ANGGARAN DASAR

PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

PEMBUKAAN

Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Bandung sebagai bagian dari umat Allah di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang disediakan Allah di bumi Indonesia dalam rangka pembangunan nasional (Kejadian 1:28). Proses pembangunan nasional Indonesia memerlukan manusia Indonesia yang berkualitas dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Mahasiswa Kristen ITB sebagai calon intelektual Kristen harus mampu menjadi berkat bagi masyarakat dan saka guru pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan di atas, dibentuklah Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Bandung yang merupakan wadah pembinaan mahasiswa Kristen ITB.

Selanjutnya, untuk menyelenggarakan pembinaan mahasiswa Kristen ITB yang terarah, teratur, dan berkesinambungan dalam suatu persekutuan yang dijiwai oleh kasih Kristus dan yang mengandung unsur marturia, diakonia, dan koinonia. Maka disusunlah pokok-pokok aturan PMK ITB dalam suatu Anggaran Dasar PMK ITB.

Dalam melaksanakan pembinaan mahasiswa Kristen ITB, PMK ITB berdasarkan iman kepercayaan dan pengakuan kepada Allah Tritunggal serta otoritas Alkitab sebagai Firman Tuhan.

BAB II

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama unit ini adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Bandung, disingkat PMK ITB.

Pasal 2

PMK ITB didirikan pada tanggal 30 November 1990 di Institut Teknologi Bandung.

Pasal 3

PMK ITB terletak di Institut Teknologi Bandung dan berstatus sebagai unit di bawah koordinasi Biro Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.

BAB III

ASAS, VISI, MISI, DAN PRINSIP

Pasal 4

PMK ITB berasaskan Alkitab sebagai firman Tuhan.

Pasal 5

Visi PMK ITB adalah manusia-manusia Kristen sejati yang disebut orang “pohon tarbantin kebenaran”, “tanaman Tuhan” untuk memperlihatkan keagungan-Nya; yang akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi; yang akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi (Yesaya 61:3b-4).

Pasal 6

PMK ITB hadir untuk melaksanakan misi pembekalan, pelatihan, dan pengutusan mahasiswa Kristen dalam memasuki kehidupan masyarakat dan profesi.

Pasal 7

Prinsip-prinsip keorganisasian PMK ITB:

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota PMK ITB adalah mahasiswa Kristen S1 ITB.

BAB V

BADAN PERLENGKAPAN

Pasal 9

Badan Perlengkapan PMK ITB adalah:

Pasal 10

  1. Koordinator umum bertanggung jawab kepada anggota (jemaat) PMK ITB.
  2. Koordinator umum dapat berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan Badan Pertimbangan.
  3. Tim diakonia, sekretaris, bendahara, kepanitiaan maupun tim kerja, dan kesembilan koordinator divisi bertanggung jawab kepada koordinator umum.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 11

Sumber keuangan PMK ITB adalah anggota, alumni, simpatisan, dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan asas, visi, misi, dan prinsip keorganisasian PMK ITB.

BAB VII

LAMBANG DAN ARTI

Pasal 12

Lambang PMK ITB terdiri dari gambar api, salib, dan Ganesha seperti pada gambar berikut:

Pasal 13

  1. Salib melambangkan keselamatan dalam Yesus Kristus; artinya setiap anggota menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus.
  2. Api melambangkan Roh Kudus; artinya PMK ITB berjalan dalam tuntunan Roh Kudus.
  3. Ganesha melambangkan ITB; artinya PMK ITB berkedudukan sebagai unit di ITB.

BAB VIII

PENINJAUAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

  1. Peninjauan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan bila dirasa perlu.
  2. Bila dalam kurun waktu empat tahun Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB tidak ditinjau, maka Badan Pertimbangan dan pengurus PMK ITB harus melakukan peninjauan.

Pasal 15

  1. Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB diusulkan sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota Badan Pertimbangan dan pengurus PMK ITB setelah diadakan peninjauan.
  2. Untuk melakukan perubahan Angggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB, koordinator umum harus membentuk suatu panitia khusus dengan Surat Keputusan Koordinator Umum.

Pasal 16

Rancangan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMK ITB baru yang diusulkan panitia khusus menjadi sah bila disetujui sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota Badan Pertimbangan dan pengurus PMK ITB.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 17

Pembubaran PMK ITB dapat dilakukan jika diusulkan oleh lebih dari 50% anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 90% anggota PMK ITB dalam suatu referendum yang dilaksanakan untuk itu.

