2 of 19

Dasar Hukum

Pasal 282: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

UU NO.13/2011

tentang Fakir Miskin

Pasal 8 & 9

Perbaikan Data

Pasal 10

Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 11

Mensos menetapkan Data Terpadu sebagai Dasar untuk pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

UU NO.23/2014

tentang Pemerintah Daerah

3 of 19

Siklus Perbaikan DTKS dan Transparansi Publik

4 of 19

Penyesuaian Petugas Pada Entitas Provinsi/Kabupaten/Kota

Pengelola DTKS Provinsi

Pemantau Proses Pengelolaan Data Tingkat Provinsi Bertugas melakukan pembinaan proses pengusulan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat kabupaten / kota, dengan memantau angka-angka agregat progres proses

Pengelola DTKS Kabupaten/Kota
Pengisi Data Kabupaten/Kota
Adminintrasi Pengguna/User
Pengisi data desa/kelurahan

Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Wali kota
Verifikator
Pengisi Data Kabupaten/Kota
Adminintrasi Pengguna/User
Pemantau proses pengelolaan Kecamatan
Pengisi data desa/ kelurahan

Petugas yang ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bukan merupakan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial dan/atau tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

5 of 19

Aktivitas Bulanan Pengelolaan DTKS

Wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang di ttd Kepala Daerah/Wakil/Sekda.

Verifikasi Kelayakan Dibuka Setiap

Hari dan pengesahan pada H-1 akhir bulan

Usulan Bansos tgl

15 s/d sebelum H-5 akhir bulan

Usulan PBI-JK awal bulan s/d tgl 11

CATATAN :

6 of 19

Entitas Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan diberikan akses ke

dalam aplikasi serta melakukan fungsi yang tidak dirangkap masing-masingnya.

Petugas

kabupaten/kota

Kepala Perangkat Daerah

Pengisi Data

Desa/Kel

Verifikator

Pemantau Proses Pengelolaan Data tingkat Kecamatan

Admin User

Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data di Kabupaten/Kota

User ini memiliki hak akses yang terbatas, yaitu hanya bisa mengakses semua data desa/kelurahan melakukan Usulan Data, kelayakan bansos, finalisasi data Desa/Keluarah dan melihat rekap data.

Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan input usulan data maupun verifikasi kelayakan tingkat Kabupaten/Kota

Pengisi Data Kab/Kota

User ini hanya bisa mengusulkant user yang selanjutnya akan diproses (disetujui/ tidak) oleh kemensos

Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan finalisasi usulan data dari Pengisi data Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan/Nama Lain

melakukan pembinaan proses pengusulan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat desa / kelurahan, dengan memantau angka-angka agregat progres proses.

7 of 19

Mekanisme Usulan Data (Usulan/Penghentian/Penonaktifan)

Hasil Musdes/Muskel

Usulan Daerah (Kabupaten/Kota)

Usulan Masyarakat (Usul/Sanggah)

UU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 9

(3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat.

UU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 9

(5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

UU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 13

(1) Seseorang yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat secara aktif mendaftarkan diri.

8 of 19

Usulan Masuk DTKS

Hal Disepakati dalam Musyawarah Desa/Kel/Nama Lain

Usulan Menerima Bantuan Sosial

Usulan Penghentian/ Penonaktifan Data

9 of 19

Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain

Musyawarah desa/kelurahan/nama lain dapat dilaksanakan sedikit

1 (satu) kali dalam 3 bulan

Pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan/nama lain dipimpin

kepala desa/ lurah

Musyawarah desa/kelurahan/nama lain dihadiri

Desa atau Nama Lain

Kelurahan

Pemerintah Desa / nama lain;
Badan Pemusyawaratan Desa atau nama lain;
Unsur masyarakat.

Kelurahan;
Unsur masyarakat.

10 of 19

Hasil musyawarah desa/kelurahan/nama lain wajib dilengkapi dokumen berupa:

Dokumen Kelengkapan Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain

Berita acara musyawarah desa/kelurahan/nama Lain;

Foto kegiatan;

Daftar hadir;

Foto hasil publikasi hasil musyawarah

desa/kelurahan/nama lain.

11 of 19

Dokumen Kelengkapan Musyawarah Desa/ Kelurahan/Nama Lain (lanjutan)

publikasi dan data hasil musyawarah desa/kelurahan/nama lain

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memvalidasi hasil musyawarah desa/ kelurahan/nama lain melalui Aplikasi SIKS-NG.

Dokumen berita acara, kegiatan, daftar hadir, foto publikasi dan data hasil musyawarah desa/kelurahan/nama lain wajib diunggah pada aplikasi SIKS-NG oleh pengisi data desa/kelurahan/nama lain

12 of 19

Dokumen Ketentuan Apabila Tidak Melaksanakan

Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang memuat :

Pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran

data yang diusulkan

Pernyataan tidak melaksanakan Musdes/Muskel

pada periode tersebut

13 of 19

Usulan Daerah (Kabupaten/Kota)

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan data yang belum diusulkan oleh desa/kelurahan/nama lain yang dianggap layak yang memuat :

Identitas diri

Foto rumah/ tempat tinggal (tampak depan dan bagian dalam)

Instrumen kriteria kemiskinan

Titik koordinat rumah

*) Yang selanjutnya dilakukan pengesahan oleh Bupati/Walikota/Wakil Bupati/Wakil Walikota/pejabat yang berwenang mewakili atas nama Bupati/Walikota.

14 of 19

Usulan Masyarakat (Aplikasi Cek Bansos)

Aplikasi ini bisa di download di Playstore bagi pengguna android atau Appstore bagi pengguna iOS dengan nama Aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial. Usul Sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada Aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses dengan menggunakan user id yang telah diverifkasi dan diaktivasi oleh Admin Kementerian Sosial.

15 of 19

Usulan Masyarakat (Aplikasi Cek Bansos) - lanjutan

MENU KELAYAKAN PENERIMA BANSOS

MENU USULAN PENERIMA BANSOS

16 of 19

VERIFIKASI dan VALIDASI DATA

Keluarga mampu

Meninggal dunia (Kecuali pengurus yang memiliki art dalam 1 KK yang miskin)

Memiliki pekerjaan sebagai

ASN/TNI/Polisi/Aparatur Negara Lainya

Anggota keluarga ASN/Polisi/TNI /Aparatur Negara Lainya

Tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan

Pensiunan ASN/Polisi/TNI /Aparatur Negara Lainya

Gaji di atas UMP/BPJSTK Penghasilan dari APBD/APBN

Bersatus Sebagai Pendamping Sosial / Keluarga Pendamping Sosial

Bersatus sebagai Guru Sertifikasi

Terdaftar sebagai pemilik CV, direksi, atau komisaris yang terdaftar di Ditjen AHU di Kemenkumham

Berstatus aktif sebagai perangkat desa

Sudah menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial

Penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria:

17 of 19

KEPMENSOS 262/HUK/2022 TENTANG KITERIA FAKIR MISKIN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL

KEDUA

KESATU

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari

penanganan fakir miskin;

: Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dalam Diktum yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari;

: Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin;

: Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan

kriteria meliputi:

kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik.

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

18 of 19

Data individual DTKS merupakan data pribadi yang bersifat rahasia

Website dan Aplikasi Cek Bansos tidak mencantumkan NIK
BNBA tidak untuk didownload dan dibagikan kepada yang tidak punya kewenangan.
Di Aplikasi SIKS-NG disediakan menu Pemadanan DTKS.

NIK dan Nama (dari OPD) dapat dipadankan dengan DTKS.

DATA RAHASIA (UU NO.14/2008 PASAL 17)

1 of 19