DILEMA PRIORITAS ANGGARAN MAKAN BERGIZI GRATIS DI

TENGAH KETERBATASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Shendi Setiawan¹, Eugene Kenya Canna Saputro²

Universitas Sanata Dharma, Jl. Affandi, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email coresponden Author*: setiawanshendi909@gmail.com 

eugene.kenya36@sma.belajar.id

Abstract

Alokasi fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering kali dihadapkan pada trade-off yang ketat antara program jaminan sosial instan dengan investasi modal manusia jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dilema prioritas fiskal yang dipicu oleh implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah keterbatasan sarana pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Indonesia. Menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan pisau analisis Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) dan konsep Ruang Fiskal (Fiscal Space), penelitian ini membedah konsekuensi sosio-ekonomi dari kebijakan MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan komitmen pendanaan jangka panjang yang diproyeksikan mencapai Rp460 triliun pada tahun 2029, program MBG menciptakan risiko crowding-out (penyingkiran) yang nyata terhadap pengeluaran modal belanja infrastruktur untuk rehabilitasi gedung sekolah yang rusak serta pemenuhan fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas) di daerah tertinggal. Pemenuhan pagu wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20% menjadi terbebani secara struktural oleh rantai pasok logistik operasional program. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya re-desain skema pendanaan melalui integrasi kemitraan publik-swasta (PPP) serta penerapan targeting system berbasis data kemiskinan yang ketat guna menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang pada pilar pembangunan esensial lainnya tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi nasional.

Keywords: Anggaran negara, Kebijakan publik, Makan bergizi gratis, Pilihan publik, Ruang fiskal.

PENDAHULUAN

Di dalam diskursus keuangan publik, perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar persoalan teknis akuntansi angka-angka keuangan, melainkan representasi dari manifestasi politik ekonomi suatu negara dalam menentukan arah prioritas pembangunan. Berdasarkan prinsip keberlanjutan fiskal, pengeluaran pemerintah idealnya dialokasikan pada sektor-sektor yang memiliki efek multiplikasi (multiplier effect) jangka panjang terbesar terhadap produktivitas sumber daya manusia (SDM), terutama melalui pilar pendidikan dan kesehatan. Di Indonesia, komitmen fundamental ini secara formal diwujudkan melalui mekanisme mandatory spending di mana sektor pendidikan diwajibkan menerima minimal 20% dari total belanja APBN sesuai amanat konstitusi pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

​Namun, lanskap fiskal Indonesia pada periode 2025–2026 mengalami pergeseran orientasi yang sangat signifikan seiring dengan diluncurkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) unggulan baru di bawah koordinasi langsung Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini diinisiasi dengan komitmen target nasional yang sangat ambisius, yakni menjangkau kurang lebih N = 83 juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh pelosok negeri. Motivasi utama di balik intervensi berskala makro ini dinilai sangat positif, yaitu melakukan perbaikan langsung terhadap masalah kecukupan gizi dan kalori guna menekan prevalensi stunting nasional yang menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) masih berada di angka kisaran 19,8%.

​Dilema fiskal muncul ke permukaan ketika program operasional harian ini membutuhkan suntikan dana yang masif. Alokasi awal pada tahun fiskal pertama dipatok sebesar Rp71 triliun hingga Rp100 triliun, dan diestimasikan secara linier akan melonjak hingga menyentuh angka E = Rp460 triliun per tahun pada akhir periode anggaran 2029. Skala pembiayaan yang luar biasa besar ini memicu perdebatan sengit di antara pengambil kebijakan mengenai tingkat efisiensi alokasi. Di satu sisi, pemenuhan gizi dipandang mampu meningkatkan konsentrasi belajar siswa secara instan di dalam ruang kelas. Di satu sisi lain, ruang fiskal (fiscal space) Indonesia yang relatif sempit harus menanggung beban tambahan baru di saat ribuan gedung sekolah di berbagai daerah masih dalam kondisi rusak berat, tingkat kesejahteraan guru honorer memprihatinkan, serta rasio sebaran Puskesmas beserta alat medis di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) masih jauh di bawah standar pelayanan minimum.

