab II

Pengajuan Unit kerja menuju WBK/WBBM

Bab III

Evaluasi Pembangunan ZI oleh TPN

1. Pra Evaluasi
2. Desk Evaluasi Oleh TPN
3. Evaluasi Lapangan oleh TPN
4. Penetapan predikat menuju WBK/WBBM

Bab IV

Pemantauan unit kerja berpredikat WBK/WBBM

1. Pemantauan unit kerja /kawasan berpredikat WBK/WBBM
2. Pemberian penghargaan
3. Pencabutan predikat
4. Replikasi pd unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM

Kriteria pengajuan usulan ZI menuju WBK/WBBM

LKE ZI

PERMENPAN 10/2019

PERMENPAN 90/2021

HIGHLIGHT PERUBAHAN KERANGKA LOGIS

Sub komponen reform untuk mengukur keberhasilan atau upaya yang lebih strategis per area perubahan

Sub komponen pemenuhan untuk menggambarkan upaya per area perubahan

PERMENPAN 10 TAHUN 2019

PERMENPAN 90 TAHUN 2021

HIGHLIGHT PERUBAHAN �PENGUSULAN ZI

PERMENPAN 10/2019

HIGHLIGHT PERUBAHAN �PENETAPAN WBK/WBBM

PERMENPAN 90 TAHUN 2021

01

MEKANISME PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN

​

• Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja
• Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan.
• Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak

MANAJEMEN PERUBAHAN

MANAJEMEN PERUBAHAN

14

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur

• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;
• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
• Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

PENATAAN TATA LAKSANA

PENATAAAN TATALAKSANA

16

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur

​

​

• Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;
• Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
• Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
• Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
• Meningkatnya profesionalisme SDM.

PENATAAN MANAJEMEN SDM

PENGUATAN SDM

18

01

02

03

04

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

​

• Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
• Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

PENGUATAN AKUNTABILITAS

20

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

​

• Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
• Meningkatkan sistem integritas.

PENGUATAN PENGAWASAN

PENGUATAN PENGAWASAN

22

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik

​

• Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
• Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional
• Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

PELAYANAN PUBLIK

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

24

01

02

03

04

05

© Copyright Showeet.com

Menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan;

Menciptakan program-program yang menyentuh, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat/

pengguna layanan;

Menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan, telah diketahui dan delivered kepada masyarakat.

Membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan ZI;

STRATEGI PEMBANGUNAN ZI

DALAM PEMBANGUNAN ZI

DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN ZI

DALAM PEMANTAUAN BAGI UNIT KERJA YANG TELAH BERPREDIKAT WBK/WBBM

Fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan ZI

Tempat konsultasi bagi unit kerja/satker

Melakukan evaluasi Internal

Melakukan survei internal berkala

Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi

Melakukan pendampingan berkala bagi unit kerja

Melakukan pemantauan berkala bagi unit yang telat mendapat predikat WBK/WBBM

Melakukan evaluasi internal berkala tiap 2 tahun sekali

Melakukan klarifikasi atas aduan maladministrasi di unit kerja

PERAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI)

Memberikan rekomendasi kepada unit kerja

Metode Evaluasi ZI oleh TPN

1. Berdasarkan laporan dari TPI bahwa unit kerja/satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM.
2. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan berkala atau verifikasi lapangan oleh TPN dan setelah melakukan klarifikasi dengan TPI ditemukan bukti bahwa terdapat maladministrasi, maka secara tertulis TPN akan merekomendasikan kepada Menteri PANRB untuk mencabut predikat menuju WBK/WBBM pada unit kerja/satuan kerja atau kawasan tersebut.
3. Unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah dicabut predikat menuju WBK/ WBBM, tidak dapat diajukan lagi untuk untuk mendapatkan predikat Menuju WBK selang 2 tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan.

1. Replikasi ini dapat dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang sedang membangun dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki.
2. Diperlukan kebijakan di level internal instansi pemerintah untuk mendorong unit atau kawasan lain melakukan replikasi pada unit yang telah mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, sehingga replikasi terhadap unit kerja/satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM akan berjalan secara sistemis

REPLIKASI

1. Dalam rangka mendorong pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja yang lain, instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja/satuan kerjanya yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM.
2. Pemberian penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perudangan yang berlaku.

