INDEKS PROFESIONALITAS ASN

​

PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

KEJELASAN POSISI SESEORANG DALAM ORGANISASI� BERDASARKAN MERIT SYSTEM

1. PENGUKURAN KINERJA
2. PEMETAAN KOMPETENSI
3. KUALIFIKASI
4. INTEGRITAS

X

Y

Z

KUALIFIKASI

KOMPETENSI

DISIPLIN DAN KINERJA

JALUR KARIR

STANDAR PROFESIONALITAS ASN

RIWAYAT KUALIFIKASI

Tingkat Pendidikan Terakhir

Riwayat KOMPETENSI

• Struktural : Diklat Kepemimpinan
• Fungsional : Diklat Fungsional
• Diklat Teknis 20 JP
• Seminar/Workshop

Riwayat KINERJA

Nilai SKP

Riwayat DISIPLIN

Hukuman Disiplin

DASAR HUKUM

Dalam rangka melaksanakan Pengukuran

_{Indeks Profesionalitas ASN}

yang dilaksanakan

secara

nasional

sesuai:

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38

Tahun 2018 tentang Pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN

Peraturan Badan Kepegawaian

Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Pedoman Tata Cara dan

Pelaksanaan Pengukuran Indeks

Profesionalitas ASN

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

PENGUKURAN INDEKS

PROFESIONALITAS

ASN

PNS dapat melihat nilai

_{Indeks Profesionalitas ASN}

_{Hasil pengukuran}

Indeks

_pada

_{Profesionalitas}

_ASN

_dapat

_dilihat

_Layanan

_Indeks

_terbarunya

_melalui

_MySAPK.

_{Profesionalitas SIASN}

/

_Mekanisme

_penginputan

_tiap

_unsur

_instrumen

_pengukuran

_{melalui peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi}

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Kriteria Perhitungan Riwayat Kepegawaian

pada Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Riwayat

pelatihan

struktural

kepemimpinan

Riwayat

pelatihan

fungsional

yang

atau

harus

sesuai

dengan jenjang

jabatan

dan

pelaksanaannya

selama

tahun

berjalan

pelaksanaannya selama tahun berjalan atau tahun

sebelumnya

tahun sebelumnya

Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke

dalam Jabatan Fungsional mendapatkan bobot

Riwayat

pelatihan

teknis

sebanyak

20

Jam

Pelajaran (JP)

tahun berjalan

yang

pelaksanaannya

selama

yang

telah

sama

dengan

pejabat

fungsional

yang

mengikuti

pelatihan

rekomendasi ketentuan

fungsional

Instansi peraturan

berdasarkan

Pembina/sesuai perundangan

hasil

yang

berlaku

dengan

bukti

berupa

surat

rekomendasi

dan

selanjutnya

dimutakhirkan ke dalam SIASN

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

d.

b.

c.

a.

Kriteria Perhitungan Riwayat Kepegawaian pada

Pengukuran Indeks Profesionalitas

ASN

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan

pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional

Riwayat penilaian kinerja tahun 2022

Riwayat

terakhir

hukuman

disiplin

1

(satu)

tahun

Riwayat

seminar/workshop/sejenisnya

yang

pelaksanaannya selama tahun 2021-2022

Riwayat pelatihan teknis dan

seminar/workshop/sejenisnya sebagaimana

dimaksud huruf d dan f dapat melalui jalur

pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

g.

i.

f.

h.

e.

_Penyesuaian

_Bobot

_Dimensi

_Indeks

_{Profesionalitas}

_ASN

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

INDEKS PROFESIONALITAS ASN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

NETRALITAS ASN DALAM MENGHADAPI PILKADA 2024

KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

_1. Integritas

2. Profesional
3. Netral dan bebas dari intervensi politik
4. Bersih dari praktik KKN
5. Mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
1. Masyarakat

​

6. Mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945

NETRALITAS ASN SEBAGAI AMANAT UU ASN

Netralitas ASN merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu ASN sebagai Pelaksana Kebijakan, Pelayan Publik, dan Perekat NKRI. Netralitas ASN mengimplikasikan bahwa ASN harus Fokus pada peningkatan Integritas dan Profesionalitas

POSISI IDEAL ASN

Dalam kontestasi Politik (Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah) 2024

13

Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

ASAS NETRALITAS ASN

• Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 2014)

​

• PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD - Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(Pasal 5 huruf n PP Nomor 94 Tahun 2021)

​

​

MANFAAT NETRALITAS

Bagi Kepala Daerah

/ Pejabat Pembina Kepegawaian

Target-target pemerintahan tercapai karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak memikirkan politik

Bagi Birokrasi

Meningkatnya penerapan Sistem Merit dan kualitas Pelayanan Publik.