​Penelitian ini dilakukan secara khusus untuk menganalisis benturan kepentingan ekonomi-politik tersebut. Fokus kajian ditekankan pada bagaimana alokasi anggaran megah untuk program MBG berpotensi mendistorsi atau mendesak keluar (crowding-out) pembiayaan esensial yang bersifat investasi modal manusia jangka panjang pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta memetakan alternatif tata kelola keuangan negara yang seimbang agar program kesejahteraan tidak mengorbankan ketahanan infrastruktur dasar publik primer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan menerapkan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer penunjang diperoleh dari data sekunder yang mencakup laporan resmi realisasi anggaran negara, nota keuangan APBN tahun berjalan, dokumen petunjuk teknis Badan Gizi Nasional, serta artikel-artikel ilmiah bereputasi nasional yang mengevaluasi kebijakan bantuan pangan sosial.

​Pencarian literatur dilakukan secara komprehensif melalui basis data akademis Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan ScienceDirect menggunakan kata kunci kombinasi "Makan Bergizi Gratis", "Fiscal Space", dan "Kebijakan Publik" dalam rentang waktu publikasi tahun 2024–2026. Analisis data dilakukan secara kritis melalui tiga tahapan interaktif meliputi reduksi data instrumen fiskal makro dan penyerapan pagu APBN, kategorisasi argumen berdasarkan kerangka teori dampak efisiensi alokasi anggaran belanja modal, serta penarikan kesimpulan teoretis dengan mensintesiskan data kuantitatif pengeluaran negara dengan pisau analisis pilihan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan anggaran negara selalu tunduk pada hukum keterbatasan sumber daya ekonomi (scarcity). Ketika institusi pemerintah menetapkan alokasi fiskal berskala makro untuk menyokong kebutuhan logistik harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), konsekuensi sistemik yang timbul adalah pengerasan postur belanja barang dalam struktur belanja negara. Kebutuhan operasional program yang diproyeksikan menyedot dana hingga mencapai Rp460 triliun pada tahun 2029 secara otomatis membatasi ketersediaan dana segar (uncommitted funds) pemerintah di luar komponen belanja mengikat, seperti pembiayaan pokok utang dan belanja pegawai.

​Dampaknya terhadap sektor pendidikan nasional sangat krusial, terutama pada internal porsi pembagian dana di dalam pagu wajib mandatory spending 20%. Meskipun secara nominal anggaran pendidikan dalam APBN tampak meningkat, porsi kenaikan tersebut dialokasikan untuk pemenuhan konsumsi harian dan operasional distribusi pangan anak sekolah, bukan untuk pos akumulasi modal prasarana. Akibatnya, muncul gejala penyingkiran anggaran belanja modal (fiscal crowding-out). Target-target strategis, seperti rehabilitasi gedung sekolah rusak, peningkatan tunjangan fungsional guru honorer, penataan laboratorium sains, serta pengadaan infrastruktur digital untuk menunjang literasi di wilayah pedalaman terpaksa mengalami penundaan eksekusi akibat pemusatan likuiditas APBN ke sektor ketahanan pangan instan.

​Pada domain kesehatan masyarakat, dilema prioritas anggaran memicu problem efektivitas biaya (cost-effectiveness ratio). Narasi utama yang ditekankan meletakkan program MBG sebagai instrumen pamungkas untuk menuntaskan problem stunting. Namun, dari perspektif medis dan epidemiologi, intervensi stunting yang paling efektif, kritis, dan berbiaya efisien sejatinya berfokus pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dengan target sasaran spesifik yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah usia dua tahun (baduta).

​Apabila porsi penyerapan anggaran terbesar dalam program MBG dialokasikan untuk menyediakan makanan siap saji bagi anak pada rentang usia sekolah dasar hingga menengah atas, maka terjadi fenomena distorsi target fiskal (targeting distortion). Anggaran bernilai puluhan triliun rupiah menjadi kurang optimal dalam mempercepat penurunan kurva prevalensi stunting nasional karena tidak difokuskan secara murni pada penyediaan intervensi gizi spesifik di lini terbawah kesehatan, yaitu Posyandu dan Puskesmas. Sektor layanan kesehatan primer yang saat ini masih didera keterbatasan jumlah dokter spesialis serta minimnya alat penunjang diagnostik di wilayah 3T dipaksa berada dalam posisi bersaing ketat (zero-sum game) memperebutkan sisa ruang fiskal makro yang kian menyusut.

