Opinion Channeling : Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka
Ditjen Dikti Kemdikbud berupaya untuk menggali persepsi dan harapan stakeholders tentang kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka melalui survey online ini. Mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan opini dan input terhadap kebijakan ini.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nama *
Institusi *
Pekerjaan / Jabatan *
Propinsi / Wilayah Institusi *
B. Sumber Data dan Informasi
Bagaimana anda mendapatkan data dan informasi mengenai kebijakan Merdeka Belajar
Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka diketahui melalui : *
Informasi terkait kebijakan Merdeka Belajar mudah diakses melalui berbagai sumber : *
C. Persepsi terhadap Kebijakan Merdeka Belajar
Bagaimana persepsi anda mengenai kebijakan Merdeka Belajar
I. Kebijakan Umum
1. Kebijakan berdasarkan amanah UUD 1945 *
2. Kebijakan sejalan dengan asas dan nilai pendidikan tinggi *
3. Kebijakan sesuai dengan konteks pendidikan tinggi di Indonesia *
4. Kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia *
5. Kebijakan bersifat inklusif dan mudah dipahami *
II. Kebijakan Pembukaan Prodi Baru (Permendikbud No.7/2020)
6. Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi *
7. Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi *
8. Kebijakan berpihak pada civitas akademika *
III. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi (Permendikbud No.5/2020)
9. Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi *
10. Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi *
11. Kebijakan berpihak pada civitas akademika *
IV. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Permendikbud 4 & 6/2020)
12. Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi *
13. Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi *
14. Kebijakan berpihak pada civitas akademika *
V. Hak Belajar 3 (tiga) Semester di Luar Program Studi dan perubahan definisi sks (Permendikbud No.3/2020)
15. Kebijakan sejalan dengan UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi *
16. Kebijakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi *
17. Kebijakan berpihak pada civitas akademika *
C. Harapan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar
Bagaimana harapan anda terhadap kebijakan Merdeka Belajar
I. Kebijakan Umum
1. Kebijakan merupakan inovasi untuk pendidikan tinggi Indonesia di era revolusi industri 4.0 *
2. Kebijakan mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan tinggi *
3. Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik oleh perguruan tinggi *
4. Kementerian perlu melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada perguruan tinggi *
5. Kementerian perlu melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada stakeholders pendidikan tinggi *
II. Kebijakan Pembukaan Prodi Baru (Permendikbud No.7/2020)
6. Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi *
7. Kebijakan dapat mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh prodi *
8. Kebijakan dapat mendorong percepatan pengembangan IPTEKS *
9. Kebijakan dapat mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi *
III. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi (Permendikbud No.5/2020)
10. Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi *
11. Kebijakan dapat mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh prodi *
12. Kebijakan dapat meningkatkan implementasi budaya mutu di perguruan tinggi (continuous quality improvement) *
13. Kebijakan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kredibilitas perguruan tinggi *
IV. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Permendikbud 4 & 6/2020)
14. Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi *
15. Kebijakan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi *
16. Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas civitas akademika *
17. Kebijakan dapat mendorong internasionalisasi perguruan tinggi *
IV. Hak Belajar 3 (tiga) Semester di Luar Program Studi dan perubahan definisi sks (Permendikbud No.3/2020)
18. Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi *
19. Kebijakan dapat mempercepat peningkatan kualitas lulusan *
20. Kebijakan dapat meningkatkan produktivitas civitas akademika *
21. Kebijakan dapat meningkatkan relevansi lulusan pendidikan tinggi dengan kebutuhan DUDI *
22. Kebijakan dapat memperpendek masa tunggu bekerja untuk lulusan *
23. Kebijakan dapat meningkatkan daya serap lulusan *
D. Tingkat kepercayaan terhadap kesuksesan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
Kebijakan Merdeka Belajar dapat berhasil diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak *
E. Input/Rekomendasi untuk Implementasi Kebijakan
Deskripsikan input/rekomendasi untuk implementasi kebijakan merdeka belajar
1. Masukan/Saran untuk kebijakan yang dinilai kurang sesuai :
2. Resiko implementasi kebijakan yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah :
3. Masukan/Saran untuk teknis implementasi kebijakan Merdeka Belajar di tingkat nasional dan perguruan tinggi :
4. Mekanisme sosialisasi yang efektif untuk perguruan tinggi dan stakeholders :
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy