ANGKET KEPUASAN PENGGUNATATA KELOLA, TATA PAMONG, DAN KERJA SAMADI STBA PRAYOGA
Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, kesejahteraan dan pengetahuan sehingga seluruh kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola, tata pamong, dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat berjalan dengan baik.
Dalam upaya untuk meningkatkan mutu secara terus menerus (continuous quality improvement) dalam bidang tata kelola, tata pamong, dan kerjasama tersebut maka kami merasa perlu untuk menyebarkan angket ini kepada Bapak/Ibu dosen dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan feed-back demi pembenahan ke depan.
Untuk menilai kepuasan pengguna terhadap tata kelola, tata pamong, dan kerjasama maka responden diminta untuk mencentang/memberi tanda checklist (√) pada salah satu kotak dari empat (4) pilihan jawaban untuk masing-masing pernyataan yang ada.
Terima kasih.
1. Ketersediaan peraturan dan kebijakan tentang sistem tata pamong dan tata kelola *
2. Konsistensi penggunaan peraturan dan kebijakan tentang sistem tata pamong dan tata kelola yang dijabarkan dalam kebijakan dan peraturan STBA Prayoga *
3. Efektivitas penggunaan peraturan dan kebijakan tentang sistem tata pamong dan tata kelola yang dijabarkan dalam kebijakan dan peraturan STBA Prayoga *
4. Efisiensi penggunaan peraturan dan kebijakan tentang sistem tata pamong dan tata kelola yang dijabarkan dalam kebijakan dan peraturan STBA Prayoga *
6. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek perwujudan Good University Governance (GUG) yang menunjukkan kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan (kredibiltas) *
7. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek perwujudan GUG yang menunjukkan keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan institusi yang meliputi keterbukaan informasi, komunikasi, dan budgeting (transparansi) *
8. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek perwujudan GUG yang menunjukkan adanya pertanggungjawaban tehadap setiap tindakan, keputusan dan kebijakan yang dibuat untuk kemajuan institusi (akuntabilitas) *
9. Ketersediaan dokumen Renstra, Renop, APBS untuk mendukung terwujudnya VMTS sebagai bukti efektivitas kepemimpinan operasional *
10. Adanya kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan Renstra, Renop, APBS untuk mendukup terwujudnya VMTS sebagai bukti efektivitas kepemimpinan operasional *
11. Ketersediaan dokumen yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan organisasional dalam membagi tugas dan tanggung jawab *
12. Ketersediaan dokumen yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan organisasional dalam mengelola tata kerja organisasi *
13. Ketersediaan dokumen yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan organisasional dalam mengatur kegiatan pelayanan sesuai dengan prosedur atau mekanisme kerja *
14. Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sebagai bukti efektivitas kepemimpinan publik *
15. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi dalam bidang perencanaan (planning) *
16. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi dalam bidang pengorganisasian (organizing) *
17. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi dalam bidang penempatan personil (staffing) *
18. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi dalam bidang pengarahan (leading) *
19. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi dalam bidang pengawasan (controlling) *
20. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan *
21. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek Kemahasiswaan *
22. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek Penelitian *
23. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek PKM *
24. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek SDM *
25. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek Keuangan, Sarana dan Prasarana *
26. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek Sistem Penjaminan Mutu *
27. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan pada aspek Kerjasama *
28. Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) *
29. Ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi *
30. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi ketersediaan dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi *
31. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi ketersedian dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu *
32. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi ketersediaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang *
33. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi bukti yang sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan,dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP) *
34. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan *
35. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan *
36. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi *
37. Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang meliputi bukti sahih terkait hasil Sertifikasi/Akreditasi/Audit Eksternal *
38. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama *
39. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi *
40. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama *
41. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis *
42. Ketersediaan bukti sahih kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service