BAB X

HAL-HAL LAIN

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PMK ITB.


ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Setiap anggota PMK ITB berhak menggunakan semua fasilitas yang dimiliki PMK ITB, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pengurus PMK ITB.

Pasal 2

Setiap anggota PMK ITB berhak berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan yang diperuntukkan bagi PMK ITB, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pengurus PMK ITB.

Pasal 3

Setiap anggota PMK ITB wajib taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PMK ITB, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di PMK ITB.

Pasal 4

Setiap anggota PMK ITB berhak meminta penjelasan dari koordinator umum PMK ITB mengenai hal-hal yang terjadi di PMK ITB.

Pasal 5

Setiap anggota PMK ITB berhak menggunakan nama PMK ITB untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan PMK ITB dengan persetujuan tertulis dari koordinator umum PMK ITB, di luar itu bukan merupakan tanggung jawab PMK ITB.

BAB II

DOSEN PEMBIMBING

Pasal 6

Dosen pembimbing PMK ITB adalah dosen ITB yang beragama Kristen Protestan dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.

Pasal 7

Dosen pembimbing diusulkan oleh pengurus dan Badan Pertimbangan PMK ITB, dan diketahui oleh Biro Kemahasiswaan ITB yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan koordinator umum.

Pasal 8

  1. Dosen pembimbing membimbing pengurus PMK ITB dalam menjalankan pelayanannya.
  2. Dosen pembimbing mengetahui program kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan PMK ITB.
  3. Dosen pembimbing berhak memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pengurus PMK ITB baik diminta ataupun tidak diminta.
  4. Dosen pembimbing tidak berhak mengambil keputusan atas nama PMK ITB yang mengikat ke dalam maupun ke luar PMK ITB.

Pasal 9

Dosen pembimbing maksimal menjabat selama empat periode kepengurusan secara berturut-turut.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Kepengurusan PMK ITB terdiri dari koordinator umum, koordinator divisi, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 11

Pengurus PMK ITB adalah anggota yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bertumbuh dalam Firman Tuhan, bersedia mengemban visi dan misi PMK, serta tunduk pada AD/ART PMK ITB.

 

Pasal 12

Pengurus PMK ITB menjabat selama satu periode yaitu selama setahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali kecuali seorang yang akan menggantikan koordinator umum.

 

Pasal 13

Koordinator umum PMK ITB dipilih oleh koordinator umum PMK ITB yang akan berakhir masa jabatannya dari antara koordinator divisi, sekretaris, atau bendahara PMK ITB yang akan berakhir masa kepengurusannya dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pertimbangan.

 

Pasal 14

Koordinator umum PMK ITB memimpin PMK untuk mencapai visi dan misi PMK.

 

Pasal 15

  1. Koordinator umum PMK ITB memberikan laporan pelaksanaan kegiatan PMK ITB yang telah dilaksanakan selama masa kepengurusannya secara tertulis.
  2. Garis-garis besar laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan pada kebaktian pergantian pengurus.

 

Pasal 16

Koordinator divisi, sekretaris, dan bendahara PMK ITB dipilih oleh koordinator divisi yang bersangkutan, sekretaris, dan bendahara yang akan berakhir masa kepengurusannya dengan memperhatikan pertimbangan dari seluruh pengurus.

 

Pasal 17

Koordinator divisi bertanggung jawab membantu koordinator umum sesuai bidang kerja masing-masing.

 

Pasal 18

Sekretaris bertugas membantu koordinator umum dalam hal kesekretariatan PMK ITB.

Pasal 19

Bendahara bertugas membantu koordinator umum dalam hal keuangan PMK ITB.

 

Pasal 20

Koordinator divisi, sekretaris, dan bendahara bertanggung jawab dan tunduk pada otoritas koordinator umum PMK ITB.

 

BAB IV

BADAN PERTIMBANGAN 

Pasal 21

  1. Badan Pertimbangan adalah rekan sekerja yang berkedudukan sejajar dengan koordinator umum PMK ITB.
  2. Badan Pertimbangan PMK ITB berhak dan wajib memberikan pertimbangan dan pembinaan kepada pengurus baik diminta maupun tidak.
  3. Badan Pertimbangan PMK ITB bekerja sama dengan pengurus memikirkan hal-hal kondisi dan permasalahan yang dihadapi PMK ITB serta alternatif solusi yang akan diambil.

