Peranan Ekonomi Kerakyatan dalam Penyerapan Tenaga Kerja

di Kabupaten Banjarnegara

Oleh:

Anisur Rosyad

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian

Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

        Indonesia has a strength or potency in micro, small and middle business that is significant. This kind of potency is located on the very high amount, moderatly extensive distribution ond having comparative excellence in labor absorption and distribution compared to big business. Micro, small and middle business are more recognized as people economy, namely the economy  consisting of a number of small business, by attempt orientation which is still around fulfillment in subsistence needs, managed by people, their capital and accumulation are limited, technology and management are traditional, full work and production output are given for people.

        This research was a survey in Banjarnegara Regency concerning with absorption of labors by small, middle, and house hold industries that formed industrial sectors of people economy business. Data used were secondary data taken from data source of the Regency Statistic Office, and supporting data taken from related offices. Analysis used in this research descriptive analysis by retrieving time series data within periode of 2005-2008.

        Results of the research performed that the house hold industry was an industrial sector capable to absorb the greatest labors when compared to small and middle industries. Agricultural processing industries become a business sector that mostly absorbed the labor compared to various, metal, and chemical industries. Within period of 2005-2008 a reduction occorred in labor absorption at small  and middle industries, meanwhile there was an increase at house hold. Fluctuation in the labor absorption on that industry related linearly to number of effort unit.

Key words :  labor absorption, small and middle business

PENDAHULUAN

Program pembangunan nasional 2000-2004 mencanangkan bahwa pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Pada era otonomisasi saat ini, konsep pengembangan ekonomi kerakyatan diterjemahkan dalam bentuk program operasional berbasiskan ekonomi domestik pada tingkat kabupaten dan kota dengan tingkat kemandirian yang tinggi.  Pengembangan ekonomi kerakyatan harus dikembangkan dalam perspektif regional yang di dalamnya terintegrasi kesatuan potensi, keunggulan, peluang, dan karakter sosial budaya.

Pendekatan model alternatif pembangunan ekonomi Indonesia dapat dilakukan melalui salah satu strategi, yaitu revitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil dan Menengah yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha yang jumlah asetnya kurang dari Rp2 juta dan jumlah omset perhari kurang dari Rp500 ribu. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset di luar tanah dan bangunan sama atau lebih kecil dari Rp200 juta dengan omset tahunan hingga Rp1 miliar, sedangkan usaha menengah adalah usaha yang kepemilikan kekayaannya paling besar Rp200 juta dan memiliki omset tahunan  sampai Rp 10 milyar. Badan Pusat Statistik dalam mendefinisikan UMKM  menggunakan kategori jumlah tenaga kerja. Usaha mikro mempekerjakan lima orang termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar. Usaha kecil mempekerjakan 5 sampai 10 orang, sedangkan usaha menengah mempekerjakan 20 sampai 99 orang tenaga kerja.

Fredrik Benu  (2002) menyatakan bahwa sebenarnya dalam usaha mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi yang harus ada yaitu pemberian kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan berupa bantuan uang (cash money).  Jika pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka dikhawatirkan keberpihakan yang salah selama masa orde baru kembali akan terulang. Akibat dari keberpihakan yang salah  yaitu tidak terjadi proses pendewasaan (maturity) dalam  bisnis usaha kecil-menengah dan koperasi.  Bahkan mungkin terjadi suatu proses yang Beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UKM dan Koperasi adalah keterbatasan akses terhadap sumber-sumber permbiayaan dan permodalan, keterbatasan penguasaan teknologi dan informasi, keterbatasan akses pasar, keterbatasan organisasi dan pengelolaannya (Asy’arie, 2001). Komitmen keberpihakan pemerintah pada UKM dan Koperasi di dalam perspektif ekonomi kerakyatan harus benar-benar diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebut di atas. Program pengembangan ekonomi kerakyatan  memerlukan adanya program-program operasional di tingkat bawah, bukan sekedar jargon-jargon politik yang hanya berada pada tataran konsep. Hal ini perlu ditegaskan, agar pembahasan tentang ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada suatu konsep abstrak, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan program-program operasional yang diarahkan untuk mengatasi persoalan keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil.

Usaha mikro, kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak dan  distribusi cukup luas  memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Selain itu UMKM memiliki  sejumlah keunggulan, antara lain: (a) sebagai penyedia barang-barang murah, (b) efisiensi dan fleksibilitas usaha yang tinggi, (c) sumber penghasil wirausaha baru, (d) semangat berusaha yang tinggi, (d) profitabilitas yang tinggi, dan (e) kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. Adapun kelemahannya terletak pada kemampuan manajerial yang rendah, teknologi bersifat tradisional, dan modal yang terbatas (Rustiani, 1996).

Mengacu pada keunggulan UMKM tersebut, maka diperlukan upaya revitalisasi pembangunan ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan (community based economic development) untuk memantapkan fundamental ekonomi Indonesia.  Pilihan pada ekonomi kerakyatan sangat strategis karena secara empiris telah teruji selama masa krisis multidimensional dan sebagai instrumen pemerataan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.         

Penduduk Kabupaten Banjarnegara sampai dengan akhir tahun 2008 berjumlah 917.630 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun tersebut mencapai 858 jiwa per Km2. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 secara umum mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang meningkat menuntut meningkatnya penyediaan adanya lapangan kerja yang lebih banyak dan luas. Jika pemerintah tidak mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, maka timbul masalah pengangguran yang dapat berakibat masalah sosial yang lebih komplek. Jika dilihat dari jumlah pencari kerja, untuk Kabupaten Banjarnegara menunjukkan adanya penurunan sebesar 13,03 % untuk kurun waktu tahun 2003-2007. Keadaan ini mungkin saja terjadi sebagai akibat dari berkembangnya usaha sektor swasta terutama sektor usaha kecil dan menengah yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

METODE PENELITIAN

        Penelitian ini menggunakan metode survey. Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini dipandang sebagai kesatuan wilayah ekonomi. Pemilihan lokasi berdasarkan asumsi bahwa di daerah Kabupaten Banjarnegara terdapat cukup banyak usaha kecil dan industri rumah tangga yang merupakan representasi dari usaha ekonomi rakyat. Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data berupa data statistik kabupaten, dan data penunjang dari instansi terkait.

Analisis dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif dengan menampilkan data time series tentang penyerapan tenaga kerja oleh industri kecil, menengah dan rumah tangga. Melalui tabulasi dan interpretasi data selanjutnya dilakukan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

        Penduduk di suatu wilayah dapat merupakan beban jika pemerintah tidak mampu memberikan sumber mata pencaharian yang cukup bagi mereka. Jumlah penduduk yang meningkat selain menyebabkan meningkatnya penyediaan fasilitas untuk kehidupan yang layak seperti perumahan, penyediaan air dan sarana yang lain, juga berarti menuntut adanya lapangan kerja yang lebih banyak dan luas. Jika pemerintah tidak mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat, maka timbul masalah pengangguran yang dapat berakibat masalah sosial yang lebih komplek.

        Penduduk merupakan  potensi sumberdaya manusia yang sangat penting dalam kaitan dengan pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pengembangan sumberdaya manusia mutlak perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Upaya tersebut harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

        Penduduk Kabupaten Banjarnegara sampai dengan akhir tahun 2008 berjumlah  917.630 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun tersebut mencapai 858 jiwa per Km2.  Pertumbuhan penduduk dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008  secara umum mengalami penurunan. Untuk setahun terakhir saja dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan 0,05 persen. Penduduk Kabupaten Banjarnegara bekerja pada berbagai bidang atau sektor yang meliputi industri sebanyak 39.378 jiwa, sektor perdagangan  70.450 jiwa, dan di sektor pertanian sebanyak  206. 032 jiwa.

Tabel 1.        Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Yang Bekerja Pada Berbagai Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2008

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2008

Dari data yang tersaji di atas dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja relatip lebih banyak dibandingkan sektor lain, yaitu mencapai 48,79 %, sedangkan sektor industri menyerap tenaga kerja 9,32 % dan sektor perdagangan menyerap tenaga kerja sebanyak 16,68 %.  Jumlah pencari kerja  menunjukkan adanya penurunan sebesar 13,03 %  untuk kurun waktu tahun 2003-2007. Penurunan ini mungkin terjadi karena adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak oleh sektor swasta terutama sektor usaha kecil dan menengah, mengingat sektor ini terus mengalami perkembangan.

Tabel 2.        Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Banjarnegara, 2008

Sumber : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2008

  Pencari kerja di Kabupaten Banjarnegara didominasi oleh kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTA. Kelompok ini merupakan kelompok masyarakat yang  biasanya  tidak memiliki keterampilan khusus, kecuali sebagian dari mereka yang berasal dari pendidikan kejuruan menengah.  Seperti halnya di daerah lain, di daerah ini tampak pula bahwa golongan masyarakat dengan pendidikan sarjana cukup banyak sebagai pencari kerja.

2. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Kecil dan Menengah

 Sektor riil merupakan sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja.  Usaha mikro, kecil dan menengah   dengan jumlahnya yang relatip  banyak dan terdistribusi cukup luas,  memiliki keunggulan dalam penyerapan  tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Oleh karena itu, perkembangan sektor ini penting untuk diperhatikan, mengingat sektor usaha ini sangat berkaitan dengan perekonomian rakyat pada umumnya. Penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha atau industri untuk skala rumah tangga, usaha kecil dan sedang di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Sektor Industri, Di Banjarnegara, Tahun 2005-2008

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka tahun  2008

Industri rumah tangga merupakan industri yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan industri kecil dan sedang. Pada tahun 2008 industri rumah tangga mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 94,55 % dari total tenaga kerja yang terserap di sektor industri, sementara itu industri kecil dan  sedang masing-masing menyerap 4,43 % dan  1,01 %.

Selama kurun waktu 2005-2008 penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri di Kabupaten Banjarnegara mengalami sedikit penurunan terutama di sektor industri kecil dan industri sedang, adapun pada industri rumah tangga  mengalami peningkatan. Fluktuasi jumlah tenaga kerja terserap berbanding lurus dengan jumlah unit usaha pada sektor industri tersebut (lihat tabel 4). Artinya bahwa penambahan ataupun pengurangan jumlah tenaga kerja yang terserap pada masing-masing industri lebih disebabkan oleh pengurangan ataupun penambahan jumlah unit industri dan bukan karena faktor lain misalnya adanya penambahan investasi. 

Tabel 4.        Jumlah Industri dan Tenaga Kerja yang Terserap di Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2005-2008

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka tahun 2008

Gambar 1. Diagram Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri, Tahun 2005-2008

3. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri  Hasil Pertanian

Terdapat sepuluh jenis usaha pada industri hasil pertanian yang meliputi tujuh buah industri pengolahan makanan dan tiga buah kerajinan serta pengolahan kayu. Usaha pembuatan gula kelapa merupakan usaha dengan jumlah unit yang paling banyak, diikuti oleh usaha kerajinan anyaman bambu. Namun demikian, usaha ini seperti halnya usaha pengolahan makanan pada umumnya menyerap tenaga kerja sedikit untuk tiap unit usaha, yakni dua orang untuk tiap unit usaha. Keadaan demikian dapat dipahami mengingat usaha tersebut  pada umumnya merupakan  industri rumah tangga.

Tabel 5. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Hasil Pertanian 2008

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka tahun 2008

Usaha pengolahah tepung tapioka yang pada umumnya merupakan industri kecil, mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak untuk tiap unitnya, yaitu rata-rata 32,89 orang per unit usaha. Usaha lain hanya mampu menyerap rata-rata 2 hingga 15 orang tenaga kerja per unit usaha. Hampir semua industri tersebut merupakan industri rumah tangga.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri  Aneka

Penyerapan tenaga kerja pada industri aneka dari empat macam usaha mencapai 1.682 orang pada tahun 2006. Industri aneka hampir semuanya merupakan industri rumah tangga. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri aneka berkisar 1 sampai 7,5 orang per unit usaha. Usaha pembuatan sepatu mampu menyerap rata-rata 7,5 orang tenaga kerja per unit usaha, dan  usaha batik tulis hanya menyerap 1 orang tenaga kerja per unit usaha.

Tabel 6. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Aneka, Tahun 2008

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2008

1. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri  Logam, mesin dan Kimia

Penyerapan tenaga kerja pada industri logam, mesin dan kimia  mencapai 2.476 orang yang tersebar 595 unit usaha. Usaha kerajinan keramik merupakan usaha yang paling tinggi menyerap tenaga kerja per unitnya yang mencapai rata-rata 20,59 orang. Jenis usaha yang banyak ditemukan dalam kelompok industri ini adalah industri batu bata atau bata merah.  

Tabel 7. Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Logam, Mesin, Kimia, 2008

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2008

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Industri Rumah tangga merupakan sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan industri kecil dan sedang.
2. Industri pengolahan hasil pertanian menjadi sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan industri aneka, dan industri logam dan kimia.
3. Selama  tahun 2005-2008  terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan  industri sedang, sementara itu pada industri rumah tangga  mengalami peningkatan. Fluktuasi penyerapan tenaga kerja pada industri tersebut berbanding lurus dengan jumlah unit usaha.

Saran

1.   Perlu diberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap usaha ekonomi rumah tangga, usaha kecil dan menengah oleh pemerintah, terutama dalam pembinaan teknologi, pemasaran, dan bantuan permodalan.

2. Perlunya untuk terus mengembangkan sektor pertanian dan industri pengolahannya, mengingat sektor ini mampu memberikan sumbangan yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Asy’arie, Musa,  2001. Keluar dari Krisis Multi Dimensi. Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, 2008. Kabupaten Banjarneggara Dalam Angka. BPS Kabupaten Banjarnegara dan BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara.

Fredy Benu, 2002. Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Koseptual., Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel Th I No. 10 Desember

Kartasasmita, G., 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cides, Jakarta

Kleden, Ignas, 2000. Persepsi dan Mispersepsi Tentang Pemulihan Ekonomi Indonesia. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Rustiani, F.F, (ed) 1996. Masalah, Peluang, dan Strategi Praktis. Prosiding  Dialog Nasional dan Lokakarya Pengambangan Ekonomi Rakyat Dalam Era Globalisasi. Yayasan Akatiga dan Yapika