PERANAN PEGAWAI TERHADAP PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KB KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Oleh Kaharudin Simamora *)
Intisari
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pegawai terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
Populasi dalam penelitian ini diambil dari masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menganalisa data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.
Sesuai dengan hasil penelitian diperoleh keeratan hubungan antara pegawai terhadap pelayanan administrasi adalah 0,986 yang menunjukkan bahwa hubungan/korelasi yang sempurna. Perhitungan determinasi (Kp) diperoleh sebesar 97,21%. Sisanya sebesar 2,79% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang digunkan dalam penelitian. Dari hasil perhitungan diperoleh reresi linier yaitu Y = 9,806 + 0,854x yang menunjukkan tanda positif yang artinya apabila peranan pegawai ditingkatkan, maka pelayanan administrasi akan meningkat juga. Berdasarkan perhitunga thitung adalah 33,38 sedangkan ttabel pada taraf kepercayaan 5% dk 32 (∞) = 1,645, ini menggambarkan bahwa peranan pegawai berpengaruh signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kata Kunci : Pegawai, Pelayanan Administrasi
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dalam era globalisasi dewasa ini salah tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang professional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas serta fungsinya dan memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari berbagai masalah seperti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dituntut aparatur pemerintah yang professional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan.
Salah satu kerja birokrasi dapat dilihat dari peranan birokrasi pada Dinas Kependudukan catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah bekerja sama dengan Kepala Desa untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai unsure pelaksana Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki tugas kewenangan dibidang pelayanan public antara lain, registrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran dan lain-lain yang menyangkut dengan sosialisasi Keluarga Berencana.
Sehubungan dengan hal ini diatas dan keinginan penulis memperoleh pengetahuan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka penulis tertarik untuk menjadikan objek penelitian dan pengamatan adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “Peranan Pegawai Terhadap Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah”.
Rumusan Masalah
Apakah pegawai berpengaruh terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah ?
Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pegawai berpengaruh terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
Hipotesis
Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif. Sebagai variabel terikat yang dipengaruhi , dimana yang menjadi variabel bebas adalah pegawai dan variabel terikat adalah pelayanan administrasi.
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah Jl. Ridwan Hutagalung No. 11 Padanan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 280 orang pada bulan September sampai dengan Oktober 2012.
Sesuai dengan pendapat sugiyono ini, maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 34 orang. Dimana peneliti memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mengurus administrasi mependudukan sebanyak 50 orang dan hanya member jawaban 34 orang, pada 26 September sampai 14 Oktober 2012 dimulai pukul 09.00 – 12.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian ini adalah :
- Pengamatan (Observasi)
- Wawancara (Interview)
- Kuesioner
Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu
- Data Primer
- Data Sekunder
Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data melalui :
- Analisis Deskriptif
- Analisis Kuantitatif
Untuk mengetahui seberapa besar pelayanan pegawai terhadap pelayanan administrasi dipergunakan perhitungan determinasi (Kp) dengan rumus sebagai berikut :
Kp = r2 x 100%
Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Dimana ttabel > thitung, H0 diterima. Dan jika ttabel < thitung, maka Ha diterima, begitupun jika sig > α (0,05), maka H0 diterima Ha ditolak dan jika sig < α (0,05), maka H0 ditolak Ha diterima.
Setelah diketahui thitung maka pengujian hipotesis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
H0 : Diterima, apabila koefisien korelasi yang diperoleh berada di atas nilai ttabel atau thitung > ttabel.
Ha : Ditolak, apabila koefisien korelasi yang diperoleh berada di bawah nilai ttabel atau thitung < ttabel.
PEMBAHASAN
Hasil persamaan regresi linier yang diperoleh yaitu Y = 9,806 + 0,854x dapat disimpulkan bahwa antara pegawai terhadap percepatan pelayanan mempunyai hubungan kausal (timbale balik) kea rah positif, hal ini karena hasil yang diperoleh bertanda positif yang mempunyai arti yaitu apabila peranan pegawai ditingkatkan maka akan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan juga.
Pengujian korelasi antar variabel penelitian melalui perhitungan angka kasar (Product Moment) diperoleh rxy = 0,986. Untuk melihat kadar tinggi rendahnya koefisisen korelasi, Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, (2004:147) mengatakan sebagai berikut: Koefisien hanya berkisar anatara 0,00 s/d 1,00 yang menunjukkan tand + (positif), tanda – (Negative).
+ 0,00 s/d 0,40 hampir tidak ada korelasi
+ 0,21 s/d 0,20 korelasi rendah
+ 0,41 s/d 0,60 korelasi sedang
+ 0,61 s/d 0,80 korelasi tinggi
+ 0,81 s/d 1,00 korelasi sempurna
Bila rxy = 0,986 atau mendekati 1, maka korelasi antara 2 (dua) variabel dikatakan sempurna. Jadi dapat dikatakan peranan pegawai ada hubunganya dengan percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.
Koefisien determinasi = 0,9721, ini member arti bahwa percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten tapanuli Tengah ditentukan peranan pegwai sebesar 97,21% dan sisanya ditentukan oleh variabel diluar dari variabel penelitian yang dipakai.
KESIMPULAN
Berdasarkan model regresi yang diperoleh maka dapat disimpulkan persamaan regresi adalah Y = 9,806 + 0,854x dapat dijelaskan konstanta sebesar 9,806 menyatakan bahwa, jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel pegawai , maka nilai pelayanan administrasi adalah 9,806. Koefisien regresi sebesar 0,854 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) skor atau nilai peranan pegawai akan memberikan peningkatan skor pelayanan administrasi sebesar 0,854 hal ini berlaku jika diasumsikan variabel-variabel lain dalam penelitian ini konstan.
- Berdasarkan hasi penelitian terhadap 34 responden menunjukkan hubungan yang positif, dimana dapat dilihat perhitungan korelasi product moment diperoleh 0,986. Bila rxy = 0,986 atau mendekati 1, maka korelasi antara 2 (dua) variabel dikatakan positif atau sempurna.
- Koefisien determinasi = 0,9721, ini member arti bahwa percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah ditentukan peranan pegawai sebesar 97,21% dan sisanya ditentukan oleh variabel diluar dari variabel penelitian yang dipakai.
- Berdasarkan perhitungan thitung adalah 33,38 sedangkan ttabel pada taraf kesalahan 5% dk 32 (∞) = 1,645, ini menggambarkan bahwa peranan pegawai berpengaruh signifikan terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
A.W.Widjaja, 2006. Administrasi Kepegawaian. Jakarta : Rajawali.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Musanef, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Riawan Tjandra, 2005, Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaruan.
STIE Al-Washliyah Sibolga/Tapanuli Tengah, 2006. Pedoman Penulisan dan Penyusunan Skripsi, Sibolga.
Wasstiono, Sadu. 2002, Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah, Jatinangor : Pusat kajian Pemerintahan STPDN.