 

Pasal 22

  1. Anggota Badan Pertimbangan PMK ITB terdiri dari seluruh anggota kepengurusan periode sebelumnya dan jemaat PMK ITB yang bukan anggota kepengurusan periode sebelumnya dan ditetapkan oleh koordinator umum dalam sebuah Surat Keputusan.
  2. Anggota Badan Pertimbangan PMK ITB menjabat dalam satu periode kepengurusan.

 

Pasal 23

Koordinator Badan Pertimbangan PMK ITB-baru dipilih oleh koordinator Badan Pertimbangan PMK ITB lama dengan sebuah Surat Keputusan dari koordinator umum PMK ITB baru untuk masa jabat satu periode kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 24

  1. Susunan Badan Pertimbangan PMK ITB ditetapkan oleh koordinator umum PMK ITB yang baru selambat-lambatnya dua minggu setelah pelantikan pengurus baru PMK ITB.
  2. Badan Pertimbangan PMK ITB yang baru mulai menjalankan fungsinya selambat-lambatnya dua minggu setelah pelantikan pengurus baru PMK ITB.

 

Pasal 25

Badan Pertimbangan PMK ITB mengadakan rapat intern dan rapat bersama pengurus masing-masing minimal dua kali dalam masa satu periode kepengurusan.

 

Pasal 26

Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan hanya bersifat mengikat ke dalam Badan Pertimbangan PMK ITB.

BAB V

HUBUNGAN PMK ITB DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 27

PMK ITB dapat melaksanakan kerjasama secara periodik dengan organisasi lain sepanjang kerjasama ini :

Hal-hal mengenai kedudukan dan bentuk kerjasama akan dibicarakan kemudian oleh kedua belah pihak.

 

Pasal 28

Dalam melakukan pembinaan rohani terhadap mahasiswa Kristen ITB, PMK ITB bekerja sama dengan pelayanan The Navigators, Open House (OHa), Sion, dan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) sesuai dengan kesepakatan yang dibaharui setiap tahun.

 

BAB VI

KEPANITIAAN MAUPUN TIM KERJA

Pasal 29

Jika kepanitiaan maupun tim kerja merupakan suatu bentuk kerjasama antara PMK ITB dengan lembaga lainnya, maka garis-garis besar kebijakan panitia harus dibicarakan dan diputuskan oleh koordinator umum PMK ITB dan lembaga tersebut selambat-lambatnya satu bulan sebelum kepanitiaan maupun tim kerja terbentuk.

Pasal 30

Jika kepanitiaan maupun tim kerja merupakan kegiatan intern PMK ITB maka garis-garis besar kebijakan panitia maupun tim kerja diputuskan oleh pengurus PMK ITB dan panita pengarah yang dibentuk oleh koordinator umum PMK ITB selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 31

Kepanitiaan maupun tim kerja sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 29 dan 30 bertanggung jawab kepada koordinator umum PMK ITB.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 32

Dana PMK ITB diperuntukkan bagi pemenuhan fasilitas, diakonia, kegiatan-kegiatan PMK ITB serta hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan visi, misi dan prinsip PMK ITB.

Pasal 33

Sisa dana kepanitiaan maupun tim kerja di bawah PMK ITB dimasukkan ke kas umum PMK ITB.

BAB VIII

HAL-HAL LAIN

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Surat Keputusan koordinator umum PMK ITB.


PENJELASAN AD/ART

PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

ANGGARAN DASAR

Pasal 7

Interdenominasi: dari berbagai latar belakang gereja yang mengakui Allah Tritunggal, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia serta Alkitab sebagai Firman Allah.

Politik praktis: secara organisasi PMK ITB tidak akan terjun dalam dunia politik, tetapi secara keanggotaan masing-masing anggotanya diberi kebebasan untuk berpolitik.

Pasal 14

Peninjauan dilakukan sebelum akhirnya diputuskan akan diubah atau tidak, sehingga tidak harus dilakukan perubahan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 2

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan dari luar untuk PMK.

Pasal 6

Istilah “lahir baru” belum berlaku secara umum dan sulit dibahasakan secara administrasi.

Pasal 12

dalam rangka pengefektifan kinerja kepengurusan untuk tahun 2006-2008 dilakukan pemercepatan masa kepengurusan sebagai berikut :

Pasal 21

Pembinaan yang dimaksud tidak berarti pemerlengkapan tetapi lebih kepada memperhatikan pengurus.

Pasal 28

Kesepakatan tidak harus dibaharui bila masih relevan.

Kesepakatan berisi tentang batasan kerjasama dengan 4 LP bukan tentang jumlah LP.