TWK PAKET 7
Email address *
NAMA *
NO. HP *
1. Pancasila menjadi petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan kehidupan untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia merupakan pengertian dari Pancasila sebagai ... *
2. Panitia Sembilan diketuai oleh ... *
3. Piagam Jakarta dihasilkan pada tanggal ... *
4. Siapakah yang memberikan nama Piagam Jakarta? *
5. Hingga saat ini, UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak ... kali. *
6. Setiap orang yang tersangkut perkara hukum wajib diberi bantuan hukum. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ... *
7. Asas praduga tak bersalah: Dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ... *
8. Mengadili dan menghukum orang yang tidak bersalah. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ... *
9. Mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ... *
10. Seseorang tidak boleh diadili/dihukum 2x untuk kasus yang sama. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ... *
11. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak ada perbedaan perlakuan. Istilah hukum untuk pernyataan tersebut adalah ... *
12. Penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (secara vertikal) disebut ... *
13. Pelimpahan wewenang dari pemerintah, wilayah/ instansi pusat kepada guberur/pejabat daerah disebut ... *
14. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang - undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pernyataan tersebut merupakan asas ... *
15. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada. Pernyataan tersebut merupakan asas ... *
16. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya. Pernyataan tersebut merupakan asas ... *
17.berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Pernyataan tersebut merupakan asas ... *
18. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pernyataan tersebut merupakan asas ... *
19. Asas Ius Sanguinis menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ... *
20. Asas Ius Soli menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ... *
21. Cultuurstelsel dalam bahasa Indonesia artinya ... *
22. ASEAN didirikan pada tanggal ... *
23. Perwakilan dari Indonesia dalam Deklarasi Bangkok adalah ... *
24. Perwakilan dari Singapura dalam Deklarasi Bangkok adalah ... *
25. Empat puluh lima butir nilai yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila diatur dalam ... *
26. Eka Prasetya Pancakarsa merupakan istilah dari ... *
27. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila. *
28. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila. *
29. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila. *
30. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila. *
31. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan pengamalan sila ke ... Pancasila. *
32. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila adalah ... *
33. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya ... dan kata "kratos" yang artinya pemerintahan. *
34. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni "demos" yang artinya rakyat dan kata "kratos" yang artinya ... *
35. Paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan adalah ... *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy