Media Pembelajaran

Pendidikan Pancasila

untuk SMA/MA Kelas X

PANCASILA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber: wikipedia commons

Muhammad Yamin menyatakan lima “asas dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut.

Muhammad Yamin

Pada tanggal 31 Mei 1945, pada rapat BPUPK berikutnya, Supomo menyampaikan lima asas yang mendasari Negara Indonesia yang integralistik sebagai berikut.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber: dokumen penerbit

Prof. Dr. Supomo

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Soekarno menegaskan dasar negara adalah philosofische grondslag atau fondasi, filsafat, atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan Negara Indonesia, di antaranya:

Soekarno

Sumber: wikipedia commons

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk Panitia Kecil yang berjumlah delapan orang. (Panitia Delapan) yang terdiri dari golongan kebangsaan dan golongan keagamaan.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Dari usulan yang diperoleh, Panitia Delapan membuat klasifikasi usulan seperti berikut.

Pada akhir pertemuan, 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas Panitia Delapan, membentuk Panitia Sembilan yang berlangsung di Kantor Besar Djawa Hokokai.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

ketika Panitia Sembilan mengadakan rapat di rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni 1945. Pada rapat ini, mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan undang undang dasar. Rancangan ini diberi nama ”Mukadimah” oleh Soekarno, ”Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter" oleh Muhammad Yamin, dan ”Gentlemen’s Agreement” oleh Sukiman Wiryosanjoyo.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Di dalam Piagam Jakarta, terjadi perubahan tata urut Pancasila dari susunan yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Prinsip “Ketuhanan” pada Piagam Jakarta menjadi sila pertama. Bunyi sila ini menjadi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Prinsip “Internasionalisme atau perikemanusiaan” tetap diletakkan pada sila kedua. Namun, redaksinya disempurnakan menjadi “Kemanusian yang adil dan beradab”.

Prinsip “Kebangsaan Indonesia” pada sila pertama dalam rumusan Soekarno menjadi sila ketiga pada Piagam Jakarta. Sila tersebut pada Piagam Jakarta menjadi berbunyi “Persatuan Indonesia”.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Prinsip “Mufakat atau demokrasi” pada sila ketiga dalam rumusan Soekarno menjadi sila keempat pada Piagam Jakarta. Sila tersebut menjadi berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Prinsip “Kesejahteraan sosial” pada sila keempat dalam rumusan Soekarno menjadi sila kelima pada Piagam Jakarta. Sila tersebut menjadi berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Hasil rumusan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi Jepang, Marsekal Terauchi, mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), atau Dokuritsu Junbi Inkai, sebagai penerus BPUPK.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Dari pertemuan dengan Terauchi yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945 ini, mereka mendengar bahwa pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber: wikipedia commons

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada sidang pertama itu pula PPKI menyetujui naskah “Piagam Jakarta” sebagai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan diikuti perubahan sebagai berikut.

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tokoh penting di balik perubahan ini adalah Mohammad Hatta. Setelah mendengar keberatan tokoh-tokoh Kristen dari wilayah Indonesia Timur atas kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada Piagam Jakarta, Mohammad Hatta segera mendekati tokoh-tokoh Islam untuk bersedia mengubah rumusan kalimat tersebut.

Mohammad�Hatta

Sumber: wikipedia commons

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Kebesaran hati tokoh-tokoh Islam untuk menjaga keutuhan bangsa menghasilkan kesepakatan untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dan menggantikannya dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana yang dapat kita temukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.