PENCABUTAN PREDIKAT

PEMBERIAN PENGHARGAAN INTERNAL

Unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM wajib dinilai kembali kelayakannya setiap 2 tahun sekali oleh TPI dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi dan TPN

Pemantauan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM

EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH TIM PENILAI NASIONAL

30

© Copyright Showeet.com

31

© Copyright Showeet.com

32

© Copyright Showeet.com

Pra Evaluasi

35

1. Memastikan bahwa instansi pemerintah yang mengusulkan unit kerja/satuan kerja berpredikat Menuju WBK atau WBBM telah memenuhi syarat pengusulan tingkat instansi. Apabila instansi pemerintah yang mengusulkan tidak memenuhi persyaratan di atas, maka pengusulan akan ditolak dengan pemberitahuan melalui PMPZI, kecuali ada pertimbangan teknis lain dari TPN;

​

• Memastikan unit kerja/satuan kerja yang diusulkan memenuhi syarat pengusulan tingkat unit. Apabila unit kerja/satuan kerja yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan diatas, maka pengusulan akan ditolak dengan pemberitahuan melalui PMPZI, kecuali ada pertimbangan teknis lain dari TPN. Selain itu, apabila unit kerja/satuan kerja yang diusulkan bukan unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi layanan masyarakat langsung, maka jumlah unit kerja/satuan kerja yang sejenis yang akan dievaluasi ditentukan berdasarkan koordinasi antara TPN dan TPI;

Desk Evaluasi

36

1. Desk evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa unit kerja/satuan kerja telah secara konsisten dan berkelanjutan dalam membangun ZI dan implementasi pembangunan ZI telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai;
2. Desk evaluasi dilakukan melalui pendalaman dan pengujian LKE serta data dukungan yang telah disampaikan oleh TPI serta dengan mengidentifikasi informasi dari berbagai media terkait unit/satuan kerja yang dilakukan evaluasi
3. Apabila diperlukan, desk evaluasi dapat dilakukan dengan meminta unit kerja/satuan kerja untuk memaparkan hasil pembangunan zona integritas yang dilanjutkan dengan diskusi melalui media/sarana yang efektif
4. Hasil desk evaluasi selanjutnya menjadi bahan bagi TPN untuk menentukan keberlanjutan proses evaluasi selanjutnya bagi unit kerja/satuan kerja

Evaluasi Lapangan

37

Evaluasi lapangan bertujuan untuk melihat secara langsung implementasi pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja. Pada saat evaluasi lapangan TPN dapat melibatkan:

1. Perwakilan instansi yang berada pada level provinsi yang mempunyai fungsi pembinaan layanan utama dari unit kerja/satuan kerja dengan memperhatikan adanya potensi benturan kepentingan;
2. Instansi lain yang mempunyai kapasitas untuk melakukan evaluasi pembangunan zona integritas dengan memperhatikan adanya potensi benturan kepentingan;
3. Para ahli serta akademisi yang mempunyai kompetensi tentang tugas fungsi dari unit kerja/satuan kerja tertentu.

Aspek pelaksanaan Area Pengungkit

Evaluasi terhadap sub komponen capaian kinerja

Aspek hasil yang terdiri atas sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Pelayanan Publik

33

CLEARENCE DAN PANEL SERTA PENYUSUNAN LHE (1)

Setelah selesai melakukan rangkai evaluasi, TPN melakukan clearance dengan Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi,, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk menentukan unit kerja/satuan kerja yang akan mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM. Setelah itu dlilanjutkan dengan panel hasil evaluasi.

HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI DALAM PEMBANGUNAN ZI

38

© Copyright Showeet.com

1

2

3

4

Belum terlihat adanya pemahaman yang utuh terhadap subtansi 6 area perubahan pembangunan zona integritas dari pimpinan dan pegawai di unit kerja. Belum terlihat terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, hanya mengejar nilai/penghargaan;

Pemahaman dan Keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah;

Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam Monev pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah

Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistemik, dan pimpinan belum terlihat keterlibatan pimpinan dalam mengawal pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan di lapangan

CATATAN HASIL EVALUASI ZI (PENGUNGKIT)

5

6

7

8

Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan

Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan core business

Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder ekstenal/masyarakat belum dilakukan secara efektif

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat

CATATAN HASIL EVALUASI ZI (PENGUNGKIT)

CATATAN HASIL SURVEI

CATATAN HASIL EVALUASI TAHUN 2022

CATATAN HASIL EVALUASI TAHUN 2022

• Monitoring TL atas hasil pengawasan atau laporan instansi tersebut
• Memastikan Tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut

CLEARENCE

54

TOOLS SURVEI (MODEL KUESIONER)

Dimensi kualitas pelayanan publik diuraikan ke dalam beberapa unsur yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

55

TOOLS SURVEI (MODEL KUESIONER)

Dimensi perilaku anti korupsi diuraikan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh KPK.

56

TOOLS SURVEI (MODEL KUESIONER)

TERIMA KASIH..