Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah memiliki kewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pemerintah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021; yang mana dinyatakan bahwa PBJP meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi; yang pengadaannya dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan (Ormas), atau kelompok masyarakat (Pokmas). Swakelola tersebut dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Pokmas.

Dengan mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan:
1.    Memahami ketentuan umum pengadaan barang/Jasa dengan swakelola.
2.    Memahami tata cara pelaksanaan swakelola
3.    Memahami tata cara pelaporan, pengawasan & pertanggungjawaban dalam proses swakelola.
4.    Memahami perbedaan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan swakelola.

Tanggal : Selasa-Rabu, 5-6 Agustus 2025 (2 kali pertemuan)

Pukul : 13:00 - 15:30 WIB

Fasilitas : - Sertifikat Elektronik

- Softcopy Materi

- Rekaman Kelas Daring

- Akses ke Grup WA dan Telegram DPD IAPI Jatim

Kontribusi Peserta : Rp 200.000,-

a/n CV. Tata Nagara Utama