PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

KOMPETENSI DASAR

TUJUAN PEMBELAJARAN

MATERI

SOAL LATIHAN

SEMESTER 1

KOMPETENSI DASAR�

hh

1.1. Menghayati nilai-nilai keadilan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pengamalan ajaran agama yang dianutnya

2.1 Menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.2 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

4.2 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus –kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Tujuan Pembelajaran

1. Memahami makna hak dan kewajiban warga negara
2. Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab
3. Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban dalam Perspektif Pancasil
4. Mengomunikasikan hasil diskusi analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
5. Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab
6. Memahami penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
7. Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab
8. Memahami menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan studi literatur
9. Bersikap disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab

ILMU PENGETAHUAN ALAM VIII

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.1

Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah, apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah, apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

ILMU PENGETAHUAN ALAM VIII

Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.1

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perkerjaan dan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam

Pancasila

KEGIATAN 1.2

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara

sebagaimana dipaparkan berikut ini.

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila

Pancasila

Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat

dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas

memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah

sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam

Pancasila

KEGIATAN 1.2

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.

c. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilandicerminkandalamkehidupanpemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam

Pancasila

KEGIATAN 1.2

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila

Pancasila

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang- undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada bagian ini, Anda akan diajak untuk menganalisis keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

​

a. Hak atas Kewarganegaraan

b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan

d. Hak dan kewajiban bela negara

e. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

f. Kemerdekan Memeluk Agama

g. Pertahanan dan Keamanan Negara

​

ILMU PENGETAHUAN ALAM VIII

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam

Pancasila

KEGIATAN 1.2

h. Hak Mendapat Pendidikan

i. Kebudayaan Nasional Indonesia

j. Perekonomian Nasional

k. Kesejahteraan Sosial

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

B. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam

Pancasila

KEGIATAN 1.2

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila

Pancasila

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.3

1. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau, bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.

. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya

disebabkan oleh faktor-faktor beriku

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.

c. Sikap tidak toleran.

d. Penyalahgunaan kekuasaan.

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

f. Penyalahgunaan teknologi.

​

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.3

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin juga Anda pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan.

​

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.3

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang

saat ini terjadi misalnya sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya
2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin
4. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
6. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.3

3. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Anda tentunya sering membaca slogan “orang bijak taat pajak”. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya, salah satunya adalah membayar pajak. Kewajiban warga negara bukan hanya membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, dan bela negara.

Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai

dari sederhana sampai yang berat, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Membuang sampah sembarangan
2. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu- rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.
4. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebaganya.
5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.

​

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.4

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan

Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah seringAnda dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

​

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.4

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan huku dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayananyangbaikdanadilkepadamasyarakat,memberikanperlindungankepada setiap orang dar perbuatan melawan hukum, da menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum
2. Mengoptimalkan peran lembaga- n lembaga selain lembaga tinggi 1 negara yang berwenang dalam 2 penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik 3 Indonesia, Komisi Nasional= Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publikuntukmencegahterjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

​

​

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.4

e. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada asyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun on-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga- lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

​

​

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran

Kewajiban Warga Negara

KEGIATAN 1.4

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaita dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus- kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

​

​

ILMU PENGETAHUAN ALAM VIII

P

TUGAS

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

P

ILMU PENGETAHUAN ALAM VIII

P

TUGAS

TERIMAKSIH SELAMAT BELAJAR