​Melalui kacamata Public Choice Theory, keputusan politik untuk memprioritaskan alokasi dana operasional harian MBG daripada perluasan jangkauan modal fisik sekolah merepresentasikan kalkulasi rasionalitas politik dalam pembuatan kebijakan. Program pembagian makanan gratis merupakan sebuah kebijakan yang memiliki tingkat visibilitas politik yang sangat tinggi (highly visible public policy). Dampak dari program ini dapat langsung dirasakan dan dilihat oleh masyarakat pemilih secara masif setiap hari, sehingga mampu memproduksi insentif kepuasan politik dan elektabilitas jangka pendek yang tinggi bagi rezim pemerintahan yang tengah berjalan.

​Sebaliknya, pengalokasian dana belanja negara untuk restrukturisasi kurikulum pendidikan, pelatihan profesionalisme guru, modernisasi fasilitas rumah sakit rujukan, atau pembangunan instalasi pengolahan air bersih pedesaan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang sifatnya abstrak dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat dikonversi menjadi indikator keberhasilan makro. Akibat kuatnya bias jangka pendek ini, efisiensi alokasi APBN jangka panjang menjadi terdistorsi. Pemerintah kini menghadapi risiko jebakan biaya tetap (fixed-cost trap) yang mengikat secara permanen dalam postur keuangan negara, di mana penghentian atau pengurangan anggaran program MBG di masa mendatang akan sangat sulit dilakukan secara politik karena potensi resistensi sosial yang teramat besar dari masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia memicu dilema prioritas anggaran negara yang mendalam di tengah keterbatasan fundamental sektor pendidikan dan kesehatan dasar. Alokasi dana APBN berskala masif untuk program pemenuhan gizi operasional harian berisiko menciptakan fenomena crowding-out fiskal yang mengorbankan alokasi belanja modal jangka panjang. Sifat program yang sangat menyerap anggaran likuid operasional berpotensi memperlambat laju modernisasi fisik ruang kelas yang rusak serta pemenuhan alat medis Puskesmas di daerah tertinggal. Berdasarkan Teori Pilihan Publik, realitas politik ini mengonfirmasi adanya bias jangka pendek dalam perumusan kebijakan anggaran, di mana program kesejahteraan populis yang bersifat langsung cenderung mendesak keluar investasi struktural esensial yang sangat dibutuhkan untuk menopang daya saing sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

​Sebagai rekomendasi kebijakan, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional disarankan mengubah skema penyaluran dari yang semula bersifat universal menjadi sistem berbasis sasaran geografis dan sosial yang ketat (targeted approach) pada daerah dengan angka kemiskinan ekstrem tinggi. Selain itu, optimalisasi skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership) serta regulasi pembatasan fiskal yang tegas dari Kementerian Keuangan sangat mendesak dilakukan guna memastikan anggaran logistik makanan tidak memotong pos anggaran belanja modal esensial sektor pendidikan dasar dan kesehatan primer di daerah 3T.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Sanata Dharma atas dukungan akademik, fasilitas laboratorium, dan penyediaan akses jurnal ilmiah yang menunjang penyelesaian manuskrip ini. Terima kasih juga ditujukan kepada rekan sejawat, kolega, serta seluruh pihak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, saran, dan diskusi konstruktif selama proses pengumpulan literatur hingga penyusunan artikel ilmiah ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, T. W. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat atau BebanBaru?. Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 3(1), 45-58.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann

Arbor: University of Michigan Press.

Dwijayanti, A. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis terhadap Sektor

Pertanian. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 112-126.

Heller, P. S. (2005). Understanding Fiscal Space. IMF Policy Discussion Paper, No. 05/4.

Washington D.C.: International Monetary Fund.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. (2025). Prevalensi

Stunting Nasional dan Target Penurunan Kesejahteraan. Laporan Resmi Kemenko PMK,Jakarta.

Maharani, P. A., dkk. (2024). Peran Makan Siang Gratis dalam Janji Kampanye dan Realisasinya.

Journal of Law and Social Society, 6(2), 89-104.

Nasution, A. H. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.

Qomarrullah, R., dkk. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap

Kesehatan dan Pendidikan. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(3), 210-225.

Rahmawati, N. A., Prasetyo, A. S., & Ramadhani, W. M. (2024). Memetakan Visi Prabowo Gibran

Pada Masa Kampanye Dalam Perspektif Pembangunan. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan

Humaniora, 2(3), 96-120.

Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi

Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. JUPENSAL: Jurnal Pendidikan

Universal, 1(2), 191-196.