Birokrasi Independen, Transparan, dan Akuntabel

Bagi

Pegawai ASN

Pengembangan karir lebih terbuka dengan berpedoman pada integritas, kompetensi, dan kinerja

Bagi

Masyarakat

Masyarakat merasa dilayani dengan adil dan memuaskan

LARANGAN BAGI ASN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ikut Kampanye
2. Menjadi Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Atribut Partai Atau PNS
3. Sebagai Peserta Kampanye Dengan Mengerahkan PNS Lainnya
4. Sebagai Peserta Kampanye Dengan Menggunakan Fasilitas Negara.
5. Membuat Keputusan Dan/Atau Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Sebelum, Selama, Dan Sesudah Masa Kampanye;

15

6. Mengadakan Kegiatan Yang Mengarah Kepada Keberpihakan Terhadap Pasangan Calon Yang Menjadi Peserta Pemilu Sebelum, Selama, dan Sesudah Masa Kampanye Meliputi Pertemuan, Ajakan, Imbauan, Seruan, Atau Pemberian Barang Kepada PNS Dalam Lingkungan Unit Kerjanya, Anggota Keluarga, Dan Masyarakat; dan/atau
7. Memberikan Surat Dukungan Disertai Fotokopi KTP Atau Surat Keterangan

Tanda Penduduk.

Larangan Bagi ASN Dalam PP 94 Tahun 2021

Larangan Bagi ASN

Dalam PP 42 Tahun 2004

1. Melakukan Pendekatan Kepada Partai Politik (Parpol)

Terkait Rencana Pengusulan Dirinya Atau Orang Lain

sebagai Bakal Calon;

2. Memasang Spanduk/Baliho Yang Mempromosikan

Dirinya/Orang Lain;

3. Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Bakal Calon;
4. Menghadiri Deklarasi Bakal Pasangan Calon, Dengan

atau tanpa atribut;

5. Mengunggah Foto Atau Menanggapi (Like,

Share,

Komentar Dan Sejenisnya) Semua Hal Yang Terkait

dengan Pasangan Calon Di Media Online Dan Media

Media Sosial;

6. Berfoto Bersama Dengan Pasangan Calon; Dan

​

• Menjadi Pembicara/Narasumber Pada Kegiatan

Pertemuan Parpol.

SANKSI ASN TIDAK NETRAL

Sanksi Moral yang diberikan oleh Instansi yang berwenang dan diumumkan secara terbuka

Sanksi Moral Terbuka

Sanksi Moral yang diberikan oleh Instansi yang berwenang dan diumumkan secara tertutup atau terbatas

Sanksi Moral Tertutup

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.

Pasal 1 ayat (7), Pasal 8 ayat (3) dan (4) PP 94/2021

​

Hukuman Disiplin Sedang Hukuman Disiplin Berat

1. Penundaan kgb 1 th
2. Penundaan KP 1 th
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 th

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

SURAT EDARAN TERKAIT NETRALITAS ASN�

1. SURAT EDARAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

​

​

• SURAT EDARAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG NETRALITAS BAGI PENGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MEMILIKI PASANGAN (SUAMI/ISTRI) BERSTATUS SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

​

​

• SURAT EDARAN KOMISI APARATU SIPIL NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG STATUS KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI BAKAL CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

​

• Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
• Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN, setiap PPK dan PyB wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN, antara lain sebagai berikut:
2. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
3. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
4. Melakukan pengawasan terhadap PPNPN di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
5. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kinerja tahunan;

5. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjiam kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN;
6. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN kepada Satuan Tugas Pembina dan Pengawas Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
3. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

PERAN BKN DALAM UPAYA MEMASTIKAN NETRALITAS ASN

3

E-Commerce Marketing Plan

Berkolaborasi dengan K/L untuk mendorong dilaksanakannya penegakan pelanggaran netralitras ASN

Memastikan netralitas ASN terlaksana sebagai bentuk konkrit terimplementasikannya NSPK Manajemen ASN

Melaksanakan tindakan pengendalian berupa peringatan, teguran, hingga pemblokiran data kepegawaian pada SAPK dalam hal PPK belum menindaklanjuti rekomendasi KASN

Memastikan pelanggaran netralitas yang wajib ditindaklanjuti dengan mekanisme penjatuhan disiplin sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dilakukan menggunakan aplikasi Integrated Disiplin (I’DIS)

DATA PELANGGARAN NETRALITAS ASN

TAHUN 2020 s.d 2022

TOTAL PELANGGARAN NETRALITAS YANG MASUK KE BKN = 1125

0

200

400

1000

​

800

​

600

23

34

0

6

959

44

38

21

PUSAT

DAERAH

TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN

1. Kampanye sosialisasi media sosial (30.4%)
2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (22.4%)
3. Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti Gerakan tangan/Gerakan yang mengindikasikan keberpihakan

(12.6%)

4. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta Pilkada (10.9%)
5. Melakukan pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon/bakal calon kepala daerah (5.6%)

REKOMENDASI KASN ATAS PELANGGARAN

NETRALITAS ASN

TOTAL PELANGGARAN NETRALITAS YANG MASUK KE BKN = 1125

0

100

300

​

200

400

600

​

500

Hukuman Disiplin Ringan

Hukuman Disiplin Sedang

Sanksi Kode Etik

Tidak Terbukti

3%

46%

1%

Hukuman Disiplin Berat

48%

2%

TERIMA KASIH

kanreg12bkn

kanreg12bkn

pekanbaru.bkn.go.id