DASAR-DASAR MONETER MODERN

Diadaptasi dari situs modernmoneybasics.com oleh Surya & Afrilya

Mata uang sebuah negara adalah alat publik yang seharusnya digunakan untuk melayani publik yaitu semua warga negara. Publik membutuhkan perspektif aktual tentang kemampuan mata uang sebuah negara yang berdaulat untuk meningkatkan standar hidup warganya dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di negara tersebut.

Negara yang berdaulat menciptakan mata uang mereka sendiri. Mengapa hal ini penting?

Hampir semua negara menciptakan mata uang mereka sendiri. Artinya mereka bisa, dan seharusnya, bertindak berbeda dari perusahaan, rumah tangga, dan daerah yang menggunakan mata uang tersebut.

Ketika terjadi pengangkatan pemerintahan di sebuah negara, pemerintah negara tersebut mendapatkan kewenangan untuk menciptakan mata uang. Pemerintah juga membutuhkan sumber daya untuk menjalankan program-programnya. Mata uang adalah alat pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hari ini, mata uang lazimnya diciptakan lewat komputer dan rekening bank – setelah menciptakan mata uang, pemerintah membayar pengeluaran-pengeluarannya melalui rekening-rekening bank terkait.

ALAT UNTUK MELAYANI PUBLIK

Tujuan mata uang diciptakan sama seperti tujuan negara diciptakan - untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat dalam negara tersebut.

Negara yang berdaulat secara moneter dapat membiayai semua program-programnya, yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan semua warganya secara umum, bukan hanya warga-warga tertentu. Antara contoh program yang dapat dibiayai adalah program pertahanan, sains dan teknologi, kesehatan serta pendidikan yang bermanfaat untuk semua warga negara, termasuk di daerah-daerah terpencil.  Program-program ini seharusnya tidak berorientasi keuntungan.

Ketika pemerintah membiayai program-program ini, sektor non-pemerintah (swasta) tidak perlu lagi membiayainya.  Jadi, sektor swasta bisa terfokus kepada kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya berorientasi keuntungan.

Negara dapat menggunakan mata uang yang diciptakannya untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, menciptakan dan mengembangkan kapasitas produksi domestik dan meningkatkan standar hidup semua warganya.

Bagaimana mata uang sebuah negara diciptakan?

Mata uang sebuah negara biasanya diciptakan berdasarkan konstitusi atau undang-undang.

Mekanisme penciptaan mata uang dapat digambarkan seperti berikut:

1. Negara memilih nama mata uang (contoh: Jepang - yen; Amerika Serikat – dolar; Indonesia - rupiah).

2. Negara menggunakan mata uang tersebut untuk membiayai program-programnya.

3. Negara menetapkan pembayaran pajak, denda, bea cukai, dan hal-hal terkait pembayaran kepada negara dalam mata uang tersebut. Penetapan ini berguna untuk menciptakan permintaan terhadap mata uang tersebut.

Ketika undang-undang terkait sebuah mata uang diberlakukan, mata uang tersebut biasanya menjadi mata uang pertama dan utama yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi negara tersebut.

Bagaimana negara mendapatkan mata uang untuk mendanai program-programnya?

NEGARA MELAKUKAN PEMBAYARAN MELALUI REKENING BANK

Bank-bank dalam sebuah negara memiliki rekening khusus di bank sentral negara tersebut (misalnya Federal Reserve di Amerika Serikat). Rekening ini dinamai rekening cadangan. Ketika negara tersebut membayar pegawai-pegawainya, membeli alat-alat militer, atau melunasi biaya pengobatan warganya di rumah sakit, bank sentral negara tersebut menambahkan sejumlah mata uang pada rekening cadangan bank penerima bayaran, pembelian, dan pelunasan tersebut. Bank-bank penerima ini kemudian menambahkan jumlah mata uang yang ada di rekening penerima akhir (pegawai, penjual, rumah sakit) dengan nilai yang sama.

Sejumlah mata uang yang ditambahkan di atas itulah mata uang baru yang diciptakan oleh negara. Penciptaan mata uang ini dilakukan cukup dengan mengubah angka yang ada di rekening cadangan bank secara elektronik.

Jadi, tidak ada alasan pemerintah perlu mendapatkan “angka” sebelum “angka” ini diberikan seperlunya. Pemerintah sekarang tidak membutuhkan emas atau mata uang dari warganya untuk mengubah jumlah angka dalam rekening bank. Ketika melakukan transaksi keuangan, pemerintah hanya perlu mengubah jumlah angka yang dalam rekening cadangan bank-bank yang terdaftar pada pemerintah.

Penciptaan mata uang seperti ini tentunya merupakan tanggung jawab besar dan dibutuhkan proses publik yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa negara menggunakan wewenang penciptaan mata uangnya untuk kepentingan publik.

Namun, jika sebuah negara membutuhkan sumber daya riil seperti energi atau makanan, namun sumber daya ini tidak tersedia di negara tersebut, baru negara membutuhkan mata uang asing untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Jadi, batasan pendanaan adalah sumber daya riil, bukan sumber daya finansial. Sebuah negara tidak akan pernah kehabisan mata uangnya sendiri.

Apakah pemerintah yang menciptakan mata uang sendiri terbatas dalam mendanai program-programnya?

BATASAN NEGARA BUKANLAH MATA UANG, TAPI SUMBER DAYA RIIL YANG TERSEDIA

Pemahaman terhadap mata uang dapat membantu negara memanfaatkan dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada, yaitu sumber daya alam dan sumber sumber daya manusia.

Pemerintah selalu dapat menciptakan mata uang untuk mendanai program-programnya. Tentu saja, bukan hanya mata uang yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah dan bukan hanya pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah. Kepemilikan wewenang untuk mengubah angka dalam rekening bank hanyalah satu jalan untuk menyelesaikan masalah dunia. Juga, dalam banyak kasus mungkin lebih baik untuk lembaga-lembaga non pemerintah untuk menyediakan dana penyelesaian masalah-masalah ini.

Namun, jika ada masalah yang bisa diselesaikan dengan memanfaatkan sumber daya riil yang ada di sebuah negara melalui penggunaan mata uang, menjadi tidak benar jika dikatakan bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan karena ketiadaan mata uang. Fokus jadi beralih kepada sumber daya riil apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan cara terbaik menyelesaikannya.

Mata uang adalah alat yang bisa digunakan untuk mengarahkan perekonomian mendukung kegiatan apa saja, seperti perang, layanan kesehatan, dan pengurangan emisi karbon. Penting juga mengetahui bahwa walaupun pendanaan sebuah program datang dari negara, bukan berarti pemerintah yang harus menjalankan program tersebut. Banyak ruang untuk berdebat apa yang bisa dilakukan dan didanai oleh negara, tapi harus dipastikan bahwa pilihan-pilihan yang didebatkan adalah benar.

Misalnya, jika tidak ada klinik atau dokter untuk mengobati orang sakit, tersedianya mata uang untuk mendanai pengobatan mereka tidak akan berpengaruh untuk membantu mereka sembuh. Namun, jika masalah utamanya adalah pengadaan klinik dan dokter adalah mata uang, berarti masalah ini bisa diselesaikan dengan alat yang khusus dirancang menyelesaikannya – yaitu mata uang sebuah negara.

Bagaimana dengan Yunani dan negara lain yang bermasalah secara keuangan?

TIDAK SEMUA NEGARA MEMILIKI KEDAULATAN KEUANGAN, DAN INILAH SUMBER PERMASALAHAN

Perbandingan  sederhana antara negara seperti Amerika Serikat dan Yunani atau Argentina tidak tepat karena negara-negara tersebut tidak lagi memiliki kedaulatan keuangan karena hal-hal berikut:

Tidak lagi menggunakan mata uang sendiri: Yunani dan semua negara dalam Zona Eropa menggantikan mata uang mereka dengan Euro - mata uang yang tidak mereka kontrol dan tidak bisa ciptakan begitu saja. Mereka tidak lagi berdaulat secara keuangan, menjadi seperti negara-negara bagian di Amerika Serikat (AS).  Yunani harus meminjam Euro atau mendapatkannya melalui perdagangan. Tidak seperti Yunani, AS menciptakan dolar kapan saja Kongres AS mengizinkan penciptaan dolar. Ini adalah satu perbedaan besar!

Utang luar negeri: Negara seperti Argentina berutang banyak dalam dolar AS, mata uang yang tidak mereka miliki dan tidak bisa mereka ciptakan. Mereka jadi bisa kesulitan keuangan karena harus mendapatkan dolar AS melalui perdagangan atau investasi asing untuk membayar utang mereka dan bunganya.

Nilai tukar mata uang yang ditetapkan berdasarkan rasio tertentu: Pemerintah yang berjanji untuk menukarkan mata uang mereka dengan mata uang lain (atau dengan komoditas seperti emas) dengan rasio tertentu dapat menghadapi masalah yang sama. Mereka harus mempertahankan cadangan mata uang asing seperti dalam dolar AS yang besar untuk mempertahankan rasio ini. Banyak negara yang tidak bisa mempertahankan rasio yang ditetapkan sehingga terpaksa mendeklarasikan penolakan pembayaran utang. Beberapa negara dapat bertahan selama beberapa waktu dengan batasan ini, terutama yang mengekspor dalam jumlah besar, namun pertahanan ini jarang berlangsung selamanya. Kedaulatan keuangan itu penting!

Jika negara mendanai program-programnya melalui rekening bank, bagaimana dengan pajak?

PAJAK ADALAH PENGURANGAN JUMLAH MATA UANG PADA REKENING BANK

Pajak adalah kebalikan dari tindakan pemerintah ketika mendanai program-programnya. Ketika seorang warga negara membayar pajak, Bank Sentral, sebagai bank Kementerian Keuangan, akan mengurangi jumlah mata uang dalam rekening cadangan bank tersebut sejumlah pajak yang dibayar. Bank kemudian mengurangi jumlah mata uang dalam rekening warga negara tersebut.

Yang terjadi pada akhirnya ketika pajak dibayar adalah penghilangan mata uang yang telah diciptakan pemerintah sebelumnya, dalam bentuk pengurangan jumlah mata uang dalam rekening cadangan bank.  Bank berfungsi sebagai agen yang menambah dan mengurangi mata uang negara dalam rekening bank warganya.

 - Pembayaran oleh negara menambah jumlah mata uang dalam rekening bank; pengutipan pajak oleh negara mengurangi jumlah mata uang ini.

 - Pembayaran oleh negara berdampak kepada peningkatan penghasilan warganya; pengutipan pajak mengurangi penghasilan ini.

 - Pembayaran oleh negara menghasilkan suplai mata uang pokok; pengutipan pajak mengurangi suplai mata uang ini.

Bukankah negara perlu mengutip pajak untuk mendanai program-programnya?

SEBENARNYA MALAH SEBALIKNYA:  MATA UANG YANG DIGUNAKAN WARGA NEGARA UNTUK MEMBAYAR PAJAK HARUS DICIPTAKAN LEBIH DULU OLEH PEMERINTAH -  HANYA DENGAN CARA INI WARGA NEGARA MENDAPATKAN MATA UANG UNTUK MEMBAYAR PAJAKNYA

Begini alurnya. Pengutipan pajak mengembalikan mata uang kepada negara yang menciptakan mata uang tersebut. Hanya negara yang dapat menciptakan mata uang – warga negara akan dipenjara jika menciptakan mata uang!

Warga negara tidak bisa membayar pajak tanpa mata uang yang diciptakan negara. Karena negara hanya menerima pembayaran pajak dalam mata uang yang diciptakannya, secara logis, pemerintah harus menciptakan mata uang terlebih dulu. Inilah yang terjadi dalam sistem moneter modern.

Pemerintah tidak pernah membutuhkan mata uang dari pembayaran pajak untuk dapat mendanai program-programnya.

Tentu saja, semua negara-bagian atau provinsi dalam negara tersebut, karena merupakan pengguna mata uang bukan pencipta mata uang, tetap harus mengutip pajak untuk mendanai program-programnya. Hanya pemerintah pusat negara tersebut satu-satunya yang bisa mendanai programnya tanpa mengutip pajak terlebih dulu.

Jika negara bisa menciptakan mata uang begitu saja, mengapa harus mengutip pajak?

PENGUTIPAN PAJAK MEMASTIKAN MATA UANG NEGARA TETAP DIBUTUHKAN OLEH WARGANYA, JADI NEGARA BISA MENDANAI PROGRAM-PROGRAMNYA DENGAN MATA UANG TERSEBUT

Bayangkan jika negara ingin menciptakan mata uang jenis baru; katakan namanya DolarIndo (DI). Negara memperkerjakan warganya sebagai dosen dengan gaji 80 juta DI setahun. Apakah warga ini akan menerima mata uang tersebut? Bisakah dia membeli makanan atau mobil dengan DI? Apakah gaji dalam DI dapat digunakan membayar angsuran rumah? Kemungkinan tidak hingga negara dapat meyakinkan seluruh warganya untuk menggunakan DI sebagai mata uang!

Sekarang, apa yang terjadi jika negara mewajibkan pajak dibayar dengan DI, dan diciptakan Bank Sentral yang menggunakan DI sebagai mata uang transaksi antara semua bank dalam negara tersebut. Semua orang dalam negara tersebut pasti perlu menggunakan DI untuk bertransaksi.

PAJAK “MENGGERAKKAN” MATA UANG

Karena pajak harus dibayar dengan mata uang sebuah negara, semua warga negara harus memiliki mata uang tersebut untuk membayar pajak di negara tersebut. Ini adalah metode yang sederhana dan berguna untuk sebuah negara menciptakan mata uang agar dapat mendanai program-programnya.

Negara bisa, dan memang, menciptakan permintaan terhadap mata uang dengan mewajibkan pembayaran pajak warganya melalui mata uang tersebut.

Jadi, dapat dilihat bahwa pajak “menggerakkan” permintaan terhadap mata uang sebuah negara. Dalam ekonomi negara besar, terkadang fakta ini terabaikan, dan memang ada banyak cara lain menciptakan mata uang sebuah negara, namun dalam jangka panjang, pajak harus dikutip dalam mata uang negara tersebut untuk menjaga stabilitas mata uangnya.

Negara yang tidak atau kurang bisa mengutip pajak akan menurunkan kemampuan penciptaan mata uangnya sendiri untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dalam negara tersebut, tetapi negara dapat mengutip pajak secara stabil dan akuntabel akan selalu bisa memanfaatkan sumber-sumber daya ini dan melalui penggunaan mata uangnya.

Apa tujuan-tujuan lain dari pajak?

Pajak menciptakan dan mempertahankan permintaan terhadap mata uang sebuah negara, namun pajak bisa juga digunakan untuk mencapai tujuan publik melalui beberapa cara.

PENGUTIPAN PAJAK MEMBANTU MENJAGA KESTABILAN HARGA

Pajak berfungsi untuk mengurangi daya beli warga negara. Dengan berkurangnya daya beli warga negara ini, permintaan terhadap barang dan jasa dari warga negara akan berkurang. Berkurangnya daya beli warga negara membuat negara bisa memperoleh sumber daya yang dibutuhkannya tanpa meningkatkan harga barang dan jasa di pasar secara berlebihan. Jadi harga barang dan jasa bisa menjadi stabil.

Sangat penting bagi negara untuk menyeimbangkan antara penciptaan mata uang dan pengutipan pajak. Kalau seimbang, kestabilan harga bisa dijaga.

PAJAK DAPAT MENGURANGI KESENJANGAN

Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang berlebihan adalah ancaman yang harus terus menerus diantisipasi dalam sebuah negara demokratis. Jika dibiarkan tidak terkendali, sumber daya sebuah negara, serta proses dan institusi demokratisnya, dapat dikuasai oleh segelintir warga negara, terutama yang kaya, sehingga merugikan warga negara lain.  Pajak adalah satu alat untuk mencegah hal ini adn menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

Jenis dan jumlah pajak sebuah negara sangat mempengaruhi “bentuk” perekonomian negara tersebut. Kesenjangan ekonomi yang ekstrim adalah dampak dari kebijakan yang pro-kesenjangan. Misalnya, dengan menurunkan pajak atas keuntungan modal di pasar saham sambil menaikkan pajak pada upah pekerja, modal dipermudah untuk diakumulasi oleh orang kaya dan dipersulit untuk para pekerja. Kebijakan pajak sangat penting untuk membangun ekonomi yang lebih adil.

PAJAK MEMILIKI TUJUAN PUBLIK

Pajak mempengaruhi perilaku rumah tangga dan perusahaan, sehingga efektif sebagai insentif dan disinsentif untuk perilaku mereka demi kepentingan publik.

Contohnya, sebuah negara yang menerapkan pajak karbon bukan bertujuan untuk menambah pundi-pundi negara, tetapi bertujuan untuk mengubah arah ekonomi menjadi lebih berpihak kepada solusi-solusi energi berkelanjutan. Oleh itu, pajak karbon ideal adalah yang nilainya nol karena solusi-solusi ini sudah diterapkan.

Jadi, pajak harus dibedakan dari pendanaan program pemerintah. Siapa yang harus dipajaki, bagaimana memajaki, dan berapa dipajaki harus dianalisis secara hati-hati untuk mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan publik. Namun, pajak tidak boleh dianggap sebagai sumber pendanaan sebuah negara yang memiliki mata uang sendiri.

Bukankah terlalu banyak pengeluaran pemerintah akan menyebabkan inflasi?

KETAKUTAN TERHADAP INFLASI SERING DIBESAR-BESARKAN

Penyebab inflasi belum dipahami dengan baik. Bahkan, belum ada konsensus tentang definisinya. Inflasi sendiri bukanlah hal yang baik atau buruk; yang harus dinilai adalah dampak inflasi (secara spesifik yaitu terhadap industri dan wilayah tertentu) terhadap kualitas hidup dan standar kehidupan masyarakat. Inflasi dapat membawa manfaat dan mudarat, dan terkadang keduanya bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Ketika masalah inflasi muncul, penyebab dan penyelesaiannya mungkin lebih terkait dengan kebijakan pemerintah pusat atau daerah daripada pengeluaran pemerintah.

Inflasi bukanlah, seperti yang sering dikhawatirkan, terhasil secara otomatis dari defisit anggaran negara.  Penting untuk melihat penyebab inflasi terlebih dahulu sebelum menyalahkan pengeluaran negara.

Pemahaman umum bahwa inflasi adalah hasil dari pengeluaran negara tidak benar karena beberapa alasan, termasuk:

Negara-negara yang mengimpor lebih banyak dari yang diekspor biasanya membutuhkan defisit anggaran berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik;

Mata uang yang ditabung bukanlah mata uang yang dibelanjakan jadi tidak bisa menyebabkan inflasi - ekonomi dengan tingkat tabungan tinggi (seperti rekening pensiun) sebagai unsur agregat  pendapatan mungkin perlu defisit anggaran berkelanjutan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi;

Negara dapat memilih harga yang dibayar untuk tenaga kerja dan sumber daya sehingga  harga pasar tidak perlu dinaikkan ketika perannya dalam perekonomian  ditingkatkan untuk melayani kebutuhan publik.

Beberapa kebijakan negara malah mungkin menimbulkan deflasi jika menjadikan ekonomi lebih efisien. Misalnya, sistem jaminan kesehatan universal yang dibiayai pemerintah pusat mungkin dapat mengurangi biaya dan ketidakefisienan administrasi dibandingkan dengan sistem kesehatan swasta saat ini di AS.

Sektor swasta bisa menjadi penyebab utama inflasi, karena dorongan monopolistik pasar atau ekspansi kredit bank berlebihan (misalnya, Gelembung Ekonomi Dotcom tahun 2000 & Pinjaman Perumahan tahun 2008) - bahkan ketika pengeluaran negara sedang menurun.

Sektor swasta mungkin memiliki kapasitas untuk menambah produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan tanpa kenaikan harga.

Negara dan/atau sektor swasta dapat menggunakan kenaikan harga untuk berinovasi dan memecahkan masalah yang menyebabkan kenaikan harga (contoh: pengembangan energi terbarukan untuk menghadapi tingginya harga minyak dan gas).

NEGARA DAPAT MENCIPTAKAN KONDISI YANG MENDORONG KENAIKAN HARGA, TAPI MEREKA JUGA  BISA (&  JAUH LEBIH SERING) MENCIPTAKAN KONDISI YANG MENGURANGI PERTUMBUHAN EKONOMI & MENCIPTAKAN PENGANGGURAN

Negara memainkan peranan penting dalam menentukan struktur pasar dan harga. Ia adalah pencipta mata uang, agen legislatif utama, dan pengatur sektor keuangan. Warren Mosler menyatakan bahwa "inflasi adalah fungsi harga yang dibayar oleh negara". Apa yang dibayar negara, berapa yang dibayarkan, bagaimana hukum ditetapkan dan ditegakkan, bagaimana bank dan kredit diatur - semua fungsi ini berguna untuk membentuk stabilitas harga dalam ekonomi secara substantif.

Contohnya, upah yang dibayarkan negara kepada para pegawainya dan peraturan tentang upah minimum akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat harga - secara positif atau negatif. Negara dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan upah layak atau upah tidak layak. Sayangnya, banyak negara menciptakan kondisi kedua karena kebijakan penghematan yang tidak perlu, sehingga menghasilkan banyak masalah sosial.

Negara dapat juga dapat melampaui sektor swasta atau bahkan menguasai sektor-sektor penting dalam ekonomi, seperti pendidikan, infrastruktur publik atau perawatan kesehatan (beda negara beda pendekatan). Jika negara bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas atau menaikkan upah pada sektor-sektor tertentu, inflasi dapat terjadi di sektor-sektor ini.

Jadi negara harus bertindak secara bertanggung jawab:

- tidak membayar sumber daya alam dan manusia secara berlebihan sehingga terjadi inflasi yang berlawanan dengan tujuan publik;

- mengawasi sektor keuangan dan sektor lainnya dengan hati-hati untuk mencegah perkembangan kredit spekulatif dan bermasalah serta mencegah praktek monopolistik dalam penetapan harga;

- mempertahankan tingkat pekerjaan penuh dan kondisi hidup yang layak untuk mencegah deflasi dan penghematan yang yang tidak perlu dalam masyarakat.

Kebalikan dari inflasi adalah pengangguran, dan negara lebih sering tidak mengelola mata uang dengan baik sehingga dapat mempertahankan tingkat pekerjaan penuh dan kondisi hidup layak.

Meskipun resiko inflasi ada, yang sering terjadi adalah rasa takut terhadap inflasi digunakan sebagai alasan untuk menghindari masalah-masalah yang terkait dengan pengangguran berkelanjutan, dan kurangnya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur publik.

Besar atau kecilnya struktur sebuah negara adalah pilihan politik - kita semua dapat berdebat tentang hal ini. Namun, seberapa besar atau kecil pun struktur sebuah negara yang ditentukan melalui proses politik, jumlah pajak yang tepat adalah jumlah yang menghasilkan perekonomian pada tingkat pekerjaan penuh dengan tanpa inflasi yang berlebihan dan berkelanjutan.

FOKUS PADA STANDAR HIDUP

Hanya sedikit bukti bahwa tingkat inflasi yang moderat memberikan dampak negatif kepada masyarakat, apalagi jika standar hidup dan kualitas barang dan jasa juga meningkat. Namun, dampak buruk dari pengangguran yang berkelanjutan adalah nyata dan layak diberikan perhatian yang jauh lebih besar oleh negara dalam penyusunan kebijakan perpajakan dan investasi.

Negara seharusnya selalu berusaha meningkatkan standar hidup warganya, terutama yang benar-benar membutuhkan, melalui pendayagunaan penuh mata uangnya.

Bukankah perlu aturan anggaran untuk memastikan akuntabilitas negara?

NEGARA YANG AKUNTABEL ITU PERLU, NAMUN ATURAN RUMAH TANGGA TIDAK BERLAKU DAN BERBAHAYA JIKA DITERAPKAN KEPADA NEGARA SELAKU PENCIPTA MATA UANG

Negara yang melayani publik dengan baik dan bertanggung jawab diperlukan. Pertanyaannya kemudian bukan apakah negara perlu mempertanggungjawabkan kemampuan penciptaan mata uangnya, namun apakah cara terbaik untuk memastikan akuntabilitas negara.

PAGU UTANG MEMUNGKINKAN PERMAINAN POLITIK TERHADAP EKONOMI

Aturan tentang "pagu utang" tidak masuk akal (hanya beberapa negara yang menerapkan aturan ini) karena aturan ini memaksakan batasan yang tidak logis terhadap keuangan negara. Defisit negara terjadi karena faktor-faktor di luar kekuasaannya, seperti krisis pasar dan resesi ekonomi atau pertumbuhan perusahaan. Bukan defisit yang harus kita fokuskan ketika merancang anggaran publik, tetapi apa diinginkan/dibutuhkan oleh negara, dan bagaimana mendanai keinginan dan kebutuhan ini. Pagu utang selama ini digunakan sebagai taktik politik yang sebenarnya tidak ada gunanya dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat.

ANGGARAN BERIMBANG ADALAH BENCANA KETIKA DITERAPKAN OLEH NEGARA

Aturan “anggaran berimbang” bahkan lebih buruk daripada aturan pagu utang karena aturan ini sebenarnya hanya berlaku untuk konsumen mata uang (rumah tangga, bisnis, pemerintah daerah), tetapi tidak berlaku dan berbahaya kalau diterapkan kepada negara sebagai konsumen dan produsen mata uang sekaligus. Aturan-aturan ini mengabaikan fakta bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi permintaan terhadap mata uangnya, sama seperti BUMN air wajib melayani kebutuhan semua rumah tangga dan bisnis, dan tidak boleh menghambat pasokan air karena aturan yang tidak berdasar. Mengontrol penambahan mata uang berdasarkan perkiraan penerimaan pajak sangat berbahaya untuk ekonomi, bisnis, dan warga negara secara umum. Penerepan aturan-aturan seperti ini akan menciptakan penghematan yang tidak perlu, kurangnya investasi dan pengangguran.

DEBAT PUBLIK DAN PROSES DEMOKRATIS  YANG TERBUKA PENTING UNTUK MEMASTIKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH

Publik menginginkan negara menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan publik tanpa korupsi atau pemborosan. Diperlukan debat publik yang terbuka tentang penggunaan belanja negara dan penerapan pajak. Pemilihan umum yang adil, perwakilan yang setara, dan debat publik yang transparan adalah cara terbaik bagi warga untuk mempengaruhi dan mengubah kepemimpinan politik yang tidak melayani publik dengan baik.

Sangat penting bagi publik memahami mata uang sehingga tidak terjebak mendukung kebijakan yang melemahkan kepentingan mereka. Dukungan terhadap aturan dan praktek anggaran berimbang adalah salah satu contoh publik yang terbohongi.

Negara membutuhkan defisit - yaitu belanja pemerintah melebihi penerimaan pajak, sehingga selisihnya berputar dalam ekonomi negara tersebut- untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, memenuhi tabungan domestik, mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pekerjaan penuh pada sektor swasta.

Investasi publik dan kebijakan pajak harus dievaluasi berdasarkan manfaat dan mudarat masing-masing untuk menghindari terjebak dalam logika bahwa penerimaan pajak perlu untuk pendanaan publik.

Bukankah negara harus meminjam ketika membelanjakan lebih dari penerimaan pajak?

NEGARA TIDAK BISA MEMINJAM APA YANG BISA DICIPTAKANNYA SESUAI PERMINTAAN

Karena negara pencipta mata uang melakukan pembayaran hanya dengan mengubah jumlah rekening bank secara elektronik, negara tersebut tidak perlu – dan bahkan tidak bisa – “meminjam” mata uang yang bisa diciptakannya sendiri. Sayangnya, istilah yang lazim digunakan adalah “utang” untuk merujuk kepada surat berharga yang dijual negara. Ini adalah warisan buruk dari zaman mata uang berbasis emas.

Apa yang disebut sebagai "utang" pemerintah – misalnya surat berharga pemerintah di AS - hanya bisa dibeli dengan mata uang pemerintah AS sendiri). Untuk membeli surat berharga tersebut, pembeli harus sudah memiliki mata uang yang cukup dalam rekening banknya. Dengan kata lain, surat berharga dibeli dengan mata uang dalam rekening bank pembeli yang jumlahnya ditentukan oleh penambahan atau pengurangan oleh negara.

SURAT BERHARGA TIDAK BISA MENJADI SUMBER MATA MATA UANG UNTUK PEMERINTAH

Sama seperti pajak tidak bisa dilunasi sebelum mata uang negara didapatkan, surat berharga juga tidak bisa dibeli sampai negara cukup menyediakan mata uangnya bagi pembeli surat berharga. Pembayaran negara untuk belanja barang atau jasa meningkatkan saldo bank yang kemudian dapat digunakan untuk membeli surat berharga, bukan sebaliknya. Kita membutuhkan pemerintah untuk membelanjakan mata uangnya ke dalam ekonomi sebelum dapat membeli surat berharga pemerintah!

Fakta ini sudah diketahui di AS selama Perang Dunia II ketika pemerintahnya meningkatkan sumber daya untuk memenangi perang dengan menambah jumlah mata uang yang beredar di AS. Surat berharga terkait perang adalah bagian dari upaya pemasaran yang sukses oleh pemerintah sebagai pengganti kenaikan pajak sehingga warga negara tidak menghabiskan semua pendapatan mereka untuk konsumsi yang dapat menimbulkan inflasi (surat berharga sendiri tidak mencegah inflasi - pengeluaran konsumen yang berkurang adalah kuncinya). Surat berharga terkait perang tidak " memberikan pemerintah AS mata uang dolar untuk dibelanjakan".

Pikirkan sejenak: jika "utang nasional" AS tumbuh dari $1 triliun menjadi $2 triliun, dari mana penduduknya mendapatkan tambahan mata uang $1 triliun untuk membeli surat berharga yang menjadi bagian utang nasional tersebut? Pasti dari hasil pengeluaran pemerintah yang bertambah, setelah dikurangi pajak. Jaid, kita dapat mengatakan bahwa penjualan surat berharga ada fakta setelah kejadian (ex post): yaitu terjadi setelah (terkadang pada hari yang sama) setelah pemerintah melakukan pembayaran baru.

DAPATKAH PEMERINTAH BERHENTI MENERBITKAN SURAT BERHARGA?

Pemerintah tidak perlu menerbitkan surat berharga melakukan pembayaran. Misalnya, apakah mata uang $1.000 dipertahankan sebagai deposito bank (yaitu "saldo rekening cadangan" di Bank Sentral) atau disimpan dalam bentuk Surat Berharga $ 1.000 (yaitu "saldo rekening efek" di Bank Sentral) tidak ada hubungannya dengan apakah pemerintah suatu negara dapat mendanai programnya. Kedua rekening ini pada dasarnya adalah dua jenis rekening Bank Sentral yang mewakili mata uang dolar yang telah dibelanjakan pemerintah ke dalam perekonomian. Kemampuan pemerintah untuk melakukan pembayaran tidak terpengaruh oleh apakah angka tersebut ada dalam satu akun atau yang lain.

Mungkin harus diminta agar pemerintah berhenti menerbitkan surat berharga sama sekali sehingga istilah "utang" tidak lagi terkait dengan pasokan mata uang pokok. Ini mungkin membantu mengatasi ketakutan tentang defisit pemerintah dan memfokuskan kembali pada cara terbaik penggunakan mata uang publik untuk melayani publik.

Jadi apa itu Utang Nasional?

JUMLAH TOTAL PENGELUARAN NEGARA DIKURANGI JUMLAH PAJAK WARGA NEGARA – BIASANYA BERTAMBAH SEIRING PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada setiap tahun negara menambah angka lebih banyak ke dalam rekening bank warga negara, saldo yang tersisa adalah mata uang yang beredar dalam perekonomian. Selisih ini disebut defisit karena dinamakan dari perspektif negara. Kalau dari perspektif warga negara, namanya pasti “surplus”. Neraca keuangan harus seimbang. Kalau ada mata uang yang beredar dalam perekonomian, berarti pemerintah mengizinkan mata uang ini disimpan dalam perekonomian.

Sebagai contoh, jika dalam setahun pemerintah Australia menginvestasikan $500 miliar ke dalam ekonomi dan mengenakan pajak $400 miliar, sekarang ada tambahan 100 miliar dolar Australia yang disimpan dalam perekonomian di Australia atau dunia (baik di tingkat domestik, mitra dagang, investor atau pedagang mata uang ).

Dengan kata lain, akumulasi mata uang dalam perekonomian sama dengan penyimpanan yang dilakukan terhadap mata uang yang diciptakan pemerintah. Setiap tahun ketika pemerintah menciptakan lebih banyak mata uang dalam perekonomian daripada yang dihapus lewat pajak, pasokan mata uang pokok meningkat. Ini cukup normal untuk negara yang ekonominya sedang bertumbuh.

Apa yang kita sebut sebagai "utang nasional" hanyalah bagian dari pasokan mata uang pokonk yang telah ditransfer ke rekening berbunga di Bank Sentral yang disebut surat berharga.

APAKAH PEMERINTAH MASIH HARUS MENJUAL SURAT BERHARGA?

Ketika beberapa negara berjanji untuk mengkonversi mata uang mereka menjadi emas di bawah sistem nilai tukar tetap, penjualan surat berharga adalah cara pemerintah melindungi cadangan emas mereka. Jika anda membeli Surat Berharga dengan durasi Sepuluh Tahun senilai $ 1.000, sebesar $1.000 nilai mata uang pemerintah tidak dapat dikonversi menjadi emas selama sepuluh tahun. Di bawah aturan ini, suku bunga ditentukan oleh pasar karena pemerintah harus memberikan insentif kepada para penabung agar tidak mengkonversi surat berharga mereka menjadi emas setiap kali surat berharga tersebut jatuh tempo. Semua ini berubah begitu negara-negara berhenti menjanjikan mata uang mereka bisa dikonversi menjadi emas - sebuah janji yang tidak bisa bisa mereka mereka pertahankan selama masa perang atau krisis.

Tidak ada lagi alasan untuk pemerintah yang berdaulat secara moneter untuk menjual surat berharga. Negara-negara yang menawarkan surat berharga dengan berbagai durasi dan suku bunga melakukannya sebagai pilihan kebijakan, bukan keharusan - kecuali untuk negara-negara seperti Yunani yang tidak memiliki kedaulatan moneter penuh. Pemerintah yang terus menawarkan surat berharga hanya memberikan lebih banyak mata uang publik kepada orang-orang yang sudah memilikinya. Suku bunga yang diberikan adalah pilihan kebijakan yang biasanya ditentukan oleh bank sentral, bukan oleh pasar swasta.

JADI SURAT BERHARGA PEMERINTAH ITU APA?

Pemerintah menawarkan rekening tabungan khusus bagi mereka yang menabung mata uang pemerintah. Di AS, sekuritas pemerintah ini – rekening tabungan yang dapat diperdagangkan - disebut Treasury Bonds (untuk durasi relatif panjang) dan Treasury Bills (untuk durasi pendek).

Berbeda dengan utang rumah tangga dan bisnis, di mana pembayaran tergantung pada pendapatan, pemerintah tidak perlu memperoleh pendapatan untuk “mengisi” rekening tabungan ini. Ketika jatuh tempo, Bank Sentral hanya mengirim saldo dari rekeningnya ke rekening tabungan tersebut.

MEMBELI SURAT BERHARGA SEPERTI MEMINDAHKAN DANA DARI REKENING KORAN KE SERTIFIKAT DEPOSITO

Bayangkan Anda memiliki $10.000 dalam rekening koran dan anda memindahkan dana ini menjadi Sertifikat Deposito (SD) di bank Anda selama satu tahun. Ketika satu tahun telah berlalu, bank mentransfer dana ini kembali ke rekening giro Anda. Inilah pada dasarnya yang dilakukan semua Bank Sentral ketika seseorang membeli surat berharga pemerintah dan menyimpannya sehingga jatuh tempo. Jadi, pemerintah tidak berutang ketika menjual surat berharga, sama seperti bank tidak berutang ketika memindahkan dana dari rekening koran ke sertifikat deposito.

Kita harus berhenti mengacu pada persediaan mata uang pokok kita dengan istilah yang ketinggalan zaman dan menyesatkan, yaitu "utang nasional". Tidak ada risiko kepailitan atau kebangkrutan bagi negara dengan kedaulatan moneter.

Apa artinya ketika pemerintah menyeimbangkan ekonomi, bukan anggaran?

PEMBAYARAN PEMERINTAH MENCIPTAKAN PENDAPATAN, KEUNTUNGAN, & SIMPANAN BAGI SEKTOR SWASTA – PEMBAYARAN INI HARUS SELALU DILAKUKAN DENGAN MENCUKUPI UNTUK MEMPERTAHANKAN TINGKAT PEKERJAAN PENUH

Ekonomi modern bergantung kepada penjualan. Tanpa penjualan yang cukup, ekonomi tersendat-sendat. Perusahaan perlu menjual apa yang mereka ciptakan atau mereka tidak akan berinvestasi sehingga mengurangi pekerjaan. Ketika perusahaan-perusahaan dalam suatu negara membayar para pekerja dan para pekerja ini menyimpan sebagian dari mata uang yang mereka dapatkan atau membeli barang-barang impor, pendapatan para pekerja ini tidak membeli hasil yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Kecuali penjualan yang hilang ini diganti, ekonomi akan berkontraksi seiringin dengan pengurangan aktivitas oleh perusahaan-perusahaan.

Ada empat cara utama ekonomi domestik dapat menjual lebih banyak dari yang diproduksinya:

- Perdagangan luar negeri (kurangi impor; tambahkan ekspor)

- Utang domestik (konsumen atau perusahaan meminjam untuk dibelanjakan)

- Kurangi tabungan (konsumen atau perusahaan berbelanja dari tabungan mereka)

- Defisit pemerintah (pengurangan pajak dan/atau peningkatan investasi)

Sebagai pencipta mata uang, #4 adalah satu-satunya faktor yang selalu dapat diandalkan, karena kebijakan perdagangan negara lain tidak dapat dikendalikan dan sektor swasta hanya dapat berutang sekian banyak sebelum mereka gagal bayar.

PENTINGNYA “NERACA SEKTORAL” & KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH

Ketika kita berbicara tentang “ekonomi” kita biasanya berbicara tentang unsur-unsurnya, yaitu semua perusahaan domestik, rumah tangga, pemerintah lokal, dan lembaga lain di negara tersebut.

Untuk ekonomi ini, mata uang suatu negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori:

- sektor luar negeri (semua negara mitra dagang),

- sektor swasta (semua unsur ekonomi domestik kecuali pemerintah pusat), dan

- sektor pemerintah (pencipta mata uang yang menambah dan mengurangi dolar ketika berinvestasi ke dalam ekonomi dan mengutip pajak)

Bagan di bawah didasarkan pada data perekonomian AS, tetapi bagan yang sama dapat dibuat untuk negara & mata uang apa pun. Ketiga sektor ini selalu dari segi mata uang. Surplus dolar dalam satu sektor berarti defisit dolar di setidaknya satu sektor lainnya. Negara-negara seperti AS dengan impor besar mulai dengan defisit besar terhadap surplus sektor asing (negara lain yang menyimpan mata uang dolar lewat perdagangan).

Jika semua hal lain sama, sektor swasta harus selalu meningkatkan utangnya sebanyak defisit perdagangan untuk neraca yang seimbang. Ini jelas tidak bisa berlanju selamanya - jauh lebih baik jika pemerintah terus menambah (atau mengurangi) mata uangnya untuk mengkompensasi defisit perdagangan dan menjaga rumah tangga dan perusahaan dari kelebihan utang. Pemerintah dapat melakukan tindakan ini selamanya tanpa kehabisan mata uang atau menjadi bangkrut.

SURPLUS (TABUNGAN) WARGA NEGARA MENDORONG PERMINTAAN TERHADAP DEFISIT PEMERINTAH

Kenyataannya, warga negara hampir selalu ingin menabung (mereka tidak ingin menghabiskan semua pendapatan mereka). Pencipta mata uang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mata uang cukup ditambahkan ke dalam ekonomi, setelah dikurangi pajak, untuk memenuhi keinginan para penabung. Jika tidak, seperti perusahaan air publik yang gagal menyediakan air yang cukup untuk memenuhi permintaan para penggunanya. Perusahaan publik ini tidak bertanggung jawab jika membiarkan para penggunanya menjadi haus karena tidak memperhitungkan kebutuhan air mereka.

Seperti perusahaan air publik, pemerintah memegang monopoli atas penciptaan mata uang. Dalam peran ini, pemerintah memikul tanggung jawab untuk setiap produktivitas yang hilang dan pengangguran yang terjadi akibat pengelolaan mata uang yang salah. Pencipta mata uang harus selalu mengatur penciptaan mata uang dengan memerhatikan permintaan mata uang dan kapasitas produktif ekonomi.

Penyeimbangan anggaran baik untuk rumah tangga tetapi tidak untuk pemerintah sebuah negara.

Mengapa kebanyakan negara memiliki mata uang sendiri?

MATA UANG YANG BERDAULAT ADALAH CARA YANG TERBAIK UNTUK PEMERINTAH UNTUK MENDAPATKAN SEMUA SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN MEREKA MELAYANI PUBLIK

Tidak peduli apakah pemerintah memiliki peran besar atau kecil, sumber daya riil - tenaga kerja, bahan, barang, & jasa – pasti diperlukan.

Daripada mendapatkan sumber daya riil ini secara paksa, kebanyakan bangsa modern lebih suka pemerintah mereka membeli sumber daya yang mereka butuhkan. Ini adalah hal yang bagus! Untuk alasan ini, banyak bangsa memberikan otoritas kepada pemerintah mereka untuk menciptakan mata uang nasional.

Ketika negara-negara memiliki mata uang yang sama, seperti di Zona Eropa, ada risiko yang lebih tinggi bahwa mata uang ini tidak digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk melayani kebutuhan semua negara dan komunitas secara setara. Yunani contohnya!

Alasan bangsa memiliki mata uang sama seperti alasan bangsa memiliki pemerintah: untuk melayani bangsa tersebut - untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan secara individu - untuk mengembangkan dan meningkatkan standar hidup bangsa tersebut.

Mata uang adalah alat publik yang seharusnya melayani kebutuhan sebuah bangsa.

Bagaimana teori mata uang modern membantu perumusan kebijakan publik yang baik?

Negara-negara berdaulat yang mengeluarkan mata uang mereka sendiri tidak sama dengan negara-negara yang menggunakan mata uang negara lain. Dampaknya sangat besar, di mana negara-negara dengan mata uang sendiri memiliki beragam pilihan kebijakan yang tidak tersedia bagi negara yang menggunakan mata uang negara lain.

Kedaulatan keuangan tidak berarti bahwa negara dapat menyelesaikan semua masalah, atau semua yang kita lakukan sebagai bangsa harus didanai oleh negara. Perdebatan tentang kebijakan publik yang diambil tetap penting dan perbedaan pendapat akan tetap ada: namun, debat ini tidak seharusnya terpaku pada kendala semu, yaitu kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program publik. Fokus debat seharusnya terletak pada dampak dari setiap kebijakan kepada ekonomi, pada sumber daya yang tersedia, dan apa yang menjadi kepentingan utama semua rakyat.

MENGAKHIRI PENGANGGURAN

Contoh penting adalah pengangguran: pemerintah dapat memperkerjakan semua warganya dalam program jaminan pekerjaan, dan program ini dapat menstabilkan dan menumbuhkan ekonomi sekaligus mengurangi masalah-masalah sosial yang timbul dari pengangguran.

MENDEFINISIKAN ULANG KEBIJAKAN FISKAL

Kita membutuhkan definisi baru tentang "tanggung jawab" bagi pencipta mata uang dari perspektif fiskal. Tidak sama antara pencipta dengan pengguna mata uang. Pencipta mata uang wajib memenuhi tujuan publik, mengakhiri pengangguran, dan meningkatkan standar hidup dan kesehatan yang berkelanjutan untuk semua penduduknya.

BAGAIMANA SEHARUSNYA NEGARA  MENGGUNAKAN MATA UANGNYA?

Dengan pemahaman tentang kekuatan mata uang, banyak debat tentang kebijakan publik dapat dilangsungkan tanpa kendala tentang pendanaan. Berikut hal-hal yang bisa didanai dengan mata uang sebuah negara:

- Memenuhi kebutuhan pekerja layanan publik, termasuk pengadilan, pembela umum, penegak hukum, guru, pustakawan, dan lain-lain

- Mengurangi pajak perusahaan dan penghasilan yang tidak melayani tujuan publik

- Bertindak tegas mengatasi perubahan iklim tanpa merusak pertumbuhan ekonomi

- Berinvestasi pada infrastruktur publik terutama di tempat-tempat yang tidak memiliki populasi cukup untuk mendanainya sendiri

- Mengurangi beban perawatan kesehatan perusahaan dengan berinvestasi pada pusat kesehatan masyarakat yang didanai publik

- Mengembangkan pertanian dan pengrajin lokal  untuk mengurangi ketergantungan pada impor

- Berinvestasi pada perumahan umum atau memberikan subsidi bagi para pekerja sehingga mereka dapat membeli tempat tinggal yang layak dekat tempat mereka bekerja

- Meningkatkan standar kehidupan warga negara melalui jaminan pekerjaan dengan upah layak dan manfaat-manfaat terkait

Setiap negara memiliki kebutuhan dan prioritas berbeda. Pendekatan baru perlu diambil dengan mengedepankan warga negara dan memanfaatkan mata uang untuk memenuhi kebutuhan publik sebesar-besarnya.

Apakah semua mata uang diciptakan oleh pemerintah? Bagaimana dengan bank?

PEMERINTAH BERDAULAT MENCIPTAKAN MATA UANG KETIKA “BERBELANJA”. BANK MENCIPTAKAN DEPOSITO KETIKA “MEMBERIKAN PINJAMAN.”

Bank sebenarnya tidak “meminjamkan” mata uang; mereka menciptakan rekening deposito baru dengan menerima resiko pinjaman dari nasabah. Kebanyakan mata uang dalam ekonomi diciptakan bank, namanya kredit bank untuk membedakannya dengan mata uang ciptaan pemerintah.

BAGAIMANA BANK MENCIPTAKAN MATA UANG?

Pemerintah menciptakan mata uang baru ketika melakukan pembayaran dengan mengisi saldo rekening bank, tetapi bank juga membuat deposito bank baru setiap kali memberikan kredit kepada nasabah. Dalam ekonomi modern, hampir semua mata uang diciptakan melalui sistem perbankan dalam bentuk deposito bank. Bank berperan sangat besar dalam ekonomi, baik dalam menyalurkan kredit bank dan sebagai agen untuk aliran mata uang pemerintah masuk dan keluar dari ekonomi.

Setiap kali sebuah perusahaan meminjam untuk membeli peralatan baru, atau kepala rumah tangga menandatangani penggadaian rumah, bank menggunakan komputer untuk meningkatkan saldo rekening nasabahnya. Dengan kata lain, bank menerima I.O.U.s (janji untuk membayar kembali) dan menerbitkan I.O.U.s (deposito bank) mereka sendiri. Mereka tidak "meminjamkan" mata uang orang lain kepada "peminjam".

Demikian pula, ketika kita menggunakan kartu kredit untuk membeli barang dari toko, rekening bank toko tersebut diisi saldonya sejumlah nilai pembelian. Tetapi perusahaan kartu kredit tidak "punya" mata uang untuk "dipinjamkan". Mereka hanya menerima I.O.U. (janji membayar kembali  setiap bulan) dan mereka mengeluarkan I.O.U.s dalam bentuk deposito bank. Setiap pembayaran menciptakan setoran baru - mata uang baru dalam perekonomian. Membayar kartu kredit menghilangkan setoran bank dari sistem perbankan, menebus (atau mengurangi) I.O.U.

Sederhananya, bank "menambahkan uang" ketika mereka menyalurkan kredit dan "mengurangi uang" ketika kredit dilunasi – hal yang mungkin terjadi selama bertahun-tahun.

Selama ini, diyakini bahwa bank mengumpulkan uang dari penabung dan memberikan uang kepada peminjam, tetapi ternyata hal ini tidak akurat. Yang benar adalah bank memiliki lisensi dari pemerintah untuk menciptakan deposito uang setiap kali mereka menyalurkan kredit kepada "peminjam".

MENGAPA  I.O.U.  BANK DITERIMA SECARA LUAS?

Deposito bank diterima secara luas karena pemerintah menjamin simpanan bank dan mendukung sistem kliring transaksi antar-bank. Bank memiliki hubungan khusus dengan pemerintah yang dapat dilihat sebagai semacam usaha publik-swasta untuk pengelolaan mata uang pemerintah. Perspektif ini memberikan wawasan tentang bagaimana dan mengapa perbankan harus diatur untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap kredit dan sistem pembayaran. Beberapa negara bahkan menggunakan sistem perbankan publik seperti Bank Pos untuk menyediakan layanan ini kepada setiap komunitas di daerah.

KREDIT VERSUS MATA UANG

Pemerintah melakukan pembayaran dengan membuat deposito bank baru dan bank juga membuat deposito setiap kali memberikan kredit. Semua mata uang dalam perekonomian berasal dari kredit bank (utang seseorang), atau difasilitasi oleh pembayaran pemerintah.

Ada perbedaan besar yang perlu diperhatikan pada tahap ini:

- Untuk setiap uang baru dari kredit bank, beban utang sektor swasta meningkat - mungkin dalam bentuk surat gadai rumah atau pembiayaan peralatan baru perusahaan.

- Namun, ketika pemerintah membelanjakan mata uangnya ke dalam ekonomi, rumah tangga atau perusahaan tidak perlu berutang lebih lanjut. Bahkan mereka menerima saldo tambahan di rekening bank mereka.

- Ini adalah perbedaan penting untuk dipahami: ketika pemerintah membayar dengan mata uangnya untuk memenuhi layanan publik atau membangun infrastruktur, sektor swasta tidak perlu berutang lebih lanjut. Pemerintah tidak harus mengenakan pajak lebih banyak setiap kali mendanai program baru; perubahan terkait pajak hanya perlu dilakukan untuk mengelola inflasi atau memenuhi kebutuhan publik lainnya.

Sistem perbankan merupakan bagian integral dari sistem moneter modern dan banyak hal dalam sistem ini bisa diperbaiki untuk melayani masyarakat lebih baik. Hal-hal lebih lanjut ini berada di luar lingkup pembahasan sekarang; rujukan lebih lanjut dapat dilihat dalam karya-karya ekonom MMT seperti Bill Mitchell, Stephanie Kelton, Warren Mosler, Randall Wray, dan Eric Tymoigne.

Apakah bank sentral bagian dari pemerintah?

BANK SENTRAL ADALAH LEMBAGA NEGARA YANG LAZIMNYA DIBERIKAN OTONOMI TERBATAS SEPERTI MENENTUKAN SUKU BUNGA

Pemerintah yang menciptakan mata uang biasanya melakukannya melalui kombinasi antara Kementerian Keuuangan dan Bank Sentral, meskipun beberapa negara menggabungkannya menjadi satu lembaga pemerintahan dengan departemen berbeda yang bertanggung jawab untuk fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga ini berkoordinasi satu sama lain untuk mengkredit rekening bank ketika melakukan pembayaran atas nama pemerintah dan mendebet rekening bank ketika mengutip pajak.

Kementerian Keuangan dan Bank Sentral harus selalu mengoordinasikan aktivitas mereka setiap hari untuk memastikan semua pembayaran pemerintah lunas, semua surat berharga pemerintah terbayar saat jatuh tempo, dan tingkat suku bunga yang diinginkan dapat terwujud.

Mengingat bahwa bank sentral tunduk pada pengawasan legislatif, bank sentral tidaklah seotonom sebagaimana yang dibayangkan. Hampir semua bank sentral di seluruh dunia dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah mereka.

WALAUPUN PENTING, PERAN BANK SENTRAL  DALAM EKONOMI TELAH DILEBIH-LEBIHKAN

Ada persepsi umum bahwa kesehatan ekonomi ada di tangan bank sentral. Juga, mengingat kurangnya transparansi dalam operasionalnya, bank sentral sering kali dicurigai. Pemahaman yang lebih baik tentang sistem moneter modern dapat membantu publik mewujudkan peran bank sentral yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berguna bagi bank nasional kita.

Pertama, walaupun bank sentral memiliki peran penting untuk dijalankan, ia bukanlah lembaga yang maha-kuat seperti yang diasumsikan banyak orang. Kebijakan fiskal - cara pemerintah menciptakan mata uang dan mengutip pajak - jauh lebih penting dalam menjaga kesehatan ekonomi dibanding dari kegiatan-kegiatan bank sentral. Selama resesi, jumlah mata uang yang dikutip pemerintah dari pajak berkurang secara otomatis, dan jumlah yang ditambahkan melalui pembayaran untuk pengangguran dan program kesejahteraan lainnya bertambah secara otomatis, tanpa memerlukan campur tangan dari lembaga legislatif. Peningkatan dari apa yang kita sebut sebagai defisit pemerintah ketika resesi berlangsung adalah normal dan membantu, dan lebih kuat dalam mempromosikan pemulihan ekonomi daripada apa yang bank sentral dapat lakukan.

Kebijakan fiskal dapat dibuat menjadi lebih efektif dengan kebijakan seperti jaminan pekerjaan untuk secara langsung menangani masalah pengangguran yang tidak disengaja. Bank Sentral hanya bisa mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat suku bunga, dan berharap bahwa perubahan-perubahan ini berdampak kepada perilaku perusahaan dan rumah tangga menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Efektivitas pendekatan ini lambat, jika tidak memadai.

BAGAIMANA BANK SENTRAL DAPAT MELAYANI PUBLIK SEBAIK-BAIKNYA?

Kebijakan utama dari bank sentral biasanya terdiri dari:

- Memelihara sistem pembayaran yang efektif antar-bank.

- Mengawasi bank dan menjaga sistem keuangan dari pengaruh bank yang bermasalah.

- Mengelola satu atau lebih target suku bunga yang diyakini akan mempengaruhi tingkat kredit bank dalam perekonomian.

-Melakukan penelitian dan mempublikasikan data tentang ekonomi.

Pemahaman terhadap mata uang modern memberikan perspektif baru untuk perubahan sistem keuangan, termasuk peran bank sentral.

Antara ide-ide utama:

- Menetapkan kebijakan suku bunga nol persen secara permanen. Kebijakan fiskal harus menjadi alat utama untuk mempertahankan tingkat pekerjaan penuh dan ekonomi yang stabil. Penyesuaian tingkat suku bunga adalah alat kebijakan yang tidak efektif dan tidak perlu.

- Menghentikan penerbitan surat berharga negara. Tidak ada tujuan publik yang dilayani dengan mempertahankan kepura-puraan pemerintah meminjam mata uangnya sendiri.

- Mengasuransikan semua deposito tanpa batas. Tidak ada alasan untuk membuat deposan terdampak kegagalan bank, dan ini juga menggantikan kebutuhan surat berharga sebagai aset keuangan yang aman.

- Mewujudkan lembaga Bank Pos (atau serupa). Ini akan memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang kurang beruntung, memiliki akses kepada perbankan, kredit bank yang terjangkau dan layanan penting lainnya.

- Mengurangi peran bank swasta menjadi hanya menawarkan seperangkat layanan dasar yang termasuk mengelola rekening deposito, memfasilitasi pembayaran dan menjamin kredit yang baik. Inovasi keuangan yang lebih spekulatif atau berisiko dapat disediakan lembaga-lembaga swasta tanpa dukungan dari Bank Sentral atau Departemen Keuangan.

- Mengawasi secara ketat kualitas aset bank (yaitu pastikan bank memberikan pinjaman yang sehat). Sistem keuangan harus diawasi dengan teliti untuk melihat risiko berlebihan dan praktik penjaminan atau penipuan yang dapat menyebabkan krisis keuangan.

Banyak yang telah ditulis tentang ini oleh para ekonom dan ilmuwan MMT yang bisa dibaca orang-orang yang tertarik untuk mendapatkan informasi dan advokasi untuk reformasi perbankan.

Meskipun mudah untuk menemukan kesalahan pada sistem keuangan, penting juga untuk memahami apa masalah sebenarnya dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Sistem moneter sangat kuat dan dapat dibuat untuk melayani publik lebih baik dengan perubahan yang benar.

Apa itu uang?

Mendefinisikan kata “uang” sedikit rumit dalam bahasa Inggris karena memiliki beberapa arti. Inilah sebabnya mengapa kami sering menggunakan kata “mata uang” dari “uang” dan menerangkan tentang bagaimana pemerintah melakukan pembayaran atau bank mengeluarkan kredit. Namun, untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul ini, berikut beberapa ide penting:

- Mata uang berasal dari konteks sosial, bukan barter.

- Mata uang adalah pertamanya unit pengukuran – unit untuk mengukur utang atau kewajiban pajak seperti meter mengukur jarak.

- Setiap unit pengukuran memiliki asal-usulnya dari otoritas dalam masyarakat - di zaman modern ini adalah negara.

- Negara juga mengeluarkan mata uang dalam bentuk “benda” yang didenominasi dalam unit ukurannya seperti kertas catatan atau saldo rekening bank sentral.

- Bank diberikan lisensi untuk menciptakan deposit dalam mata uang sebuah negara, dan lembaga serta entitas lain juga mengadopsi mata uang negara untuk transaksi keuangan, menciptakan semacam "hierarki uang".

BAGAIMANA UANG MUNCUL?

Sejauh penelitian para sejarawan, dalam peradaban di seluruh dunia, uang tampaknya berasal dari beberapa bentuk otoritas lokal dalam suku, kuil, negara-kota, bangsa. Unit mata uang yang paling awal digunakan adalah biji-bijian seperti mina atau shekel, dan kemudian pound, yang merupakan bentuk pencatatan oleh otoritas-otoritas ini. Para sejarawan sekarang yakin manusia menciptakan tulisan untuk mencatat utang.

Selama ribuan tahun, ada catatan tentang kewajiban sosial: pajak, denda, persepuluhan, upeti, utang. Para sejarawan dan numismatis tidak menemukan bukti bahwa mata uang muncul dalam konteks barter, koin, komoditas atau pertukaran pasar, meskipun cerita ini diulang-ulang di buku teks dasar Ekonomi!

Sebaliknya, para sejarawan memberikan laporan yang jauh lebih menarik tentang peran uang sebagai lembaga sosial dan hukum, yang terikat dengan pembentukan peradaban, pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat, penyediaan sumber daya untuk pemerintahan, keamanan dan pembangunan masyarakat, serta pencatatan dan pelunasan utang ketika musim panen. Kita mungkin tidak pernah tahu kapan uang pertama kali digunakan tapi kita bisa belajar banyak dari apa yang kita ketahui.

UNIT MONETER DARI NEGARA ADALAH DASAR MATA UANG MODERN

Penting untuk memahami bahwa pemerintah sebuah negara memilih unit moneter negara tersebut (misalnya Yen, Pound, Lira, Dollar), untuk mecniptakan mata uang yang didenominasi dalam unit moneter tersebut. Mata uang ini digunakan untuk melakukan pembayaran, dan mengutip pajak atau menebus surat berharga.

Satu bangsa-satu mata uang cukup lazim. Mata uang diciptakan terlebih dahulu sebagai mekanisme untuk menyediakan kebutuhan bersama.. Atas dasar ini, bisa ada "hierarki mata uang" dari lembaga-lembaga tambahan dan utang pribadi yang didenominasi dalam unit moneter negara dengan berbagai tingkat penerimaan (dari kredit bank ke utang ke toko lokal).

Kami menggunakan istilah mata uang dalam panduan ini untuk merujuk kepada semua jenis "uang" yang diciptakan pemerintah dan diterima sebagai alat pembayaran pajak dan kewajiban lain. Saat ini, hampir semua mata uang di dunia adalah dalam bentuk saldo rekening Bank Sentral, dengan kredit yang sesuai dengan saldo bank seseorang atau lembaga, meskipun sebagian besar pemerintah masih menciptakan mata uang kertas dan koin.

Mata uang sebaiknya dianggap sebagai lembaga sosial dan hukum yang dibuat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun kebutuhan ini termasuk perdagangan dan perusahaan swasta, kita harus ingat bahwa sistem moneter diciptakan untuk melayani semua orang: manusia bukanlah pelayan sistem moneter, malah sebaliknya, sistem moneter adalah pelayan manusia.